Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang bagaimana mistisisme dan seksualitas direpresentasikan dalam proses penerjemahan budaya dan cultural borrowing dalam Lady Terminator, Queen of Black Magic dan Mystics in Bali, 3 film eksploitasi dari Indonesia yang didistribusikan di dunia internasional. Dengan melakukan analisis tekstual dan kontekstual, tujuan utama penelitian ini adalah membongkar strategi-strategi pemaknaan yang digunakan dalam ketiga film tersebut sebagai bagian dari kategori film eksploitasi. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan film eksploitasi dari Indonesia yang didistribusikan secara internasional masih setia dengan elemen-elemen yang mendefinisikan film eksploitasi (kekerasan, dan seksualitas) dan juga unsur mistisisme yang menjadi ciri khusus film eksploitasi dari Indonesia. Di satu sisi, film-film ini dengan strategis memanfaatkan unsur mistisisme sebagai daya tarik untuk penonton internasional. Akan tetapi, ada strategi-strategi yang dilakukan baik dalam tataran narasi maupun visual untuk memastikan produk budaya populer ini dapat dinikmati atau bahkan dipahami oleh penonton internasional dan salah satunya adalah dengan merasionalkan unsur mistisisme. Selain membuat penonton menikmati eksotisme yang ditawarkan dan merasa berjarak dengan narasi film (distancing), film-film ini juga menggunakan strategi intertekstualitas dengan meniru film-film Hollywood seperti Terminator untuk menciptakan kedekatan (identification).

---

ABSTRACT
This thesis discusses how mysticism and sexuality are represented in the process of cultural translation and cultural borrowing in Lady Terminator , Queen of Black Magic and Mystics in Bali, three internationally distributed exploitation films from Indonesia. By doing textual and contextual analysis, the main purpose of this study is to dismantle the strategies used in the meaning making process in the three films. Research finding reveal that internationally distributed exploitation films from Indonesia are still loyal to the elements that define exploitation films (violence, and sexuality) and also an element of mysticism which is a special characteristic of exploitation films from Indonesia. These films strategically utilize elements of mysticism as an appeal to an international audience. However, there are strategies apply both at the level of the narrative and the visual to ensure the products of popular culture can be enjoyed or even understood by an international audience and one of them is to rationalize the element of mysticism. In addition to making the audience enjoy the exoticism offered and felt within the narrative of the film (distancing), these films also use the strategy of intertextuality to imitate Hollywood movies, such as Terminator, to create proximity (identification).;

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang bagaimana mistisisme dan seksualitas direpresentasikan dalam proses penerjemahan budaya dan cultural borrowing dalam Lady Terminator, Queen of Black Magic, dan Mystics in Bali, 3 film eksploitasi dari Indonesia yang di distribusikan di dunia internasional. Dengan melakukan analisis tekstual dan kontekstual, tujuan utama penelitian ini adalah membongkar strategi-strategi pemaknaan yang digunakan dalam ketiga film tersebut sebagai bagian dari kategori film eksploitasi. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan film eksploitasi dari Indonesia yang didistribusikan secara internasional masih setia dengan elemen-elemen yang mendefinisikan film eksploitasi kekerasan dan seksualitas dan juga unsur mistisisme yang menjadi ciri khusus film eksploitasi dari Indonesia. Di satu sisi, film-film ini dengan strategis memanfaatkan unsur mistisisme sebagai daya tarik untuk penonton internasional. Akan tetapi, ada strategi-strategi yang dilakukan baik dalam tataran narasi maupun visual untuk memastikan produk budaya populer ini dapat dinikmati atau bahkan dipahami oleh penonton internasional dan salah satunya adalah dengan merasionalkan unsur mistisisme. Selain membuat penonton menikmati eksotisme yang ditawarkan dan merasa berjarak dengan narasi film distancing , film-film ini juga menggunakan strategi intertekstualitas dengan meniru film-film Hollywood seperti Terminator untuk menciptakan kedekatan identification .

