Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
with widely opened of banks opportunity to develop their wings through banking products, triggered private/government banks or cooperation to launch many products, such as credit/loan product. nowadays, loan credit is attracting to the citizens because the economics crisis that cause citizens to propose the loan to fulfill their needs or to continues their trades. especially the loan with easy procedure and light interst. many banks available make the competitions is very tough. koperasi simpan pinjam (KOSPIN JASA) is one cooperation that provide one of its product called "pinjaman profesi". one thing that usually done to win the market is with product position analyzes with its competitior, perceptions and preferences of the respondents are the basic things in this analyzes. in this research, primer data are collected through the spreading of questionnaire. the result is the users of "pinjaman karya" are private employees with the salary between Rp. 1.000.000-Rp. 2.000.000. and all the users is proffesioanl workers. there are some attributes to choose the loan known as easy procedures, interest, services and promotion. for product positioning, done with identify the core competence to penetrate thye market, so that KOSPIN JASA is the preference of the citizens who want a loan. because of that, it is necessary to introduce positioning statement and it is adapted with the atribute "mudah, rendah, baik". promotion strategies that work effectively are through newspaper, pikiran rakyat. beside newspaper, television play an important role, such as Trans TV. and also personal selling that distibute brochure or via posters. effective promotion strategy can affect final needs of consumer so that can push market demand and value.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi pasar kredit yang relatif baru yaitu P2P Lending terhadap pasar kredit di Indonesia. Studi ini menerapkan beberapa teori seperti Credit Risk dan Credit Scoring Theory untuk menetapkan teori mana yang cocok untuk mengelaborasi pasar kredit di Indonesia terhadap perkembangan P2P Lending. Pendekatan baru dalam penelitian ini adalah sistem analisis yang menggabungkan data dasar langsung dari perusahaan P2P untuk mengetahui data mana yang paling berpengaruh terhadap Non Performing Loan Rate. Dalam pembahasan, studi ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor apa saja yang harus menjadi prioritas dalam credit scoring untuk memitigasi NPL. Hasil dari penelitian ini adalah debitur perempuan memiliki risiko sebesar 1,481 kali lebih besar untuk terjadinya Non Performing Loan (NPL) dibandingkan dengan debitur laki-laki, debitur yang memiliki persentase pembayaran tepat waktu yang sangat rendah yaitu 0 sampai 10% memiliki Risiko terjadinya Non Performing_Loans (NPL) 1,058 kali lebih besar dibandingkan debitur yang memiliki persentase pembayaran tepat waktu lebih dari 10%, dan debitur yang memiliki sisa kredit di bawah Rp. 1.000.000 memiliki risiko 1.192 kali lebih besar menyebabkan NPL dibandingkan dengan debitur yang memiliki saldo kredit di atas Rp. 1.000.000, sedangkan provinsi debitur, umur debitur, dan riwayat kredit tidak berpengaruh terhadap terjadinya Non Performing_Loans (NPL). ......This study aims to analyze the impact of a relatively new credit market innovation, namely P2P Lending, on the credit market in Indonesia. This study applies several theories such as Credit Risk and Credit Scoring Theory to determine which theory is suitable for elaborating the credit market in Indonesia on the development of P2P Lending. The new approach in this research is an analysis system that combines basic data directly from P2P companies to find out which data has the most influence on the Non Performing Loan Rate. In the discussion, this study will provide a better understanding of what factors should be prioritized in credit scoring to mitigate NPLs. The results of this study are female debtors have a risk of 1.481 times greater for the occurrence of Non-Performing Loans (NPL) compared to male debtors, debtors who have a very low percentage of on-time payments from 0 to 10% have a 1.058 times greater risk of causing Non-Performing_Loans (NPL) compared to debtors who have a percentage of on-time payments higher than 10%, and debtors who have remaining credit below Rp. 1,000,000 has a risk of 1,192 times greater causing NPLs compared to debtors who have credit balances above Rp. 1,000,000, while province of the debtor, age of the debtor, and credit history has no effect on the occurrence of Non-Performing_Loans (NPL).

