Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap napza baik di dunia maupun di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dan penyebaran yang cepat meluas ke seluruh negara dan wilayah baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikoteropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika berdasarkan sistem hukum di Indonesia maka permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza menjadi permasalahan Lembaga Pemasyarakatan untuk turut menanggulangi permasalahan tersebut. Salah satu cara penanggulangan penyalahgunaan Napza di Lapas Narkotika Jakarta dengan menerapkan metode terapi Therapeutic Community dalam kegiatan pembinaan terhadap narapidana yang sebagian besar berlatar belakang kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza. Salah satu unsur panting dalam pelaksanaan terapi dengan metode therapeutic community di Lapas Narkotika Jakarta adalah pelaksanaan tugas konselomya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas konselor dalam kegiatan Therapeutic Community terhadap narapidana di Lapas Narkotika Jakarta dan kendala-kendala apa raja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas konselor pads kegiatan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, dengan tekhnik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara terhadap para pejabat struktural, para petugas koordinator, petugas konselor dan peserta kegiatan Therapeutic Community di Lembaga Pemayarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Analisis penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegia tan Therapeutic Community di Lapas Narkotika Jakarta berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh BNN dan Depsos. menunjukkan keberhasilan dengan melihat kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan tersebut. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan TC di Lapas Narkotika Jakarta tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan tugas konselor walaupun masih belum efektif karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi masalah anggaran, sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas dan peserta kegiatan TC. Untuk itu perlu direkomendasikan agar Lembaga Pemasyarakatan Klas HA Narkotika Jakarta dapat menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan Therapeutic Community dalam rangka keefektifan pelaksanaan kegiatan TC dan penyelenggaraan pelatihan bagi tenga konselor agar lebih profesional dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan Bataan Narkotika Nasional dan Departemen Sosial dalam rangka penyelenggaraan pelatihan-pelatihan tenaga konselor khususnya untuk menanggulangi permasalahan ketergantungan NAPZA dalam diri peserta kegiatan TC (dalam hal ini Narapidana).

---

Drugs trafficking and abusing problems both in the worldwide and Indonesia has came into a very significant level of spreads to all countries and regions in both quality and quantity. As psychotropic code No. 5 1 1997 and narcotic No.22 1 1997 has been authorized based on Indonesian law, the trafficking and abusing problems of dugs has now become the problem of correctional institution to be solved. One of the ways is by conducting Therapeutic Community method in the activity of treatment for inmates which most of their backgrounds are drugs traffickers and abusers. One of the important parts in this method is the duty of its counselor. This study is conducted to find out the duty of counselor in Therapeutic Community for inmates in Lapas Narkotika Jakarta and the obstacles they encountered in doing their jobs. This is a descriptive analysis study and categorized as qualitative research with interview and data collection method conducted to the officials, coordinators, counselors and the participants of Therapeutic Community in Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta. The analysis of TC's successfulness based on the National Narcotic Board and Social department's standard showed by looking at the unity and smoothness of the program. Those successes cannot be separated from the success of its counselors even though some obstacles seems may carry the ineffectiveness of the program which consist of budgets, human resources both quality and quantity and the participants of Therapeutic Community. Therefore, it is needed to be recommended that Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta can provide special budget for Therapeutic Community in order to the effectiveness of the program and trainings for counselors to be more professional in doing their jobs. Thus, enhancing the corporation with National Narcotic Board and Social Department of Republic of Indonesia to provide trainings for counselors especially to prevent drug addiction's problem in the TC participants (in this case are the inmates).

