Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai lembaga keuangan, dalam melakukan usahanya selalu dihadapkan pada berbagai resiko, yang diantaranya adalah resiko tingkat bunga yang berfluktuasi. Profitabilitas bank selain dipengaruhi oleh mahalnya sumber dana pada saat ini, juga dipengaruhi oleh faktor tingkat bunga yang semakin berfluktuasi. Tingkat bunga bagi dunia perbankan merupakan cerminan biaya untuk mendapatkan dana bank dan harga yang akan diterima dari penggunaan dananya, sehingga perludilakukan pengelolaan dana yang cermat dan hati-hati dalam menghadapi situasi sekarang ini.Fluktuasi tingkat bunga yang cepat dan tidak dapat diperkirakan pergerakannya sudah merupakankonsekuensi resiko yang harus ditanggung bank dalam melaksanakan usahanya. Tingkat bunga yang berfluktuasi tersebut dapat mempengaruhi biaya banks liabilities dan pendapatan banks assets. Beberapa tehnik manajemen dalam menghadapi resiko tingkat bunga yang berfluktuasi dapat diterapkan oleh bank dalam rangka usahanya memperkecil resiko tingkat bunga. Dan salah satu tehnik pengelolaan tersebut adalah melalui penerapanf unds gap management yaitu penerapanfunds gap management yang disesuaikan dengan arah tingkat bunga yang terjadi. Walaupun untuk menerapkan besarnya funds gap yang sesuai untuk setiap fase dalam sikius tingkat bunga adalah tidak mungkir, akan tetapi pengelolaan secara garis besamya adalah penerapan funds gap yang disesuai dengan perkiraan tingkat bunga di masa depan, dimana akan mengurangi resiko kerugianakibat tingkat bunga yang berfluktuasi."

"Alasan dan tujuan penulisan ini adalah mempelajari teoriteori yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan dana pada perusahaan bank, serta melakukan evaluasi terhadap akuntansi dan pengelolaan dana pada Bank "A". Dua metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada pejabat perusahaan serta pengumpulan data-data dari perusahaan tersebut. Penelitian kepustakaan meliputi penelitian terhadap literatur-literatur yang ada. Deregulasi perbankan menyebabkan bank harus mengelola dana-dananya seefisien mungkin. Pengelolaan dana yang terpadu ditujukan untuk mencapai liquidity dan profitability yanng seimbang. Untuk pengelolaan dana tersebut manajemen memerlukan informasi-informasi yang mendukung. Akuntansi sebagai sumber informasi merupakan dasar bagi penentuan kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen. Evaluasi atas akuntansi dana Bank "A" ditekankan pada transaksi valuta asingnya. Sementara itu evaluasi pengelolaan dananya adalah pada likuiditas, return dan risknya dan pengelolaan valuta asingnya. Untuk meningkatkan performance, Bank "A" perlu mengembangkan transaksi devisanya dan jasa-jasa yang menghasilkan fee income."

"Skripsi ini adalah mengenai peranan dari komite yang menangani pengelolaan dana suatu bank. Fokusnya adalah bagaimana komite ini bekerja pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) dengan menggunakan empat fungsi utama pengelolaan assets-liabilities. Dengan melihat keempat fungsi tersebut terlihat bahwa peranan dari komite tersebut pada bank ini adalah sangat penting dalam penataan portfolio neraca bank, dalam rangka memaksimumkan keuntungan dengan mengambil risiko yang dapat diterima. Sehingga memberikan arahan dalam hal investasi dan upaya memperoleh pendapatan bank. Dalam skripsi ini juga dilihat bahwa untuk melaksanakan pengelolaan assets-liabilities yang baik diperlukan paling tidak tiga hal pokok yaitu adanya suatu konsep pengelolaan assets-liabilities, sistem informasi yang dapat mempercepat proses pelaporan, dan yang terpenting terdapat komite yang menangani pengambilan keputusan tersebut yang disebut dengan Assets-Liabilities Committee. Penelitian dilakukan pada berbagai laporan yang dikeluarkan oleh Assets-Liabilities Committee dan juga laporan tahunan bank yang bersangkutan."

