Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan PKL yang sporadis dan tak teratur mengesankan tidak ada penanganan yang jelas dari pemerintah DKI Jakarta khususnya Jakarta Pusat. Oleh karenanya dilakukan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan PKL di DKI Jakarta yang bertujuan untuk: (1) Menjelaskan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani PKL saat ini; (2) Memaparkan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kegagalan implementasi penanganan PKL di DKI Jakarta.Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 empat faktor atau variabel penting dalam kebijakan publik, yaitu: komunikasi (communication), sumber-sumber (resources), kecondongan (dispositions), atau perilaku (attitudes), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure) (Edward III. 1980 hal. 9-10). Selain itu analisis juga dilakukan dengan melihat beberapa faktor eksternal sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Penelitian dilakukan dengan metode positis kualitatif dengan menggunakan model analisis ilustratif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal, seperti premanisme, sikap masyarakat dan kondisi perekonomian negara, Rekomendasi yang diberikan oleh penelitian antara lain meningkatkan kemampuan personel fisik dan wawasan, serta etika para pelaksanaan kebijakan, pembinaan satu atap oleh Dinas KUKM untuk PKL resmi dan ilegal, dan merancang upaya sistematis pemberantasan premanisme dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian.

---

The sporadic, yet unorganized location of stallers seems to indicate the absence of arrangement by the local government of DKI Jakarta especially Central Jakarta. Therefore, a reaserch has been conducted in order to find out the policy implementation of staller arrangement in DKI Jakarta with a case study of Central Jakarta aiming to (1) explain the policy implementation conducted by the local government of DKI Jakarta in arranging stallers; (2) elaborate factors contributing to the success and failure of the policy implementation.There are four analyzing tools used: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure (Edward III. 1980 page. 9-10). Furthermore the analysis also conducted by considering the external factors in regards to Grindle (1980) saying that the success of policy implementation is influenced by two major variables namely content of policy and context of implementation. The research uses positivistic qualitative method and applies illustrative model in data analysis.Research shows that the policy implementation is not only influenced by the internal factors, but also the external ones, such as premanism (bullying practices), people?s responses, and monetary condition of the country. A set of recommendation is then given, such as enhancing the capability of the implementors both physically and intellectually, one stop training service by institution of Cooperation, Small and Middle Business to both formal and informal/illegal stallers, and conducting premanism eradication systematically together with the Police."

"ABSTRAKHukum dan Kebijakan KesehatanJudul : Policy Evaluation Undang-undang Nomor 36 TahunTentang Tenaga Kesehatan yang Berhubungan denganTenaga Kesehatan MasyarakatPeraturan tentang tenaga kesehatan selama ini tersebar dalam berbagai peraturanperundang-undangan, oleh karena itu dibuatlah UU. No. 36 Tahun 2014 tentang TenagaKesehatan yang mengatur secara komprehensif. Sebagai sebuah profesi yang telahditetapkan oleh undang-undang mewajibkan tenaga kesehatan masyarakat untukmelaksanakan apa yang diamatkan sesuai konten/isi kebijakan. Konten kebijakan yangberhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat antara lain, kewajiban untukmelakukan registrasi sebelum melakukan praktik profesinya di masyarakat danmengikuti ujian kompetensi sebagai syarat pengurusan registrasi yang nanti kepadanyadiberikan Surat Tanda Registrasi STR . Selain itu kebijakan juga telah memisahkankesehatan lingkungan dari kelompok tenaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itupeneliti tertarik untuk melakukan evaluasi kebijakan khususnya terhadap kontenkebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat. Evaluasi isikebijakan ini dibedah menggunakan analisis retrospektif yang dibandingkan dengankondisi nyata tenaga kesehatan masyarakat di lapangan, literatur review kebijakanterkait, teori tentang ilmu kesehatan masyarakat dan pandangan para ekspert kesehatanmasyarakat. Hasil penelitian diketahui tenaga kesehatan layak disebut sebagai sebuahprofesi kesehatan sesuai dengan konten kebijakan. Uji kompetensi yang dilaksanakantidak melanggar konten kebijakan sepanjang uji kompetensi yang dilaksanakan padaranah profesi bukan syarat kelulusan exit exam . Solusi STR bagi tenaga kesehatanmasyarakat yang lulus sebelum peraturan ini ditetapkan dapat mengacu pada PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013. Secara teoritis pemisahan kesehatanlingkungan dari kelompok kesehatan masyarakat tidak ditemukan dalam literatur.Kata kunci : Evaluasi Isi Kebijakan, Analisis isi, Policy Evaluation. ABSTRACT ABSTRACTName MuswandarProgram Study Postgraduate of public health sciencesSpecialization Health laws and policiesJudul Policy Evaluation Law Number 36 of 2014 on healthWorkers Associated with Public Health PersonnelRegulations on health workers have been scattered in various laws and regulations,therefore made the Act. No. 36 of 2014 on the comprehensive regulating HealthManpower. As a profession that has been established by law requires public healthworkers to implement what is saved according to the content content of the policy.The content of policies related to public health personnel, among others, the obligationto register before doing the profession praxis in the community and to take thecompetency exam as a condition of registration of the registration which later on isgiven the Registration Certificate STR . In addition, the policy has also separated theenvironmental health of public health personnel groups. Therefore, the researcher isinterested to conduct policy evaluation especially to policy content related to publichealth worker. The evaluation of the contents of this policy was dissected usingretrospective analysis compared to real conditions of public health personnel in thefield, related policy review literature, theories about public health sciences and theviews of public health experts. The result of the research is known that health workersdeserve to be called as a health profession in accordance with policy content. Thecompetency test carried out does not violate the policy content during the competencytest conducted in the professional field not the exit exam. STR solutions for publichealth personnel who pass before this regulation is set up can refer to Minister of HealthRegulation No. 46 of 2013. Theoretically the separation of environmental health frompublic health groups is not found in the literature.KeyWord Evaluate the content of the policy, Content Analisis, Policy Evaluation"

