Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBranchless Banking atau dalam terjemahan bebas berarti Perbankan TanpaCabang, merupakan kegiatan baru dalam industri perbankan yang manamasyarakat dapat melakukan transaksi perbankan tanpa harus datang ke kantorBank. Salah satu kegiatan Branchless Banking adalah penggunaan Agen, yangmana calon nasabah dapat membuka rekening Bank tanpa harus mendatangikantor Bank dan dapat melakukan transaksi perbankan cukup di Agen. BranchlessBanking termasuk penggunaan Agen dalam kegiatan Branchless Bankingmemiliki potensi besar dalam meningkatkan fungsi perbankan sebagai lembagaintermediasi khususnya distribusi layanan keuangan untuk masyarakat kurangmampu maupun masyarakat yang berada di daerah terpencil yang tidak terjangkauoleh kantor-kantor Bank. Penggunaan Agen dalam kegiatan Branchless Bankingdi Indonesia belum berkembang sebagaimana di Negara lain. Oleh karena ituPenulis akan membahas aspek hukum penggunaan Agen dalam kegiatanBranchless Banking di Perbankan Indonesia dikaitkan dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku dan kebijakan penggunaan Agen dalamkegiatan Branchless Banking ke depan.

---

ABSTRACTBranchless Banking refers to the activity of banking without the use of bankbranch offices. Such is a new activity in the banking industry in which people canconduct banking transactions without having to come to bank offices. A majorcharacteristic of Branchless Banking is the use of Agents. With the use of theseagents, prospective customers can open a bank account and perform bankingtransactions without being present at the bank. The use of Agents in BranchlessBanking activities have great potential in improving the banking industry?sfunction as intermediary institutions, particularly the distribution of financialservices to poor communities and communities in remote areas not reached by thebank office networks. The use of Agents in Branchless Banking activities inIndonesia has not developed as advanced as in other countries. With the above asbackground, I will discuss the legal aspects of the use of Agents in BranchlessBanking activities in Indonesian Banking in relation to the banking laws and BankIndonesia?s policies?as the competent authority in banking regulation andsupervision?and its stance to Branchless Banking activities."

"Pemanfaatan sistem elektronik telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan sarana efektif dalam menunjang aspek-aspek kehidupan termasuk diantaranya penggunaan sistem elektronik dalam sistem pembayaran. Pemanfaatan sistem elektronik di satu sisi memang telah memberikan manfaat, namun di sisi lain mengandung risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa sistem elektronik untuk pembayaran, serta perlindungan hukum bagi pengguna layanan keuangan inklusif yang memanfaatkan layanan perbankan tanpa kantor yang merupakan salah satu delivery channel sebagai pendukung e-commerce. Selain itu juga membahas mengenai bagaimana peraturan memberikan perlindungan bagi pengguna jasa sistem elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan dan melakukan wawancara. Terciptanya perlindungan hukum terhadap pengguna sistem elektronik membutuhkan keterlibatan banyak pihak antara lain, pengguna itu sendiri, penyelenggara sistem elektronik, penyedia layanan produk dan jasa yang memanfaatkan sistem elektronik, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

---

Utilization of electronic systems has contributed to improving the welfare, progress and effective tool in supporting aspects of life, including the use of electronic systems in the payment system. Utilization of electronic systems on the one hand it has provided benefits, but on the other hand contain risks that could cause harm to the user. This thesis discusses the legal protection of the electronic systems for payment services, and legal protection for the users of financial services utilizing inclusive banking services without an office, which is one delivery channel to support e- commerce. It also discussed on how the rules provide protection for service users of electronic systems. This research is descriptive qualitative study, using research methods such as literature study and conduct interviews. The creation of the legal protection of electronic systems requires the involvement of many parties, among others, the users themselves, the organizers of the electronic system, the service provider of products and services that utilize electronic systems, communities, governments, and other interested parties."

