Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sorrentino, Joseph
Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009
658.404 SOR c
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Arudea Mahartianto
"Scrabble adalah permainan papan yang sangat terkenal di dunia. Akan tetapi tidak ada konfigurasi untuk bahasa Indonesia. Hal ini mendorong penulis untuk merancang suatu konfigurasi Scrabble bahasa Indonesia. Rancangan konfigurasi ini didasarkan pada distribusi huruf kata-kata yang diekstrak dari Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Elekronik. Rancangan-rancangan yang dihasilkan kemudian dinilai kinerja gameplaynya secara empiris dan kualitatif melalui eksperimen simulasi dan survey. Setelah penilaian ini, ditentukan konfigurasi yang merupakan kombinasi dari distribusi huruf dan skema penilaian yang didasarkan pada distribusi huruf bahasa Indonesia, yaitu indosublemma3, merupakan yang paling cocok untuk digunakan dalam permainan Scrabble bahasa Indonesia.

Scrabble is a worldwide known board game, yet there is no Indonesian version of this game. This encourage the writer to design an Indonesian language Scrabble game configuration. The designs are based on letter distribution of words extracted from Kamus Besar Bahasa Indonesia electronic version. The designs made then undergo gameplay performance evaluation by empirical dan qualitative means through simulation experiment and survey. The configuration fully based on Indonesian language letter distribution which was named indosublemma3 was evaluated as the most compatible with Indonesian language Scrabble game."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Adam Imansyah Pandesenda
"Perancangan CMDB yang dilakukan di PT. XYZ bertujuan untuk membuat rekomendasi perbaikan CMDB yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam divisi service operation and management khususnya departemen change management. Pada tahap awal, dilakukan observasi beserta analisis sehingga didapatkan akar masalah yang menyebabkan CMDB tidak terdata dengan baik dan juga tidak up-to-date. Akar masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu sistem tata kelola CMDB pada departemen change management tidak sesuai dengan standar. Tahap-tahap yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dengan melakukan analisis terhadap proses configuration management saat ini yang telah dilakukan oleh PT. XYZ. Setelah itu dilakukan analisis pengukuran dengan menggunakan metrik sehingga diperoleh hasil metrik yang termasuk ke dalam kategori berbahaya dan tidak. Kemudian berdasarkan hasil analisis kondisi saat ini dibuat rancangan perbaikan proses dan atributatribut CMDB dengan mengacu kepada model aktivitas configuration management yang terdapat di dalam modul service transition pada ITIL versi 3 sebagai best practice.

The CMDB design carried out at PT. XYZ aims to make recommendations for improving the CMDB which is expected to solve problems that occur in the service operation and management division, especially the change management department. In the early stages, observation and analysis were carried out so that the root of the problem that caused the CMDB was not recorded properly and was not up to date. The root of the problem taken in this study is that the CMDB management system in the change management department is not in accordance with the standard. The stages carried out in this study begin with an analysis of the current configuration management process that has been carried out by PT. XYZ. After that, analysis of measurements using metrics is carried out in order to obtain the metric results that are included in the dangerous category and not. Then, based on the results of the current condition analysis, a process improvement design and CMDB attributes are made by referring to the configuration management activity model contained in the service transition module in ITIL version 3 as best practice."
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Adi Purwanto
"Perusahaan yang memiliki unit ? unit usaha di lokasi tertentu tentunya ingin agar unit - unit usaha tersebut tersambung satu sama lain dalam satu jaringan dan dapat berbagi informasi penting untuk menunjang kelangsungan bisnis perushaan tersebut. Namun aspek privasi dari tiap unit ? unit usaha tersebut tentunya tidak boleh dikesampingkan sehingga aktifiitas penggunaan jaringan oleh suau unit usaha tidak mengganggun unit usaha lain. Salah satu solusi yang bisa digunakan adalah penggunaan VPN. Dimana sumber daya jaringan dapat dipakai bersama namun aspek privasi antar unit usaha tidak dikesampingkan.
