Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pesatnya pertumbuhan kredit perbankan (selanjutnya yang dimaksud dalam tesis ini sebagai perbankan adalah bank yang termasuk jenis bank umum) sebelum krisis ekonomi dan keuangan di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, tidak terlepas dari besarnya kemampuan perbankan dalam memberikan kredit (lending capacity) yang disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penghimpunan simpanan masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menjadi sumber Jana pemberian kredit. Krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 tersebut selanjutnya menimbulkan situasi yang berbalik yaitu menurunnya DPK yang kemudian diikuti oleh menurunnya secara cepat lending capacity perbankan. Kondisi pertumbuhan kredit tersebut di atas sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia dimana sebelum krisis ekonomi dan keuangan tahun 1997 menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 7% - 8%, selanjutnya pada periode setelah krisis (tahun 1999-2004) perekonomian Indonesia hanya mampu tumbuh 3% - 5%. Santiago Fernandez de Lis, Jorge Martines Pages and Jesus Saurina (2002) dalam hasil penelitiannya menunjukkan adanya kecenderungan pola pertumbuhan kredit di suatu negara yang sangat tinggi melebihi pertumbuhan GDP pada saat terjadinya ekspansi dan akan melambat pada saat terjadinya resesi.

Abstrak :
ABSTRAK
Kredit Investasi adalah mekanisme pembiayaan Pesawat Udara yang menjadi pilihan Maskapai di Indonesia. Pengaturan perbankan tentang Kredit di atur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, serta Undang-Undang Perbankan lain dalam mendukung Kredit. Permasalahan yang terjadi adalah dalam apabila Maskapai sebagai Debitur tidak dapat melaksanakan pembayaran dan masuk kedalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, Maupun Macet, penyelesaian seperti apa yang dijalankan menurut peraturan Perbankan yang berlaku. berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembayaran Pesawat Udara dengan Kredit Investasi sudah sesuai dengan pengaturan Kredit di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif yang memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan Pembiayaan Pesawat Udara dengan metode Kredit Investasi. Dalam menyelenggarakan pembiayaan Pesawat Udara dengan Kredit, Bank harus selalu berpedoman kepada pengaturan Kredit dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang Perbankan lain dengan selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

---

ABSTRACT
The investment credit is the aircraft financing mechanism, the preferred airline in Indonesia. The Banking Credit Regulation is governed by the Banking Law No. 7 of 1992, as amended by Law No. 10 of 1998, Bank Indonesia Regulation No. 14/15 / PBI / 2012 on the Assessment of Assets quality of commercial banks and other banking laws in support of credit. The problem is when an airline as a debtor is unable to make the payment and is in the lower category, questionable and loss, what kind of settlement is made according to the applicable bank orders? On the basis of this research, it can be concluded that the payment on aircraft with an investment credit is in accordance with credit plan no. 7 of 1992 on the bank amended by Law No. 10 of 1998. This research uses a normative method of legal investigation with evaluative evaluation, which provides an assessment with regard to the implementation of the financing of aircraft with the method of investment credit. When financing aircraft with credit, the Bank must always be guided by the regulation of credits in the Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 on Banking and other laws. always keeping the precautionary principle.

Abstrak :
Penelitian ini menyelidiki pengaruh pertumbuhan harga rumah, pertumbuhan PDB, pertumbuhan suku bunga kredit hunian, pertumbuhan suku bunga deposito, dan pertumbuhan proporsi pengangguran di negara-negara ASEAN pada periode 2016-2022 terhadap pertumbuhan kredit rumah. Data dianalisis menggunakan metode statistik dan model regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan harga rumah, pertumbuhan PDB, dan suku bunga deposito memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit rumah. Namun, pertumbuhan suku bunga kredit hunian dan pertumbuhan proporsi pengangguran memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kredit rumah. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pihak berkepentingan di negara-negara ASEAN dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan perumahan guna mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang berkelanjutan. ......This research investigates the impact of housing price growth, GDP growth, residential mortgage interest rate growth, deposit interest rate growth, and unemployment rate growth in ASEAN countries during the period of 2016-2022 on the growth of housing credit. The data is analyzed using statistical methods and regression models. The findings reveal that housing price growth, GDP growth, and deposit interest rate growth have a significant positive impact on housing credit growth. Conversely, residential mortgage interest rate growth and unemployment rate growth have a significant negative impact on housing credit growth. These results provide valuable insights for stakeholders in ASEAN countries to formulate economic and housing policies to encourage sustainable growth in the housing sector.

