Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai inspanningverbineinis dan contributory negligence dalam tindakan medik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup penerapan inspanningverbintenis dalam tindakan medik ditinjau berdasarkan hukum kesehatan, penerapan contributory negligence di dalam tindakan medik, dan penerapan mengenai inspanningverbintenis dan contributory negligence dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.514/PDT.G/2013/PN.Bdg. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa salah satu hal yang diatur di dalam hukum kesehatan ialah hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan yang didasarkan atas perjanjian berbentuk inspanningverbintenis, membuat dokter di dalam memberikan suatu tindakan medik harus didasarkan pada suatu upaya maksimal dan sesuai dengan standar profesi. Saat terjadi contributory negligence di dalam perjanjian tersebut, pengaruh yang ditimbulkan yaitu dokter hanya bertanggungjawab sesuai dengan proporsi kelalaiannya. Dalam kasus ini, tindakan para dokter yang digugat telah sesuai dengan standar profesi medik dan dengan suatu upaya maksimal. Tindakan pasien yang memenuhi unsur-unsur contributory negligence, membuatnya tidak menerima ganti rugi sama sekali. Hasil penelitian ini menyarankan agar dokter di dalam menjalankan profesinya, dapat menekankan bahwa hubungannya merupakan suatu upaya maksimal dan pasien juga diharuskan untuk menaati saran dari dokter.

---

This thesis discusses about inspanningverbintenis and contributory negligence in medical action. This research is a juridical normative research using qualitative approach. Discussion in this thesis involves the application of inspanningverbintenis in medical action under health law, the application of contributory negligence in medical action, and the application of inspanningverbintenis and contributory negligence in Bandung District Court Ruling No. 514 PDT.G 2013 PN.Bdg. The results of this study suggest that one of the things regulated in health law is the relationship between doctors and patients. Relationships based on agreements in the form of inspanningverbintenis, resulted in the obligations of doctors to provide medical action that is based on maximal effort and in accordance with professional standards. In the event of a contributory negligence in the agreement, the doctors might only be held liable in accordance with the proportion of his her negligence. In this case, the doctors who are sued have acted in accordance with the standards of the medical profession and with a maximum effort. Moreover the patient's actions that has fulfilled the elements of contributory negligence. Therefore, the patients do not have the right to receive any compensation. This research result recommend doctor in carrying out his profession, can emphasize that the relationship between doctor and patients is a maximum effort and patients are also required to obey the advice of the doctor."

"Skripsi ini membahas mengenai contributory negligence dalam transaksi terapeutik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik, pengaruh contributory negligence terhadap transaksi terapeutik antara dokter dan pasien dan analisis contributory negligence dalam transaksi terapeutik dalam putusan no. 130/Pdt.G/2013/PN.Pdg. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa transaksi terapeutik menimbulkan hubungan hukum yang memunculkan hak dan kewajiban bagi dokter serta pasien. Saat terjadi contributory negligence dalam transaksi terapeutik, pengaruh yang mungkin ditimbulkan yaitu berakhirnya hubungan transaksi terapeutik sehingga juga menghilangkan hak dan kewajiban dokter serta pasien, dan dalam hal ganti rugi, maka akan dilakukan pembagian beban ganti rugi berdasarkan proporsi kesalahan. Dalam kasus ini, tindakan dokter gigi telah sesuai dengan standar profesi medis, lalu tindakan pasien memenuhi unsur-unsur contributory negligence. Pengaruhnya yaitu berakhirnya hubungan transaksi terapeutik sehingga juga menghilangkan hak dan kewajiban dokter gigi serta pasien. Dalam hal ganti rugi, pasien tidak menerima ganti rugi sama sekali.

---

This thesis discusses about contributory negligence in therapeutic transaction. This research is normative juridical research with qualitative approaches. Discussions in this thesis includes legal relationship between doctor and patient in therapeutic transaction, the effect of contributory negligence for therapeutic transaction between doctor and patient, and analysis about contributory negligence in therapeutic transaction of Padang District Court Decision No. 130 Pdt.G 2013 PN.Pdg. The results of this research states that therapeutic transaction creates legal relationship that bring out rights and duties for doctor and patient. When contributory negligence happens in therapeutic transaction, the effects that may be resulted are the end of therapeutic transaction relationship so that also deprives rights and duties for doctor and patient, and about damages, there will be apportionment of damages based on the proportion of faults. In this case, the dentist's action already met the standard of medical care, then the patient's action met the elements of contributory negligence. The effects were the end of therapeutic transaction relationship so that also deprives rights and duties for dentist and patient. About damages, the patient didn't get damages completely."