Salah satu alternatif pengimplementasian VPN adalah dengan L3VPN. Sesuai dengan namanya, backbone untuk menunjang L3VPN ini adalah divais yang beroperasi pada layer-3 yaitu router. Sehingga untuk mempesiapkan jaringan yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan L3VPN perlu disiapkan sebuah jaringan backbone yang tersusun dari router ? router yang walaupun tidak tersambung fisik tetapi harus tersambung secara logika. Ketersambungan secara logika ini dapat diakomodasi oleh routing protocol.
Dengan studi kasus dimana PT. Indonesia Comnets Plus bermaksud untuk membuat jaringan antar unit usaha PLN di Kota Palembang. Maka akan dilakukan perancangan jaringan yang dapat mendukung pengimplementasian L3VPN dengan memakai routing protocol OSPF yang akan dikonfigurasi menggunakan IOS command pada router.

Enterprise that has several branch unit within area surely wants so that its branch units can connect to each other within one network and share important information in order to support its business operations. Under that constraint, privacy among each branch units may not be neglected so the activity of network using won?t bother other unit branch?s activity. One solutin can be used is to implement VPN, on which network resources can be shared among unit branch and privacy aspect is still considerated.
One of the alternative for implementing VPN is to implement L3VPN. Backbone network used for supporting L3VPN is using layer-3 devices, which is router. So, in order to prepare a ntework to ready for L3VPN implementation it needs a backbone network which consist of routers, which are although not physically connected but logically connected. This logical connection between routers can be achieved using routing protocol.
With a case study on which PT. Indonesia Comnets Plus want to build network among PLN unit branch at Palembang, a network planning will be carried, under constraint that the network to be designed has to be able to support L3VPN implementation using OSPF dan EIGRP routing protocol configures using IOS command.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2008
S40449
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Stefanus Mufrisno
"ABSTRAK
Kebijakan kelembagaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (PM dan PTSP) di DKI Jakarta telah mengalami beberapa fase perubahan, dimulai dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP). Fase perjalanan reformasi kebijakan kelembagaan tersebut namun tidak diiringi dengan efektivitas kelembagaan dan perbaikan iklim investasi Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan konfigurasi struktural Dinas PM & PTSP DKI Jakarta menggunakan teori Mintzberg dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa karakteristik kelembagaan Dinas PM & PTSP DKI Jakarta saat ini merupakan konfigurasi Birokrasi Mesin. Birokrasi mesin mengutamakan standardisasi dan spesialisasi pekerjaan secara tinggi. Hal demikian menjadi kelemahan pada birokrasi mesin dalam pengambilan keputusan yang tidak dapat diambil secara cepat sebagaimana kondisi empiris kelembagaan Dinas PM & PTSP DKI Jakarta itu sendiri. Dengan demikian diperlukan perubahan dari birokrasi mesin menjadi birokrasi profesional yang kemudian meletakkan standardisasi kepada keahlian/kemampuan individu sehingga efektivitas kelembagaan dan perbaikan iklim investasi dapat tercapai.

ABSTRACT
Institutional policy on investment and one stop shop in DKI Jakarta has been modified by several phase, started with One Stop Shop Service Unit (one roof system), One Stop Shop Service Agency and lastly, Investment and Integrated One-Stop Services Department. However, those institutional reform were not followed by its institutions effectiveness and the improvement of investment climate. Approached by using qualitative method, this study aims to find institutional configuration structure of Investment and One Stop Shop Service Department in DKI Jakarta based on Minztberg scheme. The research resulted that the characteristics of Investment and One Stop Shop Service Department of Jakarta Province is on the machine bureaucracy stage which characterized by the high level of standarization and specialization work. This result implicated that the institution has the weakness in decision-making process which could not be taken in immediate time as shown by the emprical condition of Investment and One Stop Shop Service Department. Thus, the institution still required to form a more professional bureaucracy which standardized on the expertise and ability of an individual to improve its institutional effectiveness in improving the investment climate."
