Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Didiek Setiabudi Hargono
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penyaluran Alokasi Dana Desa pada empat desa sampel di empat kecamatan yang berbeda di Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali dan disparitas (kesenjangan) pembangunan antar kecamatan. Perhitungan kuantitas Alokasi Dana Desa yang diterima tiap daerah harus sesuai dengan formula Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan variabel, yaitu variabel-variabel yang berhubungan dengan karakteristik desa, seperti variabel kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah PBB desa serta variabel jumlah komunitas di desa, yaitu dusun, yang dihasilkan oleh masing-masing desa di Kabupaten Karangasem. Indikator efektifitas dapat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi desa yang diproksikan pada PDRB Kecamatan, serta kecilnya tingkat disparitas (kesenjangan) antar wilayah kecamatan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karangasem dan Propinsi Bali, Data Alokasi Dana Desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten Karangasem, serta Data Monografi Desa dan Kecamatan pada empat desa, yaitu Desa Pempatan, Desa Selat, Desa Bebandem, dan Desa Tenganan.
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu formula Alokasi Dana Desa yang disesuaikan dengan Surat Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 perihal Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, sedangkan untuk menghitung disparitas (kesenjangan) pembangunan antar wilayah digunakan Indeks Williamson dan analisa Tipologi Klassen.
Hasil yang diperoleh bahwa besarnya Alokasi Dana Desa yang diberikan ke setiap desa tidak menggunakan formula yang ditentukan dengan pembobotan tujuh variabel penting desa, tetapi menggunakan pembagian total jumlah desa di Kabupaten untuk penentuan ADDM (ADD Merata) dan pembagian total jumlah banjar dinas untuk penentuan ADDP (ADD Proporsional). Hasil perhitungan ini dianggap tidak adil bagi Desa, sehingga menimbulkan ketidakefektifan penyaluran ADD. Pemanfaatan ADD tidak disalurkan pada bidang-bidang yang dapat menggerakkan ekonomi desa. Ketidakefisienan ini menyebabkan kecenderungan berasosiasi dengan disparitas yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson yang mendekati satu, yaitu : Iw2004 = 0.378, Iw2005 = 0.389, Iw2006 = 0.404, Iw2007 = 0.410, dan Iw2008 = 0.421 yang berarti semakin timbul kesenjangan. Analisa Tipologi Klassen, menunjukkan bahwa pembangunan selama tahun 2004-2008 mengelompokan kecamatan Karangasem dan Manggis pada kuadran daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, sedangkan kecamatan Sidemen, Selat, Rendang, Kubu, Abang, dan Bebandem pada kuadran relative tertinggal.
This research attempts to figure out the effectiveness of the distribution of Grant Allocation for Villages in four villages as sample in four different subdistricts in Karangasem Regency, Bali and disparity in development among subdistrics. The calculation of quantity for ?Village Grant Allocation? received by every district has to be match with ?Village Grant Allocation? formula using variables related to the characteristics of a village such as poverty, education, health, access to the village, population, the width of the area, and the number of the PBB and the number of the communities in the village i.e., orchard made by each village in Karangasem Region. The indicators of the effectiveness can be seen from the decrease of poverty level and an increase in economy growth of the village by proxy to PDRB of the subdistrict, and also low level of disparity among subdistrict.
Data used in this research are from Central Bureau of Statistics (BPS) Karangasem Region and the Province of Bali, Data of Village Grant Allocation from the Board of Community Empowerment and Village Development (BPMPD) Karangasem Region, and Data of Village and Subdistrict Monograph of four villages, namely Pempatan, Selat, Bebandem, and Tenganan. Three kinds of analysis tools are used in this research i.e.., the formula of Village Grant Allocation which is in line with Minister of Home Affairs Decree No. 140/640/SJ the year 2005 about Village Grant Allocation from the local government of region to the local government of the village/district. Meanwhile, to count disparity in development among districts, the tools used are Williamson Index and Klassen analysis in Typology.
The result shows that the amount of Village Grant Allocation given to every village didn?t use formula which is determined by weighing seven important variables of the villages, but it uses division of the total number of the villages in the region to determine ADDM (equal ADD) and division of the number of official ?banjar? to determine ADDP (Proportional ADD). The result of this calculation is considered unfair for the villages, so it makes ADD distribution ineffective. ADD is not distributed on the fields that can drive the economy of the village. This inefficiency has caused the tendency of associating with disparity as shown by the score of Williamson Index which is close to 1, i.e.,: Iw2004 = 0.378, Iw2005 = 0.389, Iw2006 = 0.404, Iw2007 = 0.410, and Iw2008 = 0.421 which means that there is greater disparity. The analysis of Klassen Typology shows that the development from 2004 to 2008 grouped Karangasem Region and Manggis into the quadrant of areas which easily develop and grow, while subdistricts like Sidemen, Selat, Rendang, Kubu, Abang, and Bebandem are in quadrant of areas which are relatively left behind.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28759
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Anggriyana Danastri
"Penelitian ini bertujuan menggambarkan penyusunan APBDesa dalam pemanfaatan dana desa di Desa Purwodadi, Desa Krendetan dan Desa Kalitanjung serta sebab keterlambatan pencairan dana desa di ketiga desa. Teori yang digunakan adalah penyusunan anggaran. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan APBDesa di ketiga desa dilakukan dengan benar yaitu sesuai dengan perencanaan dan partisipasi serta pemanfaatannya untuk infrastruktur. Alasan keterlambatan pencairan dana desa di ketiga desa tersebut: 1)perubahan APBN; 2)perubahan Peraturan Menteri Keuangan mengenai rumus perhitungan besaran dana desa tiap desa; 3)perubahan APBDesa; 4)kinerja kecamatan; 5)kapasitas SDM aparatur desa.

