Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini merupakan studi terhadap industri perfilman nasional dalam menghadapi masuknya impor film Hollywood di Indonesia. Kondisi ini kemudian dianalisis melalu sudut pandang regulasi dengan mengidentifikasi sejumlah regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengetahui apakah kebijakan perfilman yang diterapkan saat ini apakah sudah melindungi kepentingan perfilman nasional; yaitu menciptakan industri perfilman nasional yang memiliki daya saing dalam menghadapi masuknya film impor Hollywood di Indonesia. Sehingga pembahasan dari penelitian ini mencakup; kebijakan tarif bea masuk film impor, kuota film impor, pajak film impor, subsidi terhadap produksi film domestik, persyaratan ijin untuk mengimpor film asing, dan ketentuan minimum jam tayang film lokal sebanyak 60%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ditemukan sejumlah regulasi perfilman yang ditetapkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditemukannya regulasi yang melindungi perfilman nasional namun terdapat juga kebijakan yang justru melemahkan industri perfilman nasional.

---

This paper is talking about Indonesia national film industry studies in facing to Hollywood film imported in Indonesia. This situation were analyzed through the implementation of film industry regulation which officialy decided by government of Indonesia according to protecting national film industry needs. This paper will tell us more about tax regulation for imported film, imported film quota, how government subsidized local film production, and screen-time quota for local film in cinema. Furthermore, this paper is literature review methods analysis. Finally, we could conclude that there are some of regulation which support to national film industry protection. In other hand, we found that there also any regulation which potential to make our film industry weakly."

"Menjelang Pemilu Presiden 2014 Indonesia, media massa sering membahas tentang latar belakang kedua calon presiden. Dengan mengambil kasus artikel dari Time.com, penulis mengungkap bagaimana majalah tersebut mengangkat latar belakang Prabowo yang dituduh terseret dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada rezim Suharto. Artikel tersebut menguak sisi negatif Prabowo dan cenderung mengarah pada upaya propaganda. Makalah ini menganalisis teknik propaganda dan faktor yang mempengaruhi media menjadi instrumen propaganda. Penulis menggunakan metode analisis framing Pan dan Konsicki (dalam Eriyanto, 2002) dengan analisis kualitatif terhadap artikel. Makalah ini beragumen bahwa isi pemberitaan Time.com berjudul "Here’s Why Some Indonesians Are Spooked by This Presidential Contender" tergolong dalam propaganda abu-abu yang dilakukan oleh media massa. Melalui analisis model propaganda penulis beragumen bahwa ideologi dominan turut menyebabkan media menjadi agen propaganda.

---

Approaching the presidential’s election 2014, mass media often discuss about the background of two candidates. By taking the case from Time.com article the authors reveal how the magazine raised the background Prabowo allegedly dragged in case of violation of Human Rights (HAM) in Indonesia in the Suharto regime. The article reveals the negative side Prabowo and tends to lead to the propaganda effort. This paper analyzes the propaganda techniques and factors that influence the media became an instrument of propaganda. The author uses the method of analysis and framing Pan Konsicki (Eriyanto, 2002) with a qualitative analysis of the article. This paper argues that the content of Time.com titled "Here's Why Some indonesians Are Spooked by This Presidential Contender" belong to the gray propaganda carried out by the mass media. Through analysis of the propaganda model of the author argues that the dominant ideology contributed to the media propaganda agent."