---

ABSTRACT
This thesis discusses how mysticism and sexuality are represented in the process of cultural translation and cultural borrowing in Lady Terminator , Queen of Black Magic and Mystics in Bali, three internationally distributed exploitation films from Indonesia. By doing textual and contextual analysis, the main purpose of this study is to dismantle the strategies used in the meaning making process in the three films. Research finding reveal that internationally distributed exploitation films from Indonesia are still loyal to the elements that define exploitation films violence, and sexuality and also an element of mysticism which is a special characteristic of exploitation films from Indonesia. These films strategically utilize elements of mysticism as an appeal to an international audience. However, there are strategies apply both at the level of the narrative and the visual to ensure the products of popular culture can be enjoyed or even understood by an international audience and one of them is to rationalize the element of mysticism. In addition to making the audience enjoy the exoticism offered and felt within the narrative of the film distancing , these films also use the strategy of inter textuality to imitate Hollywood movies, such as Terminator, to create proximity identification .

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Dewi Marlitha Program Studi : Manajemen Gas Judul : Komparasi Skema Pembiayaan PSC dan TBS Proyek LNG Terapung di Indonesia Kilang LNG Terapung FLNG merupakan salah satu solusi yang efektif untuk mengelola cadangan gas di dunia. Disamping, nilai Investasi dan resiko FLNG yang tinggi dikarenakan seluruh rangkaian Liquefied Natural Gas terpusat di dalam kapal yang terapung di tengah laut dan terbatasnya benchmarking pembuatan konsep FLNG di Indonesia maupun di dunia, membuat konsep FLNG perlu untuk diperhitungkan pembiayaannya secara matang untuk dapat di terapkan di Indonesia. Pemilihan skema pembiayaan FLNG yang tepat dengan memperhatikan nilai investasi, nilai operasi, harga gas dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan negara, pendapatan kontraktor dan aspek makroekonomi di Indonesia. Cara perhitungan untuk mendapatkan hasil tersebut adalah dengan cara memperhitungkan dan menganalisa keekonomian arus kas dengan menggunakan skema Production Sharing Contract dan skema pembiayaan Trustee Borrowing Scheme yang berlaku di Indonesia. Trustee Borrowing Scheme ialah skema pembiayaan yang menggunakan bantuan dana trustee dari pihak bank dan mekanisme pembayaran pembiayaanakan dipotong langsung dari pendapatan kotor. Production Sharing Contract ialah skema bagi hasil yang diterapkan di Indonesia, dimana kontraktor diyakini telah mampu secara keuangan, teknologi dan pengetahuan. Dan Studi kasus yang dipakai adalah proyek pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama A yang memiliki lapangan produksi di daerah Maluku. Hasil dari perhitungan keekonomian menunjukan skema pembiayaan yang terbaik adalah dengan menggunakan skema TBS dimana menghasilkan IRR sebesar 30.4 , NPV US 3,498 Juta, POT selama 7 tahun, Pendapatan Negara US 34,575 Juta dan Pendapatan Kontraktor US 21,682 Juta. Pada skema TBS tidak terdapat nilai investasi pada awal tahun yang membuat arus kas bernilai negative terlalu dalam yang berdampak pada tingginya unrecovered cost, skema recovery nilai investasi lebih menguntungkan karena menggunakan persentase yang flat dan dipotong dari pendapatan kotor, sedangkan Production Sharing Contract menggunakan persentase 25 dengan metode declining balance. Dampak ekonomi makro yang diakibatkan dari berjalannya proyek ini untuk Indonesia ialah meningkatkan lapangan kerja, berkembangnya industri dalam negeri, karena dapat bermitra dengan KKKS A, perbankan Indonesia dapat berkembang dan bersaing dengan Bank luar negeri, dan secara umum dapat membuat perekonomian di Indonesia tumbuh secara bertahap dan berkelanjutan Kata Kunci : Pembiayaan, FLNG, Keekonomian, PSC, Trustee Borrowing Scheme