"ABSTRAKDalam rangka usahanya untuk menghimpun dana masyarakat, pihak perbankan berlomba menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat, seperti tabungan dengan bunga harian, tabungan berhadiah, deposito berhadiah. Dipihak lain, untuk menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, selalu diikuti dengan persyaratan dan prosedur yang seringkali memberatkan calon nasabah. Dalam perekonomian di Indonesia dikenal suatu lembaga kredit yang lain yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sumber dana, yaitu Perusahaan Umum Pegadaian (selanjutnya disebut Pegadaian). Pegadaian adalah Badan Perkreditan yang berada langsung di bawah pengawasan Departemen Keuangan, yang menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dengan menerima jaminan berupa barang-barang bergerak. Persyaratan yang ringan, prosedur yang sederhana dan pelayanan yang cepat adalah ciri dari Pegadaian. Namun dalam perkembangannya, masyarakat lebih mengenal Lembaga Perbankan dibandingkan dengan Pegadaian. Keengganan masyarakat menggunakan jasa Pegadaian karena Pegadaian sering diidentikkan dengan kemiskinan. Sesuai dengan tujuan awal didirikannya Pegadaian, yaitu untuk memberantas lintah darat, rentenir atau praktek riba gelap yang memberatkan kehidupan masyarakat kecil, sehingga pengguna jasa Pegadaian sebagaian besar adalah masyarakat golongan bawah. Pegadaian adalah lembaga yang unik. Disatu pihak Pegadaian diharapkan bisa memberikan kredit kepada siapapun yang membutuhkan, sedangkan dipihak lain Pegadaian tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, giro atau deposito, seperti halnya dengan Bank. Penelitian ini mencoba mengkaji faktor penentu perkembangan Pegadaian, khususnya di Jawa Tengah untuk kurun waktu tahun 1983 sampai dengan 1992. Dalam analisis dapat pula diketahui faktor apa sebetulnya yang dominan sebagai penentu perkembangan Pegadaian, sehingga apabila faktor tersebut dapat diketahui, dapat membantu untuk menentukan kebijakan Perum Pegadaian selanjutnya. Tidak banyak teori yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan kekhasan misi, sifat maupun ciri Pegadaian itu sendiri. Sehingga model dibangun atas dasar prasurvey dan data yang ada di lapangan. Faktor-faktor yang diduga sebagai penentu perkembangan Pegadaian adalah jumlah nasabah, omzet, sewa modal, surplus, jumlah pegawai, tanggapan nasabah atas kredit yang diperoleh, pelayanan dan kepuasan nasabah. Dari delapan faktor tersebut, tujuh faktor yaitu jumlah nasabah, omzet, sewa modal, surplus, kredit, pelayanan dan kepuasan nasabah mempunyai tingkat keeratan yang tinggi terhadap model dan jumlah nasabah merupakan faktor yang dominan dalam menentukan perkembangan Pegadaian. Hal ini mengingat nasabah Pegadaian adalah nasabah dengan penmintaan pinjaman dalam jumlah kecil, sehingga semakin banyak nasabah maka akan semakin besar omzet Pegadaian. Sedangkan faktor jumlah pegawai mempunyai tingkat keeratan yang rendah terhadap model, yaitu 0,37. Ini berarti bahwa jumlah pegawai meskipun tidak sesuai dengan formasi pegawai yang ada, kegiatan Pegadaian tetap dapat berjalan dengan baik."

"ABSTRAKPermasalahan keuangan suatu bank berupa penekanan likuiditas harus ditangani dengan cara meminimalkan dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan sehingga tetap memperoleh kepercayaan masyarakat penyimpan dana pada sistem perbankan dan menjaga perekonomian secara keseluruhan. Penerapan kebijakan bail-in sebagai private sector resolution untuk alternatif penanganan bank bermasalah selain bail-out, melalui konversi sumber dana bank menjadi modal dengan tujuan meminimalisir biaya fiskal yang harus ditanggung oleh otoritas yang berwenang memerlukan penelitian terkait sumber dana bank yang dapat dikonversi dan implikasi hukumnya apabila diterapkan saat ini. Dalam rangka perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, usulan penerapan kebijakan bail-in harus selaras dengan asas kebebasan berkontrak dan tetap dapat memberikan perlindungan hukum khususnya kepada nasabah sebagai konsumen bank.Simpanan atau dana pihak ketiga sebagai sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank pada dasarnya dapat dikonversi menjadi modal sepanjang terdapat persetujuan dari nasabah selaku pemilik simpanan atau dana pihak ketiga tersebut. Simpanan atau dana pihak ketiga yang dapat dikonversi adalah yang digolongkan sebagai simpanan yang tidak dijamin pembayarannya (unsecured debt) oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena secara hukum belum memperoleh jaminan atau pertanggungan. Selain itu, pinjaman subordinasi dari pihak terafiliasi yang dianggap turut bertanggung jawab atas pengelolaan bank dapat dikonversi menjadi modal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan bank yang bersangkutan. Namun demikian, penerapan kebijakan bail-in berupa konversi saat ini belum dapat dilakukan karena belum terdapat peraturan yang mengatur serta perjanjian atau kontrak penyimpanan dana antara bank dan nasabah tidak secara jelas menyebutkan adanya ?klausula konversi?.

