Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Teknik "contractual hedging" yang digunakan PT SSI untuk meng-hedge transaksi pembelian peralatan impor selama ini adalah membeli forward. Teknik forward tersebut . terbukti hanya optimum untuk pasar yang "bullish", terutama "bullish" tinggi. Sedangkan untuk keadaan pasar yang netral dan "bearish" menjadi kurang cocok dan bahkan dapat mendatangkan kerugian.

Teknik atau kombinasi teknik "contractual hedging" yang optimum merupakan fungsi dari keadaan pasar. Untuk itu keadaan pasar di masa depan mutlak perlu diketahui, sebelum keputusan dilakukan, yaitu dengan peramalan. Dalam Karya Akhir ini peramalan dilakukan dengan analisis teknis menggunakan metoda "exponential smoothing" dan analisis fundamental dengan menggunakan metoda regresi berganda. Data yang digunakan adalah nilai tukar antara FRF dan US$ dari International Financial Statistics-IMF mulai tahun 1986 sampai dengan waktu pembelian masing-masing proyek dengan sampel interval 3 bulan. Metoda "exponential smoothing" terbukti cukup baik karena "trend" yang diperoleh cukup jelas dan tingkat akurisi tinggi terlihat dari kesalahan standard yang relatif rendah (a= 0.6 sebesar 0.14 FRF/US$, a= 0.7 sebesar 0.09 FRF!US$, a= 0.8 sebesar 0.06 FRF!US$ dan a= 0.9 sebesar 0.03 FRF!US$). Sedangkan peramalan menggunakan metoda regresi berganda terbukti kurang akurat, terlihat dari kesalahan standard yang besar (0.55 FRF!US$); sehingga tidak dapat digunakan pedoman dalam peramalan.

Selain itu dalam Karya Akhir ini juga dibuktikan bahwa teknik atau kombinasi teknik yang optimum dalam meminimumkan biaya transaksi dan resiko "foreign exchange" untuk setiap keadaan pasar adalah sebagai berikut: pasar "bullish" tinggi (lebih tepat forward atau futures, "bullish zero cost option" dan membeli OTM call option), "bullish" rendah (lebih tepat "bullspread"), netral "volatile" (lebih tepat "butterfly"), netral "in range trading" (lebih tepat "butterfly" dan un-hedge}, "bearish" rendah (lebih tepat "bearspread") dan "bearish" tinggi (lebih tepat membeli OTM put option dan "bearish zero cost option").

Prinsip-prinsip hubungan tersebut dapat digunakan untuk meminimumkan biaya transaksi dan resiko "foreign exchange" pada pembelian peralatan impor di PT SSI. Selain itu prinsip-prinsip tersebut juga dapat digunakan secara lebih luas oleh perusahaanperusahaan lain untuk meng-hedge transaksi ekspor-impor yang melibatkan "foreign exchange".

Abstrak :
Tesis ini membahas maraknya penggunaan sistem outsourcing di dunia usaha. Sistem ini membuat perusahaan tidak perlu menyediakan biaya dan waktu dalam proses perekrutan pekerja/buruh, karena telah dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Selain itu, angka pengangguran yang meningkat saat ini sedangkan lapangan kerja yang tersedia kurang memadai, mengakibatkan sistem outsourcing banyak digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pengaturan outsourcing di Indonesia dan bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perjanjian outsourcing. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: pertama, outsourcing diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 66 Undang-undang No. 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun pengaturannya masih kurang jelas. Kedua, hubungan hukum hanya antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sedangkan pekerja/buruh hanya memiliki hubungan hukum dengan perusahaan penyedia jasa pekerjalburuh melalui perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Keterkaitan pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan karena adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

---

The focus of this study is on outsourcing system used in business which is booming nowadays. With this system companies do not need to provide budget and time in course of workers recruitment. Because it has already been done by worker supplier companies. Besides that, the increasing number of unemployment, while fields of works are not available make outsourcing system is used. This study used normative legal research method with secondary data as a source from study on documents. The problems are how is the arrangement on outsourcing in Indonesia and how is contractual terms of the parties in outsourcing agreement. The result of this research can be concluded: first, outsourcing is arranged in section 64 up to section 66 in The Labor Act No. 13 Year 2003, but the arrangement still less be clear. Second, contractual terms only between the user with worker supplier companies while worker only own contractual terms with worker supplier companies through agreement of job. The relationship between worker with the user caused by the agreement which made between worker with worker supplier companies.

