Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. This study aims to analyze public ethics in local government institutions. It is used as an attempt to create an institutional order that allows better ethics in the governance system involving governmental institutions and the public. The study was conducted on Satpol PP (Satpol PP) in Makassar by using qualitative method. This study outlines the fundamental problems in terms of personal and institutional affairs of the Satpol PP in Makassar. The result indicates that the main problem is not merely in Satpol PP itself, but also institutionally public ethics has not been imposed well. Theoretical reflection resulted from the study is that in the context of civil service police unit of Makassar, institutional ethics should be made possible to control personal ethics. Therefore, the direction of future policy should emphasize more on how to build the institutional ethics for the Satpol PP of Makassar.Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika publik dalam lembaga pemerintahan daerah. Kajian etika publik ini digunakan sebagai upaya untuk menciptakan tatanan kelembagaan yang memungkinkan etika menjadi lebih baik dalam sistem tata kelola urusan pemerintahan yang melibatkan lembaga pemerintahan dan masyarakat. Penelitian dilakukan pada lembaga satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di Kota Makassar dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menguraikan persoalan-persoalan mendasar dalam hal personal dan institusional Satpol PP Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama bukan saja masalah personal Satpol PP melainkan karena memang secara institusional etika publik belum terlembagakan dengan baik. Refleksi teoretis yang dihasilkan dari penelitian adalah bahwa pada konteks Satpol PP Kota Makassar, etika institusional dimungkinkan dapat mengontrol etika personal. Oleh karena itu, arah kebijakan kedepannya sebaiknya lebih ditekankan pada bagaimana membangun etika institusional pada Satpol PP Kota Makassar."

"This research aims to determine how performance-based budget planning is implemented in the Civil service police force pematangsiantar city and to find out the constraint faced and to know tha efforts should be done. This research uses descriptive qualitative approach using data collection techniques participant observation, in-depth interviews and documentary studies. there are 12 key information in this research. To test credibility of data, it uses 3 methods namely the extension of the observation, improvement and triangulation of data triangulation and theory triangulation. The results shows that in budget planning the civil service police force pematangsiantar city still has not applied performance-based budgeting. the research find few obstacles encountered in implementing performance-based budgeting in the office of the civil sesrvice police force pematangsiantar city , including: 1. the low competence of human resources; 2. there are not any performance indicators;3. lack of internal coordination; 4. the limited budgeting allocated; 5. lack of coordination with making up taams budgets in the pematangsiantar city government and the parlianment pematangsiantar city."

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan diskresi dalam menginterpretasi peraturan nasional tentang peneggakan protokol kesehatan COVID-19 melalui Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021. Perda tersebut menerapkan sanksi denda yang diputuskan oleh sidang acara cepat tindak pidana ringan demi memastikan keadilan prosedural bagi masyarakat. Penegakan hukum Perda tersebut merupakan realisasi dari teori sistem peradilan terpadu yang selama ini hanya dijalankan secara semu dan independen, namun dengan adanya satu tujuan yaitu mencegah darurat COVID-19 maka terjadinya keterpaduan dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji mekanisme penerapan Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021 yang melibatkan peran Polri dan Satpol PP dalam rangka menegakkan pelanggar protokol kesehatan beserta dengan permasalahan yang dihadapi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode triangulasi, studi pustaka, wawancara, dan studi kasus. Peneliti menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana terpadu sudah dijalankan pada penerapan Perda ini dan mencapai tujuannya yaitu menjamin kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Sehingga disarankan untuk menjadikan penerapan Perda ini sebagai model bagi penerapan sistem peradilan pidana terpadu. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan yaitu target pelanggar yang masih berdasarkan indikator kuantitatif, blangko tipiring yang sudah usang, sistem peradilan teleconference yang terganjal peraturan yang ada, dan dilema penjatuhan sanksi denda berat yang memberatkan masyarakat atau denda ringan yang tidak menjamin kepatuhan.

---

The government of West Java Province has applied a discretion in interpreting the national Covid-19 regulation through West Java Province Bylaw Number 5/2021. In order to ensures procedural justice for the society, the bylaw applying fines decided by trial court of minor offenses against those who violate health protocols. The implementation of the bylaw is a manifestation of the theory of an integrated criminal justice system, which, to date, has only been carried out apparently and independently. However, there is an integration in achieving an objective of law enforcement, that is, the prevention of the spread of Covid-19. The study examines the implementation mechanisms of West Java Province Bylaw Number 5/2021 involving Indonesian National Police as well as civil service police in taking actions against the violations of the health protocol and the problems they have. The author employs the descriptive qualitative methodology involving triangulation, literature reviews, interviews, and case studies. The results of the study reveal that an integrated judicial system has been implemented and has met its objective to ensure public compliance to health protocols. There are still a number of issues, including the use of the quantitative performance metrics in identifying the target offenders, outdated paperwork methods, teleconferencing judicial processes that are hindered by the existing legislations, and dilemma in either imposing heavy fines that burdens the public or light fines that fail to achieve their compliances."