Abstrak :
Keberadaan lembaga penasehat sepertinya hal Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia pada dasarnya bergantung kepada kebutuhan negara yang bersangkutan, serta dipengaruhi oleh latar belakang historis dari negara tersebut. Di Indonesia lembaga penasehat ini sudah ada sejak jaman kerajaan dulu. Lembaga penasehat Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia sedikitnya banyak diilhami oleh Raad van Nederlandsch Madre pada jaman Hindia Belanda yang berfungsi sebagai penasehat Gubernur Jenderal. Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga penasehat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kedudukannya adalah sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga tinggi lainnya dengan fungsi dan tugasnya memberikan nasehat, pertimbangan dan usul kepada Presiden. Pada waktu berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 lembaga ini dihapus dan baru muncul kembali setelah Dekrit 5 Juli 1959. Sejak Orde Baru, Lembaga ini terus secara periodik didirikan. Walau dikatakan lembaga ini antara ada dan dada karena begitu kuat kekuasaan eksekutif sehingga tidak kelihatan peran yang telah dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung ini. Keberadaan Dewan Pertimbangan Agung ini sejak awal kemerdekaan memang sudah mulai dipersoalkan. Hal ini terus berlanjut, apalagi pada masa Orde Baru keberadaan lembaga penasehat ini tidak begitu kelihatan kiprahnya. Setelah reformasi dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan pula terhadap sistem ketatanegaran di Indonesia. Dalam hal ini Dewan Pertimbangan Agung juga tidak luput dari perubahan tersebut. Terjadi perdebatan apakah Dewan Pertimbangan Agung ini terus dipertahankan dengan lebih meningkatkan peran dan fungsinya atau dihapus. Memang diakui banyak kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Dewan Pertimbangan Agung ini sebagai lembaga penasehat, terutama pada rumusan peraturan perundangan yang mengatur tentang Dewan Pertimbangan Agung baik itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundangan yang lain tentang Dewan Pertimbangan Agung yang membatasi ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Dewan Pertimbangan Agung serta dibentuknya badan penasehat ekstra konstitusionil oleh Presiden sehingga menimbulkan kesan Dewan Pertimbangan Agung tidak diperlukan. Akhirnya perdebatan seputar Dewan Pertimbangan Agung ini terjawab sudah pada Sidang Tahunan 2002 dimana disahkannya Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang menghapus keberadaan Dewan Pertimbangan Agung dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan menggantinya dengan suatu badan yang disebut Dewan Pertimbangan yang kedudukannya tidak lagi sebagai lembaga tinggi negara tetapi berada dibawah Presiden. Maka berakhirlah tugas konstitusional Dewan Pertimbangan Agung dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuikinerjaDokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) sebagai staf pengajar oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada bulan Januari hingga Juni 2013 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode Desain penelitian ini adalah potong lintang menggunakan kuesioner yang sudah divalidasi, dengan responden peserta PPDS di ruang rawat, poliklinik, dan instalasi gawat darurat Departemen Obstetri dan Ginekologi RSCM pada bulan Januari - Juni 2013. Hasil Penelitian ini menghasilkan 131 kuesioner yang diisi oleh 40 peserta PPDS. Sebanyak 58.78% responden menyatakan kinerja DPJP sebagai pembimbing sudah baik, sementara 46.56% menyatakan fungsi DPJP sebagai pendidik sudah sangat baik. Terdapat hubungan antara lamanya DPJP menjadi konsultan dengan kinerja DPJP, bahwa DPJP yang menjadi konsultan kurang atau sama dengan 10 tahun dinilaimemilikikinerja lebih baik. Terdapat hubungan yang bermakna antara cara komunikasi langsungdan sering dengan kinerja DPJP yang sangat baik. Faktor lain yang dinilai pada penelitian ini, yaitu tahap PPDS, tempat penugasan DPJP, dan jabatan DPJP tidak menunjukkan hubungan yang bermakna. Kesimpulan Secara keseluruhan, dari ketiga fungsinya, kinerja DPJP dinyatakan baik. Hasil ini dinilai dari 2 sisi yaitu dari faktor DPJP maupun faktor PPDS, dan diketahui bahwa kinerja DPJP dipengaruhi oleh lamanya menjadi konsultan, dan juga intensitas dan cara diskusi dengan PPDS. ......Objective To assess the performance of Doctors-In-Charge of Patients (DICPs) as teaching staffby doctors enrolling in the Specialty Doctor Education Program (PPDS) in The Department of Obstetrics and Gynecology of Ciptomangunkusumo Hospital during the period of January to June 2013 as well as to explore the factors influencing their performance. Study design It is a cross-sectional study using a validated-questionnaire. Respondents of the study are doctors enrolling in the Specialty Doctor Education Program (PPDS) or generally referred to as residents in the inpatient rooms, outpatient clinic and emergency department of the Department of Obstetrics and Gynecology of Ciptomangunkusumo Hospital (RSCM) on January - June 2013. Results The study outcome was 131 questionnaires filled by 40 residents. The result showed that 58.78% of respondents stated that the performance of DICP as a counselor had been good, while 46.56% stated that DICP’s function had been very good. There was a relationship between the duration of DICP’s role as consultants with their performance, in which DICPs who had been consultants for 10 years or less were assessed to have better performances. There was also a significant relationship between the communication methodand frequency of DICPs and their performance. Other factors assessed are resident’s level of PPDS education, point of DICP’s assignment, and job position of DICPs did not show significant relationship. Conclusion Among its three functions, DICPs’ performance was considered as good. The result was assessed from two sides, including DICP factors and residents’ factors, and it was known that the performanceof DICP was influenced by the duration of their role as consultants; and their intensity of interaction and way of discussions with their residents.