---

ABSTRACT
ABSTRACT Name Dewi Marlitha Program Study Manajemen Gas Title Comparison of Financing Scheme PSC and TBS of Floating LNG in Indonesia Floating Liquefied Natural Gas FLNG is one of effective solution to gas processing reserves in the world. Although the investment and the risk of FLNG is high due to all LNG series centralized in vessel and floating in the middle of the sea and the limitation of benchmarking FLNG concept creation in Indonesia nor in the world, makes FLNG concept needs to be calculated about the appropriate financing hence could be implement in Indonesia. Selection of appropriate financing schemes with regard to the value of investment, the value of the operation, the gas price and regulation in Indonesia, is needed to increase the government revenue, contractor revenue, and aspect macroeconomic in Indonesia. The calculation method to obtain these results is to estimate and analyze the economics of cash flow using Production Sharing Contract scheme and Trustee Borrowing Scheme financing schemes which applicable in Indonesia. Trustee Borrowing Scheme is a financing scheme that uses funds from trustee bank and the payment mechanisms will be deducted from gross revenue. Production Sharing Contract is production sharing scheme which applied in Indonesia, wherein the contractor believed to have ability in financial, technology and skill. And for the calculation matters we use case studies in Kontraktor Kontrak Kerja Sama A project which has a production field in Maluku. The result of economics calculation that using gas price 11 from ICP is US 5.28 MMBTU shows the best financing schemes is TBS which produces an IRR of 30.4 , NPV US 3.498 million, POT for 7 years, the Government Take US 34,575 million the Contractor Take US 21,682 million. At TBS Scheme there is no capital investment value that calculated in the beginning of cash flow that could impact deep negative cash flow and high unrecovered cost, recovery scheme of capital investment more profitable due to its uses flat percentage and deducted from gross revenue, while Production Sharing Contract scheme using 25 percentage and declining balance methods. Macroeconomic impact resulting from the passage of this project for Indonesia is to increase employment, the development of domestic industry since they could become business partner with KKKS A, Indonesian banks can grow and compete with the overseas Bank, and in general can make the Indonesia economy growing gradually and sustainably Key words Financing, FLNG, Economics, PSC, Trustee Borrowing Scheme

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis strategi operasi yang dilakukan JOB Tomori ketika dijadwalkan turn around namun di saat yang sama terdapat permintaan pasokan gas dari salah satu pembeli gasnya, PAU. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara dengan ahli-ahli terkait, observasi dokumen, dan perhitungan revenue. Analisis dilakukan dengan menyusun kerangka kerja build-borrow-or-buy, kemudian borrow terpilih. Implementasi dari kerangka kerja borrow adalah skenario pinjam-meminjam gas antara JOB Tomori dan PEP untuk memenuhi permintaan PAU yang dirumuskan dalam Lending and Borrowing Agreement (LBA). Dari dua skenario, yaitu Skenario 1 do nothing dan Skenario 2 pinjam-meminjam gas, maka diperoleh revenue tertinggi pada saat melakukan Skenario 2. Data hasil wawancara dianalisis menggunakan software Nvivo untuk mengetahui manfaat dari LBA. PEP memasok sejumlah gas kepada PAU atas nama JOB Tomori sehingga JOB Tomori tetap memperoleh revenue. Setelah berhasil menjalankan LBA saat turn around, JOB Tomori dan PEP bersepakat membuat LBA jangka panjang sehingga LBA dapat diimplementasikan pada saat salah satu pihak mengalami unplanned maintenance. ......This study analyzes the operating strategy implemented by JOB Tomori when it is scheduled to turn around but at the same time there was gas demand from one of its gas buyers, PAU. It uses a qualitative approach by conducting interview with related experts, observing documents, and calculating revenue. Based on analysis of the build-borrow-or-buy framework, JOB Tomori should choose ‘borrow’. The implementation of borrow framework is a gas Lending and Borrowing Agreement (LBA) between JOB Tomori and PEP to fulfill PAU's demand. From two scenarios, namely Scenario 1 do nothing and Scenario 2 gas lending and borrow, the highest revenue would be earned from Scenario 2. The interviews will be analyzed using NVivo to identify the advantages of LBA. PEP supplied gas to PAU on behalf of JOB Tomori, so JOB Tomori still earned revenue. After successfully implement the LBA during the turn around, JOB Tomori and PEP agreed to create a long-term LBA in order to accomodate unplanned maintenances.

Abstrak :
ABSTRACT
Topik penelitian ini adalah Arabismen dalam bahasa Jerman dengan korpus data Artikel Berbahasa Jerman Rubrik Leben und Lernen Situs Spiegel Online Bulan Agustus 2016. Masalah penelitiannya adalah Arabismen bentuk kata yang ditemukan dan bagaimana perubahan makna yang terjadi setelah masuk ke dalam bahasa Jerman. Tujuan penelitiannya adalah mengklasifikasikan Arabismen ke dalam jenis peminjaman dan menganalisis perubahan makna yang terjadi. Arabismen dalam bahasa Jerman dikaji secara etimologis untuk dapat menentukan pengklasfikasian Arabismen dalam jenis peminjaman. Selanjutnya Arabismen dibandingkan maknanya melalui kamus eka bahasa Arab dan Arab-Jerman dengan kamus eka bahasa Jerman untuk mengetahui adanya perubahan makna. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat 20 Arabismen dalam bahasa Jerman yang mengalami perubahan makna 17 penyempitan makna, 7 perluasan makna dan 2 bermakna baru dan 4 Arabismen bermakna tetap. Beberapa di antaranya mengalami perubahan makna yang besar dan hampir tidak kenali berasal dari bahasa Arab.

