Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The study was analize the implementation of the democratic model and the government system in Indonesia. checks and Balances among democracy pillars is the main focus of the analysis. the important finding of the study is that the democracy in Indonesia does not have a consistency in term of system.

Abstrak :
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bentuk pemerintahan daerah telah digambarkan secara jelas yaitu berupa Pemda setingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, dalam UUD 1945 juga dijelaskan, bahwa tiap pemerintahan daerah memiliki DPRD sebagai perwakilan rakyat daerah yang berperan dalam pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerahnya. Namun, pada tahun 2022 untuk pertama kalinya Indonesia memutuskan memindahkan Ibu Kota Negara, dengan konsep Pemda yang berbeda seperti yang telah digambarkan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar. Dalam landasan hukum pemindahan Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menetapkan bahwa model Ibu Kota Negara adalah berbentuk Pemerintah Daerah Khusus dengan nama Nusantara yang dikelola oleh Badan Otorita setingkat kementerian serta dipimpin oleh Kepala Otorita dengan status setingkat menteri. Berbeda seperti Pemda lainnya, nantinya Kepala Otorita tidak dipilih oleh rakyat layaknya Gubernur, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden. Lebih jauh dari itu, Pemerintah Daerah Khusus Nusantara tidak memiliki DPRD sehingga dipertanyakan implementasinya. Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode yuridis-normatif, yang berfokus pada kajian norma-norma hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan hukum lainnya untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Berangkat dari permasalahan tersebut, DPR memegang peran kunci untuk menggantikan peran DPRD khususnya dalam menjalankan prinsip-prinsip checks and balances di daerah IKN. ......In the 1945 Constitution of Indonesia, the form of regional government is clearly described as Provincial/District/City Governments, each led by a Governor/Regent/Mayor and elected directly by the people. Additionally, the Constitution outlines that each regional government has a Regional People’s Representative Council (DPRD) representing the people of the area, playing a role in the formation of regional regulations in collaboration with the head of the region. However, in 2022, for the first time, Indonesia decided to move its Capital City, adopting a different form of regional government than what is explicitly described in the Constitution. According to the legal basis for the relocation of the Capital City, Law No. 3 of 2022 concerning the Capital City establishes that the model of the Capital City is a Special Regional Government named Nusantara, managed by an Authority Body at the ministerial level and led by a Head of Authority with the status equivalent to a minister. Unlike other regional governments, the Head of Authority is not elected by the people like a Governor but is appointed directly by the President. Furthermore, the Special Regional Government of Nusantara does not have a DPRD, raising questions about its implementation. The research method in this writing is using the juridical-normative method, focusing on the study of legal norms, jurisprudence, and other legal materials to address the research problem. Given this issue, the DPR holds a key role in replacing the functions of the DPRD, especially in implementing the principles of checks and balances in the IKN area.

Abstrak :
Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah persoalan pengaturan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dengan munculnya dinasti politik dalam demokrasi? 2) Bagaimana dampak dinasti politik terhadap prinsip checks and balances di daerah? Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan terdapat beberapa permasalahan dalam pengaturan pencalonan pemilihan kepala daerah dengan munculnya dinasti politik yang berdampak pada prinsip checks and balances di daerah. Pemasalahan mengenai pengaturan dalam syarat calon kepala daerah dan juga 4 (empat) kasus di daerah dengar berlatar belakang dinasti politik yang berdampak pada prinsip checks and balances di daerah. Penelitian ini merekomendasikan DPR dan Presiden seharusnya melalukan penyempurnaan dalam mekanisme dan syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Pemilahan Kepala Daerah terhadap munculnya dinasti politik tanpa membatasi hak konstitusional warga negara, mengatur kembali ketentuan mengenai uji publik dengan mempertimbangkan masalah waktu dan anggaran, serta perlu mengkaji kembali mengenai syarat ambang batas dalam pencalonan kepala daerah. ......In this research, there are two problems, namely: 1) How is the issue of regulation in the nomination of regional head elections with the emergence of political dynasties in democracy? 2) What is the impact of political dynasties on the principle of checks and balances in the regions? The type used in this research is normative legal research. This research concludes that there are several problems in regulating the nomination of regional head elections with the emergence of political dynasties which have an impact on the principle of checks and balancb es in the regions. Problems regarding the regulation of the requirements for regional head candidates as well as 4 (four) cases in the hearing area with a political dynasty background that have an impact on the principle of checks and balances in the regions. This research recommends that the DPR and the President should make improvements to the mechanism and requirements for nomination of regional heads in the Law on the Sorting of Regional Heads against the emergence of political dynasties without limiting the constitutional rights of citizens, re-arrange the provisions on public examinations by considering time and budget issues, and need to review again regarding the threshold requirements in the nomination of regional heads.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Keanggotaan DPD terkait Larangan dari Partai Politik, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keanggotaan DPD terkait larangan dari partai politik, problematika yang timbul dari keanggotaan DPD dari partai politik dan mengetahui keanggotaan DPD yang ideal untuk mewujudkan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dengan tipologi penelitian preskriptif yaitu melakukan pendekatan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan DPD dari partai politik terkait larangan diatur pertama kali oleh Pasal 63 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bahwa calon anggota DPD tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. Kemudian syarat tersebut dihilangkan pada undang-undang selanjutnya. Kemudian diatur kembali dalam Putusan MK No. 30/PUU/XVI/2018. MK menafsirkan makna “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum termasuk sebagai pengurus Partai Politik mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan. Problematika yang timbul dari keanggotaan DPD dari partai politik ini adalah dapat menimbulkan konflik kepentingan antara DPD dengan partai politik dan merubah original intent DPD sebagai pembawa aspirasi daerah dan kekuatan penyeimbang antara politik dan daerah. ...... This thesis discusses about DPD membership related to the Prohibition of Political Parties, with the aim to find out how the DPD membership is related to the prohibition of political parties, problems arising from the DPD membership of political parties and to find out the ideal DPD membership to realize checks and balances in the Indonesian constitutional system. This research was conducted using normative legal research methods, through library research, with prescriptive research typologies that are conducting intensive, profound, detailed and comprehensive to explore deeply about research issues. The results showed that the membership of the DPD from political parties related to the ban was first regulated by Article 63 of Law No. 12 of 2003 concerning the General Election of Members of the DPR, DPD, and DPRD that the DPD candidate members do not become administrators of political parties for at least 4 (four) years as of the nomination date. Then these conditions are removed in the next law. Then rearranged in the Constitutional Court Decision No. 30 / PUU / XVI / 2018. The Constitutional Court interprets the meaning of 'other work' in Article 182 letter l of Law No. 7/2017 regarding General Elections including being an administrator of a Political Party starting from the central level to the lowest level in accordance with the organizational structure of the political party concerned. The problems that arise from the DPD membership of political parties are that it can lead to conflicts of interest between the DPD and political parties and change the DPD's original intent as a carrier of regional aspirations and a balancing force between politics and the region.

