Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakBahwa perkembangan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen pada dasarnya telah mengalami perkembangan yang luar biasa dikaitkan dengan kualifikasi dan jenis dokumen, berbagai ketentuan aturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri. sistem pembuktian terkait dengan e-dokumen yangamat berkembangn dengan variasi bentuk. Perkembangan ini menjadikan interpretasi atas unsur-unsur dalam rumusan pasal yang selama ini menjadi Delik Pokok yaitu Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP menjadi sangat berkembang. Perhitungan atas daluarsa penuntutan yang kerap menjadi permasalahan di dalam praktek menjadi satu bagian dari permasalahan penerapan hukum terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat. Karenanya kajian tentang interpretasi atas unsur-unsur dalam beragam putusan pengadilan Hoge Raad, Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pembanding yang baik dalam melihat perkembangan pemahaman dan adaptasi ketentuan perundang-undangan dengan perkembangan perkara-perkara dalam penerapannya."

"Sengketa-sengketa tanah yang berkaitan dengan kepastian hukum yang sering sekali terjadi di masyarakat adalah tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Dimana ada beberapa pihak yang mengklaim sebagai pemilik yang juga mempunyai sertipikat hak atas tanah maupun hanya dengan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan lainnya.Para pihak dalam sengketa tersebut merasa memiliki bukti yang sah terhadap tanah yang dipersengketakan. Gugatan yang diajukan membuat para hakim mempertimbangkan pembuktian yang diajukan para pihak. Mengenai kekuatan pembuktian dalam persidangan yang dituangkan dalam putusan-putusan sengketa tersebut menjadi hal menarik untuk dilakukan suatu penelitian. Penelitian ini menfokuskan pada pertimbangan hakim pada Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Nomor 17/PK/TUN/2014 mengenai daluarsa dalam perspektif Hukum Tata Usaha Negara dan implikasinya pada Hukum Tanah Nasional. Serta bagaimana kekuatan pembuktian hak atas tanah berdasarkan SK KINAG Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan.

---

Land disputes related to legal certainty that often occur in the community are overlapping ownership of land rights. Where there are several parties who claim to be owners who also have a certificate of land rights or only with evidence of ownership of other ownership. The parties to the dispute feel that they have valid evidence against the disputed land. The lawsuit has been filed to make the judges consider the evidence submitted by the parties. On the strength of evidence in the trial as outlined in the decisions of the dispute becomes an interesting right to do research. This research focuses on judges 39 consideration on Judicial Review on the Supreme Court Number 17 PK TUN 2014 regarding the expiration in the perspective of State Administration Law and its implications on National Land Law. As well as how evidence of land tenure is based on SK KINAG Decree of the Chief Inspector of Agrarian with Building Use Rights Certificate."

"Tesis ini membahas mengenai batas waktu pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi purnabakti Notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Oleh karena ini, Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Problematika yang terjadi adalah mengenai batasan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang telah dibuatnya, perlindungan hukum terhadap purnabakti Notaris serta bagaimana kedudukan hukum pemegang protokol Notaris setelah berakhirnya jabatan Notaris. Hal ini dapat diperjelas dengan daluarsa penuntutan. Salah satu nya untuk kepastian hukum bagi Notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai UUJN dan Kode Etik namun kerap menjadi turut tergugat di Pengadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat penelitian deskriptif analitis. Hasil yang didapat penulis adalah menentukan sampai kapan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris harus bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab Notaris adalah melekat pada dirinya hingga seumur hidup. Berakhirnya masa jabatan Notaris tidak mengakhiri tanggung jawab purnabakti Notaris atas perbuatan hukum yang dilakukan semasa jabatannya.

---

This thesis discusses the time limit of Notary 39 s responsibility to the deed he made. It is necessary to obtain legal certainty for the retired Notary. Article 1 Sub Article 1 of Law Number 30 Year 2004 Concerning Position of Notary UUJN states that the so called Notary is a public official authorized to make authentic deed and other authority as referred to in this Law. Therefore, a Notary may be held liable for his actions in connection with his work in making the deed. The problems that occur are regarding the limitation of the responsibility of Notary to the deed which has been made, the legal protection to the retirement Notary and how the legal status of the Notary protocol holder after the termination of Notary. This can be clarified by the expiration of prosecution. One of them is for legal certainty for Notary who has carried out his her position according to UUJN and Code of Ethics but often becomes a member of the defendant in the Court. This research method is normative juridical with qualitative approach with analytic descriptive characteristic. The results obtained by the author is to determine to the extent that Notary, Notary Substitute, Notary of Special Replacement, and Official Notary Official shall be responsible for the deed he made. The responsibility of a Notary is to stick to him for life. The termination of the Notary does not terminate the responsibility of the notary public from legal acts committed during his her term of office."

