Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas persiapan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam menghadapi peralihan PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah pasca ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009. Peralihan PBB berdampak negatif terhadap keuangan negara karena mengurangi penerimaan perpajakan dan menambah defisit; berdampak negatif bagi provinsi karena menyebabkan penerimaan semua provinsi berkurang (kecuali bagi DKI Jakarta); berdampak negatif bagi 75% kabupaten/ kota karena menyebabkan defisit pada APBD; namun berdampak positif terhadap 25% kabupaten/kota lainnya karena mengalami surplus APBD. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Metode Analythical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk melihat strategi kebijakan yang dianggap paling penting dalam pemungutan PBB oleh Pemda. Strategi yang digunakan antara lain kemampuan dan kemauan politik, penilaian, penetapan tarif, pemungutan/ penagihan, kemampuan administrasi, pengawasan, dan sosialisasi. Adapun strategi kebijakan yang dianggap paling penting oleh responden adalah penilaian.Hasil penelitian menyarankan agar dalam hal penilaian, Pemda masih harus banyak dibantu Pusat, mengingat penilaian diperlukan untuk menentukan NJOP yang digunakan dalam menentukan pajak terutang. Persiapan lebih lanjut yang harus disiapkan Pemda adalah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta pengadaan sarana/prasarana. Dengan segala permasalahan yang dihadapi, Pemda berharap hasil pungutan PBB yang dilakukan sendiri, jumlahnya tidak lebih kecil dari sebelum peralihan.

---

This thesis discusses the preparation government (central and regional governments) of transition land and property tax (PBB) from central tax to local tax after post Law 28/2009. Impact of transitional PBB is negative to central budget because it reduces tax acceptance and increasing the deficit; negative impact to the province because reduced acceptance of all provinces (except for DKI Jakarta); negative impact to 75% district/city for causing a deficit in the regional budget; but positive impact to 25% other district/cities for causing surplus in their regional budget. These research is qualitative descriptive design.Analythical Hierarchy Process (AHP) method is used to look at strategic policy that are most important in the collection PBB by the local government. The strategies used are ability and willingness of politic, valuation, tariff setting, collection/addiction, the ability of administration, supervision, and socialization. As for the strategic policies that are considered most important by respondents was evaluated.Research results suggest that in the case of the assessment, local governments still have a lot of help from central government, because the assessment is needed to determine NJOP that used in determining the tax. More preparation to be completed by the local government in enhancing the quality and quantity of human resources and procurement facilities/infrastructure. With all the problems faced, the local government hopes that PBB with own collection, the amount not less than before the transition."

"Persoalan pengenaan pajak oleh pemerintah menjadi perbincangan yang menarik untuk dicermati, disebabkan dalam pengenaan pajak, pengaturan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak maupun fiskus menjadi hal yang wajib ada dalam dasar hukum pengenaannya. Untuk rnenyeimbangkan hak dan kewajiban ini dalam peraturan perpajakan dibutuhkan politik hukum pemerintah yang mampu mengakomodasi kedua hal ini.Tesis ini menuangkan bagaimana "Politik Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia". Ada tiga masalah penting yang diamati dalam tesis ini, yaitu; politik pembentukan hukum, politik penegakan hukum pajak bumi dan bangunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum pajak bumi dan bangunan di Indonesia.Perbedaan-perbedaan politik pembentukan hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan ditentukan oleh tiga faktor pengaruh yaitu, konsep penguasaan dan pemilikan hak atas tanah, perkembangan singkat keadaan negara, khususnya yang berkaitan dengan kebijaksanaan fiskal dalam penerimaan negara dan politik pemerintahan secara umum pada masa pemberlakuan peraturan perundangan-undangan pajak bumi dan bangunan.Dalam hal politik penerapan dan penegakan hukum ada perbedaan yang muncul dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1985, tanggung jawab pelaksanaan pajak bumi dan bangunan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak. Wajib pajak hanya berkewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunannya, sedangkan proses penetapan dan penghitungan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh aparat perpajakan dengan menggunakan sistem official assessment.Politik hukum pelayanan pajak bumi dan bangunan dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan yaitu; pertama, kebijaksanaan pelayanan hukum pajak bumi dan bangunan ditujukan untuk membantu pemerintah dan masyarakat merealisasikan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan pajak bumi dan bangunan; kedua, kebijaksanaan pelayanan hukum pajak bumi dan bangunan ditujukan sebagai sarana untuk mewadahi pelayanan hukum pemerintah sebagai kontraprestasi akibat adanya pembebanan pembayaran pajak yang dikenakan pada masyarakat.Realisasi kebijaksanaan hukum yang pertama ditunjukkan dengan adanya sistem pelayanan pajak bumi dan bangunan berdasarkan fungsinya. Berbeda dengan yang pertama, realisasi kebijaksanaan hukum yang kedua sampai saat ini belum ada pengaturan yang tegas."