Abstrak :
ABSTRAK Desa Ngemplak terletak di lereng Gunung Lawu sebelah barat daya, termasuk dalam wilayah Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar (Surakarta), Propinsi Jawa Tengah. Lahan pertanian dengan kemiringan antara 15% - 45% merupakan permukaan tanah yang rawan dengan erosi karena air hujan. Tanpa upaya penanggulangan erosi ini, dikhawatirkan lapisan permukaan tanah yang subur semakin larut terbawa erosi air hujan. Hal ini berakibat semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah, yang pada gilirannya, akan berpengaruh pula terhadap kemerosotan penghasilan petani. Berdasarkan perhitungan Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Solo Cabang Kabupaten Karanganyar dengan mempergunakan Rumus Bals, di Desa Ngemplak telah dapat dikurangi laju erosi. Sebelum pelaksanaan Pilot Proyek Kredit Usahatani Konservasi (PPKUK), besarnya erosi diperhitungkan mencapai 151,86 ton/Ha/tahun. Setelah dilaksanakan PPKUK, laju erosi dapat ditekan menjadi 33,34 ton/Ha/tahun atau pengurangan erosi sebesar 78,05%. Sesungguhnya usahatani konservasi (UK) merupakan kegiatan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan pengawetan tanah serta peningkatan produktivitasnya. Masalah yang dihadapi masyarakat tani di Desa Ngemplak terletak pada tingkat penghasilan mereka yang relatif rendah serta kurang mampu untuk membangun, memperbaiki dan memelihara bangunan konservasi. Dalam hal ini pemerintah telah mengambil kebijaksanaan dengan memberikan bantuan dana yang dapat dipergunakan untuk keperluan membangun/memperbaiki bangunan konservasi serta tambahan modal usahatani konservasi melalui PPKUK. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penelitian dimaksudkan untuk dapat memperoleh gambaran sampai seberapa jauh pelaksanaan PPKUK pada Kelompok Tani "Pangrukti Tani" Desa Ngemplak, Jawa Tengah, dapat mencegah kelanjutan erosi tanah, dan seberapa jauh keberhasilan ini mempengaruhi taraf hidup para petani. Metode penelitian yang diterapkan, sesuai dengan sifat penelitian deskriptif, adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan, khususnya untuk memperoleh data awal dari Direktorat Konservasi Tanah, Ditjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (RRL), Departemen Kehutanan, dan penelitian lapangan dengan wawancara berstruktur terhadap ke 35 orang anggota Kelompok Tani "Pangrukti Tani". Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan PPKUK yang diikuti oleh para petani anggota Kelompok Tani "Pangrukti Tani" di Desa Ngemplak, Jawa Tengah, kemungkinan dapat dilakukan pengukuran dampaknya dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan pelaksanaan PPKUK di Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan, dengan yang dilaksanakan di Desa Blorong dan Desa Sedayu, keduanya di Kecamatan Jumantono, kesemuanya terletak di Kabupaten Karanganyar. Kedua, dengan membandingkan perkembangan pelaksanaan PPKUK di Desa Ngemplak sendiri pada awal tahun serta tahun ketiga pelaksanaannya dengan keadaan sebelum pelaksanaan PPKUK, yakni usahatani tradisional. Berdasarkan pertimbangan keterbatasan waktu dan biaya, cara kedua yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian lapangan. Sebagai hipotesis kerja pada penelitian deskriptif dalam tesis ini adalah, pertama, bahwa intensifikasi usahatani konservasi dalam rangka pelaksanaan PPKUK Kelompok Tani "Pangrukti Tani" Desa Ngemplak, Jawa Tengah, dapat meningkatkan taraf hidup petani, serta kedua, bahwa adanya dukungan dari pemerintah serta pihak lainnya (instansi/lembaga terkait) dapat menunjang keberhasilan usahatani konservasi. Dari hasil penelitian lapangan menunjukk;an, bahwa pelaksanaan PPKUK yang diikuti oleh para petani Kelompok Tani "Pangrukti Tani" Desa Ngemplak telah terjadi peningkatan penghasilan pada awal pelaksanaannya. Namun demikian pada tahun ketiga pelaksanaan PPKUK memperlihatkan adanya penurunan penghasilan. meskipun masih berada di atas tingkat penghasilan usahatani tradisional (UT), yakni sebelum pelaksanaan PPKUK. Disamping itu masalah beban angsuran kredit nampaknya dirasakan cukup berat bagi petani. Hal ini terlihat dengan adanya tunggakan setiap tahap angsuran, namun masalah ini terkait dengan kewajiban para petani untuk memenuhi kewajiban pengadaan sarana "listrik masuk desa" pada awal pelaksanaan PPKUK. Sebagai akibatnya, bagian penghasilan UK yang diperolehnya harus dialokasikan pula untuk memenuhi keperluan dimaksud, sehingga mengganggu kelancaran angsuran kredit PPKUK. Dalam jangka panjang UK diharapkan merupakan salah satu bentuk usaha pelestarian lingkungan, sehingga kelanjutan usahatani ini perlu terjamin. Perbaikan dan pemeliharaan bangunan serta kegiatan UK di lahan kritis memerlukan biaya yang sulit dapat dipenuhi dari hasil UK, sehingga masih memerlukan bantuan "dana murah", yakni kredit dengan bunga rendah seperti yang berlaku pada PPKUK. PPKUK yang sekarang masih berjalan hanya berlaku selama tiga tahun untuk kredit modal kerja permanen (KMKP) dan telah habis masanya dan lima tahun untuk kredit investasi kecil (KIK) yang masih tersisa dua tahun lagi. Sebagai penggantinya tidak dapat lagi pola KIK dan KMKP ini diteruskan, karena dengan berlakunya kebijaksanaan pemerintah di bidang perkreditan bulan Januari 1890 (Paket Kebijaksanaan Moneter Januari/Pakjan 1990), pola ini dihapus. Dengan kredit usaha kecil (KUK) dari lembaga perbankan berdasarkan Pakjan 1990, dana ini sulit diterima oleh para petani, karena mendasarkan pada persyaratan teknis perbankan biasa dengan kriteria "the five C's of credit analysis, yang merupakan "dana mahal" bagi mereka. Sumber "dana murah" lain perlu diupayakan bagi para petani UK, baik untuk para petani yang sudah memperoleh PPKUK namun memerlukan kelanjutannya, maupun bagi para petani UK baru yang belum pernah memperoleh "dana murah". Penelitian lebih mendalam diperlukan terhadap kemungkinan jalan ke luar untuk para petani UK memperoleh "dana murah". Kemungkinan ini kiranya dapat ditempuh dengan penyaluran kredit likuiditas Bank Indonesia melalui lembaga bank yang ada, pola kredit koperasi kepada anggotanya, atau pemanfaatan sebagian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Proyek Inpres Penghijauan yang bersifat subsidi. Koperasi yang sudah mampu dan sehat dapat memberikan kredit berbunga rendah kepada anggotanya.