Abstrak :
This volume provides a unique overview of methodologies that are conducive to a successful legal transplant in East Asia and Oceania. Each chapter is drafted by a scholar who holds direct professional experience on the legal transplant considered and has a distinctive insight into the pragmatic difficulties related to grafting an alien institution into a legal tradition. The range of transplants includes the implementation of contractual obligations, the regulation of commercial investments and the protection of the environment. The majority of recent legal reforms in these geographical areas have aimed at improving national economic performance and fostering trade and have been directly inspired by European and North American institutional experiences. There is also, however, a tendency to couple economic reforms, aimed at attracting foreign investment, with constitutional reforms that improve the protection of individual rights, the environment and the rule of law.

Abstrak :
This article investigates the working mechanisms of contractual factors in public organizations by analyzing what determines the level of contractual factors of executive agencies in Korea....

Abstrak :
Dalam rangka peningkatan dan pengembangan upaya pelayanan kesehatan dengan pendekatan kesehatan dasar yang sesuai dengan prioritas sasaran, diperlukan adanya peningkatan kemampuan tenaga kesehatan yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap petugas dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat, salah satu prioritas sasaran Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya DT II Bandung adalah meningkatan cakupan pelayanan kesehatan gigi bagi ibu hamil yang datang ke puskesmas. Dinas Kesehatan Gigi menghadapi beberapa hambatan dalam memberikan pelayanan tersebut oleh karena keterbatasan tenaga yang ada di BR Gigi. Dalam mengatasi kekurangan tenaga tersebut, Pemerintah Daerah Kotamadya DT II Bandung mengangkat tenaga kontrak kerja (non Pegawai Negeri Sipil) yang ditempatkan di BP. Gigi sebagai tenaga pembantu dokter gigi. Masalah lain yang timbul adalah tenaga kontrak kerja ini tidak mempunyai latar belakang dibidang kesehatan gigi dan mulut sehingga mereka tidak mampu untuk berkomunikasi atau memotivasi ibu hamil untuk datang mencari pelayanan kesehatan gigi dan mulut di BP. Gigi. OIeh karena itu Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya DT 11 Bandung bekerja sama dengan BAPELKES Bandung mengadakan pelatihan bagi 20 tenaga kontrak kerja dalam bidang peningkatan pengetahuan dibidang kesehatan gigi. Penelitian dilakukan oleh penulis untuk melihat apakah ada hubungan antara pelatihan ini dengan peningkatan pengetahuan tenaga kontrak kerja dibidang kesehatan dan mulut serta apakah ada hubungan antara peningkatan pengetahuan tersebut dengan perubahan perilaku mereka dalam memberikan pelayanan kepada mayarakat yang diukur dan peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil ke BP. Gigi. Dalam penelitian ini dilibatkan pula 5 tenaga perawat gigi yang juga bekerja di BP. Gigi lainnya yang dipakai sebagai kelompok kontrol. Dari hasil penelitian ternyata memperlihatkan bahwa pelatihan memberikan peningkatan pengetahuan tenaga kontrak kerja dalam bidang kesehatan gigi dan mulut yang secara statistik dibuktikan bermakna. Demikian pula halnya dengan peningkatan pengetahuan tersebut memberikan peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil di BP. Gigi yang secara statistik dibuktikan bermakna.