This study aims to describe the village budget (APBDesa) formulation in order to use the Village Funds in Purwodadi, Krendetan and Kalitanjung Village, and the cause of delayed fund disbursement in those villages. The theory used is budgeting. The approach of this study is post-postivist with study of literature and in depth interview as the data gathering technique.
The study result shows that APBDesa planning from the three villages has been properly conducted and in line with the plan, participations and its utilization for infrastructure. The cause of fund disbursement delay from the three villages are: 1. Changes in APBN 2. Changes in Ministry of Finance regarding the formula of fund amount based on each villages. 3. Changes in APBDesa 4. Performance from each districts."
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S64270
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nuriana Sawitri
"ABSTRAK
Dewasa ini ditemukan beragam permasalahan dalam hal implementasi kebijakan
penyaluran dana desa. Oleh karena itu, sebuah penelitian mendalam atas
implementasi kebijakan tersebut perlu dilakukan. Desa Pasirhaur digunakan
sebagai objek dalam penelitian ini atas dasar dua alasan utama; Desa Pasirhaur
merupakan salah satu dari beberapa desa yang dikategorikan tertinggal berdasarkan
data tahun 2005-2011, selain itu Desa Pasirhaur memiliiki kondisi infrastruktur
yang kurang memadai. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan
pendekatan post positivitis dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui observasi serta wawancara mendalam yang didasari oleh
indikator yang berasal dari operasionalisasi konsep. Penelitian ini mengahasilkan
sebuah analisa bahwa terdapat masalah dalam kebijakan penyaluran dana desa
melalui regulasi yang dikeluarkan serta ketidak siapan pemerintah dalam mengatur
kebijakan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil analisa dari implementasi
kebijakan penyaluran dana desa di Desa Pasirhaur Kecamatan Cipanas Kabupaten
Lebak ditemukan berbagai ketidaksesuaian implementasi yang berimpliklasi
terhadap terhambatnya penyaluran dana desa.