Abstrak :

Sistem ketatanegaraan Amerika mengadopsi gagasan checks and balances, yang melaluinya diyakini akan tercipta kontrol efektif antar ketiga cabang pemerintahan. Namun dalam hal wewenang perang, kontrol dimaksud tidak terjadi, karena yang justru mengemuka adalah perebutan wewenang antara Kongres dan Presiden, padahal konstitusi mengamanatkan adanya suatu deliberasi. Penulis berargumen bahwa guna menjembatani polemik ini perlu dihidupkan kembali lembaga federatif sebagai interbranch agency. Dalam hal ini seorang National Security Adviser akan memainkan peran tersebut dalam suatu format relasi baru Kongres-Presiden perihal wewenang perang yang penulis istilahkan “integrasi kolegial”.

---

American political system employs the mechanism of checks and balances that is designed to deliver effective check among the three branches of government. Yet in the realm of war power, instead of check, a fierce and many times unfruitful competition of constitutional right between President and Congress has been displayed throughout history. This is a stark deviation from the deliberative ideal of the constitution. Here the author argues that in order to bridge this mutual encroachment and to achieve a more ideal end, a revival of federative branch from John Locke’s philosophy is commendable. This interagency branch should be occupied by National Security Advisor, and it will operate within a new relational matrix of war powers between President and Congress that the author calls “collegial integration”.

 

Abstrak :
Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah korupsi atas keuangan negara yang masih tinggi meskipun upaya perbaikan sistem laporan keuangan yang berkualitas sudah diterapkan. Di sisi lain, dengan sistem desentralisasi dan pemilihan langsung atas lembaga legislatif dan eksekutif pemerintahan, divided government akan mendorong terjadinya proses checks and balances yang juga dapat mengurangi korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran sistem pelaporan keuangan sebagai bentuk dari good governance dan peran divided government terhadap korupsi. Dengan tidak menggunakan variabel korupsi yang berupa persepsi karena bersifat subjektif dan cenderung bias, studi ini menggunakan data korupsi yang bersifat inkracht sehingga dapat menggambarkan kasus korupsi yang sebenarnya terjadi. Hasil studi menunjukkan bahwa good governance dengan indikator opini BPK yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota belum bersifat substantif menggambarkan penggunaan keuangan negara. Akibatnya korupsi masih tetap terjadi pada wilayah yang sudah memperoleh opini terbaik. Sedangkan divided government yang seharusnya mendorong adanya checks and balances justru memunculkan ruang untuk negosiasi dan membuat peluang terjadinya korupsi semakin besar. Terlepas dari hal itu, upaya pemberantasan korupsi pada era pertama presiden Jokowi lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. ...... Indonesia still faces the problem of corruption in the country's finances which are still high even though efforts to improve the quality of the financial report system have been implemented. Furthermore, with a decentralized and direct election system of the legislative and executive institutions, divided government will encourage the process of checks and balances which can reduce corruption. This study aims to investigate the role of financial reporting systems as a representation of good governance and the role of divided government against corruption. Instead of using corruption perception variables which are subjective and susceptible to be biased, this study uses inkracht corruption data that can describe corruption cases that actually occur. The results of the study show that good governance approached by Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan - BPK) opinion indicators obtained by district/city governments have not been substantively describing the use of state finances. As a result, corruption still occurs in the regions even for those which have obtained the best opinion. Whereas divided government, which should encourage checks and balances, promotes situations for negotiations and makes the chances of corruption occurring even greater. Despite on that fact, efforts to eradicate corruption in President Jokowi's first era were better than the previous government.