"Lepas dari kontroversi yang ada dan pengertian yang diputuskan oleh mahkamah Konstitusi bahwa Pilkada bukan Pemilu atau sebaliknya, Pilkada tetap merupakan sebuah ajang politik, proses pelembagaan demokratisasi dalam rangka memilih kepala pemerintahan di tingkat regional untuk rnendapatkan legitimasi politik yang kuat dari rakyat. Dalam prosesnya, tenw ada banyak kepentingan - kepentingan politik yang bermain, secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses pemilihan dan kualitas cut-put yang dihasilkan. Tidak terlepas juga purnawirawan TNI dan Polri sebagai salah satu komponen keluarga besar ABRI, yang secara hukum mereka adalah masyarakat sipil yang tidak lagi bertugas di kesatuan dan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih, turut menjadi kekayaan keragaman latar belakang pemilih di Indonesia.Pada kegiatan Pilkada Kota Bandar Lampung yang lalu purnawirawan TNI dam Polri yang berdomisili di Kota Bandar Lampung turut memberikan aspirasi politiknya dalam kegiatan tersebut. Perubahan politik internal ABRI tersebut dengan sendirinya juga membawa perubahan pada Purnawirawan baik secara institusi ataupun secara individu sebagai komponen dari Keluarga Besar ABRI, hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat selain hubungan yang ada selama ini secara institusional, juga disebabkan kenyataan yang ada seperti yang dikatakan oleh Brigjen TNI Saurip Kadi dalam Dwi Fungsi dan Penampilan TNI adalah, menyadari bahwa purnawirawan walaupun secara struktural maupun secara institusional tidak punya hubungan dengan lembaga ABRI di era reformasi, namun kenyataannya lingkungan di mana mereka berada tidak terpebaskan dari pengaruh kultur ABRI yang mereka bawa (semasa anggota ABRI aktif), hal ini cukup menggugah perhatian peneliti untuk mengetahui kecenderungan prilaku memilih pumawirawan TNI dan Poin Kota Bandar Lampung pada kegiatan Pilkada Kota Bandar Lampung.Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana cara purnawirawan TNI dan Poin memberikan suaranya pada Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, dan bagaimana purnawirawan TNI dan Poin menyatakan aspirasinya mengenai isu - isu yang dinyatakan para kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, serta bagaimana pendapat pumawirawan TNI dan Paid terhadap kandidat yang ikut di dalam Pilkada Kota Bandar Lampung 2005.Tujuan dari penelitian ini adalah; mencoba mengetahui dan menganalisis cara purnawirawan TN! dan Polri memberikan suaranya pada Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, kemudian mencoba mengetahui dan menganalisis pumawirawan TNI dan Polri dalam menyatakan aspirasinya mengenai isu - isu yang dinyatakan para kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, serta mencoba mengetahui dan menganalisa pendapat pumawirawan TNI dan Polri terhadap kandidat yang ikut di dalam Pilkada Kota Bandar Lampung 2005.Metodologi yang digunakan didalam penelitian ini adalah menggunakan paradigma positivisme, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dengan teknik pengumpulan data melalui dua cara yaitu data sekunder dan data primer. Untuk data primer, informasi akan diperoleh melalui wawancara mendalam - in-depth interview, dan dibantu dengan suatu guide interview . Laporan akan dituangkan dalam bentuk naratif. Untuk menjamin keabsahan penelitian, perlu adanya kredibilitas sumber tentang isu - isu yang potensial , hal itu menjamin keotentikan dart informasi yang diperoleh. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh dari data ? data kepustakaan baik dari menelusuri studi - studi atau literatur - literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini, bernaung didalam ilmu Komunikasi Politik diantaranya Teori Perilaku Pemilih, Persuasi, Propaganda, dan Retorika. Penelitian ini juga menggunakan tradisi penelitian konstruktivis, dan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.Hasil penelitian ini adalah kepatuhan akan sebuah kebijakan yang diteruskan dengan suatu perintah adalah merupakan karakteristik kaum militer, adanya sistem komando yang mengharuskan setiap anggota untuk tunduk dan patuh pada perintah atasannya, serta para purnawirawan dalam menentukan suaranya terjadi proses membujuk dan dibujuk didalam perbincangan antara sesama pumawirawan tersebut, dan berdasarkan landasan pandangan yang sudah ada didalam tiap - tiap diri purnawirawan serta informasi yang masing - masing mereka miliki, didalam proses komunikasi interpersonal tersebut terjadi saling bujuk dan memberikan informasi tambahan sebagai referensi untuk direnungkan kemudian oleh para purnawirawan TNI dan Polri. Perhatian purnawirawan TNI dan Polri terhadap isu atau program yang ditawarkan kandidat peserta pemilu, lebih banyak menyoroti isu pendidikan. Agar pandangan mereka terhadap permasalahan yang dihadapi Kota Bandar Lampung ini dapat dijadikan masukan bagi pihak kandidat, dan dijadikan salah satu perhatian atau prioritas dalam program kerja kandidat jika terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung perode 2005 - 2010, sebagian pumawirawan atau key informan lebih banyak menggunakan jalur hubungan personal antar para purnawirawan, hal ini memperlihatkan solidaritas tinggi dengan sesama purnawirawan.Personal kandidat, bagi purnawirawan TNI dan Polri merupakan seberapa mampu dan sebaik apa tingkat pendidikan yang dimiliki kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung. Selain itu personal kandidat bagi purnawirawan adalah dengan melihat karir yang dimiliki oleh kandidat pada saat mencalonkan diri sebagai kandidat peserta Pilkada Kota Bandar Lampung 2005, serta tidak pernah bermasalah dengan hukum di negara kita. Penampilan fisik juga menjadi landasan personal kandidat baik atau tidak menurut key informan, seorang calon pemimpin yang baik ia juga harus mempunyai penampilan personal yang baik, adapun pesona personal yang dimaksud adalah penampilan, pembawaan yang segar, rapih dan gagah serta berkharisma. Key informan mengetahui siapa dan bagaimana kandidat atau personal kandidat peserta pilkada Kota Bandar Lampung, mereka mengetahuinya melalui media dan non media, mulai dari surat kabar, selebaran, melalui kegiatan kampanye, sampai pada dimana informasi diperoleh dan orang - orang terdekat key informan seperti istri, anak dan juga teman - teman sesama purnawirawan."

