Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan penanganan deteni lebih dari 10 di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public George C. Edward, yang terdiri dari faktor, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan/disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber-sumber dan struktur birokrasi belum dapat berjalan dengan optimal yang disebabkan belum adanya peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur penanganan deteni, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap penanganan, pengawasan dan pelaporan maupun koordinasi penanganan deteni lebih dari 10 tahun. Penelitian ini menyarankan untuk melakukan komunikasi peraturan sehingga terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam pengawasan dan pelaporan, pemberian pelatihan kerja bagi deteni, pemberian ijin tinggal, kejelasan status identitas diri dan kepastian hukum dalam rangka kehidupan yang layak dan pemenuhan hak asasi manusia serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal sehingga mempunyai kesamaan pandangan dalam penanganan deteni lebih dari 10 tahun.......This thesis discussed about the implementation policy on handling detainees more than 10 years in Rumah Detensi Imigrasi Jakarta by using public policy implementation theory of George c. Edward. The theory consists of some factors such as communication, resources, disposition and bureaucracy structure. This research used qualitative descriptive method. The results showed that communication, sources, and bureaucracy structure hasn't been able to work optimally which were caused by the absence of clear and strict regulation to handle detainees. It made different perceptions of handling, monitoring and reporting as well as coordination for detainee more than 10 years.This research suggested to communicate regulations in order to make the clarity of duties and authorities in monitoring and reporting, giving job training for detainees, granting of residence permit, the clarity of self identity and legal status in order to have a decent life and the fulfillment of human rights and also the increase of internal and external coordination so they have same perceptions on handling detainees more than 10 years."

"The research aims to evaluate the implementation of industrial area development policy in Karawang Regency, West Java. The research uses qualitative approach with in-depth interview with the related officials. The result of research shows that there has not been an effective communication among institutions, and there is a low availability of resources, i.e. human resources and infrastructures to arrange and implement the industrial area development policy. In addition, the industrial area development has not been the special focus of local government since industrial area developer is merely considered as an area development company instead of an investment partner, necessary to develop the industrial sector. The local government of Karawang Regency needs to improve its bureaucracy structure and bureaucracy culture in order to provide excellent public service and to use information technology advancement to attract investors."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang implementasi kebijakan penanganan deteni lebih dari 10 di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public George C. Edward, yang terdiri dari faktor, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan/disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber-sumber dan struktur birokrasi belum dapat berjalan dengan optimal yang disebabkan belum adanya peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur penanganan deteni, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap penanganan, pengawasan dan pelaporan maupun koordinasi penanganan deteni lebih dari 10 tahun.Penelitian ini menyarankan untuk melakukan komunikasi peraturan sehingga terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam pengawasan dan pelaporan, pemberian pelatihan kerja bagi deteni, pemberian ijin tinggal, kejelasan status identitas diri dan kepastian hukum dalam rangka kehidupan yang layak dan pemenuhan hak asasi manusia serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal sehingga mempunyai kesamaan pandangan dalam penanganan deteni lebih dari 10 tahun.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about the implementation policy on handling detainees more than 10 years in Rumah Detensi Imigrasi Jakarta by using public policy implementation theory of George c. Edward. The theory consists of some factors such as communication, resources, disposition and bureaucracy structure. This research used qualitative descriptive method. The results showed that communication, sources, and bureaucracy structure hasn't been able to work optimally which were caused by the absence of clear and strict regulation to handle detainees. It made different perceptions of handling, monitoring and reporting as well as coordination for detainee more than 10 years.This research suggested to communicate regulations in order to make the clarity of duties and authorities in monitoring and reporting, giving job training for detainees, granting of residence permit, the clarity of self identity and legal status in order to have a decent life and the fulfillment of human rights and also the increase of internal and external coordination so they have same perceptions on handling detainees more than 10 years."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi program assessment center di Lembaga Kepolisian Indonesia. Assessment center di lembaga Kepolisian dilaksanakan pada tingkat Mabes Polri dan Kepolisian Daerah Polda di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian mixed method untuk menjawab efektivitas implementasi program assessment center. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan mengambil sampel secara purposif sampling terdiri dari responden yang mewakili unit-unit implementasi assessment center. Jumlah sampel penelitian sebanyak 323 responden dari Mabes Polri dan Polda. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendalami dan mengeksplorasi temuan kuantitatif dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap pelaksanaan program assessment center. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi program assessment center di Mabes Polri dan Polda belum efektif ditinjau dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi yang belum efektif meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Faktor sumber daya yang belum efektif meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana/ fasilitas, dan informasi. Faktor disposisi meliputi dukungan dan komitmen pelaksana program. Faktor struktur birokrasi meliputi standar operasi prosedur dan pembagian tugas/ fragmentasi. Strategi terbaik agar implementasi program assessment center di Kepolisian berjalan dengan efektif adalah membuat perencanaan program assessment center yang terintegrasi dari Mabes Polri ke Polda dengan fokus utama pada faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi program juga harus diikuti dengan pengawasan dan monitoring yang ketat dan tepat.

---

ABSTRACTThe aim of the present study is to analyze the effectiveness of assessment center program implementation in The Indonesian National Police. Assessment center in The Indonesian National Police is conducted at Police Headquarters Mabes Polri and Regional Police Polda throughout Indonesia. This research uses mixed method research to answer the effectiveness of assessment center program implementation. Quantitative approach is done by taking samples by purposive sampling consists of respondents representing units assessment center. The number of research samples were 323 respondents from Mabes Polri and Polda. A qualitative approach is undertaken to explore quantitative findings using interview, documentation and observation of assessment center program implementation. The research result concludes that the implementation of assessment center program at Mabes Polri and Polda has not been effective in communication factor, resource, disposition, and bureaucratic structure. Communication factors that have not been effective are transmission, clarity, and consistency. Resource factors that have not been effective are human resources, budget, facilities facilities, and information. Disposition factors that have not been effective are support and commitment of program implementers. Bureaucratic structure factors that have not been effective are standard operating procedures and division of tasks fragmentation. The best strategy for effective implementation of the assessment center program in the Police is to make an integrated assessment center planning program from Mabes Polri to Polda with the main focus on communication, resource, disposition and bureaucracy. Implementation of the program should also be followed by strict monitoring."