ABSTRACT
Nowadays, a number of problems emerged on the implementation of village fund
distribution policy. Therefore, an in-depth study on the implementation of this
policy is required. Pasirhaur Village was chosen as the object of this study due to
two main reasons; Pasirhaur village is one of the few villages that categorized as
left-behind village based on 2005-2011 data, moreover, Pasirhaur Village?s
infrastructure condition is inadequate. This study uses post positivitis approach
with descriptive design. Data collected through observation and in-depth
interviews based on the indicators derived from implementation of the concept. The
study resulted an analysis that there are problems in the policy of fund distribution
through regulations issued by the village and the unpreparedness of the government
in regulating the policy. In addition, based on the results of the analysis of the
implementation of the policy of fund distribution in Pasirhaur village in the village
of Cipanas District of Lebak, a series of implementation discrepancies was found,
which then implied to the delay of fund distribution to the village."
Lengkap +
2016
S64600
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mendukung otonomi desa dan desentralisasi, sehingga merupakan instrument untuk membangun dan mengembalikan kepercayaan dalam pengelolaan negara yang selama kurun waktu lama desa selalu dimarginalkan dan sebagai obyek pemerintah tingkat atasnya."
321 KYBER 2:3 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Anggri Kristiyanto Yofen Ndun
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan presentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Metode yang digunakan adalah gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Fase kuantitatif menggunakan model data panel level kabupaten/kota penerima kebijakan dana desa periode tahun 2015-2020. Fase kualitatif melakukan studi kasus pada Desa Kenebibi di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai desa sampel. Hasil estimasi model fixed effect menunjukkan bahwa kebijakan dana desa terbukti secara statistik menurunkan P0 namun tidak berpengaruh terhadap P1 dan P2. Hasil estimasi tersebut diperkuat melalui temuan penelitian kualitatif di lapangan bahwa program prioritas dari kebijakan dana desa berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh warga miskin desa khususnya kelompok miskin terbawah sehingga kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tidak mampu diatasi dengan Dana Desa. Hasil penelitian tersebut menyarankan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi formulasi pengalokasian dana desa dengan memperhitungkan kedalaman dan keparahan kemiskinan, mempertimbangkan keberadaan komunitas marginal sebagai karakteristik desa, termasuk melibatkan kelompok masyarakat miskin terbawah di desa.

The aim of this study is to determine the effect of the Village Fund policy on poverty rates in Indonesia using the head count index (P0), poverty gap index (P1) and poverty severity index (P2), by applying a combination of quantitative and qualitative methods. The quantitative phase uses a panel data model at the district/city level that receives village fund policies in the span of 2015-2020, while a case study in Kenebibi Village in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province (sample village) serves as the qualitative phase. Based on the estimation results of the fixed effect model, the village fund policy is statistically proven to reduce P0 but has no effect on P1 and P2. This results were then confirmed through the findings of qualitative research, which shows that the priority programs of the village fund policy in the form of development and community empowerment had not fully benefited the poor of the village, especially the lowest poor groups. Thus, the poverty gap and the severity of poverty could not be solved by village funds. The results of this study suggest that the government needs to evaluate the formulation of village fund allocations by taking into account the gap and severity of poverty, considering the existence of marginal communities as village characteristics, including involving the lowest poor community groups in the village."
Lengkap +
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Luthfi Ikhwan
"ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memetakan potensi konflik sosial maupun konflik sosial yang sudah terjadi karena adanya Dana Desa di wilayah Kecamatan Hitam Putih Provinsi Kalimantan Selatan dan melihat upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi konflik sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan, konsep dana desa, teori konflik sosial beserta bentuk konflik dan penyebab konflik, teori intelijen, preventif, konsep resolusi konflik dan teori ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa potensi konflik sosial maupun konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Hitam Putih Provinsi Kalimantan Selatan ini melibatkan hamper seluruh aktor diperdesaan, dari Pemerintah Desa sampai pada masyarakat desa. Potensi konflik sosial terjadi diinternal Pemerintah Desa, antara Kepala Desa dan perangkatnya. Potensi konflik sosial terjadi diluar Pemerintahan Desa, dimana konflik sosial terjadi diantara masyarakat desa itu sendiri. Upaya yang dilakukan stakeholder dalam hal ini seperti menjadi mediator dalam mediasi yang dilakukan ketika konflik sosial terjadi, aktif dalam mengikuti musrenbang desa dan rapat-rapat yang diselenggarakan Pemerintah Desa tujuannya untuk mendeteksi secara dini kemungkinan gesekan yang berpotensi menjadi konflik sosial, dan seminar peningkatan kapasitas untuk perangkat desa. Upaya yang dilakukan oleh stakeholder dalam hal ini belum maksimal karena belum menyentuh kepada dasar permasalahannya.  Saran untuk upaya yang dilakukan yaitu upaya yang dilakukan difokuskan kepada meningkatkan kesiapan Pemerintah Desa untuk mengelola Dana Desa baik dari segi teknis maupun non-teknis, pemberian informasi tentang Dana Desa kepada masyarakat desa juga dilakukan secara berkelanjutan, dan disinergikan upaya-upaya yang dilakukan oleh para stakeholder agar fokus kepada sumber permasalahannya.