"Branchless Banking merupakan suatu konsep upaya pemberian jasa atau layanan perbankan, yang dilakukan tanpa melalui kantor bank namun menggunakan sarana teknologi dan/atau agen. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Brazil dan Pakistan, Indonesia mewujudkan kegiatan Branchless Banking ini dalam dua bentuk, yaitu Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. Dalam kegiatan ini, perlindungan bank dan nasabah juga menjadi isu yang penting, mengingat adanya risiko-risko bagi bank dan nasabah. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada pihak bank dan nasabah dalam kegiatan Branchless Banking di Bank X, serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia, Brazil dan Pakistan. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan dari segi fungsi layanan antara Layanan Keuangan Digital dengan Laku Pandai, di mana Layanan Keuangan Digital berfungsi sebagai sistem pembayaran, dan Laku Pandai berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Dalam hal perbedaan dengan Brazil dan Pakistan, perbedaan sistem perbankan dan landasan hukum menyebabkan perbedaan operasional Branchless Banking. Hasil penelitian ini juga menemukan dalam hal upaya Bank X untuk melindungi dirinya dari risiko dalam kegiatan Branchless Banking, Bank X menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraannya, antara lain: Manajemen Risiko dalam penggunaan Agen, kebijakan Anti Pencucian Uang, Manajemen Risiko dalam pengunaan Teknologi Informasi, serta pengawasan dan pelaporan. Sementara upaya Bank X untuk melindungi nasabahnya, Bank X menerapkan beberapa aspek, antara lain: kebijakan perlindungan konsumen, keterbukaan infomasi dan edukasi nasabah, penyelesaian pengaduan nasabah dan keamanan dalam transaksi secara elektronik.

---

Branchless Banking is a concept of delivering banking services, not by conventional branch office but through the usage of technology and/or third party agents. Unlike in other countries like Brazil and Pakistan, Indonesia has actualized its branchless banking activities in two forms, which are Digital Financial Service and Laku Pandai. In this activity, bank and customer protections is a key issue, regarding to the risks exposed to banks and customers. Therefore, this thesis discusses the legal protection to banks and consumers in the Branchless Banking activities of Bank X, and the regulation comparison between Indonesia, Brazil and Pakistan. The research type of this thesis is literature research, hence the typology of this research is descriptive.The results of this research shows that there are functional differences between the Digital Financial Service and Laku Pandai, whereas the Digital Financial Service functions as a payment system, while the Laku Pandai functions as a financial intermediary. Regarding to the difference with Brazil and Pakistan, financial system and legal basis difference results in the operational difference of Branchless Banking. The results also show that in the effort of Bank X to protect itself from Branchless Banking risks, Bank X implements the prudential principles on its operations, which includes: agent usage risk management, anti-money laundering policy, information and technology risk management, and also surveillance and reporting. Meanwhile, in the effort of Bank X to protect its customers, Bank X implements several aspects, including: consumer protection policy, information disclosure and consumer education, complain handling, and also electronic transaction security."

"ABSTRAKKrisis ekonomi global pada tahun 2015 dan menguatnya peran financial technology fintech telah menimbulkan berbagai reaksi, antara lain menguatnya peran regulasi perbankan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Di Indonesia, hal ini telah memicu munculnya beberapa regulasi perbankan, antara lain regulasi terkait stimulus untuk pembiayaan bank syariah POJK No. 12/POJK.03/2015 dan penerapan Branchless Banking atau Layanan Laku Pandai POJK No.19/POJK.03/2014 untuk mendorong perkembangan perbankan di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran regulasi perbankan tersebut dalam penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi panel berganda. Variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah PYD , sedangkan variabel independennya adalah variabel fundamental bank syariah yang dipengaruhi oleh regulasi terkait yaitu rasio kecukupan modal CAR , pembiayaan UMKM PYDUmkm , migrasi status pembiayaan ? ?PFNPF , investasi bank InvBank , dummy branchless banking BBDummy serta variabel kinerja bank syariah seperti Financing Deposit Ratio FDR , Return on Asset ROA dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO . Sementara variabel makroekonomi yang digunakan antara lain jumlah uang beredar M2 , nilai tukar rupiah terhadap dollar KURS dan Inflasi. Adapun data yang digunakan adalah data dari 12 bank umum syariah di Indonesia sepanjang periode kuartal 3.2015-kuartal 2.2017. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, variabel CAR berpengaruh negatif terhadap PYD sementara variabel PYDUmkm, ? ?PFNPF, InvBank berpengaruh positif terhadap PYD. Kedua, BBDummy berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PYD. Ketiga, variabel kebijakan makroekonomi yaitu M2 berpengaruh positif terhadap PYD, sedangkan variabel KURS dan Inflasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PYD. Keempat, FDR berpengaruh positif terhadap PYD sedangkan ROA dan BOPO berpengaruh negatif terhadap PYD. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa regulasi OJK POJK No. 12/POJK.03/2015 memang berperan dalam akselerasi penyaluran pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia. Sementara regulasi terkait financial technology dirasakan belum terlalu efektif, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Temuan-temuan ini diharapkan bisa menjadi masukan, khususnya bagi pemerintah dan perbankan syariah, dalam upaya mendorong perkembangan perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan ke depan.

