Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini membahas tiga permasalahan. Pertama mengenai pengaturanpenyelenggaraan penyiaran televisi yang berkaitan dengan siaran yang bermuatanunsur cabul. Kedua mengenai kondisi penyelenggaraan penyiaran yang ditinjaudari perspektif perlindungan anak. Ketiga mengenai kendala-kendala dalam upayaperlindungan anak terhadap adanya siaran yang bermuatan unsur cabul.Penggunaan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitianlapangan ditujukan untuk memberikan paparan mengenai hukum yang berlakudan penerapannya di bidang penyiaran televisi dalam rangka perlindungan anak.Hukum yang berlaku terdiri atas berbagai peraturan yang memberikan laranganterhadap adanya siaran yang bermuatan unsur cabul yang dibuat oleh Pemerintahdan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Selain itu juga disertakan analisisterhadap peraturan yang dibuat oleh internal lembaga penyiaran dan jugaperaturan negara lain sebagai pembanding. Selanjutnya peraturan-peraturantersebut dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan anak. Sedangkan penerapanhukum yang dimaksud ditinjau dari data KPI yang menggambarkan kepatuhanlembaga penyiaran terhadap hukum yang berlaku. Dari paparan tersebut kemudiandapat ditemukan hambatan-hambatan dalam upaya perlindungan anak besertasolusi dalam menghadapi permasalahan tersebut.

---

ABSTRACTThis writing mainly discusses about three problems. The first is a matter regardingto regulation towards television programs containing obscene materials. Secondly,implementation of television broadcasting considered from child protection?sperspective. The third is obstacles to protect children from television programscontaining obscene materials. By using literature research method combined withfield research method, this writing aims to explain applied law and itsimplementation toward television broadcasting sector in the child protectionperspective. The applied law includes regulations that provide prohibition to anyobscene materials in television broadcasting and made by government andIndonesian Broadcasting Committee (KPI). Moreover, related internal rules oftelevision station and regulations from other countries are provided as anassessment. Then, the regulations are analyzed by the principles of childprotection. On the other hand, the implementation is by KPI?s data showing hasthe television station complied with the regulations or not. Then, from theexplanation, the obstacles to protect children from television program containingobscene materials and its solution can be found."

"Kasus fetishisme kain jarik dalam Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby merupakan salah satu kasus yang menggemparkan publik pada tahun 2020. Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan Terdakwa pada kasus ini telah melanggar tiga pasal, yang dua diantaranya merupakan pasal tentang perbuatan cabul. Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara membungkus korbanya menggunakan kain jarik lalu melakukan seks oral kepada para korban nya. Di dalam hukum Islam, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini merupakan tindak pidana asusila yang telah membahayakan orang lain. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pencabulan yang dilakukan oleh pengidap fetishisme serta untuk mengetahui sanksi atau uqubah yang tepat bagi pelakunya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang didukung dengan jenis data sekunder. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh pengidap fetishisme dalam kasus ini adalah tindak pidana yang masuk dalam kategori ta’zir sehingga diancam pula dengan uqubah ta’zir. Mengenai sanksi yang tepat bagi pelakunya, maka bentuk sanksinya akan disesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh ulil amri dan apa yang diputuskan oleh hakim ketika menjatuhkan pidananya. Untuk mencegah peristiwa ini terjadi kembali, maka perlu adanya kesadaran dari masyarakat maupun pemerintah terhadap bahaya dari gangguan preferensi seksual seperti fetishisme ini.

---

The case of fetishism in Verdict Number 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby is one of the cases that shocked the public in 2020. In the verdict the judge stated that the Defendant had violated three articles, two of which were articles on sexual abuse. The Defendant committed sexual abuse by wrapping his victims using a jarik fabric and then performing oral sex on the victims. In Islamic law, the act committed by the Defendant is an immoral crime that has endangered other people. Therefore, this study aims to find out more about sexual abuse committed by people with fetishism and the right sanctions or uqubah for the perpetrators. This research is a juridical-normative research using qualitative analysis methods supported by secondary data types. The result shows that based on this case sexual abuse with fetishism in this case were criminal acts that fell into the category of ta'zir so that they were also threatened with uqubah ta'zir. Regarding the appropriate form of sanctions, it will be adjusted to what has been set by the ulil amri and what is decided by the judge when imposing the sentence. To prevent this incident from happening again, it is necessary to have awareness from the public and the government about the dangers of sexual preference disorders such as this fetishism."