Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik. Aturan ini menjadi landasan dalam sistem yang dinamakan TAX Online Sistem of Jakarta (TOSKA). Skripsi ini membahas mengenai implementasi Sistem Pajak Online TOSKA pada pelaporan dan pembayaran Pajak Restoran di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi Sistem Pajak Online TOSKA pada Pajak Restoran dan kelebihan serta kelemahan Sistem Pajak Online Toska dibandingkan alat sistem online pajak restoran sebelumnya (E-Pos). Penelitian dilakukan dengan pendekatan post-positivist, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Sistem Pajak Online Toska pada pelaporan dan pembayaran Pajak Restoran merupakan upaya modernisasi administrasi perpajakan dilihat dari beberapa aspek seperti kolaborasi dalam bentuk kerjasama dengan instansi terkait, anggaran untuk perbaikan dan perawatan sistem, keterbukaan dalam akses, pelibatan masyarakat dalam bentuk sosialisasi, serta monitor dan evaluasi sebagai bentuk pengawasan. Kelebihannya dibanding E-Pos adalah fitur aplikasi memiliki layanan perbankan sehingga dapat melakukan pembayaran secara autodebet (E-SSPD) dan pelaporan secara online (E-SPTPD). Kelemahannya adalah aplikasi ini tidak dapat diimplementasikan kepada wajib pajak usaha menengah dan kebawah yang menggunakan alat transaksi pembayaran manual.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta issued Governor Regulation Number 98 Year 2019 concerning Electronic Taxpayer Business Transaction Data Reporting. These regulation become the foundation in a system called the TAX Online System of Jakarta (TOSKA). This thesis discuss the implementation of the TOSKA Online Tax System on Restaurant Tax reporting and payment in DKI Jakarta.This study aims to analyze the implementation of the Online Tax System TOSCA on Restaurant Taxes along with strengths and weaknesses of the Online Tax System TOSCA compared to the previous restaurant tax online system (E-Pos). The study was conducted with a post positivist approach, type of descriptive research, and data collection techniques and in depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of the Online Tax System TOSCA in reporting and payment of Restaurant Taxes is the effort of modernization in tax administration seen from several aspects such as collaboration in the form of cooperation with related agencies, budget for system improvement and maintenance, openness in access, community involvement in the form of socialization also monitoring and evaluation as a form of supervision. The advantages compared to E-Pos are a feature of the application has banking service that can make autodebit payment (E-SSPD) and online reporting (E-SPTPD). The disadvantage is this application cannot be implemented to small medium enterprise taxpayers who use manual payment transaction tools.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi kesesuaian prosedur AuP yang dilakukan KAP XYZ pada PT ABC dengan standar yang berlaku, yaitu Standar Jasa Terkait (SJT) 4400. Prosedur AuP ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai system manajemen kas di PT ABC dan menemukan potensi kerugian yang disebabkan oleh manajer pabrik. Hasil evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keseluruhan proses AuP yang dilakukan KAP XYZ pada PT ABC telah sesuai dengan standar yang berlaku. ......This internship report discusses the evaluation of the suitability of the AuP procedure carried out by KAP XYZ at PT ABC with the applicable standards, namely SJT 4400. This AuP procedure is carried out to gain an understanding of the cash management system at PT ABC and find potential losses caused by the factory manager. The evaluation results that have been carried out show that the entire AuP process carried out by KAP XYZ at PT ABC is in accordance with applicable standards.

Abstrak :
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Melalui Online System yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Sistem Pajak Online tahap II dan bagaimana strategi yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi. Implementasi Sistem Pajak Online tahap II di Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik, namum masih terdapat kendala dalam hal sosialisasi, staf, fasilitas, standard operating procedure (SOP) dan struktur birokrasi. Strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan adalah berkerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta atas pembuatan dan perpanjangan izin usaha hiburan yang masih terdapat kendala pada struktur birokrasi pada kebijakan ini. ...... The Government Provincial DKI Jakarta issued governor regulation number 224 year of 2012 for payment and reporting business transactions of entertainment Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax and Parking Tax by Online System aims to improve the effectiveness and efficiency collecting entertainment taxes in DKI Jakarta. This research focused to analyze the implementation of Online Tax System phase II and government strategies to improve collection of entertainment tax in DKI Jakarta. This qualitative research used in-depth interviews and observations as data collection technique. The Implementation of Online Tax System phase II has some obstacles in socialization, human resource, facilities, standard operating procedure (SOP) and bureaucracy structure. Government strategy in increase entertainment tax revenue is by coordinating with Department of Tourism and Culture for entertainment business license issuance and renewal.