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yusro Hakimah
"Biaya bahan bakar pada umumnya adalah biaya paling besar yaitu kira-kira 60 persen dari biaya operasi keseluruhan. Pengendalian biaya operasi ini merupakan hal yang pokok karena optimalisasi biaya bahan bakar dapat menghemat biaya operasi serta dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan.Konfigurasi pembebanan atau penjadwalan pembangkit yang berbeda dapat mengakibatkan biaya operasi pembangkit yang berbeda pula, tergantung dari karakteristik masing-masing unit pembangkit yang dioperasikan. Penjadwalan pembangkit sangat penting bagi pengoperasian suatu pembangkit, terutama pembangkit termal, karena berkaitan langsung dengan biaya bahan bakar.Adapun kombinasi kerja unit pembangkit yang paling ekonomis adalah untuk keluaran daya dengan beban sebesar 40 MW, maka biaya bahan bakar paling ekonomis 801,76 dolar perjam.Untuk keluaran daya dengan beban sebesar 50 MW maka biaya bahan bakar paling ekonomis 1124,38 dolar perjam. Untuk keluaran daya sebesar 60 MW maka biaya bahan bakar paling ekonomis 1314,22 dolar perjam. Untuk keluaran daya sebear 80 MW maka biaya bahan bakar paling ekonomis 1617,5 dolar perjam."
Palembang: Fakultas teknik Universitas tridinanti palembang, 2016
600 JDTEK 4:1 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Harman Benediktus
"Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945. Sejauh menyangkut kekuasaan kehakiman, UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Baik dalam kedua Pasal tersebut maupun dalam penjelasannya dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan negara, ia merupakan kekuasaan negara yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Untuk menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, UUD mensyaratkan pula agar UU menjamin kedudukan hakim-hakim. Tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim, UUD juga meminta kedua masalah itu diatur dalam UU disertai larangan kepada pembuat UU untuk mereduksi atau mengurangi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya.
Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat agar ia leluasa dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu menerapkan Cita Hukum (Rechtsidee) dalam perkara-perkara kongkret. Artinya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya harus menjadikan .Cita Hukum sebagai patokan dasar mengenai adil dan tidak adil dan karenanya dapat mengesampingkan segala peraturan produk kekuasaan negara lainnya jika diyakininya bertentangan dengan Cita Hukum.
Pada tingkat pelaksanaan, karakter kekuasaan kehakiman sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang diterapkan. Jika konfigurasi politiknya demokratis maka kekuasaan kehakiman akan tampil otonom, terpisah dari kekuasaan pemerintahan negara dan dalam menjalankan fungsinya tidak dipengaruhi dan dikendalikan kehendak-kepentingan kekuasaan negara lainnya. Sebaliknya jika konfigurasi politik yang diterapkan tidak demokratis atau otoriter maka kekuasaan kehakiman tampil tidak otonom, menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara, dan karena itu hanya menjalankan fungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan dan mengamankan kebijakan yang ditetapkan kekuasaan pemerintahan negara.
Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari konfigurasi politik terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejak Dekrit 5 Juli 1959 itu, terdapat dua model sistem politik yang berlaku di Indonesia yaitu sistem politik Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan sistem politik Demokrasi Pancasila (1965-1996/1997). Pada era sistem politik Demokrasi Terpimpin kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No 19 tahun 1964 dan UU No 13 tahun 1965. Sedangkan pada periode sistem politik Demokrasi Pancasila, kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No 14 tahun 1970 sebagai UU pokok dan beberapa peraturan perundangan lainnya. Dari penelitian ini terlihat bahwa konfigurasi politik yang executive heavy sangat mewarnai proses pembentukan UU yang mengatur kekuasaan kehakiman. Kedudukan kekuasaan kehakiman menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dan fungsi utamanya ialah menjalankan kebijakan yang ditetapkan kekuasaan pemerintahan negara."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
T991
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zen Zanibar M.Z.