"WhatsApp merupakan aplikasi berbasis internet yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai media komunikasi. Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui sejauh mana aplikasi WhatsApp digunakan sebagai media komunikasi pada layanan jasa informasi; (2) Mengetahui alasan pemustaka lebih suka menggunakan whatsApp dibanding media komunikasi lainnya. Digunakan metode deskriptif kuantitatif untuk memberikan fakta dan data mengenai media komunikasi yang digunakan pada layanan jasa informasi di Kawasan Puspiptek. Hasil penelitian menunjukkan selama 3 tahun terakhir (tahun 2016-2018), layanan jasa informasi di kawasan Puspiptek didominasi oleh penggunaan whatsapp sebagai media komunikasi. Penggunaan whatsapp berturut-turut sebesar 287 layanan atau 53,85 % (tahun 2016); 208 layanan atau 60,82 % (tahun 2017); dan 205 layanan atau 89,13 % (tahun 2018). Total penggunaan media komunikasi selama kurun waktu tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut: penggunaan WhatsApp sebanyak 700 layanan atau 63,35 %; sedangkan penggunaan media komunikasi lain (email, telepon, datang langsung) sebanyak 405 layanan atau 36,65%. Hasil wawancara dengan beberapa pemustaka diketahui bahwa pemustaka suka menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi karena WhatsApp simpel serta tidak memerlukan password; WhatsApp langsung terhubung dengan nomor yang tersimpan di kontak Hp; WhatsApp merupakan pengganti sms yang praktis dan tepat waktu untuk mengirim pesan; WhatsApp lebih unggul dibanding aplikasi chat lainnya, karena simpel dan mudah dipahami; aplikasi WhatsApp cukup ringan, hemat baterai, dan dapat menghemat data internet. Disimpulkan WhatsAppp adalah media komunikasi efektif masa kini yang paling banyak digunakan oleh pemustaka di kawasan Puspiptek ketika membutuhkan layanan jasa informasi."

