Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThe purpose of this study is to investigate whether the Deferred TaxExpenses analysis can be employed to detect earnings management in IndonesianCapital Market. This study also compares the deferred tax expenses method andthe accrual method as the proxy of Earnings Management. This study finds thatdeferred tax expenses and the accrual measures (using Total Accruals model,Modified Jones Model and Forward Looking Model) have positive and significantimpacts on the probability of earnings management to avoid !asses. It means thatthe bigger the value of Accrual and Deferred Tax Expenses the bigger theprobability of earnings management practices. Of the three models used, thedeferred .Jax expenses variable has similar significances compared to totalaccrual model and higher significances compared to the discretionary accrualmodels. This shown that deferred tax expenses can be used as an alternative toAccrual Models in explaining the earnings management phenomena around theearnings threshold. In the additional study, we find that factors affected earningsmanagement can't explain the variation of Deferred Tax Expenses. Meanwhile itcan be used to explain the three-accrual models significantly. This findingsuggests that the use of deferred tax expenses as a proxy in earnings managementis still in doubt."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan Beban pajak tangguhan dalam memprediksi manajemen laba di Indonesia. Lebih lanjut penelitian ini akan membandingkan kemampuan beban pajak tangguhan dibandingkan dengan metode akrual yang selama ini digunakan sebagai pengukur manajemen laba.Berdasarkan penelitian Philips, Pincus, Rego (2003), pengukur manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pendekatan distribusi pendapatan. Hasil penelitian atas perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BET dalam kurun waktu 1999 - 2002 menunjukkan terjadinya ketidaknormalan dalam distribusi laba, dimana jumlah perusahaan yang melaporkan laba kecil (small prafit firms) jumlahnya di atas ekspektasi, sementara perusahaan yang melaporkan kerugian kecil (small loss firms) jumlahnya di bawah ekspektasi. Dengan demikian small profit firms dianggap melakukan sebagai pengukur perusahaan yang melakukan manajemen laba yang lebih tinggi (dibandingkan small loss firms).Model Regresi Probit digunakan untuk menganalisa hubungan Behan pajak tangguhan dan Akrual dengan probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba untuk melewati earnings threshold. Variabel indepanden akrual diukur dengan menggunakan tiga model akrual, yaitu Total Accruals (Healy, 1985), Aloded Jones Model (1995) dan Forward Looking Model (Dechow, 2003).Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa Beban pajak tangguan dan ketiga model aknal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. Artinya semakin besar nilai variabel Beban pajak tangguhan dan Akrual perusahaan, semakin besar probabilitas perusahaan tersebut melakukan manajemen laba. Dari tiga model yang digunakan dalam penelitian ini, variabel Beban pajak tangguhan memiliki signifikansi yang sama dengan model Total Akrual tetapi menunjukkan signifrkansi yang lebih tinggi dibandingkan kedua model Discretionary Accrual. Hal ini menunjukkan bahwa Beban pajak tangguhan dapat dijadikan alternatif terhadap model akrual dalam menjelaskan fenomena manajemen laba di sekitar earnings threshold.Selain melihat kemampuan Beban pajak tangguhan dalam memprediksi manajemen laba yang dilakukan untuk menghindari pelaporan kerugian, penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat kemampuan Beban pajak tangguhan dalam memprediksi manajemen laba secara umum. Pengujian dilakulan dengan melakukan regresi antara faktor-faktor yang menyebabkan manajemen laba dengan Beban pajak tangguhan dan Akrual. Faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi manajemen laba adalah ukuran (size) perusahaan, besarnya kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan (growth) dan besarnya hutang (debt) perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab manajemen laba ini tidak dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada Beban pajak tangguhan. Sementara faktor-faktor tersebut dapat menjelaskan ketiga model akrual secara signifikan. Penemuan ini menunjukkan penggunaan beban pajak tangguhan sebagai pengukur manajemen laba secara umum masih diragukan.

---

This study is intended to investigate whether the Deferred Tax Expenses analysis can be employed to predict earnings management in Indonesia. Furthermore this research will compare the Deferred Tax Expenses method and the accrual method as the proxy of Earnings Management.