Abstrak :
Tesis ini membahas pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMPK 4 Penabur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiandeskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan bimbingan dan konseling disekolah merupakan hal yang penting sebagai upaya mengatasi permasalahan peserta didik. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dilakukan mulai dari tahapan awal tahapan inti dan tahapan akhir. Tahapan awal mencakup upaya mengumpulkan informasi peserta didik. Tahapan inti mencakup pemberianbantuan kepada peserta didik seperti membangun relasi eksplorasi permasalahandan pemberian solusi alternatif. Tahapan akhir merupakan evaluasi kegiatan layanan yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah terdapat faktor pendukung dan penghambat. ...... This thesis explores the implementation of guidance and counseling in SMPK 4 Penabur. This was a descriptive research using qualitative approach. Results showed that the implementation of guidance and counseling in school were important as attempt to cope with students problems. The implementation of guidance and counseling involved initial stage core stage and late stage. Initial stage included efforts to collect students rsquo information. Core stage included help provision for students such as building relationship exploring problems and providing alternative solutions. Late stage was evaluation of the services that hadbeen done. There were supporting and restricting factors during theimplementation.

Abstrak :
Konseling karier merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan karier yaitu pemberian bantuan secara tatap muka kepada individu ataukelompok dalam hubungan profesional yang dilakukan oleh konselor (bersertifikat dan memiliki asosiasi) kepada konseli agar dapat menyesuaikan diri, memperbaiki tingkahlaku, membantu pencapaian tujuan, penentuan diri dan mengembangkan potensinya kejalur karier yang realistis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran bimbingan dan konseling karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta dan bagaimana memberdayakan peran Bimbingan dan Konseling Karier dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivis karena berawal dengan menguji teori konseling karier, dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu dengan wawancara mendalam (data primer) dan juga studi literatur (data sekunder) serta strategi triangulasi digunakan untuk validitas dan keabsahan data. Hasil analisis bahwa Unit konseling karier BKN melakukan praktek konseling psikologis dan membantu kepada Pegawai yang mengalami masalah gangguan kejiwaan dan tidak terfokus pada layanan konseling karier sehingga perlu diluruskan persepsi dan batasan konseling karier itu sendiri dengan membangun struktur, arah dan tujuan konseling karier yang jelas kemudian memberdayakan peran Sumber Daya Manusia dalam memaksimalkan unit layanan konseling karier untuk mengatasi hambatan karier pegawai dan dapat memberikan manfaat bagi organisasi. ......Career counseling is a series of activities the most basic of career guidance that is providing assistance in person to individuals or groups in a professional relationship conducted by counselor to the counselee in order to adapt, improve behavior, help meet the goals, self-determination and potential to develop realistic career path. The purpose of this study is to analyze the role of guidance and career counseling for Civil Servants and how to empower the role of Career Guidance and Counseling in providing career guidance and counseling services for Civil Servants in the National Civil Service Agency (NCSA). This research approach is post-positivist because it starts with career counseling theory testing, using the method of data collection in-depth qualitative interviews and literature as well as the strategy of triangulation is used for validity and validity of the data. The results of the analysis unit career counseling in the NCSA practice psychological counseling and help to Employees who experience problems psychiatric disorders and not focused on service career counseling so that needs to be clarified perceptions and limitations of career counseling itself by building the structure, direction and purpose career counseling clear then empower the role of Human Resources in maximizing unit career counseling services to overcome barriers to employee career and can provide benefits to the organization.

