Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Pengikatan Jual beli yang didalamnya terdapat pemberian kuasa yang dasar pemindahan hak atas tanah, termasuk kuasa karena akta perjanjian pengikatan jual beli tidak boleh dibuat untuk pelunasan hutang piutang. kuasa yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah kuasa yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya dan melarang pejabat-pejabat Agraria untuk melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah.Dalam perkembangan hukum perjanjian, telah diakui azas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan berkontrak yang dikembangkan juga meliputi pemberian kuasa tetapi penegakan azas kebebasan berkontrak termasuk perjanjian pemberian kuasa, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang ialah penyalah gunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa dengan mengadakan pemindahan hak atas tanah secara terselubung dengan menggunakan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalmnya terdapat kuasa untuk pelunasan hutang piutang, adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang menggangu usaha penertiban status dan pengunaan tanah, sehingga karenanya perlu untuk segera dicegah.yang menjadi pokok permasalahan para pihak telah melakukan perbuatan hukum membuat akta perjanjian pengikatan jual beli yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang kemudian dibatalkan oleh pengadilan.untuk menjawab permasalah hukum kasus yang dimaksud dilakukan penelitian perpustakaan, yang dilakukan dengan menganalisis dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaanya berkenaan dengan permasalahan yang ada.dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa akta perjanjian pengikatan jual bell yang didalamnya terdapat surat kuasa yang digunakan untuk pelunasan hutang piutang melalui putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum. ......A Binding Agreementon Sale-Purchase in which there is a transfer of authority on the transfer of land ownership, including authority occurred due to the Binding Agreement on Sale-Purchase should not be made and intended to settle any debt-loan affairs (particularly to payback a loan). An authority which essentially is a transfer of right of land ownership is an authority that hands over a right Co the receiver to control and use the land, as well as do legal conducts that is according to the law only possible done by the right owner, while at the same tim also prohibits the Agrarian officials to serve the settlement of the status of land ownership right which uses the binding Agreement on sale-purchase, in which there is an authority letter as the evidennce material of the right transfer of the land mentioned. Along with the progress of the law concerning agreement, the principle of freedom in making any contract which is in accordance to the law has been approved under the regulation of the Article 1338 of the Book of Civil Law. The freedom of making a contract that is developed also comprises the grant of authority, under the condition that it should not contradict with the positive law. The deed of the binding agreement on sale-purchase in which there is an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs is considered as violation on the law that regulates the grant of authority, since it commits a transfer of land ownership secretly by using the binding agreement on sale-purchase, which contains the authority for the debt-loan settlement. Thus it is considered as a conduct that bothers the efforts for status settlement and land usage, the reason of which it should be prevented immediately. The main problem to be addressed here is that the parties concerned have conducted a legal conduct in form of the making of a binding agreement deed on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs that is later cancelled by the court. In order to answer the problem mentioned, the writer applies a library study, specifically conducted by analyzing legal theories as well as their implementation regarding the problems mentioned. The outcome shows that the deed of a binding agreement on sale-purchase which contains an authoritative letter that is used to settle a debt-loan affairs, is cancelled by the court's decree for the sake of law."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang prosedur jual beli tanah budel pailit, yang telah terikat PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) sebelum penjual dinyatakan pailit. Kasus ini menarik untuk dibahas, karena jual beli tersebut dilarang Undang-undang Kepailitan, tetapi terdapat Penetapan ijin jual dari Hakim Pengawas. Pembahasan ditinjau dari sudut hukum agraria, hukum kepailitan, hukum perdata dan hukum acara perdata. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian normatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian bertujuan memberikan saran hukum, khususnya kepada PPAT dalam menjalankan profesinya membuat akta pertanahan dan kepada Kantor Pertanahan yang bertanggung jawab dalam pendaftaran dan balik nama hak atas tanah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the procedures of sale and purchase of land of bankruptcy assets, which had been bounded by Binding Agreement for Sale and Purchase (PPJB) before the seller declared bankruptcy. This case is interesting to discuss because the sale and purchase is banned by the Bankruptcy Act, but there is a permit to sell in form of Supervisory Judge Court Order. The discussion was reviewed from the perspective of the agrarian law, bankruptcy law, civil law and civil procedural law. The research is normative to prescriptive. The aim of this research is to provide legal advice, especially to PPAT in their profession making the land deed and to the National Land Agency who is responsible for the registration and change of name of land rights."