"Tujuan penelitian ini untuk menganalisis isi kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan implementasinya di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal serta untuk merumuskan arah kebijakan jangka panjangnya. Penelitian ini menggunakan post-positivistme dan metode kualitatif. Pendekatan model implementasi Grindle dipandang tepat untuk digunakan karena mampu memotret secara komprehensif proses implementasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi disharmoni antar peraturan perundangan dan inkonsistensi kebijakan karena ketidaktegasan pembuat kebijakan aktor kebijakan dan isi kebijakan. Terkait implementasi kebijakan dari aspek content of policy, belum efektifnya implementasi disebabkan belum adanya komitmen dari aktor yang terlibat karena benturan kepentingan confict of interest untuk kepentingan politik. Manfaat dari SPIP belum dirasakan secara optimal yaitu dari opini atas laporan hasil audit BPK terhadap laporan keuangan daerah dan masih banyaknya temuan hasil audit BPK atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Aspek perubahan yang diharapkan dari SPIP yaitu terwujudnya internal control culture masih jauh dari kenyataan. Faktor kepemimpinan yang kondusif belum terwujud. Faktor yang terakhir dari content of policy adalah lemahnya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai karena rendahnya translation ability dan asumsi bahwa SPIP hanya tugas dari aparat pengawasan serta keterbatasan wewenang dan kapasitas BPKP serta perlunya restrukturasi BPKP dalam pembinaan SPIP. Dari aspek context of policy kekuasaan yang besar dari kepala daerah mengamankan kepentingan politis dengan melemahkan pengendalian, adanya pola hubungan patron dan klien antara pejabat politik dengan birokrasi yang mempengaruhi program dan kegiatan, belum adanya mekanisme penegakan aturan dalam penyelenggaraan SPIP, belum ada sistem yang dapat mendorong pelaksana kebijakan tergerak untuk mengimplementasikan SPIP serta belum adanya program yang dapat menciptakan internal control culture sebagai syarat terwujudnya lingkungan pengendalian yang baik.

---

The purpose of this research is analyzing the content of Government Internal Control System Policy and its implementation at the City and Regency of Tegal and formulating its long term policy direction. The research is using the post positivism and qualitative method. Grindle implementation model is appropriate because it can depict responsively the implementation. There has been a disharmony between regulatuions and a policy inconsistency due to indecisiveness policymakers and the obscurity of policy content. From the content of policy aspect, the ineffectiveness of the implementation is caused by the absence of commitment from the involved actor because of a conflict of interest for political interests. The benefit of SPIP has not been felt optimally from the opinion of BPK to the regional financial report and there are still many findings of the compliance BPK results to legislative regulation. The expected changing from SPIP is far from a reality. The leadership conducive factor has not been realized yet. The last is the weak commitment from the leader and all employees by the poor translation ability and the assumption that SPIP is only a job from inspectorate and the limited authority and BPKP capacity as well as the needs for restructuring in the SPIP supervision. From a context aspect of policy there is the great power of the regional heads secures political interests by weakening control, the existence of patterns of patron and client relationships between political officials and bureaucracies that affect programs and activities, the absence of rules enforcement mechanism in the SPIP implementation, there is no system that could lead the executor policy to implement the SPIP and also there is no program to create the internal control culture as the conditions of a good environmental control."

"Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar di satu sisi merupakan berkah atas kondisi geografis Indonesia, namun disisi lainnya dapat menimbulkan konflik. Eksploitasi dan kegiatan ilegal terhadap sumber daya laut tanpa memperhatikan keberlanjutan akan memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat dan kerap memperkeruh hubungan internasional. Sebagai negara yang menjadi perlintasan kapal asing dimana 4 selat dari tujuh selat penting dunia ada di perairan Indonesia, maka Indonesia termasuk negara yang rawan dari sisi keamanan maritim. Kejahatan diperairan Indonesia masih sering terjadi, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing. Pemerintah Indonesia dengan program nawa cita memiliki visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sementara itu sebagai sebuah kebijakan, maka keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim sangat ditentukan oleh content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (lingkungan kebijakan). Keberhasilan implementasi kebijakan poros maritim akan berdampak pada terwujudnya kesejahteraan dan keamanan masyarakat Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dan literatur yang berkaitan dengan poros maritim. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan trianggulasi referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan poros maritim masih memerlukan kesiapan implementator sebagai garda terdepan dari kebijakan poros maritim disertai dengan pembangunan infrastruktur kemaritiman yang bertaraf international."