"Sejak digulirkan tahun 1983 deregulasi dipandang oleh pemerintah dan swasta sebagai langkah kebijakan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi. Selama ini deregulasi lebih banyak dilihat dan dibahas dari kaca mata ekonomi dan politik. Sementara dari kaca mata hukum sedikit sekali. Padahal sebenarnya pembahasan dari sudut hukum sangat penting untuk dikedepankan mengingat kebijakan deregulasi dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Menurut sistem hukum Indonesia setiap produk hukum berupa peraturan perundang-undangan haruslah bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi. Atas dasar pemikiran tersebut maka menjadi pertanyaan adalah; apakah deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan UUD 1945; dan, faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jawaban pertanyaan tersebut akan mengungkapkan: adakah deregulasi dilandasi oleh ide mewujudkan kesejahteraan umum; ide memenuhi kebutuhan nasional; dan faktor yang mempengaruhi pemerintah melakukan deregulasi.
Hasil penelitian ini membuktikan beberapa hal, yaitu : pertama Pemerintah Orde Baru sangat dominan dalam menentukan kebijakan demikian pula dalam menentukan kebijakan deregulasi; kedua, Kebijakan deregulasi sebagian besar tidak mencerminkan Pancasila sebagai Cita Hukum baik dalam fungsi kontitutif maupun regulatif; ketiga, tidak terungkap adanya ide untuk mewujudkan kesejahteraan umum, karena ternyata deregulasi belum menyentuh kepentingan sebagian besar rakyat; keempat, tidak terlihat bahwa deregulasi berakar atau menjabarkan pasal ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; kelima, sebagai peraturan perundang-undangan ternyata deregulasi dari sudut bentuk sesuai dengan Sistem Hukum Nasional, sementara dan sudut isi sebagian tidak mencerminkan keterkaitannya dengan hukum tertulis yang lebih tinggi. Kenyataan terakhir ini diperlihatkan pula oleh pengabaian Politik Hukum Nasional. Adapun faktor yang mempengaruhi pemerintah melakukan deregulasi yaitu; pertama, negara asing, lembaga internasional, dan investor asing; kedua, pendapat ahli dan kalangan universitas; ketiga, nilai pribadi yang disebabkan oleh kedekatan pribadi. Oleh karena itu perlu dibentuk badan yang berfungsi mengkaji kebijakan deregulasi baik yang lalu maupun yang akan datang atau dilimpahkan kepada badan yang sudah ada, yaitu DPA atau AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia."
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sarita Tiara
"Pertanyaan dari penelitian ini adalah, Seberapa besar nilai jarak dan keseragaman ruang kerja pada konfigurasi spasial kantor yang berbasis aktivitas dan konvensional akan meningkatkan kepuasan pengguna? Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih konkrit terhadap nilai optimum konfigurasi spasial. Penelitian sebelumnya belum membahas secara spesifik estimasi jarak optimum meja kerja sesama pengguna, jarak fasilitas pendukung pekerjaan, jarak tempat bersosialisasi, jarak tempat beristirahat dan keseragaman ruang kerja terhadap kenyamanan penggunanya. Subjek penelitian merupakan 60 pengguna kantor yang berbasis aktivitas (Activity-Based) dan kantor konvensional. Metode pengambilan data dilakukan dengan penggabungan data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Pengukuran objektif jarak dan selisih luasan ruang kerja menggunakan aplikasi AutoCad dengan skala meter dan pengukuran subjektif menggunakan kuesioner. Metode analisis statistik yang digunakan adalah metode regresi dengan aplikasi STATA dan tabulasi silang untuk melihat persebaran nilai. Hasil penelitian menemukan bahwa kenyamanan jarak meja kerja sesama pengguna dan jenis aktivitas lainnya tidak selalu konsisten. Kenaikan dan penurunan tingkat kenyamanan pada nilai yang terukur akan dihubungkan dengan teori terdahulu sebagai kebaruan atau pelengkap teori yang bersifat subjektif. Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemilik gedung perkantoran dalam menentukan tata ruang yang optimal. Implikasi dari tata ruang yang optimal adalah pemilik properti kantor dapat menentukan luasan ruang yang sesuai dengan jenis konsep kantor yang ingin diterapkan, sehingga pengguna yang menggunakan properti kantor akan tetap merasa nyaman terhadap luasan yang efisien.