"Internet merupakan media komunikasi yang memanfaatkan jaringan komputer global. Usenet adalah salah satu fasilitas Internet yang merupakan forum untuk menyampaikan pendapat para pengguna komputer yang tersebar di seluruh dunia. Usenet dapat berupa forum global, maupun lokal. Yang diperlukan untuk bergabung hanyalah alamat e-mail dan kata kunci, yang dibuat sendiri, sebagai identifikasi diri agar bisa memasuki jaringan Usenet. Salah satu situs web yang memiliki akses ke jaringan diskusi Usenet ialah Google.Selain akses yang mudah, semua peserta Usenet juga mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan pendapat dan tanggapan terhadap pendapat lain yang terdapat dalam forum tersebut. Inilah unsur kedua, selain akses mudah, yang dikatakan Jurgen Habermas sebagai syarat ideal dari sebuah ruang publik.Syarat ketiga yang disampaikan Jurgen Habermas agar terbentuknya sebuah ruang publik ialah mereka yang terlibat dalam forum diskusi harus mengunakan pemikiran kritis rasional sebagai dasar pembicaraan dalam ruang publik tersebut.Tujuan penulisan tesis ini ialah untuk melihat bagaimana potensi dan karakter Usenet sebagai ruang publik yang dapat digunakan sebagai alat untuk memajukan komunitas masyarakat. Howard Rheingold, seorang yang melihat potensi besar internet dalam pengembangan ruang publik, menjelaskan bahwa forum diskusi interaktif, seperti halnya Usenet, berpotensi menjadi wadah demokratis dan menjalankan kehidupan berpolitik yang mendorong partisipasi aktif warga negara.Internet, setidaknya secara teoritis, nenciptakan kesempatan untuk memperbaiki komunikasi dan menghubungkan warga masyarakat dengan wakil-wakilnya di parlemen atau para elit penguasa negara, dan juga menghubungkan dengan warga masyarakat lain. Internet menawarkan tingkat interaktif yang lebih tinggi, kemudahan akses terhadap informasi dan kemudahan komunikasi dalam kelompok.Akan tetapi, masalah yang lebih fundamental ialah apakah Usenet mengembangkan proses musyawarah atau diskusi antara warga masyarakat dan pihak penguasa? Pada kenyataannya, proses diskusi yang terjadi dalam ruang diskusi Usenet, yang membicarakan situasi Indonesia, didominasi oleh beberapa orang saja. Dan pembicaraan tidak memperlihatkan musyawarah dan pertukaran ide secara substantial mengenai permasalahan yang ada dalam masyarakat.Berdasarkan hal tersebut dan setelah melihat tiga kondisi ideal ruang publik yakni kemudahan akses, tidak adanya keistimewaan bagi siapapun dan tersedianya ruang untuk memberikan pendapat sesuai minat, apakah Usenet bisa menjadi ruang publik, yang mengarah pada pembentukan opini masyarakat?Ada beberapa karakter Usenet yang tidak mendukung pembentukan ruang publik. Banyak peserta yang menggunakan Usenet sebagai wadah penyebarluasan pesan, tanpa menanti reaksi dari peserta lainnya. Usenet tak banyak dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan perbincangan rasional yang akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Ternyata, rantai perbincangan yang panjang di Usenet `diwarnai' perbincangan antar beberapa orang saja. Selain itu, pesan-pesan tanggapan yang disampaikan ialah berupa satu kalimat. Bagaimana mungkin sebuah ruang publik mengenai masalah kepentingan umum berkembang apabila pendapat yang diutarakan hanya berupa jawaban satu kalimat?Namun, sejalan dengan meningkatnya penggunaan Internet, komunitas virtual internet sebaiknya didorong agar menjadi komunitas yang menyebarkan informasi dan melakukan forum diskusi seperti halnya ruang publik di abad ke-18 yang terjadi antara kaum saudagar di Inggris. Sebaiknya keberadaan komunitas virtual ini dipertahankan agar dapat memberikan pilihan kepada masyarakat luas untuk mencari dan menyebarkan informasi dan wawasan mengenai masalah kehidupan mereka."

"This paper presents an outlook on the current phase of researh and development at the Radio Television Brunei (RTB). RTB provides basic production and technical skills training while other advanced and specialized needs are outsourced from overseas or by sending personnel abroad. Courses range from short durations of aboht two-three days or weeks to about six and 12 months. RTB also has training MOUs with Indonesia and Singapore, mainly in technical broadcasting areas."