Abstrak :
Didalam studi ini akan dibahas mengenai Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pembebasan Bersyarat pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Tujuan penulisan mengadakan studi ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimanakah sebenarnya pelaksanaan pembimbingan yang diiaksanakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien yang mendapat Pembebasan Bersyarat (PB). Kemudian penulis juga ingin mengetahui faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembimbingan terhadap Klien Pembebasan Bersyarat (PB). Guna memperoleh gambaran yang senyata tentang pelaksanaan pembimbingan klien PB, penulis melakukan studi literatur. Tehnik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian bersifat deskriftif, dan pelaksanaannya menggunakan data : Wawancara mendalam terhadap PK, masyarakat dan klien. Pengamatan terlibat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Dari hasil penelitian pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada beberapa faktor kendala dan faktor pendukung kinerja sebagai berikut : Faktor Internal : 1. Kuantitas dan kualitas petugas Bahwa petugas Bapas Kelas I Jakarta Selatan secara kualitas kurangnya pengetahuan/kemampuan petugas menangani klien PB. 2. Sarana dan Prasarana Dalam melaksanakan kegiatan di Balai Pemasyarakatan sarana dan prasarana transportasi yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas sehari-hari, sangat jauh dari mencukupi. 3. Dana Terbatasnya jumlah dana yang ada sehingga pelaksanaan tugas pembimbingan tidak sesuai Faktor Eksternal 1. Masyarakat Pandangan masyarakat terhadap klien pemasyarakatan yang dibina di luar lembaga pada Balai Pemasyarakatan masih bersifat negatif dalam masyarakat masih memandang curiga dan memberi stigma atau cap terhadap kehadiran klien di tengah-tengah masyarakat. 2. Keluarga Klien Pada umumnya orang tidak mampu, rasa rendah diri yang melekat pada diri klien. 3. Instansi Terkait Banyak instansi lain yang belum mengetahui serta mengerti tugas-tugas Balai Pemasyarakatan, dalam hal ini bahwa secara umum pengawasan pada pidana bersyarat belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. 4. Belum adanya undang-undang yang menunjang pelaksanaan tugas Bapas. 5. Persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam usulan pembimbingan klien baik mengenai keadaan lingkungan baik di masyarakat tempat tinggal klien maupun di lembaga dengan adanya juklak maupun juknis tersebut sangat membantu kelancaran tugas pembimbingan.

Abstrak :
Pada tahun 2011, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul mempunyai jumlah tenaga bidan konselor ASI terbanyak, tetapi cakupan ASI eksklusif masih menempati urutan terendah ketiga. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian ASI eksklusif melalui konseling oleh bidan konselor ASI berdasarkan faktor dis- posisi dan struktur birokrasi di puskesmas wilayah Kabupaten Bantul. Penelitian deskriptif kualitatif ini mengambil informan penelitian secara pur- posive dengan informan utama adalah empat orang bidan konselor ASI. Informan triangulasi adalah empat bidan koordinator, Kasie Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, empat kepala puskesmas, dan 12 orang ibu yang melakukan pemeriksaan kehamilan, nifas dan imunisasi bayi ke puskesmas terpilih. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara men- dalam. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menemukan implementasi kebijakan pemberian ASI melalui kon- seling ASI di puskesmas belum berjalan optimal, disposisi/ sikap bidan kon- selor ASI adalah menyetujui tugas memberikan konseling ASI. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disarankan menyusun SOP pelaksanaan konseling ASI dan puskesmas disarankan melaporkan kinerja bidan kon- selor ASI ke dinas kesehatan.

