Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
HIV merupakan masalah kesehatan masyarakat utama secara global. HIV memerlukan pengobatan seumur hidup sehingga kepatuhan terhadap pengobatan antiretroviral sangat diperlukan oleh ODHIV agar mencapai keberhasilan pengobatan. Tesis ini mengkaji seberapa besar pengaruh tingkat kepatuhan terapi antiretroviral terhadap resiko kegagalan virologis yang dikur dari capaian supresi virus pada orang dengan HIV di Kota Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  dengan metode observasional analitik dan desain kasus kontrol  melalui pemanfaatan data SIHA versi 1.7 di  11 fasilitas kesehatan. Hasil penelitian didapatkan orang dengan HIV di Kota Bogor dengan kepatuhan terapi rendah  memiliki resiko 13,21 kali (95% CI: 6,00-29,06; p: 0,000) menyebabkan virus tidak supresi. Disarankan untuk optimalisasi konseling kepatuhan melalui peran konselor dalam menggali hambatan kepatuhan pada orang dengan HIV di layanan. ......HIV is a major public health problem globally. HIV requires lifelong treatment so that adherence to antiretroviral treatment is needed by PLHIV to achieve treatment success. This thesis examines how much influence the level of adherence to antiretroviral therapy has on the risk of virological failure as measured by the achievement of virus suppression in people living with HIV in Bogor City. This research is a quantitative study using analytic observational methods and a case-control design using SIHA version 1.7 data in 11 health facilities. The results of the study found that people with HIV in Bogor City with low adherence to therapy had a 13.21 times (95% CI: 6.00-29.06; p: 0.000) risk of causing the virus to not be suppressed. It is suggested to optimize adherence counseling through the counselor role in exploring adherence barriers in people with HIV in services.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang melalui Izin mendirikan bangunan di Kota Bogor. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan di Kota Bogor belum berjalan secara optimal. Hal ini dilihat dari dua aspek yakni pengawasan dan penertiban. Dari segi pengawasan, pelaksanaan kewenangan masih disertai dengan minimnya tanggung jawab oleh aktor yang terlibat, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aktor yang terlibat belum mampu mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan, dan koordinasi antar aktor yang terlibat belum terjalin secara intens. Dari segi penertiban, pelaksanaan kewenangan oleh aktor yang terlibat belum dijalankan dengan baik, bentuk penertiban yang dilakukan oleh aktor yang terlibat belum secara maksimal menertibkan bangunan gedung yang melanggar izin mendirikan bangunan, serta koordinasi antar aktor yang terlibat belum terjalin secara maksimal.

---

ABSTRACT
This research is about the spatial planning control through building permit in the city of Bogor. This descriptive study used a qualitative approach with qualitative collecting data method. The results of this study indicate that spatial planning control through the building permit in the city of Bogor is not running optimally. It could be of two aspects that are supervision and enforcement. In terms of supervision, implementation of authority is accompanied with a lack of responsibility from actors who are involved, the form of controlling from actors who are involved have not able to control the utilization of space through the building permit, and coordination among involved actors have not been intensely. In terms of enforcement, the implementation of authority by involved actors have not been executed properly, the form of controlling from involved actors who were not regulated violated building permit buildings optimally, as well as coordination among involved actors have not been established maximally

Abstrak :