"Contraceptive use prevalence in Indonesia within the last decade (2002-2012) did not significantly increase, although many Family Planning Information,Education and Communication activities had been performed. This study aimed to determine socioeconomic demographic factors related to Family PlanningInformation, Education, Communication, any Information, Education and Communication elements related to contraceptive use and Information, Educationand Communication elements affecting on contraceptive use. Analysis used Indonesia Demographic and Health Survey 2012 as data source with analysisunit namely married women aged 15-49 years. Samples were 33,465 married women. Analysis used odds ratio (OR) between women receiving FamilyPlanning Information, Education, Communication toward women not getting access to Family Planning Information, Education, Communication in relation tocontraceptive use. This study found that Family Planning Information, Education, Communication, both media and officers were important factors in contraceptiveuse. Information, Education and Communication through television and poster/flyer had a significant relation with contraceptive use (OR 1.6 and 1.3).Medical officers, Family Planning officers and informal figures among community played an important role in Family Planning information and contraceptiveuse (OR 2.2; 1.4; and 1.2). In line with results, visits of Family Planning officers and medical officers informing contraception to clients at healthcare facilitiessignificantly affected on contraceptive use (OR 1.5 and 2.6).Prevalensi KB di Indonesia selama satu dekade terakhir (2002-2012) tidak meningkat secara signifikan, walaupun pelbagai kegiatan KIE KB telah dilaksanakan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor sosio ekonomi demografi yang berkaitan dengan KIE KB, pelbagai unsur KIE yang berkaitandengan pemakaian KB, dan unsur KIE yang berpengaruh terhadap pemakaian KB. Analisis menggunakan sumber data Survei Demografi dan KesehatanIndonesia 2012 dengan unit analisis perempuan berstatus kawin usia 15-49 tahun. Jumlah sampel yang dianalisis 33.465 perempuan berstatus kawin. Analisismenggunakan odds ratio atau rasio kecenderungan antara perempuan yang memperoleh KIE KB terhadap perempuan tidak mendapatkan akses KIE KBdalam hubungannya dengan pemakaian KB. Temuan bahwa pemberian KIE KB, baik media maupun petugas, merupakan faktor penting dalam pemakaianKB. KIE melalui televisi dan poster/pamflet memiliki hubungan bermakna dengan pemakaian KB (OR 1,6 dan 1,3). Petugas medis, petugas KB dan tokoh informaldi masyarakat berperan penting dalam penyampaian informasi KB dan pemakaian KB (OR 2,2; 1,4; dan 1,2). Sejalan dengan hasil tersebut, kunjunganpetugas KB dan petugas kesehatan menjelaskan KB kepada klien di fasilitas kesehatan berpengaruh secara bermakna pada pemakaian KB (OR 1,5 dan 2,6)."

"ABSTRAKPembangunan yang berlangsung selama ini di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari pajak. Salah satunya melalui kebijakan pengampunan pajak. Tesis ini membahas tentang peranan komunikasi politik perpajakan dan hambatannya dalam pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah menjalankan perannya sebagai komunikator politik dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada seperti media online. Perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses dan memberikan feedback dari pesan yang disampaikan pemerintah secara langsung dan cepat. Hambatan yang ada dalam komunikasi politik kebijakan amnesti pajak adalah kompetensi komunikasi yang tidak mumpuni pada SDM administratif dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

---

ABSTRACTDevelopment that took place so far in Indonesia aims to improve the welfare of society. To make this happen, the government must increase domestic revenues from taxes. One of them through the tax amnesty policy. This thesis discusses the role of fiscal policy of communication and barriers in the implementation of the tax amnesty policy in Indonesia. The method used in this research is a qualitative descriptive method with using data collection techniques by study of literature and field. The results from this research is that the government carry out its role as a political communicator by utilizing existing media such as online media. Development of information technology makes it easy for taxpayers to access and provide feedback of the message to the government directly and quickly. The barriers in the political communication policy is the tax amnesty communicative competence is not qualified in HR of administrative and public trust to the government."