---

ABSTRACT
The topic of this research is Arabismen in German with corpus data German Article Rubric Leben und Lernen website Spiegel Online June September 2016. The research problem is form of Arabismen and how the change of meaning that occurs after entry into German. The aim of this research is to classify Arabismen into the type of borrowing and analyze the change in meaning that occurs. Arabismen in German is examined etymologically to determine the clarification of Arabismen in the type of borrowing. Further Arabismen compared its meaning through the Arabic and Arabic language dictionary with a German language dictionary to recognize any change in meaning. The study found that there are 20 Arabismen in German which have changed meaning 17 narrowing of meaning, 7 extension meaning and 2 completely new meaning and 4 Arabismen have same meaning in Arabic. Some of them experienced a great change of meaning and almost did not unknown come from Arabic.

Abstrak :
Kontak bahasa terjadi karena adanya interaksi antar komunitas bahasa sehingga memberi kesempatan lahirnya proses peminjaman kata. Proses peminjaman berlangsung baik dalam lisan maupun tulisan termasuk genre fantasi . Popularitas genre fantasi di Rusia ditampilkan di media cetak dan film mereka. Di media cetak, majalah khusus dalam genre fantasi juga menerapkan kata-kata pinjaman. Salah satunya adalah Mir Fantastiki. Mir Fantastiki dikhususkan untuk ulasan media, baik sastra, film, atau Acara TV. Penelitian ini membahas tentang peminjaman kata ke dalam bahasa Rusia dari bahasa asing di bidang perfilman pada majalah Mir Fantastiki menggunakan metode deskriptif-analitis oleh Anderson dan Arsenault 2005. Analisis ini menggunakan teori peminjaman kata berdasarkan aspek Arnold 2012, teori karakterikstik kata pinjaman bahasa Rusia oleh Rakhmanova dan Suzdaltseva 1997 dan Marinova 2013, teori morfologi kata benda bahasa Rusia oleh Savko 2005 dan teori pembentukan kata bahasa Rusia Popov 1986 dan Starichenka 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kata-kata pinjaman ke bahasa Rusia dalam bidang perfilman diadaptasi secara fonetis, morfemis, dan pinjam terjemah yang diikuti dengan penyesuaian aturan bahasa Rusia. Dalam penelitian ditemukan pula bentuk peminjaman kata yang tidak mengikuti aturan bahasa Rusia melainkan ditulis sesuai dengan bentuk asli dari bahasa sumber. Kata-kata tersebut merupakan nama merek dan terminologi baru. ......Language contacts occur because of the interactions between language communities, which creates opportunity for the process of borrowing words between languages. This process takes place in both spoken and written registers, including the fantasy genre, whose popularity in Russia is evident in their print media and movies. Magazines specializing in fantasy genre also apply word borrowing. One of them is Mir Fantastiki, which is devoted to media reviews, including literature, movies, and TV shows. This study examines the adaptations of loanwords into the Russian language from foreign languages in the area of cinematography in Mir Fantastiki magazine using descriptive analytical method by Anderson and Arsenault 2005. This analysis uses the loanword theory based on aspects by Arnold 2012, the theory of characteristic of loanwords in Russian by Rakhmanova and Suzdaltseva 1997 and Marinova 2013, the theory of Russian morphology focusing on nouns by Savko 2005 and the theory of the formation of the Russian word by Popov 1986 and Starichenka 2012. The results of this study indicate that the loanwords into the Russian language in cinematography vocabulary are phonetically, morphemically, and loan translation adapted followed by adjustment of Russian language rules. In this study also found the form of borrowing words that do not follow the rules of Russian language but written in accordance with the original form of the source language. Those words are brand names and new terminology.