Kota Bogor dikenal sebagai "Kota Sejuta Angkutan Kota", ini terjadi karena banyaknya angkutan kota yang memadati jalan-jalan di Kota Bogor dan selalu menimbulkan kemacetan. Kapasitas jalan yang ada di Kota Bogor telah mendekati batas ambang sehingga tidak memadai lagi. Seperti batas ambang pada ruas-ruas jalan (VCR) di daerah Jalan Raya Pajajaran dengan nilai VCR berkisar antara 0,40 hingga 0,74. Sedangkan batas ambang yang laik dibawah 0,5. Pada tahun anggaran 2004 penataan transportasi menyerap biaya sebesar Rp 19.294.947.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Bogor sebesar Rp 10.166.947.000,00 yang terdiri dari belanja operasional Rp 4.916.335.000,00 dan belanja modal Rp 5.250.612.000,00 dan dari APBD provinsi sebesar Rp6.730.000.000,00 serta dari APBN sebesar Rp 2.398.000.000,00. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Bogor dan menemukan kebijakan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bogor Pada penelitian ini, pengolahan data menggunakan AHP (Analitic Hierarchy Process), sehingga respondennya adalah mereka yang dikatakan ahli dalam mengkaji kebijakan mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bogor. Narasumber berasal dari BAPEDA, Dinas Lalu Lintas dan ]alas Raya, DPRD, LSM, polisi, masyarakat, supir dan Ahli Pengembangan Wilayah dan Transportasi di Kota Bogor. Masing-masing satu orang. Berdasarkan referensi dan hasil wawancara, maka struktur hirarki diawali dengan tujuan umum, kemudian sumber kemacetan, pelaku penyebab kemacetan, kendalanya dan alternatif kebijakan. Sumber kemacetan lalu lintas adalah keterbatasan prasarana lalu lintas, jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, tingginya perkembangan dan aktivitas penduduk. Para pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor adalah pemerintah Kota Bogor, pengusaha, pedagang kaki lima, supir angkutan kota, petugas lalu lintas dan pengguna jalan. Dengan kendala: koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor, tataruang, keuangan dan penegakkan hukum. Sedangkan alternatif kebijakannya adalah kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, penataan kawasan penting, meningkatkan prasarana lalu lintas, pengaturan trayek, penegakkan disiplin, dan mengurangi angkutan kota atau/dan penggantian moda. Hasil penggalian opini ahli, kemudian diolah menggunakan Expert Choice 2000 menyimpulkan bahwa sumber utama dari kemacetan di Kota Bogor adalah jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas. Hal ini dapat terjadi karena dari tahun ke tahun jumlah kendaraan di Kota Bogor selalu meningkat, baik itu kendaraan roda dua, kendaraan umum maupun kendaraan penumpang umum. Pelaku penyebab kemacetan di Kota Bogor, adalah pemerintah. Hal ini dikarenakan kurang ketatnya Pemerintah Kota Bogor dalam penegakkan aturan, seperti membatasi perizinan jumlah kendaraan yang ada di Kota Bogor, karena setiap tahun jumlah kendaraan meningkat. Hal lainnya adalah pemberian izin untuk kawasan perdagangan, yaitu terpusatnya fasilitas perdagangan di tengah kota. Kendala utama kemacetan di Kota Bogor adalah penegakkan hukum. Hal ini dapat dilihat di jalanan, seperti pengemudi tidak disiplin menurunkan/menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, berhenti di tempat terlarang, pengguna jalan tidak disiplin, naik/turun di tempat terlarang, pekerja informal/kaki lima yang tidak tertib, penyalahgunaan wewenang oleh petugas, konsistensi penegakkan hukum, tidak jelasnya sanksi bagi yang melanggar, kurangnya perangkat hukum, aturan yang ada tidak jelas mengatur sehingga perlu dipertegas dan petugas penegak hukum dilapangan kurang. Prioritas utama untuk mengatasi kemacetan di Kota Bogor adalah pengurangan angkutan kota dan/atau penggantian moda. Hal ini karena jumlah kendaraan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan Kebijakan berikutnya dengan nilai yang relatif dekat yaitu kebijakan pengaturan trayek, artinya kebijakan utama tersebut dapat dilaksanakan dengan di-back up kebijakan pengaturan trayek, jika tidak maka kebijakan utama tidak akan optimal. Karena ada beberapa daerah yang dilewati oleh lebih dari satu trayek. Kebijakan berikutnya adalah memperbaiki prasarana lalu lintas, kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, penegakkan disiplin dan penataan kawasan penting. Berdasarkan analisis sensitivitas dari jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas, urutan prioritas kebijakan tidak berubah, yaitu prioritas utama adalah pengurangan angkutan kota dan/atau penggantian moda.

