Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The challenges facing an independent East Timor are particularly acute. It is not only one of the poorest nations on earth but the terrible events of 1999 have also destroyed much of the country's buildings and infrastructure, as well as the nation's bureaucratic and commercial capacity. The decisions and the policy framework adopted in the early years by the leaders of this new nation will be critical.This book is an original work written by experts and well-known specialists in the field. It assembles all the latest information about the economy, assesses future policy options, and draws on lessons of international experience for this new nation. It is perhaps the only book about East Timor with this coverage and will be invaluable to those who are interested in developments in the region.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejalan dengan berkembangnya masyarakat informasi dan masyarakat berpengetahuan, maka organisasi akan memerlukan lebih banyak pekerja yang berpengetahuan. Reformasi Birokrasi menjadi sebuah keharusan bagi seluruh Kementerian/ Lembaga serta Pemerintah Daerah tak terkecuali bagi Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector pembangunan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara serta dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge creation melalui SECI belum sepenuhnya terjadi karena lebih didominasi oleh pengetahuan eksplisit dan lebih dominan pada tahap kombinasi serta terkendala pada pemahaman visi dan belum adanya database. Saran yang diberikan yaitu perlu dibentuk community of practice dan learning by doing, komunikasi visi dan misi serta database diklat.

---

ABSTRACT
In line with the development of information society and knowledge society, the organization will need more knowledgeable workers. Bureaucratic Reform becomes a must for all Ministries Institutions and Local Government is no exception for the Ministry of Manpower Kemnaker as the leading sector of labor development in Indonesia. This study uses qualitative paradigm and data collection through interviews and documents. Informants in this study include druktural officials, widyaiswara and staff at Pusdiklat.The result of the research shows that the process of knowledge creation through SECI has not fully happened because more dominated by explicit knowledge and more dominant in combination stage and lack of vision and lack of databases. This research concludes the need to establish community of practice to encourage the exchange of knowledge, need learning by doing, the need for vision and mission communication and database of education and training.

Abstrak :
Adanya tuntutan perkembangan globalisasi, dinamika intemal dan perubahan kondisi makro di Indonesia menyebabkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan reformasi birokrasi untuk memperbaiki kinerjanya. Selain itu, pemerintah juga sering dihubungkan dengan pelayanan elit-belit dan tiBalanced Scorecard (BSC) sebagai sistem pengukuran kineja yang baru. Tesis ini bertujuan mengevaluasi implementasi BSC di DJBC dan untuk melihat tingkat pemahaman dan kesiapan pegawai dalam sistem BSC. Hasil penelitian menyarankan perbaikan peta strategi, implementasi BSC yang telah berjalan dan mengidentifikasi komponen yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan pemahaman pegawai......The demand of globalization growth, internal dynamie and the onesia macoeconomic condition forced Directorate Generale Cu Excise to implement bureaucratic reformation to enhance performance. Beside that, government institution is usually known with its bureaucratic services, complicated and untransparent. To change this negative image, Directorate Generale has been pointed by Indonesia govemment as a pionecer to do those burcaucratic reformation. In this programme, the translation of vision into strategy map is done and arranged into Key Performance Indicators (KPI) and Scorecard (BSC) is used as a new performance measurement system. The purpose of this thesis is to evaluate BSC's implementation in Directorate Generale Customs and Excise and to identify employee's level of understanding and ess BSC system. The result of this research suggest the impact strategy map, BSC implementation and identify some priorities components that can be taken to make policies to improve employee's level of understanding.

Abstrak :
This paper discusses the current government bureaucratic problems in Indonesia that are multi-dimensional and protracted as a vicious circle. Government bureaucracy reform efforts in Indonesia will not be successful if they are still carried out in linear mindset that does not address the root of the problem. This paper also discusses how systemic and dynamic approaches to good governance can create the leverage to get rid of vicious circle in innovative ways. The result is in order to solve this complex and dynamic problem we need more comprehensive strategies which include four major areas, that is, political leadership, public policy harmonization (including rules and regulations), the application of merit system in all government agencies, and anti corruption movement.

