Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan jangka Panjang Tahap Kedua yang juga diidentifikasikan sebagai Era Tinggal Landas adalah merupakan upaya bersama untuk menghadirkan sosok masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang mandiri, tangguh, mampu tumbuh dan berkembang diatas kekuatan sendiri, yang dapat bertahan dalam arus kompetisi global maupun regional. Sasaran utama PJP II yaitu terciptanya kualitas masyarakat Indonesia yang maju, dalam suasana yang serba berkesinambungan, selaras, serasi, berdasarkan Pancasila. Pembangunan Nasional dalam mengisi PJP II, sebagai pengamalan Pancasila demi perwujudan Amanat Penderitaan Rakyat, dilaksanakan dengan jiwa dan semangat. Pembangunan Rakyat Semesta yang meliputi seluruh aspek kehidupan baik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, maupun Pertahanan Keamanan. Pemuda adalah bagian dari kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang selalu menempati posisi dan memainkan peran yang strategis dalam kehidupan bangsanya. Dalam GBHN dinyatakan bahwa pengembangan pemuda diarahkan kepada penyiapan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangungn nasional dengan memberikan bakat keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, pembinaan mental, daya kreasi, patriot.isme,nasionalisme, kepribadian dan budi pekerti yang luhur bagi para pemuda. Pelajar merupakan bagian dari pemuda. Mereka memerlukan adanya wadah yang menampung kreatifitas dan aspirasinya. Melalui kegiatan positif, para pelajar diharapkan mempunyai potensi sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga pembangunan nasional dapat tercapai tujuanmya. Sekitar sepuluh tahun terakhir ini, perkelahian pelajar di Jakarta mendapat sorotan masyarakat. Hanyak cara yang telah dilakukan dalam mengantisipasi perkelahian pelajar tersebut, salah satu diantaranya adalah berdirinya Forum Komunikasi Pelajar Jakarta (FKPJ) pada tanggal 12 Jung. 1990. FKPJ ini merupakan wadah bagi pelajar SLTA Jakarta untuk bertukar pikiran dalam bentuk kegiatan positif. Pada kegiatan-kegiatan itu, sering bekerjasama dengan Ormas Pemuda dan para pelajar SLTA di DKI Jakarta.. Dengan adanya kegiatan tersebut, perkelahian antar pelajar diharapkan menurun (secara kuantitatif) dari tahun ke tahun. Dihubungkan dengan Ketahanan Nasional, peran FKPJ diharapkan dapat meningkatkan Ketahanan Wilayah di DKI Jakarta. Selanjutnya dikatakan bahwa Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan negara. Berhasilnya Pembangunan Nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Berikutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong Pembangunan Nasional. Dengan demikian antara Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional terdapat hubungan timbal balik atau interdependensi. Ketahanan Nasional sebagai kemampuan dan ketangguhan untuk menjamin kelangsungan hidup, adalah merupakan resultan dari berbagai faktor, baik faktor sosial seperti : ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, maupun faktor alamiah seperti : geografi, kependudukan, dan kekayaan alam. Berbagai faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga pada gilirannya mewujudkan kondisi yang mencerminkan tingkat kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan) yang timbul. ATHG yang dihadapi bangsa Indonesia, tidak dengan sendirinya berkurang akibat surutnya perang dingin antara dua super powers. Malah sebaliknya, globalisasi dunia sebagai akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, selain memberi peluang besar bagi tiap bangsa dan negara, juga menghadapkan tiap bangsa dan negara suatu ATHG dalam berbagai bentuk. Berbagai bentuk ATHG tersebut, selain lebih cepat prosesnya juga lebih kompleks. DKI Jakarta, sebagai pusat berbagai kegiatan seperti : pemerintahan, industri, perniagaan, pendidikan, serta berbagai implikasinya, juga sebagai pintu gerbang utama ke / dari Indonesia, merupakan lahan subur bagi pengaruh globalisasi. Akibatnya, situasi Jakarta sebagai ibukota negara akan cepat sampai ke seluruh daerah/wilayah lainnya di Indonesia dan akan mempunyai dampak yang sangat luas dalam kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu, tanpa meremehkan daerah lainnya, tingkat Ketahanan Wilayah lingkup DKI Jakarta terns menerus dibina dan ditingkatkan, sebagai bagian dan i persada Nusantara. Pada penyusunan tesis ini diadakan penelitian, dengan jalan wawancara terhadap para guru Pembina 0SIS SLTA se DKI Jakarta (diambil 100 orang yang tiap Kotamadia diambil masing-masing sebanyak 20 orang). Penelitian tersebut dianalisa dengan memakai hipotesa. Hasilnya akan diketemukan : apakah FKPJ ini lebih baik diadakan/didirikan atau tidak, dan dapat berperan atau tidak dalam meningkatkan Ketahanan Wilayah di DKI Jakarta.

