Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan listrik melalui mekanisme reimbursement pada usaha jasa persewaan ruangan. Kebijakan yang dibuat oleh fiskus menyatakan bahwa reimbursement biaya listrik merupakan bagian dari Jasa Persewaan Ruangan/Service Charge sehingga dikenakan PPN. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan PPN terhadap reimbursement biaya listrik karena adanya perbedaan dalam menilai penyerahan tersebut sebagai penyerahan tunggal atau penyerahan terpisah. Reimbursement bukan merupakan objek PPN, pengenaan PPN terhadap reimbursement biaya listrik tidak sesuai dengan asas ease of administration dan neutrality. Penerbitan peraturan yang mengikat semua pihak diperlukan dalam menilai suatu penyerahan gabungan sebagai penyerahan tunggal atau penyerahan terpisah, hal ini untuk menghilangkan perbedaan persepsi bagi pihak terkait.

---

ABSTRACT
This research aims to analyze the policy of Value Added Tax on the supply of electricity through reimbursement mechanism on room rental services. The policy made by the tax authorities that the reimbursement of electricity costs is part of the Rent Service / Service Charge so that it is subject to VAT. The research was conducted by qualitative approach using literature study method and in-depth interview. The results showed that the difference in VAT treatment to reimbursement of electricity costs due to differences in assessing the supply as a single composite supply or separate supplies. Reimbursement is not an object of VAT, the imposition of VAT on reimbursement of electricity costs is inconsistent with the principle of ease of administration and neutrality. Issuance of binding legislation is necessary in assessing a composite supplies as a single supplies or separate supplies, this is to eliminate the difference perception for the all parties.