Abstrak :
Nama geografi memainkan peran penting dalam menghubungkan nilai-nilai warisan budaya takbenda dengan identitas dan karakteristik suatu kota. Selain itu, potensi pusaka yang terkandung dalam nama geografi turut memperkuat identitas Kota Bogor sebagai kota pusaka. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik dan tipologi nama geografi, mensintesa perubahan nama geografi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, serta merumuskan pola spasial temporal nama geografi di Kawasan Pusaka Budaya Kota Bogor. Nama geografi beserta informasi penunjangnya diperoleh dari berbagai sumber seperti, artikel, dokumen resmi, arsip sejarah, kamus, peta Bogor multitemporal tahun 1880 hingga 2023. Penelitian ini juga menggunakan wawancara dan observasi lapangan. Analisis data menggunakan pendekatan etimologi, sejarah, dan spasial untuk mengungkap makna nama geografi, jenis dan alasan perubahan nama geografi, serta distribusi temporalnya. Hasil klasifikasi dan tipologi menunjukkan bahwa nama geografi historis didominasi oleh nama geografi descriptive dan copied, sementara nama geografi kini didominasi oleh nama geografi descriptive dan eponymous. Nama geografi descriptive umumnya terdapat pada objek bangunan pemerintahan, fasilitas penelitian, dan fasilitas pendidikan yang terkonsentrasi di Kawasan Permukiman Eropa dan Kawasan Perluasan Barat, yang merupakan kawasan dekat pusat pemerintahan. Nama geografi copied dan eponymous sebagian besar ditemui pada objek jalan di hampir seluruh Kawasan Pusaka Budaya Kota Bogor. Faktor politik, perubahan fungsi, dan perubahan status muncul sebagai merupakan alasan utama perubahan nama geografi di seluruh Kawasan Pusaka Budaya Kota Bogor. Perubahan nama geografi yang dilatarbelakangi faktor politik lebih banyak diterapkan hodonim (nama jalan), menunjukkan bahwa jalan memiliki peran signifikan dalam mencerminkan kekuatan politik dan menyampaikan pesan penghargaan. Jenis perubahan nama dan perubahan terikat merupakan yang dominan di Kawasan Permukiman Eropa dan Kawasan Perluasan Barat. Pola sebaran nama geografi di Kawasan Pusaka Budaya Kota Bogor untuk hodonim memiliki pola acak, sementara oikodonim (nama bangunan) memiliki pola acak pada masa kolonial 1 hingga kolonal 2, dan berubah menjadi pola mengelompok mulai masa kolonial 3 hingga kini. ......The geographical names play a crucial role in connecting the values of intangible cultural heritage with the identity and characteristics of a city. Moreover, the potential heritage embedded in geographical names also reinforces the identity of Bogor City as a heritage city. This research aims to analyze the characteristics and typology of geographical names, synthesize changes in geographical names and their influencing factors, and formulate the spatial-temporal patterns of geographical names in the Cultural Heritage Area of Bogor City. Geographical names and their supporting information were obtained from various sources, such as articles, official documents, historical archives, dictionaries, and Bogor multitemporal maps, from 1880 to 2023. The research also incorporated interviews and field observations. Data analysis utilized etymological, historical, and spatial approaches to reveal the meanings of geographical names, the types and reasons for changes in geographical names, and their temporal distribution. The results of classification and typology indicate that historical geographical names are predominantly descriptive and copied, while contemporary geographical names are mostly descriptive and eponymous. Descriptive geographical names are commonly associated with government buildings, research facilities, and educational facilities concentrated in the European Settlement Area and the West Expansion Area, which are near the center of government. Copied and eponymous geographical names are predominantly found on street objects throughout the Cultural Heritage Area of Bogor City. Political factors, functional changes, and status changes emerge as the main reasons for geographical name changes throughout the Cultural Heritage Area of Bogor City. Changes in geographical names influenced by political factors are frequently implemented in hodonyms (street names), underscoring the significant role of streets in reflecting political power and conveying messages of appreciation. Types of name changes and bound changes are dominant in the European Settlement Area and the West Expansion Area. The distribution pattern of geographical names in the Cultural Heritage Area of Bogor City for hodonyms follows a random pattern, while oikonyms (building names) follow a random pattern from period colonial 1 to colonial 2 and transition to a clustered pattern from period colonial 3 to the present.