---

ABSTRACTThe global economic crisis in 2015 and the strengthening of the role of financial technology fintech has led to various reactions, including the strengthening of the role of banking regulation to maintain economic stability. In Indonesia, this has triggered the emergence of several banking regulations, including regulation related to the stimulus for Islamic bank financing POJK No. 12 POJK.03 2015 and the application of Branchless Banking or Layanan Laku Pandai POJK No.19 POJK.03 2014 to encourage the development of banking in Indonesia. Therefore, this study aims to see the role of banking regulation in the distribution of financing by sharia banks in Indonesia. This study uses quantitative method with multiple panel regression model. Dependent variable used is the financing provided by sharia banking PYD , while the independent variable is the fundamental variable of syariah bank influenced by related regulation that is capital adequacy ratio CAR , UMKM financing PYDUmkm , migration financing status PFNPF , investment banks InvBank , dummy branchless banking BBDummy as well as sharia bank performance variables such as Financing Deposit Ratio FDR , Return on Assets ROA , and operating expense to operating income ratio BOPO . While the macroeconomic variables used include the money supply M2 , the exchange rate of rupiah against the dollar KURS and Inflation. The data used is data from 12 sharia banks in Indonesia during the quarter 3.2015 quarter 2.2017. This research yields some findings. First, the CAR variable has a negative effect on PYD while the PYDUmkm, PFNPF, InvBank variables have a positive effect on PYD. Second, BBDummy has positive but not significant effect on PYD. Third, macroeconomic policy variable that is M2 has positive effect to PYD, while KURS and Inflation variables have negative but not significant effect to PYD. Fourth, FDR has positive effect on PYD while ROA and BOPO have negative effect on PYD. Overall, the results of this study imply that OJK regulation POJK No. 12 POJK.03 2015 does play a role in the acceleration of financing by Islamic banks in Indonesia. While the regulation related to financial technology felt not too effective, at least in the short term. These findings are expected to be an input, especially for the government and sharia banking, in an effort to encourage the development of sharia banking is strong and sustainable in the future. "

"Perkembangan implementasi M2M (Machine to Machine) memberikan solusi yang mendukung bisnis branchless banking. Salah satu branchless banking saat ini adalah pengembangan jaringan ATM di Indonesia. Kondisi saat ini jaringan ATM menggunakan komunikasi akses VSAT, wireless, dan serat optik. Dengan adanya pilihan koneksi selain akses tersebut, yaitu menggunakan akses jaringan M2M sebagai backup jaringan dengan tujuan meningkatkan availability jaringan khususnya untuk jaringan komunikasi ATM dengan kualitas layanan yang terjamin. Tesis ini menganalisis implementasi bisnis M2M pada branchless banking guna meningkatkan availability dengan target 99.99%. Nilai NPV dan IRR dalam investasi menunjukkan nilai positif. Hasil analisis dari mean availability bahwa akses VSAT sebesar 99.29%, sehingga solusi jaringan backup M2M diajukan sebagai solusi untuk high dan medium transaksi ATM pada akses VSAT.

---

The development M2M (Machine to Machine) implementation that could support branchless banking business. One of branchless banking currently is the development of the ATM network in Indonesia. The current state of the ATM network using the access VSAT, wireless, and fiber optics. With the connection options in addition access to serve it, using the access via M2M network as backup link to availability network improvement, especially for ATM communications network with guaranteed quality of service.

The thesis a research implementation of M2M networks for branchless banking to availability improvement with 99.99% on target. NVP and IRR value is positive in investment this research. The result of mean availability analysis that VSAT access have 99.29%. So, the solustion could be implemented on high and medium transaction of ATM using VSAT access."

"Analisis bisnis dan valuasi pengembangan branchless banking bertujuan untuk menganalisis risiko-risiko yang perlu dimitigasi bank, memilih metode analisis yang tepat serta pengaruh terhadap peningkatan funding dan fee based income. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif, di mana hasil analisis yang diperoleh terdapat 4 jenis risiko signifikan yang mempengaruhi/berdampak pada branchless banking , yaitu (i) Risiko Likuiditas; (ii) Risiko Operasional; (iii) Risiko Reputasi dan (iv) Risiko Kredit. Sementara itu hasil analisis bisnis dan valuasi menggunakan 4 metode analisis yaitu (i) Analisis Break Even Point (BEP); (ii) Analisis Payback Period Method ; (iii) Analisis Discount Cashflow Factor dengan metode Net Present Value dan (iv) Real Option 5 Steps Lattice Model, memberikan hasil analisis bahwa BEP dan Payback Period sekitar 1 tahun 8 bulan (kurang dari 2 tahun sesuai ketentuan Bank), Hasil DCF (NPV) sudah positif pada Tahun Ke-2 serta perhitungan Real Options menunjukkan bahwa bisnis branchless banking layak untuk dijalankan (workable). Pengembangan Branchless Banking berpengaruh terhadap peningkatan funding melalui BSA = Basic Savings Account, dan Fee Based Income dari transaksi jasa yang menggunakan electronic banking devices, yaitu transaksi cek saldo, transfer on line, pembayaran, pembelian, isi ulang pulsa dll. Pengembangan Branchless Banking layak/feasible untuk dikembangkan dan perlu direkomendasikan kepada Manajemen, dan pada tahap awal dikembangkan 18 Agent Branchless Banking sebagai Pilot Project sesuai dengan jumlah Kantor Cabang.