---

ABSTRACT Ngemplak village is in the slope of the southwest of Mount of Lawu, located in, Karangpandan district, Karanganyar regency (near Surakarta) Central Java Province. The slope of agricultural land between 15° - 450 is very sensitive of rain's erosion. Without erosion protection, the cover of fertile ground will be depreciated, and farmers' income will decrease. According to Sub Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Solo Cabang Karanganyar's calculation using Bals' formula, degree of erosion in Ngemplak village has dropped. Before the execution of PPKUK, erosion PPKUK, it was only 33.34 ton/Ha/year, or about 78% decrease. Actually, dry farming conservation is an activity for preserving and increasing land's productivity. Farmers' problem in Ngemplak village is relatively low income with inability to build and maintain conservation constructions. Government has decided to facilitate low interest credit of bank to the farmers for building or upgrading conservation constructions and to add their working capital. This decision is the pilot project of dry farming conservation credit (pilot proyek kredit usahatani konservasi/PPKUK). The purpose of this research is seeking fact on the performance of the pilot project (PPKUK) -of farmers' group "Pangrukti Tani", Ngemplak village, Central Java, i.e. getting information on protection of soil erosion activities and its impact on farmers' higher income. Application of research methodology of this descriptive research is, first, library research, especially for getting preliminary data from Directorate of Soil Conservation, Forestry Department, and secondly, field research by conducting a structured questionnaires to 35 persons, members of "Pangrukti Tani" farmers' group. There are two methods to evaluate the impact of the performance of PPKUK in Ngemplak village. The first method is comparing the performance of PPKUK in Ngemplak village (in Karangpandan district) to Blorong and Sedayu villages (both in Jumantono district), all of them are in Karanganyar regency. The second method is comparing the performance of PPKUK in Ngemplak village before the execution, the first year and the third year of PPKUK. According to time and financial considerations, the second method was chosen for this re-search. Working hypothesis for this descriptive research are, first, that dry farming conservation with the execution of PPKUK in Ngemplak village may increase farmers' standard of living, and secondly, that the government's and other institutions' assistance can support the dry farming conservation successfully. The result of field research disclosed that the performance of PPKUK in Ngemplak village was successfully with the increasing of farmers' income in the first year of execution of PPKUK. Nevertheless, its performance in the third year decreased, although it was still above the farmers' income before PPKUK. The burden of debt installment for the farmers in Ngemplak village is really heavy enough, because they had to fulfill the cost of electricity of their village in the early execution of PPKUK. They had to put aside their income for this obligation that should be allocated to debt installment of PPKUK. In the long run, dry farming conservation will be very useful for preservation of land fertility, and the continuity of this soil conservation policy should be considered. For building, upgrading, or maintaining conservation constructions, and for conservation plants in the "critical soil", need "cheap funds" for dry farming conservation farmers, cheaper than bank funds. Current PPKUK in t4gemplak village was valid for two years for permanently working-capital credit (kredit modal kerja permanen/KMKP) and now is expired, and is valid for five years for small investment credit (kredit investasi kecil/KIK) with remaining for-two years. Since January 1990 monetary policy (Paket Januari/Pakjan 1990), KMPK and KIK were abolished and replaced by small business credit (kredit usaha kecil/KUK). KUK is not suitable for the dry farming conservation farmers, because its interest rate is very high. Banking technical considerations for evaluating of credit application are used, the five C's of credit analysis" (character, capital, collateral, capacity and condition). This bank fund is "dear funds" for them. Source of other "cheap funds" for dry farming conservation farmers, former PPKUK farmers and also new PPKUK farmers, are very important. Another research for this purpose should be conducted to get another way out of low interest rate or "cheap funds" for them. Maybe Bank Indonesia, as central bank, can give "primary credit" to commercial banks or peoples' banks (bank perkreditan rakyat/BPR) as "cheap funds" or low interest for dry-farming conservation credit. Another "cheap funds" should be considered via government subsidy of the annual development budget for soil conservation purposes. For the healthy and wealthy cooperation, they can give credit with low interest to their members.