---

Penelitian ini membahas masalah birokrasi pemerintah di Indonesia, yang multi-dimensi dan berlarut-larut sebagai lingkaran setan, dan membahas bagaimana pendekatan sistemik dan dinamis untuk tata kelola yang baik dapat menciptakan memanfaatkan untuk keluar dari lingkaran setan dan kemerosotan dengan cara-cara yang inovatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang dinamis dan kompleks diperlukan strategi komprehensif yang terdiri dari empat area yaitu, kepemimpinan politik, harmonisasi kebijakan publik (termasuk rules dan regulation), penggunaan merit sistem di instansi pemerintahan, dan bebas dari korupsi.

Abstrak :
Tesis ini tentang Corak Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Industri dan Perdagangan Oleh Sat Indag Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Perhatian utama tesis ini adalah pada corak birokrasi yang terdapat dalam kegiatan penyidikan yang tergambar dalam hubungan antara penyidik dengan saksi, penyidik dengan tersangka, dan di antara penyidik itu sendiri. Fokus penelitian tentang corak birokrasi dalam Sat Indag Dit Reskrimsus sehubungan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang industri dan perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman untuk mengungkapkan corak birokrasi yang terdapat di Sat Indag tersebut. Tesis ini menunjukkan bahwa corak birokrasi yang terjadi di dalam kegiatan penyidikan oleh Sat Indag, terjadi sebagai suatu bentuk birokrasi dan patologi dalam birokrasi, dan dilakukan dengan cara berhubungan, berkomunikasi, dan dalam berinteraksi sosial antara saksi, tersangka, dan penyidik Sat Indag. Corak birokrasi ini terbentuk dalam hierarki otoritas, adanya spesialisasi dan sistem peraturan, serta impersonalitas. Implikasinya, corak birokrasi yang ada seperti, pertama, tugas-tugas dibagi ke dalam berbagai posisi sebagai tugas resmi. Kedua, petugas diorganisir secara hierarkis dengan rantai ketat perintah dari atas ke bawah. Ketiga, diciptakan pembagian kerja secara detail. Keempat, aturan mengatur semua perilaku dalam rangka pelaksanaan tugas. Kelima, personil dipilih atas dasar kompetensi. Dan keenam, jabatan kantor cenderung menjadi pekerja seumur hidup. Kejahatan yang dilakukan itu berkaitan dengan kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja dalam kehidupan mereka. Birokrasi ini diperparah lagi dengan reward dan punishment yang belum dioperasionalkan dalam Sat Indag, sehingga jalinan emosional yang terbentuk sangat tinggi.