"Asuransi rangka kapal (marine hull and machinery insurance) merupakan bentuk proteksi terhadap risiko kerusakan fisik kapal dan mesin yang mengiringi kegiatan pelayaran. Dalam praktiknya, pengajuan klaim asuransi kerap melibatkan unsur kelalaian dari pihak tertanggung, sehingga memunculkan urgensi analisis terhadap doktrin pembagian pertanggungjawaban, khususnya contributory negligence dan comparative negligence. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan doktrin tersebut dalam hukum asuransi Indonesia serta bagaimana Mahkamah Agung menerapkannya dalam Putusan No. 521/PK/Pdt/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang mengkaji ketentuan hukum positif dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin contributory negligence yang awalnya menganut prinsip all or nothing, telah berevolusi menjadi sistem comparative negligence yang lebih fleksibel dan berkeadilan. Dalam kasus yang dianalisis, Mahkamah Agung mempertimbangkan tingkat kontribusi kelalaian tertanggung secara proporsional untuk menentukan besaran ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengadopsi pendekatan progresif yang bersumber dari common law dalam menyelesaikan sengketa asuransi. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi comparative negligence dalam perjanjian asuransi untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, pembentukan sistem pembagian tanggung jawab dalam konteks hukum asuransi kapal menjadi landasan penting menuju efisiensi hukum dan ekonomi di tengah kompleksitas transaksi maritim.

---

Indonesian antitrust law prohibits companies from entering into agreements with competing companies in order to prevent distortion of competition in the market. In practice, direct evidence to prove agreements is becoming increasingly difficult to establish, leading to the emergence of indirect evidence, namely communication evidence and economic evidence, to prove unwritten agreements. The economic concept of price parallelism exists to depict price fixing among companies without a conscious agreement, but it is likely to be based on an unwritten agreement among companies that violates antitrust law. Price parallelism essentially can be used as economic evidence, but its validity depends on certain factors. The focus of this research is to analyze the relevance of price parallelism to the Indonesian antitrust law and its validity as economic evidence in Indonesian antitrust law. Using a descriptive doctrinaire research method, the results show that the relevance between price parallelism and Indonesian antitrust law must be based on the fact of whether or not there were agreements between companies that caused price parallelism. Meanwhile, the validity of price parallelism as economic evidence must be based on factor-plus analysis related to agreements among companies, the independence of companies, and other factors that could cause price parallelism

"

"Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar pengajuan gugatan di pengadilan di Indonesia. Perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum common law dikenal dengan istilah tort, yang memiliki beragam bentuk serta pembelaan atas tort. Salah satu bentuk pembelaan tort adalah doktrin contributory negligence, yang biasa digunakan tergugat apabila penggugat memiliki kontribusi terhadap kerugian yang dideritanya sehingga melarang segala bentuk ganti rugi bagi penggugat. Skripsi ini menggambarkan kedudukan doktrin contributory negligence dalam konsep perbuatan melawan hukum melalui beberapa putusan pengadilan di Indonesia dan melihat bentuk pertanggung jawaban perdata antara pelaku dan korban sebagai implementasi dari doktrin contributory negligence. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menyarankan untuk mengupayakan pengaturan bagi hukum di Indonesia terhadap korban yang berkontribusi atas kerugian yang timbul, sebagaimana tort memperkenalkan doktrin contributory negligence untuk diterapkan sebagai pembelaan tergugat.

---

As a country that adhere civil law system, unlawful act is one of the two ways to file a claim in Indonesian courts. It rsquo s also called tort in common law system, which have various forms along with its defences. One of tort rsquo s defences is contributory negligence doctrine, commonly used by defendants if plaintiff has contributed to their own damage they will be excluded from having any form of recovery and compensation. This study describes role of contributory negligence doctrine in some of Indonesia rsquo s court rulings and identify its liability between defendant and plaintiff as its implementation. This study is normative, descriptive and comparative research. The outcome of this study indicates that victim rsquo s contribution to the injury should be considered by Indonesian law system, as tort utilizes contributory negligence doctrine to deliver defendant rsquo s form of defence."