Bantul is a district that has the highest number of midwives counselor of breastfeeding in Yogyakarta Province with 40 persons but the exclusive breastfeeding coverage of this district was the third lowest in 2011. The study aimed to analyze the policy implementation of exclusive breastfeed- ing counseling by midwives counselor of breastfeeding based on disposition and bureaucratic structure factors at Public Health Centers in Bantul district. Design of this study was descriptive qualitative using a purposive sampling. The main informants were four midwives counselor of breastfeeding in health centers and triangulation informants namely four head of health cen- ters, four coordinator of midwives, a head of nutrition section and 12 moth- ers i.e.pregnant women, postpartum mothers and mothers of infants that are immunized at health center. Data were collected from in-depth interview. Processing and analysis of data by using content analysis. The result of this study shows that breastfeeding policy implementation through breastfeed- ing counseling in health centers is not optimal, the midwives counselor of breastfeeding agreed to do breastfeeding counseling. It is suggested to Bantul Regency Health to formulate standard operating procedures of mid- wife counselor of breastfeeding and for the health centers to reports the per- formance of midwives counselor of breastfeeding to regency health.

Abstrak :
Pendidikan dan Pelatihan Instruktur Penyuluh Narkoba Untuk Guru seringkali dinyatakan kurang efektif dalam menciptakan sekolah bersih dari Narkoba. Oleh karena itu perlu mengevaluasi keefektivan pendidikan dan pelatihan guru tentang narkoba dalam menciptakan sekolah bersih dari Narkoba. Dalam mengevaluasi keefektifan pendidikan dan pelatihan guru tersebut populasi pelatihan ini meliputi SMA 7, 30, 70 dan 95 di Jakarta yang pernah dilatih Pusat Dukungan Pencegahan Lakhar BNN Tahun 2003 dan sebagai sampelnya adalah Guru dan Siswa. Berdasarkan empat tingkat evaluasi Kirkpatrick menyebutkan mengenai Reaksi, Pembelajaran, Perilaku dan Hasi1 Dimana dari hasil pengujian korelasi Product Moment karl Pearson dalam mengukur hubungan efektivitas Diktat Guru mengenai narkoba dalam menciptakan sekolah bersih narkoba dengan program SPSS Versi 11 for window diperoleh nilai r sebesar + 0, 740 dengan signifikansi (p) = 0, 000. Artinya terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan antara Diklat Guru mengenai narkoba dalam menciptakan sekolah bersih narkoba. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengujian statistik sebagaimana telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menyertakan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh dalam menciptakan sekolah bebas narkoba, misalnya variabel kompetensi Guru, kondisi lingkungan sekolah, dan sebagainya. 2. Kepada Manajemen BNN selaku pelaksana Diktat Guru mengenai narkoba perlu melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan diktat dengan memperhatikan aspek-aspek terkait misalnya, kesesuaian materi diktat dengan profesi peserta, kompetensi instruktur dalam menyampaikan materi, rancangan waktu pemberian materi yang memadai, pelaksanaan keefektifan evaluasi termasuk pelaksanaan program diktat secara berkala. 3. Kepada pihak sekolah khususnya para Guru peserta diktat mengenai narkoba disarankan sebagai berikut: a. Berperan aktif melakukan berbagai upaya dan aplikasi Ilmu pengetahuan yang diperoleh dari diktat tersebut dalam menciptakan sekolah bebas narkoba. b. Lebih luas lagi para Guru peserta diktat mengenai narkoba diharapkan dapat menjadi penggerak dan motivator bagi komponen sekolah lainnya dengan cara membagi dan menularkan pengetahuan yang diperolehnya kepada Guru lain. 4. Berdasarkan jawaban responden dalam kuesioner sekolah bebas narkoba terungkap beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, yaitu: a. Berupaya meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba kepada siswa tidak hanya melaiui penyuluhan tetapi melalui tindakan-tindakan yang lebih tegas. b. Berupaya meningkatkan ketaatan siswa dalam mematuhi peraturan tata tertib sekolah dengan meningkatkan kedisiplinan dan pemberian sanksi yang tegas serta konsisten, dengan demikian lingkungan sekolah dan siswa yang bersih dan narkoba akan dapat terwujud.