---

In the context of improvement and development of public service effort by the basic health approach which accorded with the target priority, there was the improvement of medical potency neede which was including knowledge, skill, and attitude for implementing their job which will be their responsiblity. For serving the dental and mouth health service for the public, one of the target priorities of the Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya DT. II Bandung is to improve the scope of dental health service for the pregnant mother whoare examining to the public health centre. The 'Dinas Kesehatan Gigi faces some constraints for giving those service, because the limitation of existing medical power at the Dental Clinics. For overcoming those shortcomimg, Multicipality Goverment of Bandung appoints the contractual staff (non Civil Servants) who are installed at the Dental Clinics as dentists' assistant. Other problems raise, that contractual staff have no background of dental and mouth fie Id, such they are not able to communicate or to motivate all pregnants to look for the dental and mouth health service at the Dental Clinics. Therefore, "Divas Kesehatan Gigi Kotamadya DT. II Bandung collaborates with the BAPELKES Bandung for implementing the training of 20 contractual staff in the field of knowledge improvement for dental health field. It is worked out by the author to know whether or not there is a relationsship of this training with the contractual staff knowledge improvement in the health field for dental and mouth and whether or not there is a relationsship between that knowledge improvement with their behavioral change for giving the service for the public which is measured from the improvement of pregnant mother visitation scope at the Dental Clinics. In this study is also involved 5 dental nurses who are also worked at other Dental Clinics and they are installed as control group. Significantly, results indicate that training creates the improvement of contractual manpower knowledge in the field of dental and mouth helath, it is statisticallly significant. Likewise, those knowledge improvement gives the improvement of pregnant mother visitation scope at the Dental Clinics, it is statistically proved significant.

Abstrak :
ABSTRAK
Kepastian kontraktual bagi konsumen dalam e-commerce tidak dapat dipisahkan dari sistem proteksi yang dapat diandalkan di suatu negara berupa Lembaga Akreditasi terhadap produk yang dipasarkan. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara aktivitas virtual dengan aktivitas dunia nyata dalam segi tindak dan perbuatan hukum, dampak yang diakibatkan, penerapan sanksi dan juga pembuktiannya. Di samping itu jika ada hukum positif yang secara substantif dapat langsung diterapkan dalam pelanggaran dunia maya, diperlukan suatu konsep sebagai pemberlaku kaidah-kaidah dalam perbuatan hukum dunia maya. sebagai pertimbangan pokok yang mendasari pemberian sertifikasi pada pelaku usaha, sebagai jaminan kepercayaan yang tinggi dari konsumen. Tesis ini mengkaji tentang keterkaitan hukum dan prinsip pertanggungjawaban produk dalam e-commerce berupa perlindungan para pihak untuk mendapat informasi yang benar mengenai persyaratan kontrak, dan penawaran produk melalui internet menurut hukum dan regulasi terkait, sehingga menandakan pelaku usaha berkewajiban untuk menjalankan usahanya dengan jujur dan itikad baik. Melalui konsep kelembagaan yang diadopsi dari Singapura dan Uni Eropa, kesejahteraan sosial masyarakat akan tercipta melalui peran lembaga peradilan, dimana dalam hal ini LSK selaku pihak ketiga dapat mengambil bagian dalam pertanggungjawaban produk yang diperoleh dari perniagaan online, melalui penafsiran perjanjian pihak yang berkepentingan satu sama lain dalam bentuk kontrak elektronik dan peran penyediaan layanan dalam penyelesaian sengketa yang ada dalam tujuan peningkatan efisiensi ekonomi.