Abstrak :
Mengingat pentingnya kedudukan perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya pemberi dan penerima kredit serta pihak ketiga yang terkait dalam hal itu mendapat perlindungan melalui lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum tidak mengatur hal yang dimaksud. Dalam Pasal 1131 misalnya ditentukan bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang semua krediturnya. Dalam keadaan biasa, jika kreditur dalam pemberian kredit, berhati-hati dengan memperhitungkan nilai hartanya kekayaan debitur, jaminan Pasal 1131 tersebut sudahlah memadai, lebih-lebih bila debitur memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Namun jaminan tersebut bukan hanya tertuju kepada kreditur tertentu. Setiap kreditur karena hukum memperoleh jaminan yang lama, jika ternyata jumlah piutang melebihi hasil penjualan semua barang debitur, tidak akan ada kreditur yang memperoleh pelunasan secara penuh. Kemungkinan lain yang dihadapi kreditur adalah selama hubungan utang-piutang berlangsung sebagian harta kekayaan debitur tidak lagi cukup untuk pelunasan piutangnya secara penuh karena bukan lagi milik debitur (bagian yang dijual itu bukan lagi merupakan jaminan yang dimaksud dalam Pasal 1311 di atas). Untuk mengatasi kedua kelemahan tersebut di atas, hukum menyediakan suatu lembaga khusus yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur untuk mengamankan pelunasan piutangnya tertentu ditunjuk suatu bidang atau bidang-bidang tanah tertentu sebagai jaminannya. Lembaga yang dimaksud dikenal sebagai "hak jaminan atas tanah". Sebelum berlakunya UUPA, lembaga hak jaminan atas tanah yang ada adalah hipotek, jika yang dijaminkan tanah hak barat. Ketentuannya diatur dalam Buku II KUNPerd, sedangkan pendaftarannya dilakukan menurut Overschrijving Ordonantie Th. 1834. Jika yang dijaminkan tanah hak milik adat, lembaga jaminannya Credielverband diatur dalam S.1908-542 yo S,1909-586. Jika debitur cedera janji, kreditur pemegang hipotek dan credietverband mempunyai kedudukan mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya yang dikenal dengan sebutan droll de preference. Kedua jenis lembaga tersebut tetap membebani tanah yang dijadikan jaminan, ditangan siapapun tanah itu berada (droll de suite). UUPA menyediakan hak jaminan atas tanah bare dengan sebutan "Hak Tanggungan". Dalam Pasal 51 diperintahkan bahwa "Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan tersebut dalam Pasai 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang". Selanjutnya, Pasal 57 menentukan bahwa "selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotek tersebut dalam KUHPerd Indonesia dan Credietverband dalam 5.1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S.1937-190". Dengan adanya ketentuan Pasal 57 tersebut, sejak mulai berlakunya UUPA, kecuali mengenai objeknya, terhadap hak tanggungan diberlakukan ketentuan hipotek atau credietverband hanya dimungkinkan bagi bank-bank pemerintah. Dalam perkembangannya ketentuan hak tanggungan menjadi bertambah dengan diselenggarakannya Pendaftaran Tanah menurut PP 10 Tahun 1961 dan ditertibkannya UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Dengan adanya ketentuan baru tersebut dengan sendirinya ketentuan hipotek dan credietverband tidak berlaku lagi. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 1985, objek hak tanggungan ditambah dengan rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun yang bangunannya berdiri di atas tanah hak milik dan hak guna bangunan serta hak pakai atas tanah negara dapat dibebani hak tanggungan dengan fidusia, dimungkinkan juga "roya partial" dan eksekusi melalui penjualan di bawah tangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak dijumpai dalam hukum hipotek dan credietverband. Perubahan yang mendasar adalah mengenai tata cara pembebanannya dan penerbitan surat tanda bukti hak tanggungan. Pendaftarannya tidak lagi dengan sistem registration of deeds metainkan dengan sistem registration of title. Pemberian hak tanggungan dilakukan dihadapan PPAT dalam rangka pembuatan akta pembebanannya, sedangkan pendaftarannya dilakukan di Kantor Pendaftaran Tanah setempat dalam rangka penerbitan sertifikatnya. Hak tanggungan lahir tujuh hari setelah penerimaan secara lengkap berkas pendaftaran oleh Kantor Pendaftaran Tanah. Sertifikat hak tanggungan terdiri atas salinan buku tanah dan salinan akta pembebanan hak tanggungan dijilid menjadi satu dalam suatu sampul. Untuk memberikan kekuatan eksekutorial, sertifikat tersebut diberi kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat ini dapat menggantikan grose akte hipotek dan grose akte credietverband (SK Dirjen Agraria No. SK 67/DDA/1968 dan SE BPN No. 594-3/239/KBON. Biarpun sudah ada tambahan ketentuan tersebut di atas, masih tetap ada dua macam hak tanggungan, yaitu yang menggunakan ketentuan hipotek dan credietverband, sebagai akibat belum dipenuhi perintah Pasal 51 UUPA. Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, terpenuhilah apa yang diperintahkan Pasal 51 UUPA tersebut hingga tidak diperlukan lagi ketentuan hipotek credietverband seperti yang dimungkinkan oleh Pasal 57 UUPA tersebut. Dengan demikian, dualisme dalam penggunaan hak tanggungan sejak UUHT tidak berlaku lagi, kecuali untuk kapal-kapal tertentu menurut KURD. Fidusia juga tidak diperlukan lagi sebagai lembaga jaminan bagi hak pakai atas tanah negara dan karena telah ditunjuk sebagai objek hak tanggungan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.