Abstrak :
Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah banyak hal. Hal yang amat jelas terlihat terkait kekuasaan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bidang legislasi.  Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar sebelum amandemen menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sementara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah berganti menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sebelum Amandemen juga mengalami perubahan yakni yang sebelumnya menyatakan tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini menunjukan kekuasaan Presiden setelah perubahan UUD Tahun 1945 di bidang legislasi mengalami pengurangan secara signifikan. Ini memperlihatkan perubahan aturan yang berkenaan dengan kekuasaan Presiden oleh semua kalangan dianggap telah terjadi pergeseran dari executive heavy ke arah legislative heavy. Pasal 20 ayat (2) menyatakan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama dan tercapainya checks and balances system dalam bidang legislasi pada Undang-Undang Dasar setelah amandemen. Walaupun telah tercapai nya prinsip checks and balances setelah amandemen UUD 1945, nyatanya pada prakteknya terdapat perselisihan/konflik yang terjadi antara Presiden dan DPR dalam bidang legislasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif. ......Checs and Balances Mechanism of the President and the House of Representatives in Indonesia in the Function of Legislation Based on the 1945 Constitution Before and After the Amendment Amendments to the 1945 Constitution have changed many things. This is very clearly seen related to the power of the President and the House of Representatives in the field of legislation. Article 5 paragraph (1) of the Constitution before the amendment states that the President holds the power to form laws with the approval of the temporary House of Representatives after the amendment to the 1945 Constitution has changed to the President has the right to submit draft laws to the House of Representatives. In addition, Article 20 paragraph 1 of the Constitution Before the Amendment also underwent changes, namely that previously stated that each law required the approval of the House of Representatives to change to the House of Representatives holding the power to form laws. This shows that the power of the President after the amendment to the 1945 Constitution in the field of legislation has decreased significantly. This shows that changes in the rules relating to the power of the President by all groups are considered to have occurred a shift from executive heavy to legislative heavy. Article 20 paragraph (2) states that each draft law is discussed by the House of Representatives and the President for mutual approval and the achievement of a checks and balances system in the field of legislation in the Constitution after the amendment. Although the principle of checks and balances has been achieved after the amendment to the 1945 Constitution, in practice there are disputes/conflicts between the President and the DPR in the field of legislation. This research is a qualitative research with descriptive analysis design. This problem is viewed from a legal comparison with normative juridical research methods and descriptive writing.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran Indonesian Corruption Watch (ICW) sebagai Non-Governmental Organization (NGO) dalam menuntut hak atas keterbukaan informasi publik di bidang pendidikan kepada Lima Kepala SMP Induk di DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran ICW dalam satu proses utuh penyelesaian sengketa informasi publik. Dalam menganalisis peran tersebut, penelitian ini menggunakan teori Claims-making oleh Joel Best dan Scott R. Harris dan secara khusus menggunakan dua bentuk tingkatan claims making process, yaitu Emergence of a Social Problems dan Legitimation, Mobilization, Plan of Action. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan dukungan literatur-literatur terkait. Berdasarkan hasil temuan, diketahui bahwa badan publik tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengelola informasi dan memberikan pelayanan. Hal ini juga yang menyebabkan sengketa informasi publik terkait pengelolaan anggaran yang berhubungan dengan adanya korupsi sistemik dalam bidang pendidikan. Dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik tersebut, ICW menjalankan perannya dan melakukan cara-cara secara formal maupun non-formal sebagai salah satu bentuk check and balances dengan tetap melakukan penguatan masyarakat sipil. ......This study discusses how the role of the Indonesian Corruption Watch (ICW) as a Non-Governmental Organization (NGO) in demanding the right to public information openness toward the Five Principals of the Main Middle School in DKI Jakarta and the Head of the DKI Jakarta Education Department. The purpose of this study is to look at the role of ICW in an intact process of resolving public information disputes. In analyzing this role, this study uses Claims-making theory by Joel Best and Scott R. Harris and specifically uses two forms of claims making process levels, namely Emergence of a Social Problems and Legitimation, Mobilization, Plan of Action. This study used a qualitative method with in-depth interviews and support of related literature. This study found that the Public Agency does not carry out its obligations in managing information and providing services. This also causes public information disputes related to budget management related to systemic corruption in the education sector. In the process of resolving these public information disputes, ICW carries out its role and performs methods formally and informally as one form of checks and balances while continuing to strengthen civil society.