---

ABSTRACT
Contractual certainty for consumers in e-commerce cannot be separated from a reliable protection system in a country, in the form of Certification Authority accrediting the market products. It is naïve to believe that the Certification Authority will exist independently, aloof from the world's legal systems due to the vast difference between virtual and actual transactions in terms of legal acts, its effects, the sanctions system, and the burden of proof. Besides, any legislation enacted for consumer protection on e-commerce can substantively build a major concept in cyberspace as the prime consideration underlying the entrepreneurs’ accreditation. There are areas of potential legal exposure for an organization such as a Certification Authority involved in e-commerce product liability. Working from this baseline of exposure, it will be incumbent on Certification Authority authorities and the legislative bodies that would endorse them to engineer effective risk management strategies so as not to jeopardize the ameliorative effects. The avowed, logical, and admirable purpose of a Certification Authority system in Singapore and European Union is to establish a fully functional self- and third-party rating system enabling patients and consumers to filter harmful information and to positively identify and select high quality information. This thesis outlines and evaluates the current discussion on the propriety and feasibility of enacting a national law in Indonesia enunciating a body of general principles overarching e-commerce legislations on product liability. By way of the critical and comparative appraisal, it advocates the enactment of such general principles and suggests the salient features and the essential structure of the future code.

Abstrak :
Dalam praktek kedudukan Para Pihak dalam suatu kontrak kerja konstruksi masih belum seimbang, antara lain disebabkan oleh: begitu banyaknya jumlah Penyedia Jasa yang mengakibatkan penawaran jauh lebih besar daripada permintaan, tidak adanya standar baku kontrak kerja konstruksi di Indonesia yang dipakai umum dan ditaati dalam setiap pekerjaan konstruksi di Indonesia, Penyiapan kontrak kerja konstruksi yang disiapkan oleh Pengguna Jasa, Penyedia Jasa hanya memiliki waktu yang relatif singkat untuk mempelajari kontrak kerja konstruksi, budaya yang menganggap Pengguna Jasa lebih berkuasa daripada Penyedia Jasa, dan latar belakang perseorangan dari pelaku pekerjaan konstruksi yang kurang memahami hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengupayakan kedudukan yang lebih seimbang antara para pihak dalam kontrak kerja konstruksi di Indonesia, dapat dibagi berdasarkan urutan waktunya, yaitu: Pertama, dalam Masa Pra-Kontrak, dengan mempelajari kontrak serta menegosiasikan pada saat aanwijzing. Namun hal ini terkendala permasalahan jangka waktu yang relatif singkat, ditambah lagi budaya yang menganggap kontrak kurang penting. Kedua, Dalam Masa Kontrak, yaitu dengan melakukan Negosiasi, dan jika menjadi sengketa, maka diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati. Selain itu, LKPP mempunyai fungsi advokasi, dengan memediasikan dan memberikan masukan kepada para pihak. Selain itu, terdapat juga asas-asas hukum perjanjian seperti Unidroit Principles dan Lex Mercatoria yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi di Indonesia, seperti Freedom of Contract, Sanctity of Contract (Pacta Sunt Servanda), Good Faith and Fair Dealing, Mandatory Laws, mengenai Kekeliruan (Mistake), Penipuan (Fraud), Ancaman dan Paksaan, serta Gross Disparity.

---

In practice the position of the Parties in a construction contract is still not balanced, this can be caused by: the large number of construction companies which resulted in much greater offer than the demand, the lack of standards for construction contracts in Indonesia that is commonly used and adhered to in each Indonesian construction projects, preparation of construction contract that is prepared by the Owner, the relatively limited time to learn the construction contract by the contractors, a culture that considers the owner has more power than the contractor, and the background of the individual actors in the construction business who do not understand the construction law. Efforts should be made to seek a more balanced position between the parties in a construction contract in Indonesia, can be divided in order of time, which are: First, in the precontract period, to study the contract and negotiate the clauses at the clarification time. However, it is constrained problems of relatively short period of time, plus a culture from the contractor that considers the less concern of the contract. Secondly, in the contract period, efforts can be made by negotiations, and if it becomes a dispute, then resolved through the agreed dispute resolution mechanism. In addition, Indonesia already has the National Public Procurement Agency (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP) that has advocacy function, through mediate and provide input to the parties. In addition to that, there are also the principles of contract law as in Lex Mercatoria and UNIDROIT Principles that can be applied to solve the problems of imbalance position of the parties in a construction contract in Indonesia, such as the Freedom of Contract, Sanctity of Contract (Pacta Sunt servanda), Good Faith and Fair Dealing, Mandatory Laws, Mistake, Fraud, Threats and Coercion, as well as the Gross Disparity.

