Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas UU No. 2004-228 15 Maret 2004 tentang pelarangan penggunaan atribut kegamaan di sekolah negeri di Prancis sebagai langkah yang diambil pemerintah Prancis untuk menyelesaikan kontroversi mengenai hal tersebut yang telah terjadi sejak 1989. Penelitian ini melihat peran pemerintah dalam penyelesaian kontroversi yang ada dengan menghubungkan butir0butir penting dalam UU menyangkut pelarangan atribut keagamaan, pendidikan dan kuasa pemerintah, dengan teori fungsi kultural pemerintah dan model multikulturalisme. Hasil penelitian menyatakan pemerintah Prancis sebagai pihak yang berkuasa mengharuskan rakyatnya untuk mengikuti ketetapan mereka, dalam hal in, pelarangan penggunaan atribut keagamaan, karena Prancis menganut model multikulturalisme yang mengedepankan nasionalisme.

---

Abstract
The thesis focuses on the Law No. 2004-228 of 15 March 2004 prohibiting the use of religious signs in public schools in France as government_s best solution to cease the controversy over this. This study examines the role of French government in solving the problem by connecting the law contents regarding religious signs prohibition, education and government authority, with the government cultural function and multiculturalism model theory. The result declares that the authorized French government compels their citizens to obey their regulations including the religious sign use prohibition because France practices the multiculturalism model that prioritizes its people_s nationalism.

Abstrak :
Sejarah mencatat, bahwa pada akhir paruh pertama abad VII, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani (1637-1641), di Aceh terjadi sebuah ketegangan politik keagamaan yang melibatkan para politisi dan tokoh-tokoh agama setempat. Peristiwa tersebut bersumber dari adanya kontroversi atas doktrin wahdah al-wujud atau wujudiyyah yang dalam konteks Aceh, dikembangkan oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani.

Ulama terdepan yang menentang keras ajaran tersebut adalah Nuruddin ar-Raniri, seorang Indo-Arab asal Randir (Gujarat) yang fasih berbahasa Melayu. Ar-Raniri, yang berada di Aceh dari tahun 1637 sampai 1644 itu menganggap sesat ajaran wujudiyyah Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani. Sebagai seorang ulama ortodoks yang lebih mementingkan pengamalan syariah, ar-Raniri mengeluarkan fatwa bahwa doktrin wujudiyyah bersifat heterodoks, menyimpang dari akidah Islam, sehingga mereka yang tidak mau bertobat dan menolak menanggalkan paham tersebut, dapat dianggap kafir, dan dijatuhi hukuman mati.

Sikap ar-Raniri tersebut didukung penuh oleh Sultan Iskandar Sani, sehingga para pengikut Hamzah Fansuri harus menanggung tindak kekerasan aparat kerajaan. Mereka dikejar-kejar dan dipaksa melepaskan keyakinannya terhadap doktrin wujudtyyah, bahkan karya-karya mistik Hamzah Fansuri dikumpulkan dan dibakar di depan mesjid besar Banda Aceh, Bait ur-Rahman, karena karya-karya tersebut dianggap sebagai sumber penyimpangan akidah umat Islam.

Kehadiran seorang ulama lain, yaitu Abd ar-Rauf as-Sinkili, membawa perubahan suasana di Aceh. Dengan bekal pengetahuan berbagai bidang keagamaan yang diperolehnya selama 19 tahun di tanah Arab, as-Sinkili mencoba menjadi penengah di antara kedua pihak yang bertikai. As-Sinkili tidak menolak mentah-mentah doktrin wujudiyyah yang menjadi sumber perdebatan, melainkan mencoba menafsirkannya dengan nuansa yang diharapkan dapat diterima, baik oleh ar-Raniri, maupun oleh para pengikut wujudiyyah Hamzah Fansuri dan as-Sumatrani.

Tanggapan as-Sinkili atas kontroversi doktrin wujudiyyah tersebut, secara implisit tercermin dalam salah satu naskah karangannya dalam bahasa Arab, yaitu Tanbin al-Masyi al Mansub ila Tariq al- Qusyasyiyy (Petunjuk bagi orang yang menempuh tarikat al-Qusyasyi). Naskah ini juga mengandung berbagai ajaran tasawuf as-Sinkili dalam tarikat Syatariyyah.

Dalam penelitian ini, saya mencoba membuat suntingan teks dan analisis isi atas teks dimaksud.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebebasan berbicara merupakan hak asasi yang dilindungi hukum di Amerika Serikat sebagaimana tercantum dalarn Bill of Rights. Grup musik country the Dixie Chicks menggunakan hak mereka untuk berbicara untuk menyatakan ketidak setujuannya terhadap Presiden George W. Bush dan Perang Irak lewat sebuah pernyataan kontroversial pada saat mereka sedang mengadakan konser di London, Inggris, menjelang penyerangan terhadap Irak pada tahun 2003 sehingga mendapatkan sensor berupa pemboikotan dari industri musik country. Pemboikotan itu menjadikan eksistensi Dixie Chicks sebagai grup musik terancam dan melemahkan mereka secara ekonomi. Namun pemboikotan ini juga mendapatkan tentangan dari pihak-pihak yang mendukung Dixie Chicks dalam sikap mereka, baik dalam sikap anti perang maupun sikap berani berpendapat sesuai dengan hak kebebasan berbicara seorang warga negara Amerika Serikat. Pihak-pihak yang pro dan kontra pun beroposisi menanggapi fenomena ini dengan pernyataan anti-perang dan pro-perang mereka. Freedom of speech sebagai hak warga negara yang seharusnya dilindungi ketika dalam keadaan perang pun menjadi terancam.. Tesis ini mengeksplorasi dinamika Para aktor yang terlibat dalam fenomena kontroversi freedom of speech the Dixie Chicks dalam pop culture Amerika Serikat pada masa Perang Irak dalam rentang tahun 2003 - 2007, yang meliputi kelompok the Dixie Chicks, rekan sejawat, penggemamya, dan media dengan studi kualitatif dan menggun.akan analisis wacana. Teori yang digunakan meliputi teori semiotika Saussure, hubungan sosial dengan figur media Caughey dan ideologi Althusser. Freedom of speech di Amerika Serikat merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan, tidak hanya terberi, walaupun dilindungi oleh hukum.