Consistent with Phillips, Pincus and Rego's Research, earnings management proxy used in this study is based on earnings distribution approach. The result on listed companies at the TSX during 1999 - 2002 show abnormality in earnings distribution, whereas total small profit firms are above expectations, meanwhile total small loss firms are the opposite. Based on these finding, small profit firms are used as the proxy for earnings management firms (compared to small loss firms).

Profit regression model is used to analyze the relation between Accrual and Deferred Tax Expenses with the probability of earnings management. The Accrual variable is measured using three accrual models: Total Accruals (Healy, 1985), Modified Jones Model (1995), and Forward Looking Model (Dechow, 2003).

This study finds that Deferred Tax Expenses and the three accrual measures have positive and significant impacts on the probability of earnings management to avoid losses. This means the bigger the value of Accrual and Deferred Tax Expenses the bigger the probability of earnings management practices. Of the three models used, the Deferred Tax Expenses variable has similar significances compared to Total Accrual model and higher significances compared to the Discretionary Accrual models. This shown that Deferred Tax Expenses can be used as an alternative to Accrual Models in explaining the earnings management phenomena around the earnings threshold.

Asides analyzing the use of Deferred Tax Expenses in predicting earnings management to avoid losses, this, study also focused on analyzing the capability of Deferred Tax Expenses as earnings management's proxy on general basis. Testing was done using regression between factors that affected earnings management with Accrual and Deferred Tax Expenses. Factors considered to affect earnings management are company size, external auditors, profitability, growth, and total debt.

This study shows that these factors can't explain the variation of Deferred Tax Expenses. Meanwhile it can be used to explain the three-accrual models significantly. This finding suggests that the use of deferred tax expenses as a proxy in earnings management in general basis is still in doubt."

"ABSTRAK<>br>Laporan ini membahas mengenai prosedur audit atas akun biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan pada PT ICM, perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan, konstruksi, dan perdagangan batubara. Prosedur audit yang dilakukan terhadap akun biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan pada PT ICM meliputi prosedur substantif, uji rincian, dan prosedur analitis. Pada periode audit tahun 2016, terdapat isu akuntansi terhadap akun terkait berupa risiko kelebihan pencatatan pada akun biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan karena terdapat beberapa tambang tercatat memiliki saldo biaya pengupasan tanah yang signifikan namun tidak memiliki aktivitas penambangan apapun pada tahun terkait. Berdasarkan hasil audit, auditor sudah menyelesaikan isu terkait dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat salah saji yang material sehingga tidak terdapat penyesuaian atas laporan keuangan PT ICM tahun 2016.

---

ABSTRACT<>br>This report discusses audit procedures for deferred stripping costs of PT ICM, a company which operates on coal trading and coal construction in the mining industry. Audit procedures for deferred stripping costs of PT ICM comprise of substantive procedure, tests of details, and substantive analytical procedure. In the 2016 audit period, there rsquo s an accounting issue to related account that is overstatement risk of deferred stripping costs due to several pits recorded have significant deferred stripping costs balance yet there wasn rsquo t any mining activity in those pits. According to audit results, auditors have solved this issue and concluded that no material misstatement regarding deferred stripping costs resulting no adjustments needed for financial statement of PT ICM for the year 2016. "

"Laporan magang ini berisi tentang analisa atas efek transisi penerapan ISAK 29 dari PSAK 33 Revisi 2011 mengenai aktivitas pengupasan tanah pada dua perusahaan pertambangan batu bara, yaitu PT. XYZ dan PT. BAR. Laporan ini memperlihatkan perbandingan antara implementasi PSAK 33 Revisi 2011 dan ISAK 29 di kedua perusahaan tersebut yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, pecatatan, dan pengungkapan dari setiap perusahaan mengenai aktivitas pengupasan tanah. ISAK 29 menetapkan bahwa terdapat tiga syarat yang harus terpenuhi dalam mengakui biaya atas aktivitas pengupasan tanah sebagai aset yang ditangguhkan. Sebelumnya, ketiga syarat tersebut tidak ditentukan pada PSAK 33 Revisi 2011. Oleh karena itu, dengan diterbitkannya ISAK 29, perusahaan membutuhkan adanya penyesuaian dalam menerapkan standar tersebut.