Abstrak :
ABSTRACT
PProses rekapitulasi data secara manual pada sistem informasi program usaha kesehatan sekolah di Kota Bogor membutuhkan waktu analisis data yang lama dan sering menyebabkan kesalahan-kesalahan perhitungan variabel data yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi sistem informasi program usaha kesehatan sekolah (UKS) yang mampu menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan esensial di tingkat institusi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengunakan metode RAD (Rapid Application Development) yang meliputi tahapan perencanaan kebutuhan, rancangan pemakai, dan kostruksi. Penelitian ini menghasilkan prototipe aplikasi sistem informasi manajemen program UKS berbasis web terintegrasi dari tingkat sekolah sampai ke tingkat Dinas Kesehatan Kota Bogor. Rancangan aplikasi sistem informasi program UKS dapat membantu pelaksana program UKS di Kota Bogor dalam melakukan input data, pengolahan data, penyajian data dan disitribusi data sehingga diharapkan kedepanya mampu meningkatkan keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan.

---

ABSTRACT
Recapitulation process data manually on information systems school health program in the City of Bogor takes a long data analysis and often lead to errors existing data variable calculation. This study aims to design management information systems application for school health program is able to produce the information in accordance with the essential requirements at the institutional level. This study is a qualitative research method using a RAD (Rapid Application Development) which includes the stages of planning needs, design the user, and construction. This research resulted in a web-based prototype application of management information systems for school health program to integrated of in school level up to the level of Bogor City Health Department. The design of the application management information systems can help implementers users of school health program in Bogor to doing data input, data processing, and data presentation so that the expected inforward disitribution able to improve the accuracy and timeliness of reporting.

Abstrak :
Penelitian ini berangkat dari teori struktur kota inti berganda multiple nuclei oleh Harris dan Ullman 1945 dan Edge City oleh Garreau 1991 yang meyakini bahwa sebuah kota modern memiliki lebih dari satu pusat sebagai akibat dari perkembangan wilayah dan semakin meluasnya pemukiman ke pinggiran kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan sebaran pusat, menganalisis karakteristik pusat, dan melakukan sintesis pusat di Kota Bogor berdasarkan sudut pandang ahli keilmuan, masyarakat Kota Bogor, dan kebijakan publik. Metode teknik Delphi dengan wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai definisi, ciri-ciri, fungsi, dan sebaran pusat kota menurut sudut pandang tiga ahli keilmuan planologi, sosiologi, dan ekonomi. Metode kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai definisi dan sebaran pusat kota menurut sudut pandang masyarakat Kota Bogor. Sementara itu, informasi mengenai definisi dan sebaran pusat kota menurut sudut pandang kebijakan publik, ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031. Analisis spasial dilakukan dengan metode overlay peta sebaran pusat kota dari masing-masing sudut pandang untuk memadukan wilayah pusat kota secara utuh. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan kriteria pusat menurut pendapat ahli keilmuan, masyarakat Kota Bogor, dan kebijakan publik, ditemukan empat belas tempat di Kota Bogor yang sesuai sebagai pusat. Dari sekian banyak tempat yang dinyatakan sebagai pusat, hanya dua tempat yang paling memenuhi kriteria dan dapat dikategorikan sebagai pusat kota. Kedua tempat tersebut yaitu Kebun Raya Bogor dan sekitarnya sebagai titik awal lahirnya Kota Bogor dan sepanjang Jalan Raya Pajajaran yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pusat pelayanan, yang kemudian membentuk wilayah pusat kota di Kota Bogor. ......This study departs from the urban structure theory of multiple nuclei by Harris and Ullman 1945 and Edge City by Garreau 1991 who believe that a modern city has more than one centre as an impact of the regional development and the highly expansion of residential to the suburbs. The aims of this research are to identify the traits and distribution of the centre, to analyse the characteristics of the centre, and to synthesis the centre in Bogor City based on the perspective of the scientific experts, the