---

ABSTRACT
Freedom of speech in the United States of America is a human right that is protected within the law, as stated in the Bill of Rights. Country music group the Dixie Chicks has exercised this right by showing their dissent towards President George W.Bush and his war on Iraq through a controversial statement in a concert in London, England, just before the war started in 2003, which resulted in censorship from the country music community through acts of boycott. Parties that are for and against the Dixie Chicks and their statement of anti-war and pro-war are in opposition in reaction to the controversial statement. This thesis explores the dynamics of the actors involved in the Dixie Chicks controversial freedom of speech phenommenon in American pop culture during the Iraq War within the 2003 - 2007 time frame, which includes the Dixie Chicks, their colleagues, fans and the media by qualitative methodes and discourse. Theories used are Saussure's semiotics, Caughey's social relations to a media figure and Althusser's theory on ideology. Freedom of speech in America is not given, one must fight in order to achieve it, although it is guaranteed by the law.

Abstrak :
Latar belakang timbulnya permasalahan dalam tesis ini, berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Heri Suyanto kepada Ismono Jossianto dalam transaksi jual beli tanah, dimana Heri menyerahkan tanah kepada Ismono tidak sesuai dengan jumlah tanah yang telah dibelinya, sehingga terjadi kekurangan luas dan dokumen tanah. Diketahui ternyata Heri telah menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari Ismono selaku pemilik tanah yang baru. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian hukum normatif yang bertipologi deskriptif analitis, jenis data; sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, alat pengumpulan data; studi dokumen dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Simpulan dari tesis ini; mengenai perjanjian jual beli tanah dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Tanah Nasional hanya mengacu pada peraturan-peraturan yang bersifat umum/general, yakni Pasal 1320 jo. 1457 KUHPerdata. Implikasi hukum perjanjian jual beli tanah yang menimbulkan sengketa adalah berupa pembatalan perjanjian. Saran; pembeli harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh terlalu memegang prinsip kepercayaan kepada orang yang dikuasakan penerima kuasa dalam transaksi jual beli tanah, para pihak dalam transaksi jual beli tanah seharusnya senantiasa menerapkan prinsip itikad baik dalam melakukan jual beli tanah.

---

The background of the problem in this thesis is in the form of illegal acts committed by Heri Suyanto to Ismono Jossianto in the sale and purchase transactions of land, where Heri surrendered the land to Ismono not in accordance with the amount of land he had purchased, resulting in widespread shortages and documents of the land. It turned out that Heri had sold the land to a third party without the knowledge and permission of Ismono as the new landowner. The research method used is a form of normative legal research with analytical descriptive nature, type of data secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, data collection tools document studies using qualitative data analysis methods. The conclusion of this thesis Regarding the land purchase agreement in the perspective of the Civil Law and the Law of the National Land only refers to the general rules, namely Article 1320 jo. 1457 Civil Code. The legal implications of the land purchase agreement that cause disputes are in the form of cancellation of the agreement. Suggestion the buyer must always apply the principle of prudence and should not overly hold the principle of trust to the authorized person in the sale and purchase transactions of the land, the parties in the sale and purchase transactions of land should always apply the principle of good faith in buying and selling land.

Abstrak :
Contested Knowledge argues that the structural coupling between science and media in the context of risk politics has led to the creation of a scientific public sphere in the state of Kerala, India, and regional newspapers have become the most prominent site of public deliberation over science since the late 1990s. This new form of public engagement with science radically differed from its earlier form nurtured by the Kerala Sasthra Sahithya Parishad (KSSP), the largest peoples science movement in India. The book discusses this shift and the resultant transformations of the scientific-citizen public of Kerala by examining three public controversies over science deliberated in the regional dailies in the early 2000s. Public deliberations during the controversies over clinical trials in the Regional Cancer Centre (RCC), Thiruvananthapuram, a series of micro-earthquakes and well collapses, and the strange phenomenon of coloured rain are analysed to understand how risks were perceived, knowledge claims were contested, disciplinary rigidities were dismantled and trust in science and the credibility of scientific institutions were re-negotiated. The book thus explores how the public contestation of knowledge staged by the mass media contributes to deepening democracy by re-instilling politics into science. Democratization of science under the agency of the scientific-citizen publics, the book suggests, is nonetheless limited as it fails to account for alternative forms of engagement offered by multiple publics. The book contends that the theory of deliberative democracy is inadequate to capture the multiplicity of public engagement with science.

Abstrak :
In this paper, we analyze the empirical relationship between stock return and trading volume based on stock market cycles. Using daily data for Jakarta Composite Index (JCI) closing price and trading volume from 2010 to 2014, we identify the bull and bear phases, then we analyze the return– volume relationship in both contemporaneous and dynamic context. We find that (1) there is a positive contemporaneous return–volume relationship in both bull and bear markets, which is only significant in bull markets; (2) no evidence of asymmetry in contemporaneous relationship is found; and (3) there exists a positive unidirectional causality from stock return to trading volume. Our research has two implications. First, in the bull market, overconfidence may grow with long-lasting past success and there is also momentum or positive feedback trading. Second, stock return is able to forecast trading volume. In addition, our findings are robust for different sample period and data frequency.