ABSTRACT

 


The aims of this research are to map both the potency and the past of social conflict occurred in Hitam Putih Sub-district of South Kalimantan Province because of the Dana Desa program and to figure out the efforts taken on this case. As for, the theoritical frameworks of this research are policy theory, concept of Dana Desa, social conflict theory along with the form and the cause of the conflict, intelligence theory, preventive, conflict resolution theory, and national endurance theory. Qualitative method and descriptive-analysis approach are used to analyse the subject in this research. In order to gather the data, in-depth interview, field observation, and literature study have been done. The results of this research show that almost all of the actors have been involved in the potency and the past of social conflict in the region. The potency is going to happen both in the internal of Sub-district administration, between the chief and his staff, and in the society itself. The efforts in dealing with this situation have been taken by the stakeholders, for instance being a mediator, joining actively the Musrenbang Desa and any other meetings to early detect the potency of conflict, and holding a capacity building seminar targeting the administration. However, the efforts did not bring the best impact to the case due to the incapability of solving it to the core. Thus, the suggestions are to increase the technical and non-technical capability of the administration to manage Dana Desa effectively, to give a sustainable knowledge regarding Dana Desa, and to synergize all of the efforts taken to this case in order to reach the root of the problem.

"
Lengkap +
2019
T51733
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfi Pangestuti
"Skripsi ini membahas mengenai penetapan skala prioritas dana desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul serta penyebab Pemerintah Desa Panggungharjo tidak mempertimbangkan tipologi kemajuan desa untuk menetapkan skala prioritas dana desa berdasarkan Permendesa Nomor 21 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah kebijakan publik, strategic planning, dan budgeting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan skala prioritas dana desa di Desa Panggungharjo dilakukan melalui musyawarah desa. Pemerintah Desa Panggungharjo tidak mempertimbangkan tipologi kemajuan desa karena terdapat beberapa masalah terkait Permendesa Nomor 21 Tahun 2015.

This thesis discusses about priority scale determination of rural fund in Panggungharjo Village, Sewon District, Bantul Regency and also the reason of Panggungharjo?s local government doesn?t consider the rural progress typology to determine the priority scale of rural fund based on Minister of Rural Rule No. 21 of 2015. This research uses post-positivist approach through indepth-interview and document study as the data collecting techniques. The theories which are used to analyze in this research are public policy, strategic planning, and budgeting. The result of this research shows that priority scale determination of rural fund in Panggungharjo Village is proceeded through public discussion. Panggungharjo?s local government doesn?t consider the village progress typology to determine the priority scale of rural fund because there are some problems on Minister of Rural Rule No. 21 of 2015."
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S63059
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febria Avicena
"ABSTRAK
Dana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa berupa bantuan yang
diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa dan digunakan untuk membiayai
kegiatan pembangunan pemerintah desa. Desa diberikan kewenangan penuh
dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Buni Bhakti
Kec.Babelan Kab. Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist
dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara
mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di
desa Buni Bhakti telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yang
berlaku, meskipun masih terjadi permasalahan dalam hal pencatatan keuangan

ABSTRACT
Village fund is one source of revenue for the village as support who provided by
the central government to the village and used to finance the construction of the
village government. The village was given full authority in the management of the
Village Fund, so that the implementation of its activities should be accounted for
in accordance with applicable regulations. The purpose of this study is to analyze
the management of village fund in Buni Bhakti Kec.Babelan Kab. Bekasi. This
study uses a post-positivist approach and collectiong data by observation and
interview method. These results indicate that management of village fund in Buni
Bhakti in accordance with the guidelines applicable village financial
management, although still there is a problem in terms of financial records."
Lengkap +
2016
S63336
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Imas Qurhothul Ainiyah
"Penelitian ini membahas mengenai penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015 ndash; 2016 serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori pengelolaan keuangan daerah dari Nick Devas.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015-2016 dilaksanakan berdasarkan empat dimensi teori pengelolaan keuangan daerah yaitu sederhana, lengkap, efektif, dan efisien. Namun, pemerintah Kabupaten Purworejo tidak melaksanakan dimensi mudah disesuaikan.
Selain itu, penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi penyaluran dana desa tersebut adalah faktor sumber daya manusia SDM , faktor kompetensi informasi dan teknologi IT , perubahan peraturan, dan faktor administrasi.

