Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gedung Daud, author
Depok: Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Deddy Supriady Bratakusumah, author
The study was analize the implementation of the democratic model and the government system in Indonesia. checks and Balances among democracy pillars is the main focus of the analysis. the important finding of the study is that the democracy in Indonesia does not have a consistency in term of system...
Jakarta: Badan Perencanaan PembangunaN Nasional (BAPPENAS), 2018
330 JPP 2:3 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
JK 10:3 (2013)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Tenri Abang HS, author
Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah persoalan pengaturan dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dengan munculnya dinasti politik dalam demokrasi? 2) Bagaimana dampak dinasti politik terhadap prinsip checks and balances di daerah? Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan terdapat beberapa permasalahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Rifqi Aziz, author
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bentuk pemerintahan daerah telah digambarkan secara jelas yaitu berupa Pemda setingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, dalam UUD 1945 juga dijelaskan, bahwa tiap pemerintahan daerah memiliki DPRD sebagai perwakilan rakyat daerah yang berperan dalam pembentukan peraturan daerah...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Rifqi Aziz, author
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bentuk pemerintahan daerah telah digambarkan secara jelas yaitu berupa Pemda setingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Selain itu, dalam UUD 1945 juga dijelaskan, bahwa tiap pemerintahan daerah memiliki DPRD sebagai perwakilan rakyat daerah yang berperan dalam pembentukan peraturan daerah...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Rezza Naufal, author
Tesis ini membahas tentang Keanggotaan DPD terkait Larangan dari Partai Politik, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana keanggotaan DPD terkait larangan dari partai politik, problematika yang timbul dari keanggotaan DPD dari partai politik dan mengetahui keanggotaan DPD yang ideal untuk mewujudkan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dilakukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T55349
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sigarlaki, Rhesa Narola, author

Sistem ketatanegaraan Amerika mengadopsi gagasan checks and balances, yang melaluinya diyakini akan tercipta kontrol efektif antar ketiga cabang pemerintahan. Namun dalam hal wewenang perang, kontrol dimaksud tidak terjadi, karena yang justru mengemuka adalah perebutan wewenang antara Kongres dan Presiden, padahal konstitusi mengamanatkan adanya suatu deliberasi. Penulis berargumen bahwa guna menjembatani...

2019
T52121
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Wartiningsih, author
Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah korupsi atas keuangan negara yang masih tinggi meskipun upaya perbaikan sistem laporan keuangan yang berkualitas sudah diterapkan. Di sisi lain, dengan sistem desentralisasi dan pemilihan langsung atas lembaga legislatif dan eksekutif pemerintahan, divided government akan mendorong terjadinya proses checks and balances yang juga...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T54163
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fadhil Virgiawan, author
Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah banyak hal. Hal yang amat jelas terlihat terkait kekuasaan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bidang legislasi.  Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar sebelum amandemen menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sementara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>