Abstrak :
Skripsi ini membahas Anglizismus yang merupakan peminjaman kata dari bahasa Inggris di dalam bahasa Jerman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan morfologis dan semantis yang dialami oleh kata yang dipinjam dari bahasa Inggris dalam bahasa Jerman. Kemudian, kata yang telah dianalisis diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis peminjaman bahasa Jerman. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif diakronis. Data yang dikumpulkan adalah kosakata bahasa Inggris yang berasal dari lima artikel media berbahasa Jerman dalam majalah der Spiegel. Perubahan makna Anglizismus yang paling dominan terjadi adalah perubahan yang mengikuti pembentukan kata. Hasil akhir yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah Lehnwort sebagai jenis peminjaman yang paling banyak digunakan.

---

The focus of this study is Anglicism, the borrowing of word from English in German. The purpose of this research is to find out the changing of borrowed word from English in morphological and semantic aspects after being used in German. Then, word that had been analyzed is classified into varieties of borrowing in German. This research is qualitative diachronic. The data were collected from five media articles in der Spiegel magazine. The semantic change in Anglicism often follows the changing of the word?s form. As the final result, the most used borrowing is Lehnwort or loanword.

Abstrak :
The Bunaq are a Papuan language-speaking people straddling the border of Indonesian West Timor and independent East Timor. This paper looks at the history of the Bunaq as a ?border? people in Timor. ?Border? is interpreted here in two ways, as referring to: (i) a political division, the boundary line separating one country from another, and (ii) a linguistic division, the distinguishing line between Papuan and Austronesian languages. I examine the effect that the Bunaq position at the political and linguistic borders of Timor has had on the people and their language.

Abstrak :
Pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah perlu direncanakan dan dikendalikan secara matang dan komprehensif sehingga dalam pengelolaannya tidak memberatkan keuangan daerah. Namun yang lebih penting dan mesti dijadikan pegangan adalah harus dihindari jumlah pinjaman di luar kemampuan kapasitas keuangan daerah. Oleh karenanya, Pemerintah perlu mengatur secara hati-hati kebijakan pinjaman daerah agar tidak terjadi distorsi dalam implementasinya serta tidak akan bertentangan dengan spirit otonomi daerah itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah evaluasi terhadap formulasi kebijakan pemerintah, khususnya formulasi DSCR pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, untuk dikaji apakah sebagai instrument kebijakan cukup efektif dalam pengukuran kapasitas fiskal daerah. Desain penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan mengintegrasikan metode evaluasi, metode studi literatur, dan metode wawancara, dengan model penguraian dalam bentuk analisis deskriptif berdasarkan teori analisis kebijakan mempergunakan model retrospektif (model evaluatif). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur (data skunder) sebagai sumber data utama dan teknik wawancara (data primer) sebagai data pelengkap. Sehubungan obyek penelitian adalah formulasi kebijakan pemerintah, maka locus penelitian diarahkan pada institusi tingkat penyusun kebijakan, yaitu Departemen Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Perimbangan Keuangan di Jakarta. Sedang teknik analisis data dilakukan melalui klasifikasi, kompilasi dan komparasi data APBD tahun 2005 dan 2006, kemudian dilakukan kajian berdasarkan analisis kebijakan retrospektif menyangkut : (a) analisa DSCR dengan komponen PAD, DAU, DBH, Belanja Wajib; dan (b) kapasitas fiskal daerah beserta faktor-faktor pendukungnya. Temuan dalam penelitian ini adalah : (1) adanya ketidaksesuaian (mismacht) komponen pembagi dalam formulasi DSCR serta terlalu kecilnya angka rasio DSCR yang ditetapkan yaitu sebesar > 2,5 menyebabkan kurang efektifnya analisa DSCR dalam pengukuran kapasitas fiskal daerah; dan (2) dilematis permasalahan investasi daerah terkait dengan kebijakan Peningkatan Iklim Investasi dan kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan dan Daerah Tertinggal. Sehubungan hal tersebut, peneliti menyarankan dalam penetapan pinjaman daerah, disamping menggunakan parameter analisa DSCR, perlu mempertimbangkan manfaat langsung proyek dan dampak sosial kepada masyarakat. Disamping itu, dalam upaya penyempurnaan formulasi DSCR, untuk memperoleh refleksi kapasitas daerah yang lebih realistis, khusus menyangkut komponen DAU selain dikurangi biaya wajib (belanja pegawai dan belanja legislatif) juga perlu diperhitungkan dengan belanja rutin (belanja barang, pemeliharaan serta belanja operasional pemerintahan umum lainnya) yang sifatnya termasuk dalam belanja mengikat (committed expenditure). Hal ini mempertimbangkan realita porsi terbesar dana DAU (hampir 70 persen) dialokasikan untuk belanja pegawai/rutin operasional, sehingga sisanya sebesar 30 persen merupakan dana bebas yang dapat dipergunakan untuk pembayaran pinjaman. Diharapkan dengan format baru tersebut hasil perhitungan DSCR akan menjadi lebih akurat dan obyektif. Sedangkan penetapan ambang minimum sebesar 2,5 dipandang cukup moderat sebagai batas ukuran untuk sekaligus mengakomodir dua kepentingan, yaitu : kesempatan yang adil bagi daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah, dan mengamankan prudent borrowing policy yang telah digariskan pemerintah.