---

ABSTRACT

The financial problems of a bank in the form of liquidity suppression should be addressed by minimizing the impact of the damage that can be inflicted against the financial system stability, allowing the system to maintain its depositors trust in the banking system and to maintain the economy in its entirety. In addition to the bail-out policy, the implementation of the bail-in policy being a private sector resolution, as an alternative for the handling of troubled banks, through the conversion of bank?s funds into capital for the purpose of minimizing fiscal costs borne by the authority, requires research on the source of funds of banks that are convertable and its legal implications of its application. In order to amend Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998, the proposed implementation of the bail-in policy shall be concordant with the principle of freedom of contract and able to provide legal protection, in particular to customers as banking consumers.

In principal, deposits or third party?s funds, as the bank?s largest, most reliable source of fund are convertable into capital as long as the bank obtained customer?s consent as the owner of such deposits or third party funds. Deposits or third party?s funds that can be converted are ones which are classified as unsecured debt by the Indonesia Deposit Insurance Agency, because by law, such funds are not guaranteed or insured. In addition, subordinated loans from affiliated parties that are considered to be partly liable for the bank?s management can be converted into capital as a form of accountability for the management of such bank. However, the implementation of the bail-in policy in the form of conversion is presently inapplicable because there are no regulations governing such matter. In addition, existing agreements or contracts between the bank and the customer on fund savings does not clearly state the existence of "conversion clause"."

"Bank merupakan usaha jasa keuangan yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat atau nasabah, besarnya tingkat kepercayaan masyarakat pada suatu bank sebagai salah satu tolok ukurnya adalah kemampuan bank tersebut dalam menghimpun dana masyarakat.Usaha bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat adalah memelihara agar likuiditasnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, berdasarkan data empiris tidak ada bank yang langsung collapse sebagai akibat kerugian transaksi, kecuali kerugian transaksi foreign exchange tetapi jika terkena rumours mengenai kekurangan likuiditas dapat mengakibatkan bank tutup selamanya. Disamping itu terlalu banyak likuiditas akan menyebabkan idle funds yang berarti terdapat beban biaya bunga demikian pula bila terjadi kekurangan likuiditas dapat berakibat lebih buruk lagi. Pengelolaan dana terutama likuiditas ini dimisalkan seperti orang menggenggam telur, terlalu kencang bisa pecah dan longgarpun akan bisa jatuh .Dengan memperhitungkan taken dan placement terikat berdasarkan laporan keuangan sementara per 31 Desember 1995 terjadi kekurangan idle funds rupiah sebesar Rp. 239.404 juta, fasilitas kredit yang belum digunakan sebesar Rp. 1.681.482 juta dan dana masyarakat ( giro, tabungan dan deposito) berjumlah Rp. 10.601.897 juta, dalam posisi seperti ini Bank XYZ mempunyai risiko yang sangat tinggi.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa strategi pengelolaan secondary reserve yang diterapkan oleh PT. Bank XYZ menyimpang dari kerangka teori serta konsep yang ada, yaitu penanaman dana pada interbank money market dan surat-surat berharga tidak marketable, high quality dan short term maturity sehingga tidak dapat digunakan untuk berjaga-jaga terhadap pemenuhan kebutuhan primary reserve.Strategi pengelolaan Secondary Reserve menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan laba perusahaan dan menjaga likuiditas yang dibutuhkan, sehingga bank selalu berada'dalam posisi likuidity yang aman sekaligus dapat menghindari dana-dana yang idle, yang pada akhirnya dapat meningkatkan earning assets atau meminimalisir cost , karena semua sumber dana yang berasal dari masyarakat merupakan beban biaya bunga bagi bank."