Abstrak :
Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sendiri daerahnya termasuk keuangannya. Penerimaan PAD dan DAU yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai merupakan masalah yang umum terjadi di sebagian besar daerah termasuk kota Bekasi. Akibatnya banyak pembangunan fasilitas publik yang terhambat. Untuk itu pemerintah daerah harus mulai mencari altematif pendanaan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Salah satu alternatif tersebut adalah pinjaman. Karya akhir ini bertujuan untuk menilai kemampuan APBD kota Bekasi dalam melakukan pinjaman dan memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah bagaimana mengelola pinjaman tersebut dengan baik. Dari perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) diketahui bahwa pemerintah kota Bekasi mampu melakukan pinjaman dalam jumlah yang cukup signifikan. Dalam karya akhir ini disajikan tiga simulasi pembayaran pokok dan bunga dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dari simulasi tersebut, penulis memberikan saran agar pemerintah kota Bekasi memilih jangka waktu pembayaran maksimum agar beban keuangan di tahun-tahun pertama pinjaman tidak terlalu berat. Sedangkan untuk mengelola pinjaman daerah dengan baik, pemerintah daerah tidak boleti melupakan transparansi dan akuntabilitas. Caranya adalah dengan selalu membuat laporan secara berkala tentang perkembangan posisi pinjaman daerah dan perkembangan pelaksanaan proyek. Laporan harus dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu audit terhadap pinjaman tersebut harus dilakukan setidaknya setahun sekali oleh auditor eksternal.

Abstrak :
Peer to peer lending, bagian dari financial technology fintech , di Indonesia telah melahirkan Perjanjian Pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi LPMUBTI yang diatur oleh POJK tentang LPMBUTI, disamping telah hadir Perjanjian Pinjam Meminjam dan Perjanjian Kredit. Penelitian ini hendak menganalisis perbandingan Perjanjian Pinjam Meminjam, Perjanjian Kredit, dan perjanjian Pelaksanaan LPMUBTI, menganalisis mengenai Dana Proteksi yang diberikan oleh Penyelengara LPMUBTI di Perusahaan X, dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi Pengguna LPMUBTI di Perusahaan X. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan diantara tiga bentuk perjanjian tersebut. Persamaan intinya adalah Perjanjian Pelaksanaan LPMUBTI dan Perjanjian Kredit merupakan perjanjian dengan syarat khusus yang diatur diluar KUHPerdata innominat, sedangkan terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam berlaku ketentuan KUHPerdata nominat. Didalam Perjanjian Pelaksanaan LPMUBTI, terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pemberian kuasa antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman serta Perjanjian Kredit antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Terdapat hubungan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berupa Penyelenggara Sarana Perantara dengan Konsumen sehingga para pihak tunduk kepada UU ITE, PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, UU Perdagangan, dan UU Perlindungan Konsumen. Hasil analisis mengenai Dana Proteksi di Perusahaan X yang dikaitkan dengan sejumlah ketentuan yang ada, memberikan hasil bahwa Pasal 43 huruf c POJK LPMUBTI mengenai larangan Penyelenggara memberikan jaminan atas segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain sesungguhnya kurang memberikan perlindungan hukum bagi Pengguna LPMBUTI di Perusahaan X, terutama bagi Pendana. Di sisi lain, POJK LPMUBTI tidak mengatur bahwa klausul yang bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum.

---

Peer to peer lending, a part of financial technology presence in Indonesia, have made a new type of agreement called IT Based Lending Services, following the existence of Loan Agreement and Credit Agreement. This thesis analyze about the comparation between Loan Agreement, Credit Agreement, and IT Based Lending Service, also analyze about the Protection Fund given by Company X, as well as legal protections for the user of the IT Based Lending Services platform facilitated by Company X. This thesis is a library research which delivers descriptive research typology. This thesis shows that there are some similarities and differences between these three types of agreement. The main similarity between the IT Based Lending Service and Credit Agreement is both are not specifically regulated by the provisions in the Indonesia Civil Code innominat, while on the other hand Loan Agreement is specifically regulated by the provisions in the Indonesia Civil Code nominaat . In the IT Based Lending Services Agreement, there is a legal relationship of Delegation of Authority Agreement between the Business Entities and the Lender and also a credit agreement between the Lender and the Borrower. There is an e Commerce Business Entities relationship in the form of Intermediary Business Entities and Consumer in IT Based Lending Service, so that it is regulated by Indonesia rsquo s Law of Electronic Information and Transactions, Regulation of The Government concering Electronic System and Transaction Operation, Law of Trade, and Law of Consumer Protection. The analysis result of Protection Fund in Company X and the existing regulations, gives the conclusion that the Article 43 of Financial Authority Regulation concerning IT Based Lending Service still attributes a minimum protection for the User of the services facilitated by Company X, especially for the Lender. On the other hand, Financial Authority Regulation concerning IT Based Lending Service does not regulate whether the status of the agreements that are contradictive with the provisions of Law are void by law or not.