---

Training and Education of Drugs Instructor Counselor for Teachers is often stated not effective in creating the school clean of Drugs. So it is necessary to evaluate the effectiveness of teacher's training and education on drugs in creating the school clean of Drugs. We include the population of SMA 7, 30, 70 and 95 in Jakarta who have been trained by The Prevention Center of National Narcotics Board in 2003, and as the samples are the teachers and students, in evaluating the effectiveness of teacher's training and education. Based on the four level of evaluation Kirkpatrick mentions about Reaction, Learning, Attitude, and Result. The result of examination correlation of Product Moment Karl Person in measuring the effectiveness correlation of Teacher's Training and Education on drugs in creating the school clean of Drugs with SPSS 11 Version windows programmer, found that r is + 0.740 with significance is (p)= 0.000. It means that there is significant and strong positive correlation between Teacher's Training and Education on drugs in creating the school clean of Drugs. Based on the research found through statistic examination as stated above, we will submit some suggestions as follows: 1. It is necessary to do further research by including other variables which is estimated can affect in creating the schools free of Drugs, for example Teachers competence, the condition of school environment, etc. 2. For NNB management as the implementer of the Teacher's Training and Education on drugs needs to improve the quality of the implementation of training and education by considering related aspects such as the coherence of the training material and the participants profession, the instructor competence in presenting the material, enough time of the material presentation, effective implementation including the implementation of training program periodically. 3. For the schools especially teachers as the participants of training and education on drugs, we suggest that: a. Be active in doing any efforts and applying the knowledge got from the training and education in creating school free of drugs. b. Widely, teachers as the participants of training and education on drugs hoped to be able to support and motivate the other school components by sharing the knowledge got from other teacher. 4. Based on the respondents? answers of the questioner on the school free of drugs, we found some matters that still need to be improved, namely: a. Try to improve the students' awareness of dangerous drugs not only through training but also through stern measures. b. Try to improve the loyalty of students to obey the school regulation by improving the disciplines and giving stern and consistent sanction, so that the school environment and student clean of drugs can be created.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai peran guru dan perkembangan kemampuan anak tunaganda-netra. Subjek dari penelitian ini adalah tiga orang guru yang mengajar anak tunaganda-netra. Gambaran mengenai peran guru diperoleh peneliti dari hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai perkembangan kemampuan anak tunaganda-netra pada delapan aspek perkembangan (kognitif, bahasa dan komunikasi, sosial, motorik kasar, motorik halus, orientasi-mobilitas, visual, bina-bantu diri). Gambaran tersebut diperoleh dengan melakukan asesmen pada anak. Karakteristik ketunaan siswa berbeda satu sama lain, tetapi mereka sama-sama mengalami ketunaan berupa tunanetra-tunarungu. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ketiga subjek telah menjalankan ketiga perannya (pengajar, manajer, dan konselor) dalam membantu perkembangan kemampuan anak tunaganda-netra. Perbedaan karakteristik siswa pada ketiga subjek membuat pelaksanaan peran menjadi berbeda. Dalam menjalankan peran-perannya, ketiga subjek melakukan metode yang berbeda dari guru kebanyakan seperti melakukan strategi pemaksaan untuk mengajarkan bahasa isyarat, menerapkan pengobatan herbal dan diet glutin untuk menangani epilepsi dan gangguan emosi, serta penerapan sudut individual bagi siswa yang sedang marah.

---

The purpose of this research is to get description about teacher`s role and skills development of Multiple Disabilities and Visual Impairment (MDVI) children. Respondent of this research are three teachers who teach MDVI children. Description about teacher`s role is got by the researcher from interview, observation, and document analysis. Beside that, this research also give the description about skills development of MDVI children in eight aspect of development (cognitive, language and communication, social, gross motor, fine motor, orientation-mobility, visual, and self-help). The description is got by doing assessment to the child. Characteristics if student`s impairment are different from one to another, but they have similarities that they are suffering deaf-blind. From this research is knew that the three subjects already done the three teacher`s role (instructional expert, manajer, and counselor) in helping skills development of MDVI children. Differences of children`s characteristics make the role implementation become different too. When implementing their roles, those three respondent doing methods that differ from most of other teachers like doing forcing strategy to teach sign language, applicating herbal medical treatment and glutine diet to handle epilepsy and emotional disturbance, and also applicating individual corner for angry student.