"ABSTRAKDengan dilatarbelakangi oleh massifnya penggunaan media sosial sebagai media komunikasi eksternal Humas sektor publik di era digital government. Penelitian ini berupaya mengkaji unsur-unsur yang menjadi daya tarik media sosial dan mengikat sektor publik untuk terus menggunakannya sebagai salah satu media komunikasi resmi, bahkan ketika diakui bahwa adopsi media sosial memiliki risiko tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada teori yang berfokus pada aspek-aspek penarik yang dimiliki oleh media sosial, salah satunya adalah teori logika media sosial Van Dijck dan Thomas Poell. Permasalahan penelitian yang diajukan adalah bagaimana determinisme elemen logika media sosial, yaitu abilitas program, popularitas, konektivitas, dan datafikasi melekat pada mediatisasi sektor publik melalui media sosial oleh Humas Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi terhadap aktivitas komunikasi dan interaksi dalam akun media sosial, serta wawancara mendalam terhadap para admin pengelola akun tersebut, ditemukan bahwa elemen logika media sosial Van Dijck dan Thomas Poell telah menjadi elemen online sebagai unsur penarik dalam adopsi media sosial sektor publik. Temuan menunjukkan bahwa elemen abilitas program dan konektivitas merupakan dua elemen yang paling penting dan paling banyak terlibat dalam komunikasi publik di era digital government. Peneliti mengajukan tiga argumen terkait dengan adanya elemen offline yang ditemuan dari penelitian ini. Pertama, pengguna media sosial sektor publik terperangkap dalam trend masyarakat akan platform dan kecenderungan selera massa terhadap konten, atau dengan kata lain sektor publik menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Kedua, kecenderungan pola komunikasi dan interaksi dalam media sosial secara langsung didorong oleh trend masyarakat dan secara tidak langsung didorong oleh popularitas platform. Argumen yang ketiga terkait dengan elemen popularitas, elemen yang paling penting dalam popularitas bagi pemilik platform sebenarnya adalah popularitas platform itu sendiri.

---

ABSTRACTWith the background of its massive use of social media as a public sector public relations external communication medium in the era of digital government. This research seeks to examine the elements of the allure of social media and bind the public sector to continue using it as one of the official communication media, even when it is recognized that the adoption of social media has its own risks. Therefore, this study refers to a theory that focuses on aspects of attraction possessed by social media, one of which is the theory of social media logic of Van Dijck and Thomas Poell. The research question posed is how determinism of social media logic element, ie program abilities, popularity, connectivity, and datafication are attached to public sector mediatization through social media by Public Relations of Ministry of Education and culture. Using a qualitative descriptive approach through observation of communication activities and interactions in social media accounts, and also conduct in-depth interviews with these account administrators, it was found that the elements of social media logic Van Dijck and Thomas Poell have become an online element as a puller element in the social media adoption as the public-sector official communication medium. The findings show that the elements of program abilities and connectivity are the two most important and most involved elements of public communication in the digital government era. The researcher proposed three arguments related to the offline element found in this study. First, public-sector social media users are caught in the community's trend of platforms and the trend of mass taste toward content, in the other word the public sector adjusts to the development of society. Second, the tendency of communication patterns and interactions in social media is directly driven by community trends and indirectly driven by the popularity of the platform. The third argument is concerning with the popularity element, the most important element in popularity for the owner of the platform is actually the popularity of the platform itself."

"Music is often our companion when dealing with the incomprehensibility of loss. This edited collection speaks to the multifarious and complex ways in which music accompanies, supplements, and complements aspects of death and dying, whether this is the death of a loved one, or a celebrity from popular culture."

"Reality television is shown worldwide, features people from all walks of life and covers everything from romance to religion. It has not only changed television, but every other area of the media. So why has reality TV become such a huge phenomenon, and what is its future in an age of streaming and social media?"

"Selama pandemic Covid-19 layanan perpustakaan antara pustakawan dan pengguna dilakukan secara daring, mengalami sejumlah masalah dalam komunikasi. Tulisan ini mengenai proses komunikasi antara pustakawan dengan guru dan murid. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pustakawan, guru dan murid SMA Kolese Gonzaga. Teknik pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret 2022 sampai Mei 2022 melalui observasi, wawancara dengan format interview. Teknik analisis data berupa teori analisis pengkodean (coding) terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: pengkodean terbuka (open coding), pengkodean aksial (axial coding) dan pengkodean selektif (selective coding). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pustakawan dengan guru dan murid dilakukan sebaik-baiknya untuk menunjang kurikulum pembelajaran sekolah. Terdapat banyak proses komunikasi yang dilakukan pustakawan melalui banyak media, terutama media elektronik WhatsApp dan Email.