Abstrak :
Menurut Undang-Undang No.10/1998 yang menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Namun sejauh ini pihak perbankan nasional belum begitu faham akan pentingnya pemilihan segmentasi kredit yang akan diberikan kepada masyarakat terhadap profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, rumusan pokok masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah sejauh mana pengaruh segmentasi kredit domestik dan luar negeri terhadap profitabilitas perusahaan dalam hal ini PT.BANK BNI' 46 Tbk Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan, kemudian diolah, disajikan selanjutnya dianalisis. Dalam menganalisis pengaruh segmentasi kredit terhadap profitabilitas tersebut, penulis menggunakan uji statistik regresi korelasi linier berganda dimana dalam melakukan pengujiannya penulis menggunakan program komputer Statistika SPSS (Statistical Product and Services Solutions) versi 10.0. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa Profit Margin dalam negeri menghasilkan angka 0,979 dimana penyaluran kredit dalam negeri terserap lebih banyak ke segmen pasar middle. Profit Margin luar negeri menghasilkan angka 0,977 dimana dalam penyaluran kreditnya terserap dalam segmen pasar retail. Sehingga jika digabungkan antara Profit Margin dalam dan luar negeri menghasilkan angka 0,996 yang tentunya terserap ke segmen pasar Wholesale. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa penyaluran kredit dalam negeri lebih menguntungkan jika diarahkan ke segmen pasar middle. Sedangkan penyaluran kredit di luar negeri sebaiknya lebih disalurkan ke segmen pasar retail. Adapun saran yang dapat diberikan penulis agar kebijaksanaan pemberian kredit dalam negeri pada masa krisis ini lebih difokuskan kepada segmen kredit middle dan retail yang memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas dibandingkan segmen kredit wholesale yang memberikan kontribusi negatif.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian inibertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan dan status hukum dari pengikatan jaminan deposito yang dijadikan jaminan kredit yang tidak memenuhi asas inbezitsetelling, (2) Eksekusi terhadap jaminan yang berupa deposito dalamperjanjian kredit back to back.Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu mengkaji hukum secara teoritik dan normatif yang lazim di kenal dengan law in books. Di samping itu peneliti juga mengakaji hukun dalam pelaksanaannya (law in action).Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengi katan deposito sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit back to back pada lembaga perbankan belum optimal atau belum sesuai dengan esensi gadai yang sebenarnya, karena masih adanya bank yang tidak menguasai objek jaminan yang berupa bilyet deposito yang menyebabkan gadai tersebut hapus, serta tidak dilakukannya analisis yang mendalam pada pengikatan deposit tersebut sebagai jaminan kredit. (2) Eksekusi terhadap jaminan yang berupa deposit dalam perjanjian kredit back to back tidaklah sulit bagi pihak perbankan apabila tidak ada pihak yang keberatan, akan tetapi apabila pihak suami/istri pemilik deposit keberatan maka pihak bank akan memintakan surat pernyataan persetujuan pencairan deposit oleh pihak suami/istri ya

---

ABSTRACT
This study aims to determine (1) implementation and the legal status and binding as a security deposit guarantee loans that do not meetthe principle inbezitstelling, (2) Cosmos execution guarantees in the foem of deposit in the credit agreement back to back. This stady is the Normatif yuridis theoretical and normative law commonly known as the law in books. In addition, yhis study examines the practice of law ( law in action). The result show that (1) binding of deposit as collateral in credit agreements object back to back on a banking institution is nit optimal or not in accordance with the actual essence of the pledge, because there is not a bank guarantee in the from of master objects bilyet deposits that cause such liens removed, and do not in-depth analysis on the binding of these deposits as loan collateral. (2) execution of the guarantee in the from of deposits in the credit agreement back to back is not difficult for the bank if no party objected, but when the husband/wife owner of the bank deposits would object to the waiver request approval of disbursement of deposits by husband/wife objection because it does not co-signed at the time of credit and surety bonding.