"Masyarakat yang memanfaatkan jasa perbankan disebut sebagai nasabah sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 dan hubungan hukum nasabah dengan bank diatur pula sebagai hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999. Namun tidak semua kegiatan perbankan aman dari terjadinya pelanggaran hukum, sebagaimana salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2003 yaitu dana nasabah Bank Century yang tidak dapat ditarik kembali. Kasus nasabah Bank Century sangat menarik perhatian publik karena jumlah nasabah yang dirugikan begitu banyak dan jumlah kehilangan dana yang terjadi mencapai triliunan rupiah yang disebabkan oleh produk reksadana yang dijual oleh Bank Century. Salah satu jenis kegiatan jasa perbankan adalah selaku agen penjual efek reksadana milik manajer investasi. Dari sekian banyak kasus nasabah Bank Century yang terjadi, kasus yang dianalisis adalah perkara perdata nasabah Bank Century atas nama Go Linawati dan kawan-kawan pada Pengadilan Negeri Surakarta dan atas nama Wahyudi Prasetyo pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam kedua perkara perdata tersebut Bank Century dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dihukum untuk mengembalikan dana dan membayar ganti rugi kepada nasabahnya. Reksadana adalah produk pasar modal dan Bank dapat menjadi agen penjual efek reksadana yang wajib memenuhi ketentuan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksadana (Peraturan Nomor V.B.4). Dalam melaksanakan kegiatan perbankan, bank wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Apabila bank melakukan perbuatan yang merugikan nasabahnya, maka bank harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya tersebut.......People who use banking services are referred to as customers as regulated in Law Number 10/1998 on Banking and the relationship between the Bank and Customer is regulated in Law Number 8/1999 on Customer Protection. However, not all banking activities are safe from law violations, one particular example was the case that occurred in 2003, Bank Century customer funds were irrevocable. The case was highly attractive to the public because a lot of customers were being harmed and the amount of lost funds has reached trillions of rupiah caused by mutual fund products sold by Bank Century. One type of banking service activities was an investment fund sales agent owned by an investment manager. There are many cases of Bank Century customers that occurred, however in this thesis there are two cases analyzed namely civil cases of Bank Century customers on behalf of Go Linawati and friends at the Surakarta District Court and on behalf of Wahyudi Prasetyo at the Surabaya District Court. Both of these civil cases, Bank Century was declared to have committed an illegal act and therefore punished for returning funds and paying compensation to its customers. Mutual funds are capital market products and banks may become mutual fund securities selling agents that must fulfill the provisions of the Decree of the Chairman of Bapepam and LK No. Kep-11 / BL / 2006 dated 30 August 2006 concerning the Behavior of Mutual Fund Securities Selling Agents (Regulation Number V.B.4). In carrying out banking activities, banks are required to fulfill the provisions stipulated in the Consumer Protection Law and Banking Law and other relevant regulations. If a Bank conducts an unlawful act toward its customers, the bank must be held responsible for the loss of its customers"

"ABSTRAKKeinginan untuk menggali sumber dana dalam masyarakat menyebabkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan deregulasi Juni 1983 yang memberikan kelonggaran pada dunia perbankan, yaitu pembebasan tingkat suku bunga deposito, dan pembebasan pagu kredit. Banyak hasil yang dipetik dari deregulasi ini diantaranya adalah besarnya dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Namun sisi negatif dari kebijakan ini, diantaranya adalah tingginya tingkat suku bunga deposito yang mengakibatkan tinggi pula tingkat suku bunga pinjaman sehingga biaya investasi menjadi mahal. Untuk itu pemerintah mengeluarkan deregulasi Oktober 1988 untuk lebih menyempurnakan deregulasi sebelumnya. Deregulasi 1988 memberikan kesempatan kepada untuk tumbuh, lebih leluasa berkembang dan bergerak menghimpun dana masyarakat. Tabungan merupakan jenis jasa yang dapat perhatian khusus dalam deregulasi ini, dengan dapat menjadi sumber dana murah. bank-bank menharapan Tabungan merupakan salah satu jenis tabungan yang diciptakan dalam menjawab kesempatan ini, dan bank Slip S merupakan salah satu penyelenggaranya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh deregulasi 1988, khususnya tabungan siip terhadap pengelolaan dana bank S. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan studi dokumen dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan. beberapa hal menarik. Pertama adalah bahwa pada periode sebelum deregulasi 1988 (1982-1988)5 kondisi pengelolaan dana di bank S terus mengalami grafik penurunan bila ditinjau dari rasio-rasio rentabilitas, solvabilitas, dan likuiditas; walaupun total. assets, total deposito, icons dan laba mengalami peningkatan. Setelah deregulasi maka terlihat persentase peningkatan yang berlipat ganda dari total assets, total depasito, total icons, dan laba. Tabungan siip sendiri mengalami pertumbuhan yang luar biasa, dan berpengaruh kuat terhadap perkembangan total tabungan. Sedangkan total tabungan mempengaruhi perkembangan dari total deposits. Dari segi rasio-rasio perbankan, grafik penurunan yang drastis berhasil ditahan, bahkan ada yang meningkat. Namun perlu dicatat bahwa setelah deregulasi (Januari-Juli 1989) rasio laba usaha murni bank S tetap mengalami grafik penurunan. Hal ini disebabkan meningkatnya idle fund, yang dikarenakan dana yang disalurkan peningkatannya berada di bawah peningkatan jumlah dana yang berhasil diserap dari masyarakat. Hal ini merupakan indikasi dari kondisi manajemen yang lemah."