---

During the pandemic Covid-19, information communication in the school library faced some gaps in its communication between librarians and students upon information. This study shows the process of information communication between librarians and students being overcome using social media. The method used in this research is a case study method with a qualitative approach. Informants in this study were librarians, teachers and students of SMA Kolese Gonzaga. Data collection techniques were carried out from March 2022 to May 2022 through observation, interviews with interview format. The data analysis technique in the form of coding analysis theory consists of three main parts, namely: open coding, axial coding and selective coding. The results showed that the librarian's communication with teachers and students was carried out as well as possible to support the school's learning curriculum. There are many communication processes carried out by librarians through social media, especially electronic media WhatsApp and Email to disseminate information."

"Pembangunan yang berlangsung selama ini di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah harus meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari pajak. Salah satunya melalui kebijakan pengampunan pajak. Tesis ini membahas tentang peranan komunikasi politik perpajakan dan hambatannya dalam pelaksanaan kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah menjalankan perannya sebagai komunikator politik dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada seperti media online. Perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses dan memberikan feedback dari pesan yang disampaikan pemerintah secara langsung dan cepat. Hambatan yang ada dalam komunikasi politik kebijakan amnesti pajak adalah kompetensi komunikasi yang tidak mumpuni pada SDM administratif dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

---

Development that took place so far in Indonesia aims to improve the welfare of society. To make this happen, the government must increase domestic revenues from taxes. One of them through the tax amnesty policy. This thesis discusses the role of fiscal policy of communication and barriers in the implementation of the tax amnesty policy in Indonesia. The method used in this research is a qualitative descriptive method with using data collection techniques by study of literature and field. The results from this research is that the government carry out its role as a political communicator by utilizing existing media such as online media. Development of information technology makes it easy for taxpayers to access and provide feedback of the message to the government directly and quickly. The barriers in the political communication policy is the tax amnesty communicative competence is not qualified in HR of administrative and public trust to the government."

"ABSTRAKPasar Modal di Indonesia enam tahun terakhir ini, telah mengalami perkembangan begitu menarik yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda yaitu pada tahun 1912. Namun telah beberapa kali ditutup, dan terakhir dibuka kembali pada tahun 1977 yang pengelolaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah pada saat itu dan baru sejak tahun 1992 pengelolaan Bursa Efek Jakarta diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Tujuan Pemerintah untuk mengembangkan Pasar Modal di Indonesia adalah untuk menunjang pertumbuhan dan pengembangan perekonomian Indonesia dimasa yang akan datang. Disamping itu juga, oleh karena gerak pembangunan yang semakin meningkat sudah barang tentu akan memerlukan sumber pembiayaan pembangunan yang semakin besar pula. Sebagaimana diketahui bahwa dana yang disediakan oleh Pemerintah antara lain melalui perpajakan dan bantuan keluar negeri sangat terbatas, sehingga pengembangan sumber lain yaitu mobilisasi dana masyarakat. Atas dasar itu, usaha Pemerintah antara lain melalui kebijaksanaan deregulasi dibidang keuangan termasuk perbankan & Pasar Modal dan yang terakhir dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Apabila dibandingkan antara perusahaan yang telah go public sebanyak 316 perusahaan dengan perusahaan yang potensial go public sebesar 7.455 perusahaan relatif masih tergolong sedikit, yang pada dasarnya potensi perusahaan untuk go public sangat besar, atas dasar itu nampaknya perlu penanganan Pasar Modal yang lebih serius dan informasi yang transparan, benar dan akurat. Adapun manfaat dari Prospektus ini adalah menjadi salah satu media informasi, media komunikasi, bahkan juga media promosi, hal ini disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, bahwa Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan tujuan agar pihak lain membeli afek. Jadi dengan demikian Prospektus tersebut merupakan kepanjangan tangan oleh pemilik perusahaan agar efeknya (saham) dibeli oleh masyarakat yang ingin berinvestasi melalui Pasar Modal. Oleh karena Prospektus itu merupakan sarana informasi, sarana komunikasi bahkan sarana promosi, seyogyanya pendistribusiannya yang tepat waktu, keterbukaan, isi pesan dengan bahasa yang sederhana , agar pesan tersebut sampai kepada target sasaran yaitu Brokers Dealer. "