---

Purposes of business analysis and valuation Branchless Banking are for analyzing risks were mitigated by bank, appropriate analysis method and influence for increasing funding and fee based income. Quantitative and descriptive approach was applied for this research method. The result of analysis, there are 4 risks significantly for Branchless Banking, as follows: (i) Liquidity Risk; (ii) Operational Risk; (iii) Reputation Risk; (iv) Credit Risk and Analysis method for business analysis and valuation are used BEP/Break Even Point; Payback Period Method, Discount Cashflow Factor (NPV) and Real Optios 5 Lattice Model. The result for BEP and Payback Period Analysis got 1 year and 8 months less than bank policy, positive cashflow less than 2 years for discount cashflow factors analysis and result of Real Options 5 Lattice Model shown this business is workable. According the result of business analysis and valuation for branchless banking impact to increase funding (BSA = basic savings accounts) and fee based income (bank transactions throught electronic banking devices like as Internet Banking, Mobile Banking and EDC (electronic data capture). The feasibility study of branchless banking is feasible and workable to develop and propose recommendations to management, the first step for pilot project to develop 18 agent of branchless banking will be set up by branch. Every branchess will recruit 1 agent which now the number of branches offices are 18 branches."

"Salah satu upaya pengembangan sektor keuangan adalah melalui perluasan akses keuangan. Studi ini menganalisis kaitan karakteristik masyarakat dengan akses lembaga keuangan yang dapat digunakan untuk menyusun strategi pengembangan keuangan inklusif yang tepat sasaran. Studi ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu analisis deskriptif, analisis faktor, dan analisis jalur pada hasil kuesioner yang disebarkan ke 600 responden di seluruh Provinsi Bali. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor yang dianggap paling penting dalam mengembangkan akses keuangan adalah kualitas terutama kecepatan transaksi. Selain itu, peningkatan kualitas individu, baik dari sisi pendidikan maupun kekayaan, mendorong peningkatan keinginan menggunakan jasa keuangan berupa layanan branchless banking.

---

Expanding nancial access is one among many ways in developing nancial sector. This study analyzed the connection of communities characteristics to the access of financial institution which can be used in establishing the accurate development strategy of financial inclusion. This study used three approaches: descriptive analysis, factorial analysis, and path analysis based on questionnaires distributed to 600 respondents across Province of Bali. The result of the study shows that the most important factor in developing financial access is quality, especially the speed of transaction. Moreover, individual quality improvement in either education or wealth stimulates the utilization of branchless banking services."

"Kebijakan Keuangan Inklusif merupakan suatu kebijakan yang bertujuan agar layanan keuangan dapat dijangkau oleh semua kalangan, khususnya kalangan yang selama ini belum terjamah oleh kegiatan perbankan. Kebijakan keuangan inklusif ini tidak hanya berkaitan dengan memberikan layanan keuangan saja, tetapi juga memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Salah satu upaya dari kebijakan keuangan inklusif adalah Branchless Banking (BB) atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor. Di Indonesia, layanan keuangan ini disebut dengan LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Dalam melaksanaan kegiatan Branchless Banking, pihak bank sebagai penyedia jasa keuangan melakukan transaksi perbankan tidak lagi secara langsung, melainkan dengan menggunakan pihak ketiga sehingga bank tidak perlu mendirikan kantor cabang agar dapat melayani masyarakat. Pihak ketiga ini dapat berupa agen maupuan operator jaringan telekomunikasi yang tentunya membawa perubahan dalam pertanggungjawaban dalam pelaksanaan transaksi perbankan. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai perlindungan konsumen yang diberikan kepada nasabah serta kebijakan hukum terkait dengan pengawasan dan pencegahan yang diberikan agar kepentingan konsumen dalam Branchless Banking dapat terlindungi.