This study discusses the distribution of Village Funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 and the factors that affect the distribution of Village Funds in Purworejo District. This study uses a post positivist approach with data collection techniques such as in depth interviews and document studies. The analysis of this research used the theory of regional financial management from Nick Devas.
The results of this research show that the distribution of village funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 is implemented based on four dimensions of regional financial management theory that is simplicity, complete, effective and efficient. But, the government did not implement the adaptability dimensions.
In addition, the distribution of village funds in Purworejo Regency has not been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations. Factors influencing the distribution of village funds are human resource factor, the competency in information and technology IT , regulation change, and administration factor.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S68919
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Umniah Salsabila Prasojo
"Kebijakan Dana Desa memiliki proses formulasi yang dinamis sehingga tercermin dalam implementasinya sejak tahun 2015. Dana Desa yang diamanatkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerap memiliki kendala yang dihadapi baik dari segi implementasi maupun pada saat formulasi kebijakan. Permasalahan seperti kapasitas desa yang belum mumpuni hingga distorsi kebijakan menjadi poin penting untuk menilik lebih jauh mengenai proses dalam formulasi kebijakan Dana Desa. Oleh karena itu, penulis membahas formulasi kebijakan melalui proses interaksi antar aktor dan faktor yang menentukan keberhasilan dalam membangun kebijakan Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang menentukan keberhasilan interaksi antar aktor dan menggambarkan bentuk jaringan dalam formulasi kebijakan Dana Desa dalam perspektif network governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan berasal dari wawancara mendalam serta beberapa studi kepustakaan pada data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis faktor keberhasilan terdapat lima indikator keberhasilan dalam proses formulasi kebijakan Dana Desa, yaitu kepercayaan yang kuat, jumlah partisipan yang tidak kompleks, aktor memiliki kondisi yang sama untuk mencapai tujuan bersama, kompetensi antar aktor yang saling menguatkan serta kemampuan merespon permintaan eksternal. Kemudian ditemukan juga faktor lain yang menjadi kendala yaitu, kebutuhan aktor belum dapat diakomodasi dengan baik, konsensus yang belum kuat, penerimaan informasi antar aktor yang belum terdistribusi dengan baik, persamaan persepsi yang belum kuat, kurangnya keterampilan koordinasi antar aktor karena perbedaan persepsi, informasi hingga perilaku ego sektoral. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk jaringan aktor dalam proses formulasi kebijakan Dana Desa memenuhi karakteristik yang dimiliki shared-governance.

The Village Fund policy has a dynamic formulation process that has been reflected in its implementation since 2015. The Village Fund, mandated through Law No. 6 of 2014, often has challenges both in terms of implementation and when formulating policies. Issues such as village capacity that have not been qualified also policy distortion become a critical point to explore the process in Village Fund formulation process. Therefore, the author discusses policy formulation through a process of interaction between actors and factors that determine success in developing Village Fund policies. The purpose of this research is to describe the factors that determine the success of interaction between actors and describe type of the network in the Village Fund policy formulation in a network governance perspective. This study uses a post-positivist approach. The data comes from in-depth interviews also several literature studies.
The results showed that there were five indicators of a successful policy formulation process: strong trust, the number of participants who were not complex, actors had the same conditions to achieve common goals, competence among actors are strong and the ability to respond to external requests. Besides, there are factors that become obstacles in the formulation process: the needs of actors have not been well accommodated, the joint consensus is not strong, the information between actors that have not been well distributed, the perception is not strong, lack of coordination skills between actors due to differences in perception, information and sectoral ego behavior. In addition, it can be concluded that the form of actor network in the Village Fund policy formulation process fulfills the characteristics of shared-governance.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>