"Penelitian ini membahas pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap efektivitas komunikasi Levi's Band Hunt 2018. Penulis menggunakan indikator kemudahan dan kepercayaan pada variabel penggunaan media sosial dan EPIC Model dari AC Nielsen pada variebl efektivitas komunikasi kegiatan ini. Penulis menggunakan metode penelitian analisa regeresi berganda dan ditemukan bahwa pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap efektivitas komunikasi Levi's Band Hunt 2018, kuat. Sementara, pada efektivitas komunikasi Levi's Band Hunt 2018 itu sendiri, peneliti melalukan perbandingan uji EPIC Model pada band semifinalis dan pendaftar Levi's Band Hunt 2018. Hasil yang didapatkan ialah pada band semifinalis, dimensi impact mendapatkan skor kumulatif tertinggi dan dimensi empathy mendapatkan skor kumulatif terendah. Sedangkan pada band pendaftar, dimensi persuasion mendapatkan skor kumulatif tertingi dan dimensi communication mendapatkan skor kumualtif terendah. Terdapat perbedaan skor kumulatif dimensi tertinggi dan terendah, maka dapat disimpulkan bahwa para responden penelitian ini lebih tertarik pada konten keseluruhan pada akun Instagram Levi's Indonesia.

---

This study discusses the influence of social media Instagram usage on the effectiveness of Levi's Band Hunt 2018 communication. The author uses ease of use and trust as the indicators for the variables of social media usage and EPIC Model from AC Nielsen as the measure of variable communication effectiveness. In this study, the author uses multiple regression analysis as the research method and found that the influence of Instagram social media usage on the effectiveness of Levi's Band Hunt 2018 communication was strong. Meanwhile, on the effectiveness of Levi's Band Hunt 2018 communication itself, the author tested the EPIC Model dimensions to respondents consisting of semifinalist bands and bands Levi's Band Hunt 2018 registrars.

The results obtained that in the semifinalist bands, the impact dimension got the highest cumulative score and empathy dimensions get the lowest cumulative score. Whereas in the registrant bands, the persuasion dimension got the highest cumulative score and the communication dimension got the lowest cumulative score. There are differences in the highest and lowest dimentions cumulative scores, so it can be concluded that the respondents of this study were more involved in the overall content on Levi's Indonesia Instagram account."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh media komunikasi internal terhadap kinerja karyawan melalui budaya perusahaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Dalam penelitian kali ini, ada tiga media komunikasi internal BRI yang akan diuji, yaitu Digital Office, BRISmart, dan BRIShare. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey dengan menyebarkan kuesioner. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 204 orang yang merupakan karyawan BRI yang berada di kantor pusat, mulai dari karyawan tetap, kontrak, dan trainee. Dari hasil analisis data diketahui bahwa ketiga media komunikasi internal tersebut berpengaruh langsung terhadap kinerja. Ketiga media komunikasi internal tersebut juga berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Selain itu, dengan menggunakan causal steps yang dikembangkan oleh Baron & Kenny (1986) untuk menentukan hasil mediasi, diketahui bahwa dua media dimediasi secara parsial oleh budaya perusahaan dan satu media dimediasi secara penuh oleh budaya perusahaan.

---

This study aims to examine the effect of internal communication media on employee performance through corporate culture at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. There are three internal communication media of BRI to be tested in this research, namely Digital Office, BRISmart, and BRIShare. This study uses quantitative methods with survey as the data collection technique by distributing questionnaires. The number of respondents in this study are 204 people who are employees of BRI located at head office, starting from permanent employees, temporary employees, and the trainees as well.

From the data analysis, it is known that these internal communication media have an effect on the employee performance. These media also affect the corporate culture. Furthermore, using the causal steps developed by Baron & Kenny (1986) to determine the outcome of mediation, it is known that there are two media that are mediated partially by the corporate culture and the other one are fully mediated by the corporate culture."