---

The thesis discusses bureaucratic patterns in investigating criminal act in industry and trade conducted by Sat Indag Dit Rekrim Sus (Industrial and Trade Section, Special Crime and Detective Directorate) Jakarta Metropolitan Regional Police. The main focus of the thesis is the bureaucratic patterns of investigation activities which drawn in the relationship between investigator and witness; investigator and suspect; and among investigators themselves. The writer employs ethnography method and collects data by conducting observation, involved-observation, and guided-interview in order to uncover the bureaucratic patterns in Sat Indag above. The result of the thesis reveals that the bureaucratic patterns in investigation activities conducted by Sat Indag happen as a form of bureaucracy and pathology in bureaucracy. They are conducted by establishing relationship, communication and social interaction among witnesses, suspects and investigators of Sat Indag. The bureaucratic pattern is formed in the hierarchy of authority and there are specialization, system of rule and impersonality. There are some implications of such bureaucratic patterns. First, duties are divided into various positions as official duty. Second, personnel are hierarchically organized with a tight chain of command in a top-down way. Third, job distribution is created in a detail way. Fourth, regulations regulate all behavior in carrying out duties. Fifth, personnel are selected based upon their competence. And sixth, position in the office tends to be a position for life. The bureaucracy is aggravated by the system of reward and punishment that has not been operationalized in Sat Indag Dit Reskrimsus resulting in higher emotional relationship among the personnel.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mencari penjelasan atas kelambanan organisasi Unair dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi perguruan tinggi. Untuk itu dirasa perlu mendeskripsikan budaya organisasi Universitas Airlangga, karena selain merupakan pattern of behavior, budaya organisasi juga merupakan pattern for behavior. Sehingga dapat digunakan untuk memahami bagaimana peran budaya organisasi tersebut dalam proses implementasi kebijakan otonomi perguruan tinggi negeri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan ditemukannya faktor lain yang dapat ikut menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian ini.
Untuk itu sesuai dengan karakteristik permasalahannya digunakan metodologi penelitian kualitatif. Unit analisis penelitian ini bersifat multi level. Sedang informan dipilih secara selektif, bersifat purposif dengan menggunakan pola snowball yang didasarkan atas mereka yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap, serta mengetahui permasalahannya secara mendalam.
Proses pengumpulan data bersifat dinamis, karena dibarengi dengan proses analisis interpretatif dan inferensi yang berkesinambungan, serta proses refleksi. Pengumpulan data ini menggunakan berbagai macam metoda antara lain, wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan tak terlibat, studi dokumen, serta penelusuran kliping koran dan majalah. Di samping karena menyesuaikan dengan karakteristik data, berbagai macam teknik pengumpulan data itu digunakan dengan maksud agar data yang diperoleh teruji validitasnya. Validasi data juga dilakukan dengan berbagai prosedur triangulasi. Dan sebagaimana lazimnya proses analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan tahap-tahap data reduction, data display, dan conclusion drawing.
Dari analisis data temuan penelitian terungkap bahwa, pada tingkat analisis organisasi universitas ciri-ciri budaya organisasi Universitas Airlangga bersifat birokratik (bureaucratic culture). Ciri ini ditandai dengan antara lain sentralisasi yang berlebihan, formalisme yang tinggi, cenderung mempertahankan status quo, menyukai kegiatan﷓ kegiatan yang bersifat seremonial. Budaya yang demikian ini terutama terbentuk karena pengaruh budaya birokratik yang tumbuh subur pada birokrasi pemerintahan serta pola perilaku kepemimpinan di Unair sendiri yang cenderung bersifat birokratik pula.
Dilihat dari tahap perkembangan evolusi organisasi, Unair sudah sampai pada organizational maturity yang ditandai dengan meningkatnya stabilitas internal, kurangnya motivasi untuk adanya perubahan, serta kesukaan para pimpinannya pada cerita-cerita kebesaran di masa lalu sebagai sumber nilai rasa berpuas diri. Dalam kondisi yang demikian ciri-ciri budaya organisasi yang seperti sudah diuraikan di atas bersifat disfungsional terhadap perkembangan Unair sendiri. Dengan demikian dapat dipahami kalau sampai saat ini di tingkat universitas, meskipun sudah disadari maksud dari kebijakan otonomi perguruan tinggi, namun Unair belum memiliki rencana konkrit dalam menanggapi kebijakan tersebut.
Pada tingkat analisis organisasi fakultas, Unair bersifat multicultures. Karakter bidang studi (terutama dalam kategori marketable dan unmarketable), kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, kultur akademik, serta gaya manajemen pimpinan yang semuanya satu sama lain berbeda, dalam perjalanan waktu telah menumbuhkan sub-kultur yang berbeda-beda pula. Sehingga tanggapan terhadap kebijakan otonomi perguruan tinggi pada tingkat ini juga berbeda-beda.
Selain faktor budaya birokratik, budaya organisasi, dan pola perilaku kepemimpinan, kelambanan organisasi Unair dalam menanggapi dan mengimplementasikan kebijakan otonomi PTN juga dapat dipahami dari munculnya gejala organizational inertia dalam tubuh Unair. Kesimpulan ini muncul dari analisis yang menggunakan konsep dynamics conservatism dengan memandang organisasi Unair sebagai sebuah sistem sosial.
Catatan teoretik yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dalam tubuh organisasi perguruan tinggi negeri terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan publik. Dalan kasus penelitian ini faktor-faktor tersebut meliputi: budaya birokratik akibat dominannya pengaruh budaya yang sama dalam birokrasi pemerintahan, budaya organisasi yang berakar pada sejarah organisasi serta faktor-faktor internal lainnya, dan gejala inertia yang melanda organisasi PTN sebagai organisasi publik yang berukuran besar.
Idealnya, harus dilakukan reengineering terhadap organisasi perguruan tinggi negeri. Namun karena status dan kedudukannya sebagai organisasi publik yang terkungkung birokrasi pemerintahan, maka kemungkinan optimalnya adalah melakukan reorientasi mulai dari pimpinan sampai seluruh anggota organisasi menjadi process oriented. Para pembuat kebijakan di bidang pendidikan tinggi hendaknya juga memahami bahwa selain kebijakan otonomi perguruan tinggi itu sendiri mengandung permasalahan yang inheren di dalamnya, namun masih ada masalah besar mengenai budaya organisasi perguruan tinggi negeri yang sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Mungkin diperlukan reengineering organisasi perguruan tinggi secara nasional.