"Penagihan pajak dengan Sural Paksa sesuai UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagai WUJUd dari penagihan aklif dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PBB di DKI Jakarta. Halini dimaksudkan sebagai wujud pengenaan sanksi secara tegas kepada penunggak pajak yang dari tahun ke tahun selalu meningkat baik jumlah nominal tunggakan maupun jumlah wajib pajak.Metode penelitian yang digunakan adalah metoda analisis deskriptif dan analisis empiris serta leknik pengolahan data secara manual untuk analisis Korelasi dan Koefisien Regresi Sederhana serta bantuan aplikasi Komputer Microsoft Excel Windows 97 untuk menghitung Koefisien Regresi dan Korelasi Sederhana. Teknik pengumpulan data dengan cara Studi Kepustakaan.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa penagihan secara aktif dengan menerbitkan STP dan Surat Teguran meskipun dengan volume dan jumlah yang masih kecil dibandingkan dengan tunggakan yang ada tetapi telah mampu meningkatkan realisasi penerimaan PBB, seperti Koefisien Regresi STP adalah sebesar + 4,51 dan Surat Teguran sebasar + 75,93 serta mempunyai korelasi sederhana atau hubungan yang sangat era!. Penagihan pajak secara aktif perlu ditingkalkan sebagai selah satu upaya terakhir dalam rangka meningkatkankan penerimaan PBB.Penagihan aktif dilakukan dengan memperhatikan asas economy, asas kepastian hukum,, asas kegotongroyongan, asas kecukupan penerimaan tanpa mengabaikan kondisi perekonomian. Upaya penagihan aktif harus didahului dengan tindakan persuasive dan penyuluhan yang terus menerus serta implementasi hasil pajak secara nyata untuk pembangunan sehingga akhirnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat."

"ABSTRAKPajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya dipungut berkaitan dengan keadaan atau kejadian yang berlaku atau yang terjadi dalam wilayah suatu negara tanpa memperhatikan atau melihat kondisi dari subjek pajaknya. Permasalahan yang dihadapi yaitu masalah tersedianya data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang kurang akurat dan masalah ketetapan penilaian properti dalam pemungutan pajak. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya masalah lain yaitu masalah pemungutan pajak terkait dengan pengorganisasian aparat perpajakan yang bertugas dalam pemungutan pajak, serta masalah keadilan dan penegakan hukum. Terjadi permasalahan dimana realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yag rendah di Kelurahan Lengkong Gudang yang disebabkan sistem administrasi perpajakan yang tidak terintergrasi dengan baik, sehingga dibutuhkan adanya sosialisasi bagi petugas pelaksanaan sistem administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

---

ABSTRACTRevenue from tax on land and buildings is an income for the local government, in which the local government can managed it for the welfare of its region. But, to reach that goal, local government found difficulties in property tax collection. One of the problems which arise comes from the administration system. The administrative system plays an important role in tax on land and buildings revenue. However, if the administration doesn?t perform well, it could cause a decline in tax compliance. On the longer term, it could cause a decline in tax revenue. The method of research is descriptive. In where research is done to know the application of administrative system that is used by the tax authorities. In which, the use of a good administrative system could support the tax officers? performance. And therefore deliver first-rate services to the taxpayers. Besides that, a good administrative system could affect the revenue level to become optimal."

