Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini berdasarkan dugaan apakah ada hubungan kepentingan antara pengusaha dan penguasa dalam bisnis pers, pada saat perkembangan pers menjadi industri. Dugaan adanya hubungan kepentingan karena pers Indonesia menjadi industri berproses di era Orde Baru yang otoriter.Tesis ini meneliti keterlibatan konglomerat yang tidak mempunyai latar belakang penerbitan pers ke dalam industri pers yang sarat aturan. Di era Orde Baru, penerbitan pers termasuk bidang usaha yang berisiko tinggi, karena surat izin penerbitan setiap saat bisa dicabut, bila dianggap mengganggu stabilitas penguasa.Sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah ada kepentingan tertentu pengusaha dalam bisnis pers yang penuh risiko? Bagaimana kepentingan penguasa? Penelitan ini mengkaji studi kasus bisnis pers Group Bakrie yang memiliki tabloid GO (Gema Olahraga), harian Sinar Pagi, harian Berita Buana dan harian Nusra.Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini menggunakan teori-teori pendekatan hubungan antara pemerintah dan swasta, kapitalisme Orde Baru dan pers sebagai alat produksi ideologi. Pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam.Dari hasil penelitian ini menunjukkan izin penerbitan pers yang dikeluarkan pemerintah diberikan secara selektif dengan pertimbangan politis. SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) hanya diberikan kepada pengusaha yang mempunyai kedekatan hubungan dengan penguasa. Ini karena penguasa berkepentingan mengontrol pers.Selain itu, terungkap bahwa dalam proses pemberian SIUPP, muncul penyelewengan kekuasaan. Adanya praktek kolusi karena pengusaha yang ingin mendapatkan izin penerbitan harus memberi imbalan kepada penguasa. Pengusaha melakukan investasi ke bisnis pers, selain karena melihat ada peluang keuntungan, tetapi juga ada motivasi untuk melakukan sinergi pers dengan bisnis lainnya. Bisnis pers dianggap bisnis strategis yang bisa membangun citra."

"ABSTRAKSebagai upaya dalam rangka meminimalkan adanya mafia lelang, pemerintahIndonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengembangkan carapenawaran lelang email yang dituangkan dalam PMK 106/pmk.06/2013. Penulismenemukan bahwa penawaran lelang melalui email yang telah beberapa kalidilakukan di Indonesia, cukup berhasil meminimalkan praktek mafia lelangdikarenakan oleh terputusnya komunikasi antara para mafia lelang. Namun saat inihanya pejabat lelang kelas I yang dapat menyelenggarakan lelang email. Dengandemikian Penulis member saran agar Pemerintah mendorong penggunaan email padalelang-lelang lainnya, terutama yang diselenggarakan oleh pejabat lelang kelas II danBalai Lelang dan mempercepat sosialisasi lelang lewat email agar semakin banyakmasyarakat dapat memperoleh keuntungan dari lelang jenis ini. Untunk mengetahuidan menganalisa hal-hal tersebut, dilakukan penelitian sosio-yuridis normatif denganpendekatan perundang-undangan (statute approach) dan wawancara kepada ahli(purposive sampling)

---

ABSTRAKAs an effort to minimize the presence of bidder collution (Auction Mafia), the Indonesian government, in this case the Directorate General of State Assets, Ministry of Finance, introduced email auctions through Minister of Finance Regulation number 106/PMK.06/2013. The writer found that the email auctions, conducted several times in Indonesia, have been quite successful in minimizing auction mafia since these email auctions disrupt communication among auction mafia members. However, only Class I Auctioneers perform email auctions currently. Therefore, the author suggested that the government encourage the use of email in other auctions, particularly those conducted by Class II Auctioneers and private auction houses, and intensify the socialization of email auction so that more people can benefit from this type of auction. In analyzing this, the method of this reseacrh will be a socio-juridical normative method with statute and purposive sampling interview approach."