Abstrak :
[ABSTRAK
Upaya pemerintah memperbaiki kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai diterapkan pada program Reformasi Birokrasi. Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010– 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan&RB) No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, salah satunya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur melalui budaya kerja. Proses adopsi budaya kerja oleh PNS menggunakan teori Proses Difusi Inovasi Everett M. Rogers. Evaluasi dari implementasi proses difusi inovasi dengan model konsep struktur Howard Greenbaum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan penggunaan saluran komunikasi, dimensi jangka waktu serta perilaku dan komitmen pimpinan merupakan hal penting bagi PNS dalam mengadopsi, merubah pola pikir dan perilaku sesuai dengan budaya kerja yang berlaku. Evaluasi saluran komunikasi proses difusi inovasi mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Evaluasi bertujuan agar proses difusi inovasi berjalan berkesinambungan hingga tercapainya perubahan perilaku PNS.

---

ABSTRACT
Government effort towards upgrading the work performance of Civil Servants has been implemented in the Bureaucratic Reformation program. Referring to the Presidential Regulation number 81, 2010 about the Grand Design of the 2010– 2025 Bureaucratic Reformation and the Minister for the Empowerment of State Apparaturs Regulation and Bureaucratic Reformation number 20, 2010 about the Road Map of the 2010-2014 bureaucratic Reformation, which covers the Arrangement of the Apparaturs Human Resources Management System through work culture. The adoption process of work culture by the Civil Servants applies the Diffusion Innovation Process theory of Everett M. Rogers. The evaluation of the process implementation applies the structural concept model of Howard Greenbaum. The research uses qualitative approach, along with the case study research strategy. The result of this research reveals the uses of communication channels, time frame dimension, and the importance of the leaders' behaviour and commitment for Civil Servants (PNS) in order to adopt and change their behaviour and way of thinking which are more appropriate to the standard work culture that holds true. The evaluation of communication channels of the diffusion innovation process influences the organization goals. The evaluation aims at the continuous diffusion innovation process to change the Civil Servants' behaviour, Government effort towards upgrading the work performance of Civil Servants has been implemented in the Bureaucratic Reformation program. Referring to the Presidential Regulation number 81, 2010 about the Grand Design of the 2010– 2025 Bureaucratic Reformation and the Minister for the Empowerment of State Apparaturs Regulation and Bureaucratic Reformation number 20, 2010 about the Road Map of the 2010-2014 bureaucratic Reformation, which covers the Arrangement of the Apparaturs Human Resources Management System through work culture. The adoption process of work culture by the Civil Servants applies the Diffusion Innovation Process theory of Everett M. Rogers. The evaluation of the process implementation applies the structural concept model of Howard Greenbaum. The research uses qualitative approach, along with the case study research strategy. The result of this research reveals the uses of communication channels, time frame dimension, and the importance of the leaders' behaviour and commitment for Civil Servants (PNS) in order to adopt and change their behaviour and way of thinking which are more appropriate to the standard work culture that holds true. The evaluation of communication channels of the diffusion innovation process influences the organization goals. The evaluation aims at the continuous diffusion innovation process to change the Civil Servants' behaviour]