"Inovasi merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing bangsa. Kebijakan Pendanaan Riset Molina merupakan salah satu pengungkit di dalam mendorong inovasi di sektor strategis untuk menciptakan daya saing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pendanaan riset Molina ditinjau dari aspek isi dan konteks kebijakan berdasarkan kerangka Grindle (1990). Kajian ini menggunakan soft systems metodhology based action research (Checkland, 1990; Hardjosoekarto, 2012) dengan mengambil rujukan penelitian pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai lembaga yang menerima mandat untuk melaksanakan kebijakan ini. Pemilihan SSM dilakukan karena mempertimbangkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini merupakan human activity sistems yang melibatkan banyak stakeholder. State of the art penelitian ini adalah mengisi kekosongan kajian implementasi kebijakan pendanaan khususnya di sektor strategis dengan mennggunakan Soft Systems Methodology based Action Research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi proses pembelajaran yang berlangsung secara systematically desirable and culturally feasible untuk mewujudkan keunggulan bersaing bangsa melalui inovasi di riset Molina. Proses pembelajaran di dalam implementasi kebijakan pendanaan riset Molina bukan hanya sebagai sebuah proses administrasi tetapi juga proses politik. Implementasi kebijakan pendanaan sebagai content of policy implementation merekomendasikan perlunya ada kepastian hukum terkait dengan pendanaan di sektor strategis ini agar keberlangsungan program dapat terjaga mengingat sektor ini membutuhkan biaya sangat besar dan juga melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Sedangkan dari sisi context of policty implementation membutuhkan adanya kepastian hukum di level nasional dan keberadaan lembaga riset nasional yang menaungi berbagai riset strategis.

---

One of competitiveness source is innovation. Policy of Molina Funding Research is one of strategic leverages in triggering innovation to create competitiveness. This research intends to analyze the implementation of Molina funding researh policy seen from the content and context of a policy implementation based on Grindle framework (1990). This study used soft systems metodhology based on action research (Checkland, 1990; Hardjosoekarto, 2012) with the references from Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) as an institution that received a mandate to carry out this policy. The selection of SSM is based on the consideration that the implementation of the policy is seen as a human activity system, which involves many stakeholders. State of art of this research is to mend the implementation of funding policy, specifically in the strategic sector, by using Soft Systems Methodology based Action Research.

The result showed that there was a learning process which was systematically desirable and culturally feasible to actualize the excellence of nation?s accomplishment through innovation in Molina research. Learning process in the implementation of funding policy of Molina research does not only contain administrative but also political process. Implementation of funding policy as a content of policy implementation reccommends for legal certainty to be involved, related to funding in strategic sector so that this program will last longer, considered tha fact that this sector requires a lot of funding as well as involves several stakeholders. Meanwhile seen from context of policy implementation, it requires a legal certainty to be involved in national level and a national research institution that perform strategic researchs to exist."

"ABSTRAKKebijakan uang elektronik telah diterbitkan Bank Indonesia sejak tahun2009 dan telah mengalami penyempurnaan pada tahun 2014 dan 2016. Kebijakanyang telah dibuat ini perlu dianalisis keberhasilan pengimplementasiannya.Keberhasilan implementasi kebijakan uang elektronik dapat dilihat dari substansikebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek substansi kebijakan,bahwa seluruh rumusan kebijakan penerbitan uang elektronik dibuat oleh BankIndonesia, namun dalam penyusunannya tetap melalui kajian dan analisis kondisilapangan. Dari sisi aspek konteks implementasi kebijakan, implementasikebijakan uang elektronik memperhatikan kondisi politik dan pemerintahan yangsedang berkuasa, serta fragmentasi pemegang otoritas yang ada. Kebijakan uangelektronik juga berperan dalam mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusifsebagai jembatan agar masyarakat mengenal dan menggunakan produkperbankan. Kata kunci: uang elektronik, substansi kebijakan, konteks implementasikebijakan, keuangan inklusif.

---

ABSTRACTElectronic money policy has been issued by Bank Indonesia since 2009 andhas been improved in 2014 and 2016. The success of its policy rsquo s implementationis need to be analyzed. Successful implementation of the electronic money policycan be analyzed by the content of policy and context of implementation aspects.This is a qualitative research. The research shows that, according to the contentof policy aspect, all the policy formulations of electronic money was made byBank Indonesia, although the formulation remained through the field study andanalysis of the conditions. From the context of implementation aspect, theimplementation of electronic money policy took the political and governmentalcondition into consideration, as well as the fragmentation of the existingauthorities. Electronic money policy is also play a role in supporting the StrategiNasional Keuangan Inklusif as a bridge to acknowledge people to use bankingproducts. Keywords electronic money, content of the policy, the context implementation,financial inclusive "