---

Inclusive Financial Policy is a policy that aims to make financial services accessible to all people, especially those who had been untouched by banking activities. Inclusive financial policy is not only related to the provision of financial services, but also provide financial education to the public. One of the efforts of the inclusive financial policy is Branchless Banking (BB) or Financial Services Without Office. In Indonesia, financial services is called a LAKU PANDAI (Financial Services Without Office in the Financial Framework for Inclusive). In carrying out the activities of the Branchless Banking, the bank as a financial services provider of banking transactions are no longer directly, but by using a third party so that the bank does not need to set up branch offices in order to serve the community. This third party can be an agent or the operator of telecommunications network which would bring about a change in accountability in the execution of banking transactions. Therefore, in this case, the author will discuss about the consumer protection given to customers and legal policies related to surveillance and prevention are given so that the interests of consumers in Branchless Banking can be protected."

"ABSTRAKAplikasi Branchless banking adalah bentuk inovasi baru untuk aplikasi perbankan di Indonesia. Karena merupakan bentuk inovasi baru diperlukan kepercayaan awal dari masayrakat untuk mulai mengadopsinya. Aplikasi perbankan model ini masih belum umum di Indonesia, dimana resiko yang ditanggung pengguna dirasa lebih tinggi. Hal ini membuat jumlah penggunanya masih rendah, sekitar 90 ribu pengguna dari target 200 ribu pengguna pada tahun pertamanya. Pada penelitian ini akan diteliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan awal dari masyarakat terhadap aplikasi tersebut. Studi kasus yang diambil adalah aplikasi Jenius yang merupakan aplikasi branchless banking pertama di Indonesia. Teori yang digunakan untuk menganalisa minat adopsi teknologi IT adalah Technology Acceptance Model (TAM) dan teori penentu kepercayaan awal (Initial trust building). Survei dilakukan untuk mengumpulkan data didapatkan 234 responden. PLS-SEM digunakan untuk menguji keseluruhan pola korelasi antar variabel konstruk yang diusulkan dan untuk menguji apakah variabel kontruk secara positif mempengaruhi kepercayaan awal dan minat. Dari penelitian ini didapatkan kualitas informasi, kualitas layanan pelanggan dan reputasi bank menjadi faktor yang mempengaruhi kepercayaan awal. Kepercayaan awal itu sendiri terbukti mempengaruhi persepsi kemudahan , manfaat dan minat.

---

ABSTRACTBranchless banking application is a new form of innovation for banking applications in Indonesia. Since this is a new innovation, it is necessary for the initial belief of the community to begin adopting it. These applications are still not common in Indonesia, where the risk is felt higher for some users. This makes the number of users is still low, about 90 thousand users from the target of 200 thousand users in the first year. In this research will be examined about factors that influence the initial trust of the community to the application. The case study taken is Jenius application which is the first branchless banking application in Indonesia. Theories used to analyze the interest of adoption of IT technology are Technology Acceptance Model (TAM) and Initial trust building theory. The survey was conducted to obtain data and total respondent that collected is 234 respondents. PLS-SEM is used to test the overall correlation pattern between the proposed construct konstruk and to test whether variables affect the interest. Where from the research we got the quality of Information, quality of customer service and reputation of bank become factor influencing initial trust. The initial trust itself is has affect to the perception of ease, usefulness and intention to use."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kecukupan perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah branchless banking di Indonesia. Dengan keberadaan branchless banking, nasabah bank konvensional dapat mengakses layanan bank melalui agen dalam bentuk kantor pos, minimarket, atau individu yang memiliki badan usaha. Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif telah memberikan landasan untuk operasi branchless banking di Indonesia melalui agen individu. Dengan membandingkan peraturan sekaligus operasi branchless banking di tiga negara lain yakni Kenya, Brazil dan India, telah ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan untuk nasabah branchless banking di Indonesia saat ini kurang harmonis dan bisa lebih spesifik dan terperinci.

---

This research aims to assess the adequacy of the legal protection given to customers of branchless banking operation in Indonesia. With the existence of branchless banking operation, customers of conventional banks can access the services of a bank through agents in the form of post offices, minimarkets, or even individuals owning a business entity. Bank Indonesia Regulation No. 16/8/PBI/2014 on Electronic Money and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 19/POJK.03/2014 concerning Financial Service Without Office in the Framework of Financial Inclusion have provided the basis of branchless banking operation through the use of individual agents. With comparison to regulations as well as operations of branchless banking in three other countries including Kenya, Brazil, and India, it is found that the legal protection given to customers of branchless banking in Indonesia currently lacks synchronization and could be more specific and detailed."