---

Local borrowing as alternative for local financing must be planned and controlled thoughtfully and comprehensively in order for its management not putting any burden on local finance. Yet more importantly and the thing to be held on is the avoidance on the amount of borrowing beyond the ability of the local finance capacity. For that reason, the government must regulate carefully policies on local borrowing so there wouldn’t be any distortion in its implementations as well as not contrary to the spirit of the local autonomy itself. The aim of this research is evaluation on government policy formulation, especially DSCR formulation in Government Regulation Number 54 Year 2005 concerning Local Borrowing, in order to be analyzed whether as policy instrument it is effective enough in measuring local fiscal capacity. The research design is qualitative kind which its integrated evaluation method, literature study method, and interview method, with explanation model using descriptive analysis based on policy analysis theory using retrospective model (evaluative model). Data collecting technique is performed by literature book study technique (secondary data) as the primary data source and interview technique (primary data) as supplementary data source. Since the research object is government policy formulation, therefore the research locus is directed toward policy making institution level that is Ministry of Finance in this case Directorate General of Trasury and Directorate General of Finance Balance in Jakarta. The data analysis technique is performed through classification, compilation, and comparison on local budget data in 2005 and 2006, afterward analysis is performed based on retrospective policy analysis related to : (a) DSCR analysis with the components of PAD, DAU, DBH, Obligatory Expenditures; and (b) local fiskal capacity along with its supplementary factors. The findings of this research are : (1) the existence of mismatch on the dividing component in DSCR formulation as well as the too small figure of DSCR ratio determined that is > 2,5 resulting in lack of effectiveness on DSCR analysis in measuring local fiskal capacity; and (2) dilemmatic local investment problems related to the policy of Investment Climate Improvement and policy of Acceleration on Left Behind Region and Local Development. Related to the above thing, the researcher suggest that in determining local borrowing, besides using DSCR analysis parameter, it is also necessary to consider the immediate benefits of the project and its social effects on community. Besides that, in the efforts to perfect DSCR formulation, to obtain more realistic local capacity reflection, especially related to DAU component other than reducing obligatory costs (employee expenditures and legislative expenditures), it is also necessary to calculate the routine expenditures (expenditures on goods, maintenance, and other general government operational expenditures) with its characteristic included in committed expenditures. These by considering the reality that the largest portion of DAU funds (almost 70 percent) is allocated for employee expenditure/operational routines, therefore the remaining of 30 percent is free funds that can be used for borrowing payment. It is expected that with that new format the calculation results of DSCR will be more accurate and objective. As for the determination of minimum threshold of 2,5 it is considered moderate enough as measuring limit in order simultaneously accommodate two interests those are : fair opportunities for local areas with low fiscal capacities, and securing prudent borrowing policy already determined by the government.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh reputasi perusahaan terhadap borrowing capacity. Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh kondisi manajemen perusahaan yang memiliki hubungan politik serta perusahaan yang dimiliki oleh keluarga terhadap hubungan reputasi dengan borrowing capacity. Reputasi perusahaan diukur dengan corporate image index yang diperoleh dari website Corporate Image Award. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2013 (90 observasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa reputasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap borrowing capacity. Namun, hubungan politik manajemen perusahaan dan kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham mayoritas memperlemah pengaruh tersebut. ......The objective of this research is to examine the effect of corporate reputation on borrowing capacity and the condition of politically connected management and family ownership on the relationship between reputation and borrowing capacity. Reputation is measured by corporate image index obtained from the website of Corporate Image Award. Based on 30 listed company in Indonesia's Stock Exchange from 2010-2013 (90 observations), the empirical study with panel data regression shows that reputation has a positive and significant effect on borrowing capacity. However, politically connected management and family ownership as majority shareholder weaken this positive and significant effect.