Abstrak :
Di Indonesia asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Iktikad baik yang diatur dalam ketentuan tersebut terbatas hanya meliputi tahap pelaksanaan perjanjian saja. Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara penganut sistem civil law telah mengakui iktikad baik pada tahap negosiasi atau pra-kontrak, sehingga janji-janji pra-kontrak diakui dan jika dilanggar menimbulkan akibat hukum. Karena belum ada perjanjian yang mengikat maka gugatan yang diajukan untuk memperoleh ganti rugi dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dengan konsep yang sama, di dalam sistem common law khususnya di Amerika Serikat, muncul doktrin promissory estoppel yang berakibat bahwa meskipun belum ada consideration namun janji-janji dapat mengikat. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas iktikad baik pada tahap pra-kontrak di Indonesia melalui putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sampai saat ini belum ada pengaturan yang khusus mengatur penerapan asas iktikad baik pada tahap pra-kontrak. Namun demikian, berdasarkan putusan-putusan di pengadilan negeri yang dianalisis pada penelitian ini diketahui bahwa Hakim telah mengakui adanya keharusan beriktikad baik pada tahap pra-kontrak oleh para pihak. ......In Indonesia, good faith principle set in article 1338 subsection (3) on the Indonesian Civil Code. The implementation of good faith principle set out from this article is limited only to the contractual phase. In contrast to Indonesia, some civil law countries have recognized the principle of good faith on the phase of negotiations or pre-contractual phase, so the promises of the pre-contract is recognized and lead to legal consequences if its broken. Since there is no binding agreement on the pre-contractual phase, therefore to the injured party in this phase can sue for reliance damages based on tort. Based on the same concept, in the common law system, particularly in US the promissory estoppel doctrine has the effect of making some kinds of promise binding even where they are not supported by consideration. This research aims to determine how the implementation of good faith principle on the pre-contractual phase in Indonesia through court orders. It is a judicial-normative research, with statute, case and comparative approach. In this research, author concluded that til nowadays there is no regulation that specifically regulates the application of good faith principle on the pre-contractual phase. Moreover, based on court orders which analyzed in this research, note that the Judge has recognizes the necessity of good faith at the pre-contractual phase by the parties. ;In Indonesia, good faith principle set in article 1338 subsection (3) on the Indonesian Civil Code. The implementation of good faith principle set out from this article is limited only to the contractual phase. In contrast to Indonesia, some civil law countries have recognized the principle of good faith on the phase of negotiations or pre-contractual phase, so the promises of the pre-contract is recognized and lead to legal consequences if its broken. Since there is no binding agreement on the pre-contractual phase, therefore to the injured party in this phase can sue for reliance damages based on tort. Based on the same concept, in the common law system, particularly in US the promissory estoppel doctrine has the effect of making some kinds of promise binding even where they are not supported by consideration. This research aims to determine how the implementation of good faith principle on the pre-contractual phase in Indonesia through court orders. It is a judicial-normative research, with statute, case and comparative approach. In this research, author concluded that til nowadays there is no regulation that specifically regulates the application of good faith principle on the pre-contractual phase. Moreover, based on court orders which analyzed in this research, note that the Judge has recognizes the necessity of good faith at the pre-contractual phase by the parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Tindak Pidana penipuan tidak lepas dari hubungan kontraktual diantara para pihaknya. Hal in imenjadi penting untuk dibahas ketikan perbuatan yang semula hubungan kontraktual diajukan kedalam perkara tindak pidana penipuan. Fenomena tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi para pihak. Terutama dalam pemenuhan prestasi dalam hubungan kontraktual. Akan tetapi tidak sedikit juga orang yang membuat perikatan dengan tujuan melakukan penipuan. Sehingga perlulah ditinjau mengenai unsur-unsur apa yang merupakan penipuan ataukah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan perikatan. Semakin menarik ketika akan membahas ganti kerugian, baik wanprestasi atau tindak pidana penipuan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, apakah gugatan ganti kerugian lebih baik digabungkan ke tuntutan perkara pidana ataukah pada gugatan tersendiri pada hukum perdata. Penulis berpendapat bahwa penyelesaian yang terbaik akan perkara ini selama tidak dilakukan persidangan adalah dengan melakukan perdamaian walaupun dalam KUHAP tidak dikenal istilah perdamaian antar pihak namun berdasarkan Peraturan Kepolisian dimungkinkan hal ini berdasarkan diskresi dari penyidik. Apabila memang harus menempuh persidangan adalah jika perbuatan tersebut terbukti tindak pidana penipuan maka dalam menuntut ganti kerugian dilakukan pembatalan perjanjian barulah diajukan gugatan secara Perbuatan Melawan Hukum. Apabila perbuatan tersebut tidak terbukti pemidanaan akan tetapi dalam ranah perdata atau putusan lepas maka dapat dilakukan gugatan berdasarkan wanprestasi untuk pemenuhan prestasi atau ganti kerugian berserta bunga yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut.

