Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun tujuan bidang penyiaran adalah untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, dan menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Pasal 7 UU Penyiaran menyebutkan KPI terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur hubungan kelembagaan dan pembagian tugas/wewenang antara KPI Pusat dan KPI daerah sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam mengawasi isi siaran dan proses perizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, dengan metode penelitian evaluasi. Dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa hubungan kelembagaan antara keduanya, yang selama ini bersifat koordinatif atau berarti keduanya mempunyai hubungan yang sejajar, masih bisa dipertahankan. Peneliti juga menemukan perubahan hubungan menjadi hierarki, seperti yang diinginkan banyak KPI Daerah, belum tentu menyelesaikan masalah yang ada yaitu tumpang tindih pelaksanaan tugas dan wewenang, masalah anggaran, dan hubungan yang tidak harmonis antara KPI Daerah dengan Pemerintah Daerah.

---

Indonesian Broadcasting Commission (KPI) was established under Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. The purpose of the broadcasting sector is to strengthen national integration, building character and national identity of faith and piety, educating the nation, promote the general welfare, in order to build a society that is independent, democratic, justice and prosperous, and grow the Indonesian broadcasting industry. Article 7 of the Broadcasting Act states KPI consists of Central KPI which formed at the central level and the Regional KPI established at the provincial level. However, the Act does not regulate the institutional relationship and division of tasks/authority between the central and local KPI so overlaps often happen in monitoring broadcast content and the licensing process.

This study aimed to analyze the relationship between Central KPI and KPI Regions, with the method of evaluation research. From this study, researchers found that the institutional relationship between the two, which has coordinative or means both have a parallel relationship, can still be maintained. The researchers also found changes into a hierarchical relationship, such as the Regional KPI much desired, not necessarily solve the problem, the overlapping duties and authority, budget problems, and an antagonistic relationship between KPI Regional and Local Government."

"Penelitian ini fokus pada pemberitaan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melibatkan seorang pegawai laki-laki dan terungkap di media daring. Dengan mengetahui bahwa media daring memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik melalui berita, framing berita yang dimuat oleh Kompas.com dan Detik.com seputar pelecehan seksual KPI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konstruktivis dengan menggunakan metode analisis framing model Gamson dan Modigliani. Unit observasi penelitian ini adalah liputan berita pelecehan seksual di lingkungan KPI di Kompas.com dan Detik.com pada periode 1 September-12 Oktober 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com menyajikan framing yang lebih menunjukkan empati terhadap korban dan membawa perhatian bahwa korban harus diberikan keadilan hukum atau bantuan untuk pemulihan mental. Sementara itu, Detik.com menggambarkan framing bahwa baik korban maupun pelaku sama-sama dirugikan dan membutuhkan bantuan, dan menekankan bahwa keduanya harus diberikan bantuan untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka agar dapat pulih sepenuhnya. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi khasanah kajian komunikasi, khususnya yang menganalisis framing liputan berita media daring terkait pelecehan seksual yang melibatkan korban laki-laki. Untuk penelitian analisis framing lebih lanjutnya, disarankan untuk menganalisis pemberitaan pada lebih dari dua media daring.

---

The focus of this study highlights an alleged sexual harassment case that has occurred in the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) involving a male employee that was recently revealed on online media. Knowing that online media can affect public opinion through news, the purpose of this study is to analyze the framing of news coverage published by Kompas.com and Detik.com surrounding the KPI sexual harassment case. This research employs a constructivist qualitative approach using the Gamson and Modigliani model framing analysis method. The unit of observation for this study are the news articles of sexual harassment in the KPI environment published on Kompas.com and Detik.com from September 1 to October 12, 2021. Results show that Kompas.com presented a framework that shows more empathy towards the victim and brings attention that the victim must be provided with legal justice or assistance to recover mentally. Meanwhile, Detik.com depicts a framing that both the victim and perpetrator have been harmed and puts emphasis that both must be provided with assistance for themselves and their families to fully recover. This study are expected to complement the repertoire of communication studies, especially those analyzing the framing of online media coverage related to sexual harassment involving male victims. For further research on framing analysis, it is recommended to analyze news coverage in more than two online media."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan isi siaran televisi lembaga penyiaran swasta sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Penelitian menggambarkan mekanisme yang diterapkan KPI merupakan pengawasan internal dan eksternal yaitu pemantauan langsung dan menerima aduan masyarakat Peran KPI dalam pengawasan belum maksimal karena sejumlah hambatan antara lain kurangnya sosialisasi kepada pihak terkait sanksi yang kurang tegas kewenangan pemberian Izin tidak dimiliki KPI kurangnya partisipasi masyarakat Lembaga Penyiaran Swasta kurang kooperatif dan rekrutmen komisioner KPI tidak transparan.

---

This research aims to describe the Role of KPI in controlling television broadcast content from private tv station according to P3SPS. This research use qualitative approach with literature study and in depth interview. This research describes that the control mechanisms applied are internal and external control which are direct control and receiving public complaints KPIs role in controlling television broadcast content has not maximized yet because a number of obstacles which are lack of sozialitation to stakeholders less strict sanctions lack of public participation the broadcasting lisence does not owned by KPI and recruitment of KPI commissioners is not transparent."