"Tesis ini membahas progresivitas Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang lebih dikenal oleh dunia sebagai pajak properti dan sumber daya alam di Indonesia, khususnya bagi Wajib Pajak yang mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas rumah tempat tinggalnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah PBB progresif terhadap kemampuan ekonomis Wajib Pajak di Jakarta Selatan. Selain itu, penelitian ini juga ingin menjelaskan apakah rasio beban PBB terhadap kemampuan ekonomis Wajib Pajak mempengaruhi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar PBB dan apakah tindakan yang dilakukan Wajib Pajak di Jakarta Selatan bila memiliki masalah ketidakmampuan membayar PBB. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi linier berganda, dengan teknik pengumpulan data berupa kuisioner yang dibagikan pada 100 responden Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Wilayah Jakarta Selatan dengan sampling berdasarkan tingkat penghasilan Wajib Pajak. Dari analisis regresi diketahui bahwa terdapat korelasi positif antara beban PBB dengan kekayaan bersih sebesar 0,667 dan korelasi negatif dengan penghasilan bersih sebesar -0,021 namun tidak terdapat korelasi yang kuat antara rasio beban PBB terhadap kekayaan dan penghasilan bersih dengan ketidakmampuan Wajib Pajak untuk membayar. Walaupun demikian, angka Wajib Pajak yang mengeluhkan ketidakmampuan membayar PBB cukup tinggi (60% dari total responden) dan secara nyata terdapat kesenjangan pendapatan antar Wajib Pajak yang bertempat tinggal di lokasi dengan nilai properti tinggi. Masih banyaknya Wajib Pajak yang ingin melakukan permohonan pengurangan PBB namun tidak mengerti mekanismenya yaitu sebesar 18 orang (30%) dari 60 orang jumlah responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar menunjukkan masih kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah sebagai pihak yang akan mengemban kewenangan memungut PBB Pedesaan dan Perkotaan dapat membuat program pembatasan pajak yang menanggapi masalah ketidakmampuan membayar Wajib Pajak, menyiapkan integrasi data dan administrasi untuk mendukung sistem perpajakan tersebut serta memperluas sosialisasi dan pendidikan pajak bagi masyarakat khususnya program keringanan pajak bagi Wajib Pajak berpenghasilan rendah.

---

The focus of this study is the progresivity of Indonesian Land and Building Tax (PBB), mostly worldwidely known as Indonesian property and natural resource tax, especially for home residential taxpayer who deals with increasing property value. The purpose of this study is to explain whether PBB is progresive based on taxpayer?s economic ability in Jakarta Selatan. This study is also meant to explain whether the PBB ratio of taxpayer?s economic ability affects their inability to pay the tax in Jakarta selatan and how they reaction about their inability to pay. The research method applies multiple linier regression by collecting questionnaires from 100 residential taxpayer?s in Jakarta Selatan with sampling based on stratified taxpayer's income. From the analysis, it is known that there is a positive correlation between PBB with net wealth at 0,667 and negative correlation with net income at -0,021, but there is no strong correlation bertween PBB ratio of net asset and net income with taxpayer?s inability to pay the tax. However, the number of taxpayer complaining about their inability to pay PBB is high enough (60% from total respondens) and clearly there is a huge income gap between residential in the area with high value property. A huge percentage of taxpayer who don't understand the mechanismof PBB reduction (30% or 18 respondense from 60 respondens who has problem with their inability to pay PBB) indicates that there is still lack of public hearing and education about tax policy in society. The researcher suggests that local authorithy who will have the right to collect PBB in rural and urban areas (PBB Pedesaan dan Perkotaan) should create tax limitation program which address the problems of taxpayer's inability to pay, prepare the integration of data and administration to support the system and intensify public hearing and education to the society, especially the tax limitation program for low-income taxpayers."