---

ABSTRACT
If we discussed about crime of fraud can?t be separated about contractual relationship between parties this become interesting to be discussed because many contractual relationship that prosecuted with fraud. That causes different effect to the parties, especially in fulfilling contractual agreement. Therefore many people make a contract to deceive the other parties. In the order of that case we have to know the differences between fraud an misconduct. So it?s necessary to review and hold the elements of what constitutes fraud or whether the act was an act against agreement. It?s more interesting when we talked about compensation to the party that damaged, either in fraud or the act against agreement. If the parties demand the compensation it?s better to be compiled in crime of fraud lawsuit or make another lawsuit in private trial. I suggest that the best resolution for this case is to create mutual agreement between parties. Although in KUHAP didn?t regulates the mutual agreement but can possibly made by discretion of the investigator. If the parties can?t make mutual agreement then the case continues to the court. Sometimes in the crime of fraud judge decided the case is not proved was a fraud but a case that have to be done by private trial. In that case, the parties can?t get the compensation by the suit act against agreement in private trial.

Abstrak :
Penawaran dengan metode negative option adalah suatu bentuk penawaran yang berasal dari Amerika Serikat dan berkembang di Indonesia. Penawaran dengan metode negative option adalah penawaran suatu barang atau jasa yang dianggap diterima oleh pembeli apabila pembeli tidak memberikan tanggapan terhadap penawaran yang diberikan. Diamnya pembeli juga diartikan sebagai penerimaan terhadap penawaran. Penawaran ini ditinjau dari hukum perikatan di Indonesia dapat menjadi hubungan kontraktual atau suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini bergantung pada ketersediaan informasi yang cukup jelas dari produsen kepada konsumen. Apabila terdapat informasi yang diberikan dengan jelas, maka penerimaan terhadap penawaran akan menjadi sebuah perikatan karena perjanjian, sementara apabila tidak terdapat ketersediaan informasi yang cukup jelas, maka penawaran tersebut akan menjadi sebuah perbuatan melawan hukum. ......Negative option offer is a form of offer that grows in Indonesia which comes from United States of America. Negative option is an offer which offer considered to be accepted by the buyer when the buyer doesn't give reaction to the offer which gives to him/her. A Buyer's silence is also interpreted as acceptance. This kind of offer, reviewed by Indonesian Contractual Law, could be a contractual relationship or an unlawful act, depend on information availability from the producer to the consumer. If there is enough information, the offer will be a relationship caused by agreement, but if there isn't, the offer will be an unlawful act.