Abstrak :
Partisipasi perempuan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dalam kenyataannya mengalami kendala sebagai salah satu dampak dari adanya distorsi pembangunan yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terutama terjadi dalam perencanaan atau pengambilan keputusan yang ditunjukkan dengan rendahnya keterwakilan perempuan secara kualitas maupun kuantitas dalam institusi atau lembaga publik dari pusat sampai ketingkat lokal, terutama untuk tujuan memformulasikan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Akibatnya, persoalan-persoalan sensitif pada isu perempuan seperti kekerasan negara, kesehatan reproduksi, rendahnya tingkat pendidikan, pelecehan seksual, gizi anak kurang menjadi prioritas disamping dimensi kemanusiaan perempuan, hak-haknya sebagai manusia khususnya dalam mengemukakan pandangan akan suatu masalah atau program pembangunan dari sudut pandang perempuan, yang harus dihargai seringkali ditempatkan diwilayah sekunder. Forum warga yang keberadaanya sebagai respon terhadap UU No. tahun 1999 terutama berkaitan dengan otonomi dan desentralisasi, diharapkan dapat mengakomodasi berbagai elemen masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk ikut serta dalam mempengaruhi kebijakan lokal yang berdampak pada kehidupan mereka. Untuk itu penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Forum Komunikasi (Forkom) RT, RW di Kel. Palmerah dan faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat partisipasi perempuan didalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan adalah purposif sesuai dengan tujuan penelitian dimana informan utama sebagai unit analisa adalah 5 orang perempuan yang rutin hadir dalam Forkom yang dibandingkan dengan jawaban anggota Forkom laki-laki. Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam yang didukung oleh observasi dan dokumentasi. Konsep utama yang digunakan adalah konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Nunnenkamp (didukung oleh Ife) yaitu partisipasi masyarakat sebagai suatu proses dimana orang ikut dalam suatu kegiatan dan ikut mempengaruhi dan mempertajam keputusan yang berdampak pada hidup mereka, dan dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maka dikaitkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif. Konsep partisipasi tidak dapat dipisahkan dengan konsep pemberdayaan (Ife didukung oleh Chambers dan beberapa ahli lain) dimana konsep partisipasi disini dalam hubungan dengan power dan disempowered atau powerlessness. Dan karena dibatasi pada partisipasi perempuan maka partisipasi dikaitkan juga dengan konsep jender yang dikemukakan oleh Lycette dan Narayan yaitu gender division of labor (pembagian keda berdasarkan jender) yang kurang menguntungkan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya perempuan terlibat dalam pereneanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Forkom, namun berbeda dengan laki-laki, dimana partisipasi perempuan ini terbatas yaitu tidak terlibat pada beberapatahap yang menentukan seperti penentuan prioritas masalah dan penentuan tim pelaksana. Sedangkan faktor pendorong terutama dari perempuan sendiri yaitu rasa suka dan didukung oleh keluarga dan Forkom. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kurangnya keberanian dan kurangnya dukungan dari forkom sendiri. Analisa hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perencanaan dan pelaksanaan dalam Forkom belum partisipatif karena tidak melibatkan perempuan dalam setiap tahapannya, dimana tahapan yang menentukan tersebut didominasi oleh laki-laki dan elite, sehingga partisipasi perempuan masuk dalam kategori partisipasi pasif yaitu hanya mengikuti atau melaksanakan apa yang ditugaskan pada mereka. Sedangkan faktor pendorong partisipasi perempuan adalah karena adanya kemauan, kemampuan, kesempatan dan adanya dukungan terhadap keterlibatan perempuan dan faktor penghambat partisipasi perempuan adalah karena kurang adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan bagi perempuan yang disebabkan antara lain oleh adanya gender division of labor yang telah terinternalisasi dalam diri perempuan dan laki-laki, selanjutnya menimbulkan pembakuan peran dan dominasi peran laki-laki dalam Forkom dan dominasi alit sebagai pemilik kekuasaan (power) dalam Forkom yang juga ikut membatasi kesempatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan analisa temuan lapangan disaran pada kelompok perempuan untuk mengadakan kegiatan yang dapat memotivasi dan meningkatkan kemampuannya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan melalui sejumlah pelatihan dan pemberian pengetahuan, disamping memperbaiki kinerja Forkom agar dapat menjadi wadah pembelajaran partisipasi warga dan pemerintah tanpa pembedaan perempuan dan laki-laki, yang dilakukan dengan bekerja sama dengan CO (Community organizer) dan NGO yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan maupun organisasi civil society.