"Tesis ini membahas mengenai Tanggung Jawab Notaris Atas Ketidaksesuaian Kehendak Para Pihak Dan Kehendak Notaris Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan MPWN Jawa Barat Nomor 6/PTS/MPWN Provinsi Jawa Barat/IV/2017). Notaris dalam membuat akta dapat dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian kehendak dengan para pihak dalam membuat akta notaris. Hal ini terjadi tentunya ketika notaris tidak memahami dan kurang teliti terhadap apa kehendak para pihak dalam membuat akta notaris. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai Bagaimana Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris yang bukan merupakan pihak dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, terhadap isi Perjanjian. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a) UndangUndang Jabatan Notaris. Sehingga dalam hal ini sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi administrasi dan telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara penjatuhan Sanksi Administratif. Dengan demikian penulis menyarankan agar lebih teliti serta berhati-hati dan memperhatikan segala dokumen yang ada dalam pembuatan akta dan harus menjalankan jabatan dengan memenuhi kewajibannya yaitu tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

---

This thesis discusses about The Duty of the Notary in Terms of Irrelevance Intention of the Parties and Notary Discretion in the Context of Deed of Sale and Purchase Agreement (Case Study Court Decision MPWN West Java No. 6/PTS/MPWN/Provinsi Jawa Barat/2017). The Notary in making the deed may possibly occurred discrepancy of the intention of the parties in the making of notary deed. This event occurred when the Notary did not understand and careless of what the actual intention of the parties when creating the notary deed definitely. In this thesis, will be discussed How Notary Positions and Responsibilities that are not the parties to the Deed of Sale and Purchase Agreement, to the contents of the Agreement. This study uses normative juridical research forms that produce normative juridical research typologies. The results of this study found that the Notary in its position as a public official violated the obligations as regulated in Article 16 paragraph 1 letter (a) of the Notary Position Law. As of in this case the sanctions imposed are administrative sanctions and are in accordance with those regulated in Article 85 of the Notary Position Law and Permenkumham Number 61 of 2016 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions. Thus the authors suggest to be more accurate and careful also pay attention to all the documents that exist in making the deed and must carry out their positions by fulfilling their obligations, namely not taking sides and protecting the interests of the parties involved in legal act."

"Perjanjian Utang Piutang adalah perjanjian dimana pihak kreditur memberikan sesuatu kepada debitur, dengan syarat pihak debitur mengembalikan dengan jumlah yang sama. Namun diperlukan jaminan atas utang salah satunya hak atas tanah dengan menggunakan Hak Tanggungan, namun ada kalanya kreditor tidak menginginkan eksekusi dalam hak tanggungan, melainkan menggunakan PPJB dan Kuasa Untuk Menjual, yang mana bila debitor ingkar janji, maka kreditor dapat menjual atau memiliki jaminan tersebut. Dengan permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimanakah kekuatan hukum pembuatan akta PPJB dan kuasa untuk menjual yang didasarkan pada perjanjian Utang piutang (analisis putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 115/Pdt.G/2017/PN.Skt), status peralihan hak atas tanah dan AJB yang dibuat berdasarkan akta PPJB dan kuasa menjual yang didasarkan pada perjanjian Utang piutang dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh notaris untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. pada putusannya hakim menetapkan bahwa PPJB dan Kuasa Untuk Menjual yang dibuat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yaitu tidak sesuai dengan kesepakatan yang awalnya adalah Utang piutang menjadi jual beli, dan tidak sesuai dengan sebab yang halal karena tujuannya menguasai objek secara melawan hukum. Serta pemindahan hak atas tanah yang dilakukan adalah batal demi hukum, serta upaya yang dilakukan notaris adalah harus menjalankan jabatan dengan tidak berpihak dan menjelaskan akta kepada para pihak.

---

Credits Agreement are agreements where the creditor gives something to the debtor, provided that the debtor shall return the same amount. However, collateral for debt is required , one of them is the rights to land by using Mortgage, but sometimes when creditors do not want execution in mortgages, but use PPJB and Power of Attorney to Sell, which if the debtor breaks the promise, then the creditor can sell or have the guarantee. while the problems formulated,  how is the legal force of making PPJB deeds and the power to sell based on the debt agreement (analysis of the Surakarta District Court`s decision Number 115/Pdt.G/2017/PN.Skt), the status of the transfer of land rights and AJB passed or made on the basis of the PPJB deed and the power of attorney to sell based on the debt agreement and what efforts can be made by the notary to protect the interests of both parties in the case. This study uses normative legal research methods, with descriptive analytical research typology. in its decision the judge stipulates that the PPJB and the power of attorney to sell made are invalid, non-binding and null and void because the legal terms of the agreement are not fulfilled, which are not in accordance with the initial agreement that the debt becomes a sale and is not in accordance with the legal because the goal is to control the object against the law. As well as the transfer of land rights carried out is null and void by law, and the efforts made by the notary are to carry out the position impartially and explain the deed to the parties."