The research question is, What is the value of distance and uniformity of workspace in the spatial configuration of activity-based and conventional offices that will increase user satisfaction? This study aims to get more concrete results on the optimum value of the spatial configuration. Previous research has not specifically discussed the estimated optimum distance between fellow users' work tables, the distance of work support facilities, the distance to socialize area, the distance to resting area and the uniformity of workspace to the convenience of its users. The research subjects were 60 activity-based and conventional offices users. The data collection method is carried out by combining quantitative and qualitative data. Objective measurement of distance and workspace area using AutoCad with meter scale and subjective measurements using questionnaires. The statistical analysis method used is a regression method with STATA and cross tabulation to see the distribution of values. The results found that the optimal distance between fellow users' desks and other types of activities are not always consistent. Increases and decreases in the level of comfort at the measured value will be related to the previous theory as novelty or complementary theories that are subjective. The findings of this study can be used as a guide for office building owners in determining the optimal spatial layout. The implication of the optimal spatial layout is that the office property owner can determine the area of ​​the space in accordance with the type of office concept that they wants to apply, so that users who use the office property will still feel comfortable with an efficient area."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nisrina Nur Septriyani
"Bullying telah diketahui dapat menyebabkan berbagai efek buruk yang dapat dirasakan korban seperti trauma, luka fisik, bahkan kematian. Meskipun begitu, bullying terkadang dianggap sudah umum terjadi dalam berbagai lingkungan sosial. Day dan Midbjer (2007) menyatakan arsitektur memiliki pengaruh terhadap perilaku bullying. Skala dan ruang tidak terawasi (unsupervised space) dapat menimbulkan kesempatan terjadinya bullying. Sekolah dasar adalah salah satu lingkungan sosial tempat bullying sering terjadi (Bulach, Fulbright, & Williams, 2003). Berdasarkan kajian literatur telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bullying cenderung terjadi pada toilet, koridor, area bermain dan halaman, kantin, juga ruang kelas, yang disebut dengan hot spot. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana arsitektur dapat mempengaruhi terjadinya bullying. Penulis akan mengobservasi sebuah sekolah dasar dan menganalisis skala, konfigurasi, dan kualitas spasial menggunakan indikator berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dari kajian yang telah dilakukan menunjukkan arsitektur dan bullying dapat saling mempengaruhi; serta skala, konfigurasi, dan kualitas spasial menjadi faktor yang mempengaruhi munculnya unsupervised space yang dapat menimbulkan kesempatan terjadi bullying.

Bullying has already known for its various bad effects felt by the victims such as trauma, physical injury, and even death. Nevertheless, bullying often considered as a common behaviour in various social environment. According to Day and Midbjer (2007), architecture might have impact on bullying. He stated that scale and unsupervised spaces will create opportunities for bullying behavior. Elementary schools are one of the environment where bullying behaviour often take place (Bulach, Fulbright, and Williams, 2003). A previous study showed that bullying mostly occured in the toilet, hallway, playground, canteen, and classroom. Regarding the issue, the purpose of this study is to identify that architecture might encourage bullying behavior. The author will observe elementary school environment and analyze its scale, spatial configuration, and spatial quality using several indicators based on previous research. Findings from this paper suggest that architecture and bullying can influence each other; school building scale, its spatial configuration and quality are the key factors to unsupervised space, that might elevate the possibility of bullying."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>