citizens of Bogor City, and the public policy. The Delphi technique with in depth interview method is used to obtain information about the definition, characteristics, functions, and distribution of the city centre according to the viewpoint of three scientific experts city planner, sociologist, and economist. A questionnaire method is used to obtain information about the definition and distribution of the city centre according to the viewpoint of the citizens of Bogor City. Meanwhile, the information of the definition and distribution of the city centre by public policy is obtained from the Spatial Plan of Bogor City in 2011 ndash 2031. Spatial analysis is done by overlaying the distribution of the city centre's maps from each point of view to combine a whole city centre region. The result of this research shows that based on the criteria of the city centre according to the scientific experts, the citizens of Bogor City, and the public policy, there are fourteen places that appropriate as the centre of Bogor City. Based on fourteen places mentioned as the centre, there are only two places that fit the criteria and would be categorized as the city centre of Bogor City. Both are Kebun Raya Bogor and the surrounding area as centre of origin point and Jalan Raya Pajajaran as an economic and social engagement centre, which later form a city centre region of Bogor City.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perkembangan tata Kota Bogor pada abad ke-18 hingga abad ke-20 dimana Istana Bogor menjadi titik awal berkembangnya bangunan kolonial lain yang masih berdiri hingga saat ini. Penelitian mengenai tata kota ini dilakukan agar dapat diketahui persebaran, perkembangan, dan hubungan komponen kota Bogor dari abad ke-18 hingga abad ke-20. Pada penelitian ini digunakan peta tahun 1898, 1914, dan 1946 agar dapat menunjukkan bagaimana perkembangan Kota Bogor dari abad ke abad. Dari penelitian ini kemudian diketahui bahwa Kota Bogor berkembang secara menyebar di sekitar Istana Bogor dan perkembangan terutama terlihat ke arah utara Kota Bogor. Juga diketahui bahwa Kota Bogor memiliki pembangunan signifikan di segala sektor pembangunan. Terutama perkembangan bangunan penelitian yang kemudian diikuti dengan bangunan pemerintahan. ......This thesis is discussed about the development of Bogor from 18th until 20th century which is Bogor Palace as main development point to another colonial building that's still exist until now. This research is conducted in order to know the spread, development, relationship between component town in Bogor from 18th until 20th century. This research used several map of 1898, 1914, and 1946 in order to indicate how about the development of Bogor over the centuries. From this research is known that the city of Bogor is expanding spread around Bogor Palace that inclined to the north of Bogor. Is also known that city of Bogor has a significant development in all sectors of development especially the development of research buildings followed then by government buildings.

Abstrak :
Masa remaja adalah periode yang paling rawan dalam kehidupan seorang manusia, dimana pada masa ini individu berada dalam masa transisi antara masa anak-anak dengan masa orang dewasa. Meningkatnya masalah seksualitas remaja seksual remaja berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan remaja itu sendiri. Pada masa remaja karena hormon-hormon seksual sudah berfungsi secara aktif Hal ini menyebabkan secara alamiah remaja mengalami dorongan seksual yang diekspresikan dalam bentuk perilaku seksual. Perilaku seksual remaja tentulah sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, mulai dari lingkungan keluarga, kelompok sebaya, sampai dengan media massa, semuanya dapat memiliki peran sebagai sumber informasi bagi remaja. Bila remaja tidak dapat menyeleksi berbagai pengaruh informasi yang kini semakin mudah di akses, akan dapat memancing remaja untuk mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok, minum alkohol, penyalahgunaan obat dan suntikan terlarang. Pada akhimya secara akumulatif kebiasaan tersebut mempercepat usia awal seksual aktif serta mengantarkan mereka pada perilaku seksual berisiko. Tujuan dan penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang faktor -faktor yang berhubungan dengan perilaku seksual remaja siswa kelas 2 SMUN di kota Bogor. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pada keluarga, serta kelembagaan dari masyarakat, untuk membina kesehatan reproduksi khususnya perilaku seksual pra nikah. Jenis penelitian kuntitatif dengan pendekatan cross sectional, populasinya adalah siswa kelas 2 Sekolah Menengah Umum Negeri kota Bogor dengan jumlah sampel 476 siswa. Pengolahan data dilakukan dengan analisis univariat, bivariat dengan uji Chi-Square dan multivariat dengan uji regresi logistik. Hasil analisis bivariat yang mempunyai hubungan bermakna adalah jenis kelamin, pengetahuan kesehatan reproduksi, ketaatan beragama dan media pornografi. Sedangkan hasil analisis multivariat menunjukkan variabel pengetahuan sebagai variabel yang paling dominan berhubungan dengan perilaku seksual. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan program pendidikan seks atau reproduksi sehat perlu diberikan dikalangan remaja baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk mendapatkan persepsi yang benar mengenai seks dan seksualitas. Perlu adanya pemahaman agama yang mendalam untuk pengendalian perilaku yang negatif. Selain itu, perlu meningkatkan penyuluhan kesehatan reproduksi melalui orang tua siswa dan peer group agar informasi kesehatan reproduksi menjadi lebih efektif dan tidak terjadi kesalahan dalam persepsi tentang kesehatan reproduksi. ...... Adolescent period is the most critical period in human life span, a transition from childhood to adult period. The increase of sexual problem among adolescent related to the growth and development of the adolescent period where sexual hormones has actively functioned. This will naturally increase sexual drive among adolescent which is expressed in various sexual activities. Adolescent sexual behavior is greatly influenced by social environment including family, peer group, and mass media, all play important roles as source of sexual information for adolescent. Without proper filtration, adolescent could easily trapped to adopt unhealthy behavior such as smoking, alcoholic drinking, and drug abuse. These behaviors will cumulatively accelerate the beginning of sexual activity and could lead to risky sexual behavior. The aim of this study is to obtain information o factors related to sexual behavior among Grade 2 high school student in Bogor city. It is expected that this study could provide relevant information to public, family, and community organization, as to improve the reproductive health aspect of adolescent, particularly pre marital sexual behavior. This study is a quantitative one with cross sectional design. The population is Grade 2 students of state high schools in Bogor city with sample of 476 students. Data was analyzed using univariate, bivariate using chi square, and multivariate using logistic regression. The bivariate analysis showed that gender, knowledge on reproductive health, religious piousness, and pornographic media have significant relationship to sexual behavior. The multivariate analysis showed that knowledge is the most dominant variable related to sexual behavior where better knowledge related to heavier sexual activity. It is suggested to evaluate the on-going sexual and reproductive education among adolescent as to refine the perception on sexuality and its relevant aspect. There is a need to emphasis the religious understanding and activity as to prevent negative unhealthy sexual behavior. There is also a need to improve the effectiveness of reproductive health education and extension through parents and peer group approach to avoid misperception about reproductive health.

Abstrak :
Terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan keluarnya (1) PP No. 105 Tahun 2000, (2) PP No. 108, (3) PP No. 109 Tahun 2000, (4) PP No. 110 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah menimbulkan kewajiban bagi daerah untuk menerbitkan suatu pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dan memberikan implikasi yang mengarah pada perlu dilakukannya paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dengan konsep budgeting reform, dimana perencanaan APBD harus berorientasi kepada kepentingan publik, disusun dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan sehingga mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam kaitannya dengan "Evaluasi Standar Analisa Belanja (SAB) Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) Kegiatan Pelatihan Dinas Pendidikan Kota Bogor" dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa jauh dasar-dasar penetapan Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) yang sesuai dengan TUPOKSI dan Kepmendagri No 29 Tahun 2002. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan masukan bagi dasar-dasar penentuan kebijakan Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) Kegiatan Pelatihan, sehingga setiap komponen BOP dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Titik berat kajian analisis dari mekanisme penyusunan anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan diarahkan kepada upaya memecahkan masalah atau mencari jalan keluar dari hambatan berupa perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap mata anggaran, Pengajuan anggaran yang tidak terinci secara jelas dan tidak memiliki tolok ukur kinerja, kesesuaian dengan TUPOKSI dan pelayanan masyarakat, serta penetapan kebijakan satuan biaya yang tidak menyeluruh (partial), sehingga untuk mengantisipasi permasalahan tersebut diperlukan suatu rancang bangun yang akan memberikan gambaran struktur standar yang dibutuhkan serta sesuai aturan yang berlaku. Hasil pengukuran indikator kinerja terhadap 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan menunjukkan bahwa yang termasuk kegiatan pelatihan terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang menggambarkan aktivitas dan menggambarkan Hasil Spesifik sehingga perlu didanai oleh belanja langsung dari Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) dan dapat ditentukan indikator dan target kinerjanya. Hasil evaluasi kode rekening yang digunakan pada kegiatan pelatihan yang tercantum pada Dokumen Anggaran Satuan Karla (D3SB11 ) dan APBD menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor menggunakan Kode rekening tersendiri dengan satu kode rekening untuk semua jenis belanja dalam kegiatan pelatihan. Kode rekening yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan Kepmendagri No 29 tentang penyusunan Kode Rekening setiap jenis belanja harus memiliki satu kode rekening khusus. Evaluasi jenis belanja yang digunakan pada kegiatan pelatihan secara keseluruhan menunjukkan 89,8 % dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa. Sedangkan evaluasi jenis kelompok belanja menunjukkan bahwa Belanja Pemimpin Kegiatan (kelompok Belanja Pegawet), Belanja Akomodasi-uang saku-konsumsi (Kelompok Belanja Barang Dan Jasa), dan Belanja Perjalanan Dinas untuk Golongan III memiliki persentase penggunaan yang tinggi sebesar 43,57%, 53,91 %, dan 54 %. Hasil evaluasi variabel belanja menjelaskan bahwa tidak semua variabel jenis belanja terdapat pada setiap kegiatan pelatihan. Hal ini menjelaskan bahwa setiap kegiatan mempunyai karakteristik jenis belanja tersendiri sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Disisi lain ketidakseragaman jenis belanja dalam pelatihan memberikan kesempatan untuk melakukan standarisasi baik dari kelompok belanja, variabel jenis belanja dan rancang bangun yang bisa dipakai dalam menentukan jenis belanja pada setiap kegiatan. Kepmendagri No 29 Tahun 2002 memiliki beberapa kelemahan, diantaranya kode rekening yang terdapat dalam Kepmendagri No 29 Tahun 2002 belum sepenuhnya mengakomodir variabel - variabel belanja Kegiatan Pelatihan Dinas Pendidikan Kota Bogor. Hal ini akan menyulitkan dalam pemeriksaan keuangan pada akhir kegiatan secara administrasi dan dimungkinkan terjadinya ketidak tepatan alokasi dan alokasi ganda. Kelemahan lain yang terdapat pada Kepmendagri No 29 tahun 2002 adalah penetapan standar analisa belanja yang tidak mengidentifikasi/memisahkan secara jelas penggunaan dana yang berasal dari Belanja Aparatur Daerah yang dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung, padahal dimungkinkan tidak semua dana yang berasal dari Belanja Aparatur Daerah teralokasikan dan digunakan dalam kegiatan pelatihan tersebut. Sehingga untuk memperbaiki pengalokasian dana tersebut, perlu dilakukan pengelompokan dan pemisahan belanja - belanja yang digunakan selama kegiatan pelatihan dilakukan. Untuk memperbaiki penetapan anggaran kinerja khususnya Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kegiatan Pelatihan Dinas Pendidikan Kota Bogor dari sisi Standar Analisa Belanja, maka Dinas Pendidikan Kota Bogor harus memiliki standar Baku untuk penetapan indikator (kualitatif dan kuantitatif), dan tata Cara evaluasi dan pelaporan setelah kegiatan berlangsung. Selain hal diatas, Dinas Pendidikan Kota Bogor harus melakukan tata ulang dan membuat standarisasi dalam menentukan Kode Rekening Belanja Operasional dan Pemeliharaan, dan variabel - variabel belanja kegiatan pelatihan yang disesuaikan dengan karakteristik pelatihan yang tidak bertentangan dengan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002.