"Sistem administrasi PBB sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menimbulkan masalah ketidakadilan dalam menetapkan pajak, ketidakpastian dalam menyampaikan pajak yang terutang, lemahnya sanksi dan sulitnya melakukan pembayaran PBB sebagai akibatnya penerimaan PBB sangat rendah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan upaya penyempurnaan administrasi PBB terus dilakukan sehingga tahun 1993/1994 Pemerintah telah melaksanakan SISTEP ke Daerah Tingkat 11 seluruh Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa jauh faktor-faktor penetapan pajak, ketepatan dalam menyampaikan SPPT, penerapan sanksi dan cara pembayaran pajak dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif yaitu tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan aktual. Berdasarkan analisa secara statistik 4 (empat) angka korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r signifikansi 5% yang besarnya 0,361. Pernyataan pertama signifikan (r hitung = 0,551 a r tabel = 0,361). Pernyataan ke dua signifikan (r hitung = 0,706 > r tabel = 0,361). Pernyataan ke tiga non-signifikan ( r hitung = 0,325 < r tabel = 0,361). Pernyataan ke empat signifikan (r hitung = 0,412 > r tabel = 0,361). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa faktor-faktor ketepatan dalam penetapan pajak, penyampaian SPPT secara tepat waktu dan cara pembayaran pajak yang sederhana dapat meningkatkan keberhasilan pemungutan pajak sedangkan penerapan sanksi yang tidak penuh dapat mengurangi tingkat keberhasilan pemungutan pajak. Dari hasil penelitian dapat disarankan : koordinasi antar instansi terkait perlu ditingkatkan, hubungan baik dengan aparat pemerintah daerah perlu ditingkatkan, secara selektif terhadap Wajib Pajak tertentu perlu diterapkan sanksi secara penuh, untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB maka penyuluhan secara terpadu dan berkesinambungan perlu terus dilakukan."

"Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi Kota Tangerang sangat berarti, karena itu upaya meningkatkan selalu dilaksanakan, misalnya dengan melakukan reklasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar mendekati harga pasar. Untuk mengukur tingkat pencapaian NJOP yang mendekati harga pasar maka dilakukan analisis Assessment Ratio Studies (AIS), yaitu rasio yang membandingkan hash penilaian objek pajak dengan harga pasar objek pajak itu pada saat terjadi transaksi pada objek pajak tersebut.Dari hasil analisis ternyata rasio NJOP terhadap harga pasar AIS Kota Tangerang meneapai 0,75 dan berdistribusi normal. Cukup baik, akan tetapi"

"Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) memiliki fungsi utama untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pendapatan Daerah. Agar Pendapatan Daerah dapat ditingkatkan secara optimal, maka diperlukan adanya struktur organisasi dan tata kerja (sistem dan prosedur) yang dapat memberikan reasonableassurance bahwa Pendapatan Daerah tersebut telah dikelola secaraefektif dan efisien. Untuk itulah, pemerintah menetapkan perubahan/penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerjaDIPENDA sistem lama (MAPENDA) menjadi sistem baru (MAPATDA).Skripsi ini memberikan gambaran mengenai usaha meningkatkanPendapatan Daerah Tingkat II dengan sistem Pengawasan Melekat.Peningkatan Pendapatan Daerah Tingkat II ini dapat terjadi secaraoptimal karena MAPATDA telah menerapkan Pengawasan Melekat dalamsistem dan prosedurnya. Sebagai gambaran lebih nyata terhadapmanfaat sistem baru ini, penulis menyajikan pelaksanaan MAPATDA. di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, permasalahan yang dihadapi dan pemecahan masalah tersebut.Daripenelitian yang dilakukan, ternyata implementasi MAPATDA di DIPENDA Tk. II Bekasi menghasilkan peningkatan PADS (Pendapatan Asli Daerah Sendiri) Kabupaten Bekasi yanglebih besar dibandingkan dengan peningkatan yang terjadijauhpada saat menggunakan sistem lama. Hal ini terutama disebabkan oleh penerapan azas fungsional pada MAPATDA, di mana antara satu seksi dengan seksi lainnya terjadi hubungan yang saling terkaitsebagai suatu sistem ban berjalan, sehingga kemacetan/keterlambatan pekerjaan dari suatu seksi akan selalu dapat dimonitor oleh seksi yang lain. Penerapan azas fungsional inidengan sendirinya (otomatis) akan menciptakan Pengawasan Melekatyang baik. Hasilnya kebocoran dan penyalahgunaan wewenang dapatditekan serendah mungkin, sehingga Pendapatan Daerah dapat ditingkatkan secara secara optimal. Hal ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan sistem MAPENDA yang menerapkan azaskomoditi/sektoral.MAPATDA telah menerapkan Pengawasan Melekat melalui pelaksanaan unsur-unsur Sistem Pengendalian Manajemen yang terdiri dari pembagian tugas dan fungsi yang jelas, perinciankebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan pembinaan personil."