"Perbuatan melawan hukum dalam perkara No.64/Pdt.G/2019/PN.Tjk ini telah memenuhi perbuatan melawan hukum yang dimana diatur dalam unsur unsur melawan hukum pada pasal 1365 KUH Perdata. Walaupun bezitter menguasai dalam tenggat waktu (Daluwarsa) yaitu lebih dari 30 tahun tetapi bezitter tidak mempunyai itikad baik pada pasal 1963 KUH Perdata untuk memberikan dan mengosongkan obyek sengketa, yang dimana pihak penggugat secara sah mempunyai kepemilikan hak atas tanah tersebut yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimana sumbernya berasal dari perpustakaan. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang diantaranya yaitu bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah yang telah mencapai daluwarsa menurut ketentuan KUHPerdata, dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap bezitter yang tidak beritikad baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum didalamnya unsur-unsurnya yaitu pada pasal 1365 KUH Perdata dan juga melanggar Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan menggunakan tanah tanpa izin atau kuasa yang sah.

---

The unlawful act in case No.64/Pdt.G/2019/PN.Tjk has fulfilled the unlawful act which is regulated in the elements of unlawfulness in article 1365 of the Civil Code. Even though the bezitter within the deadline (expired), namely more than 30 years, the bezitter does not have the good faith in Article 1963 of the Civil Code to give and empty the object of dispute, in which the plaintiff legally has ownership of the land rights that were submitted to the Tanjungkarang District Court. The method used in this research is normative juridical and the data used in this research is secondary data which comes from the library. This research has two formulations of the problem which include What are the legal provisions governing acts against the law on the possession of a plot of land that has reached expiration according to the provisions of the Civil Code, and then How is the legal protection against bezitters who do not have good intentions. The conclusion of this study is that the defendants have committed unlawful acts in its elements, namely in Article 1365 of the Civil Code and also violated Law Number 51 of 1960 concerning the prohibition of using land without the rightful permission or legal proxy."

"Persoalan dalam pewarisan yang masih menimbulkan pro dan kontra adalah mengenai Surat Penyerahan Mutlak (surat di bawah tangan bukan surat otentik) yang berisi penyerahan harta bersama dari istri Pewaris yang dibuat kepada salah satu ahli waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris, masalah daluarsa suatu gugatan terhadap suatu sertipikat yang cacat hukum, dan masalah kedudukan pemegang hak tanggungan dibandingkan dengan ahli waris. Dilatarbelakangi persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis  kesahan Surat Keterangan Hak Waris yang didasarkan oleh surat penyerahan mutlak yang dibuat oleh salah seorang ahli waris kepada salah satu ahli waris tanpa  melibatkan seluruh ahli waris; serta mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan No 266 PK/Pdt/2022 yang mendahulukan kepentingan pemegang hak tanggungan dibanding ahli waris. Metode penelitian kualitatif dengan tipe doktriner. Kasus yang dibahas adalah Putusan Nomor 266 PK/PDT/2022. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan diperkuat data primer berupa teknik wawancara. Pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, gugatan para Penggugat/ahli waris tersebut dikabulkan oleh hakim; namun pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, hakim tidak mengabulkan gugatan ahli waris serta mencabut Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan pertimbangan bahwa sertipikat hak milik yang berstatus sebagai jaminan yang sedang dibebani Hak Tanggungan tersebut telah melewati waktu 5 (lima) tahun .  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat tidak didahului dengan Akta Pernyataan Waris (APW), Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), dengan dokumen palsu, dan tidak melibatkan semua ahli waris, dinyatakan tidak sah. Kemudian terkait pertimbangan hakim yang memprioritaskan pemegang hak tanggungan dibandingkan ahli waris yang memiliki hak mutlak (legitieme portie), hasil penelitian ini menunjukkan hak mutlak dapat diprioritaskan mengingat pertimbangan daluarsa dalam PP No 24 1997 yang telah diperbaiki dan dicabut dengan PP No 18 Tahun 2021 yang tetap memberlakukan daluarsa tetapi dengan itikad baik.

---

Issues in inheritance that still raise pros and cons are regarding the Absolute Surrender Letter (a private letter not an authentic letter) which contains the delivery of joint assets from the Heir's wife made to one of the heirs without involving all heirs, the issue of the expiration of a lawsuit against a certificates that are legally flawed, and problems with the position of the holder of the mortgage rights compared to the heirs. Against this background, this study aims to examine and analyze the validity of a certificate of inheritance rights based on a letter of absolute surrender made by one of the heirs to one of the heirs without involving all the heirs; as well as reviewing and analyzing the judge's considerations in Decision Number 266 PK/Pdt/2022 which prioritizes the interests of the mortgage holder over the heirs. Qualitative research methods with a doctrinal type. The case discussed is Decision Number 266 PK/PDT/2022. Data collection techniques use secondary data with primary data reinforced in the form of interview techniques. At the District Court and High Court levels, the lawsuit of the Plaintiffs/heirs was granted by the judge; however, at the cassation and review levels, the judge did not grant the heirs' claim and revoked the High Court Decision on the basis that the title certificate with the status of collateral being burdened with the Mortgage had passed 5 (five) years. The results showed that a certificate of inheritance rights which was made without being preceded by a deed of inheritance (APW), a deed of sharing rights together (APHB), with fake documents, and did not involve all heirs, was declared invalid. Then regarding the judge's considerations that prioritize mortgage holders over heirs who have absolute rights (legitieme portie), the results of this study show absolute rights can be prioritized considering the expired considerations in PP No. 24 1997 which has been corrected and revoked with PP No. 18 of 2021 which remains enforce expiration but in good faith."