Abstrak :
Kegagalan bayar kartu kredit merupakan risiko yang perlu dikelola, sehinggaperbankan perlu menerapkan credit scoring untuk memprediksi pemegang kartuyang berisiko default. Seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat berbagaimetode credit scoring, sehingga perlu adanya telaah mengenai efektivitas metodemetodecredit scoring. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memprediksi defaultberdasarkan data demografi, payment, dan savings nasabah, dan membandingkanefektivitas dari beberapa metode credit scoring yang berkembang, dan mengetahuivariabel apa saja yang mempengaruhi dalam hasil permodelan. Sehingga,perusahaan dapat memitigasi resiko lebih awal dan dapat mengoptimalkan revenuedari nasabah tidak beresiko lainnya. Selain itu ditemukan pula hubungan ketikasebuah cut off point dengan akurasi dan sensitivity. Dari variabel-variabel yangdigunakan dalam model, utilisasi dan pembayaran kartu kredit menjadi variabelyang sangat berpengaruh dalam permodelan, selain itu jenis kelamin, profesi,jumlah penghasilan, status kepemilikan tempat tinggal dan tingkat pendidikan akhirmenjadi variabel yang penting dalam memprediksi default. Dalam hasil permodelanrandom forest menghasilkan hasil yang paling baik secara keseluruhan, dan modellogistic regression merupakan permodelan yang memiliki defiasi lebih sedikit stabil dibandingkan hasil permodelan lainnya.

---

Failure to pay for credit cards is a risk that needs to be managed, so banks need toapply credit scoring to predict cardholders who are at risk of default. Along withtechnological developments, there are various methods of credit scoring, so there isa need for a review of the effectiveness of credit scoring methods. This study aimsto predict default from demographic, payments, and savings data from credit cardholder and compare the effectiveness of some of the growing credit scoringmethods, and to know what factors influence in the modeling results. Thus,companies can mitigate risks early and can optimize revenue from other risklesscustomers. In this research, the result shows that random forest modeling withoutfeature selections has the best overall result, and logistic regression model is amodel that has less defiation than other modeling result. In addition there is also arelationship when a cut off point with accuracy and sensitivity. From the variabelsused in the model, utilization and credit card payment to be highly influentialvariabel in modeling, besides gender, profession, income, residence status andeducation level become an important variabel in this research.

Abstrak :
Pengawasan kredit adalah suatu hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam suatu pemberian kredit perbankan. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kredit bermasalah perbankan adalah pengawasan kredit yang tidak maksimal. Dalam skripsi ini, akan dibahas perihal pengawasan kredit sebagai upaya pencegahan potensi kredit bermasalah pada bank BRI, dengan terlebih dahulu membahas perihal pemberian kredit dan kredit bermasalah yang ada pada bank BRI. Dalam penerapannya, bank BRI, sebagai salah satu bank umum tertua yang ada di Indonesia telah memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan kredit dengan baik. Sistem pengawasan kredit yang dibangun oleh bank BRI pun telah berhasil menjadi upaya pencegahan potensi kredit bermasalah pada bank BRI, yang ditegaskan dengan rendahnya angka non-performing loans pada bank BRI. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis, ditambah dengan data hasil wawancara untuk melengkapi. ...... Credit supervision is an important thing in credit distribution. One of many factors that make the non-performing loans is due to the non-maximal credit supervision of a bank. This research is aim to describe the credit supervision as an effort to prevent the non-performing loans potential at bank BRI, with the credit distribution and the non-performing loans description at first. In the implementation, BRI, as one of the oldest bank in Indonesia had fulfilled and performed the provisions of credit supervision appropriately. The system of credit supervision which applied by BRI had basically success to prevent the non-performing loans potential at BRI, reflected by the low rate of non-performing loans at BRI. This research is using juridical-normative method which refers to positive law or written norms law, and the interview report as an additional data.