"Eskalator/tangga berjalan sebagai bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung wajib dibangun seusai standar yang ditetapkan melalui Undang-Undang no. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah no. 36 Tahun 2005, serta wajib memenuhi standar teknis dalam SNI 03-6248-2000 tentang syarat-syarat umum konstruksi eskalator yang dijalankan dengan tenaga listrik. Dalam penggunaan eskalator/tangga berjalan, pengguna gedung bisa saja melakukan kelalaian yang membahayakan dirinya sendiri dan mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengelola gedung. Dalam hal ini, terdapat doktrin Contributory Negligence yang sering digunakan sebagai pembelaan oleh pengelola gedung jika dihadapkan pada gugatan perbuatan melawan hukum.

---

Escalator as part of a building must be built following the standards that established through Act no. 28 of 2002 of Building and it`s implementing regulations Peraturan Pemerintah no. 36 of 2005, and obliged to fulfiil technical standards in SNI 03-6248-2000 of generalized terms for construction of escalator that operated electrically. In the use of escalator, building users could be comitted to negligence that endangers themselves and filed a lawsuit for the damages to the building manager. In cases like this, there is the doctrine of contributory negligence that can be used by the building manager as a defense if faced with lawsuit in tort law."

"Dalam perjanjian terapeutik, ketidakpatuhan seorang pasien masih kerap ditemui. Ketidakpatuhan tersebut bila kemudian dikaitkan dengan suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai contributory negligence. Contributory negligence dijumpai dalam pengaturan mengenai ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum, dengan syarat adanya kontribusi korban dalam kerugian yang Ia derita. Hal demikian yang ditemukan pada konstruksi kasus pada Putusan Nomor 11/PDT.G/2019/PN.SGT dan Putusan Nomor 152/PDT.2019/PT.SMR., yang menjadi bahan analisis dari penulisan skripsi ini. Skripsi ini menjelaskan pengaturan mengenai contributory negligence oleh wali/orang tua pasien ditinjau berdasarkan hukum kesehatan dan penerapan perbuatan melawan hukum dalam contributory negligence yang dilakukan oleh wali/orang tua pasien pada Putusan Nomor 11/PDT.G/2019/PN.SGT dan Putusan Nomor 152/PDT.2019/PT.SMR. Melalui skripsi ini, dengan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menyatakan bahwa contributory negligence oleh wali/orang tua dari pasien menjadi salah satu faktor pihak pasien tidak menerima ganti kerugian sama sekali. Terlebih, contributory negligence oleh wali/orang tua pasien menggambarkan kurangnya kesadaran mengenai peran wali/orang tua pasien dalam proses pelayanan kesehatan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara kelalaian medik dengan resiko medik. Bagi pihak wali/orang tua, ditemukannya contributory negligence dalam suatu sengketa hukum kesehatan juga dapat mengakibatkan dampak tersendiri bagi pihak yang bersangkutan, misalnya tuntutan atas pelanggaran hukum, mengingat kewajiban wali/orang tua atas kesehatan pasien diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pada prakteknya, doktrin contributory negligence masih dapat disalahpahami oleh pihak penegak hukum. Berdasarkan penelitian yang berbentuk preskriptif, selain komunikasi yang baik para pihak dalam suatu perjanjian terapeutik, Penulis menyarankan perlunya pengaturan hukum yang komprehensif mengenai contributory negligence di Indonesia untuk meningkatkan pemahaman yang mengenai contributory negligence.

---

A patient's non-compliance is still common these days. When it’s linked to a lawsuit, it can be categorized as a contributory negligence. Contributory negligence is a doctrine relating to compensation for acts against the law, provided that the victim contributes to the losses he has suffered. Such negligence can be found in the case construction of Court Decision Number 11/PDT.G/2019/PN.SGT and Court Decision Number 152/PDT.2019/PT.SMR., which became the materials for this thesis’ analysis. This thesis explains the regulation regarding the contributory negligence by the patient's guardian/parents based on health law and the application of acts against the law in contributory negligence of the patient's guardian/parent in Court Decision Number 11/PDT.G/2019/PN.SGT and Court Decision Number 152/PDT.2019/PT.SMR. Through a normative juridical method, the results of the study state that contributory negligence of the patient’s guardian/parents is one of the factors a patient does not receive any compensation for their loss. Moreover, contributory negligence of the patient's guardian/parents depicts the lack of awareness of the patient's guardian/parents’ role in health care process, causing a misunderstanding of medical risks for medical negligence. Contributory negligence done in guardianship may also have its own impact on guardian/parents, for instance, a lawsuit for violating the law. In practice, contributory negligence might still be misunderstood even by law enforcers. Apart from building a good communication between parties in a therapeutic agreement, to increase the understanding of contributory negligence, author suggests the creation of a comprehensive regulation regarding contributory negligence in Indonesia."