---

This internship report shows the analysis of the impact on the transition from PSAK 33 Revised 2011 to ISAK 29 regarding the stripping activity specifically in two coal mining companies, namely PT. XYZ and PT. BAR. This report shows the comparison between the implementation of PSAK 33 Revised 2011 and ISAK 29 in both companies that includes the recognition, measurement, presentation, record, and disclosure. ISAK 29 regulates that there are three conditions that must be met to recognize the cost of stripping activities as a deferred asset. Previously, the three conditions are not specified PSAK 33 Revised 2011. Therefore, with the publication of ISAK 29, the company should make an adjustment in implementing these standards. "

"Berdasarkan Perpres No. 98 tahun 2015 dan perubahannya, tercantum penugasan PT Adhi Karya (Persero) untuk membangun Prasarana Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit Jabodebek yang meliputi: Jalur (termasuk konstruksi layang), stasiun, dan fasilitas operasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami hasil evaluasi pendanaan Proyek tersebut dan mencari skema terbaik untuk pendanaan melalui Availability Payment, Deferred Payment, dan Corporate Financing melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) serta dampaknya terhadap ADHI. Berdasarkan hasil analisis dan paparan data kinerja yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan skema Availibility Payment dan Deferred Payment akan terjadi peningkatan hutang berbunga yang signifikan dibandingkan dengan menggunakan skema Corporate Financing melalui PMN. Sehingga alternatif pembiayaan yang terbaik bagi kinerja ADHI adalah dengan menggunakan skema Corporate Financing melalui PMN.

---

Based on Presidential Decree no. 98 Year 2015 and its amendments, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. was assigned to build the Jabodebek LRT which includes: lanes (including elevated construction), stations, and operating facilities. The purposes of this study are to understand the analysis of project's funding evaluation, to find the best funding scheme which options consist of Availibility Payment, Deferred Payment and Corporate Financing through Government Capital Injection (PMN) and to understand the impact of these funding schemes toward ADHI’s performance. Based on the analysis of existing data, it can be concluded by using Availability Payment and Deferred Payment schemes there will be significant increases in debt interest compared to Corporate Financing through PMN. Therefore, the best financing alternative is Corporate Finance through PMN."

"Penelitian ini menyoroti bagaimana konsep mekanisme Deferred Prosecution Agreement (Perjanjian Penangguhan Penuntutan) dapat menjadi suatu ius constituendum dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menjawab tiga permasalahan yakni pertama, bagaimana pengaturan dan penanganan tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia saat ini, bagaimana keterkaitan mekanisme Deferred Prosecution Agreement terhadap kasus korupsi yang terjadi di PT Garuda Indonesia, serta menganalisis prospek pengaturan Deferred Prosecution Agreement dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sebagai suatu ius constituendum di Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana kelemahan penanganan tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia dengan melihat praktik penanganan tindak pidana oleh korporasi yang dijalankan oleh negara Inggris, Amerika, dan Brazil melalui konsep Deferred Prosecution Agreement dalam konteks kasus korupsi di PT Garuda Indonesia yang memiliki relevansi nyata untuk menggambarkan urgensi dan tantangan mekanisme Deferred Prosecution Agreement di Indonesia. Berdasarkan analisa terhadap studi kasus korupsi di PT Garuda Indonesia, penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme Deferred Prosecution Agreement sejatinya adalah mekanisme yang berfokus pada permasalahan utama dari suatu tindak pidana oleh korporasi yakni adanya indikator ekonomis berupa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dan menjadi mekanisme yang efektif dari sudut pandang Teori Economic Analysis of Law dibandingkan dengan penanganan tindak pidana korupsi oleh korporasi yang saat ini dilaksanakan di Indonesia.

---

This study highlights how the concept of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) mechanism can become an ius constituendum in handling corporate corruption cases in Indonesia. This study is compiled using a doctrinal research method to answer three problems, first, how the current regulation and handling of corporate corruption cases in Indonesia, second, how the Deferred Prosecution Agreement mechanism relates to corruption cases that occurred at PT Garuda Indonesia, and analyzing the prospects for regulating the Deferred Prosecution Agreement in handling corporate corruption cases as an ius constituendum in Indonesia. This study analyzes the weaknesses in handling corporate corruption cases in Indonesia by looking at the practice of handling corporate criminal offenses carried out by the UK, the US, and Brazil through the Deferred Prosecution Agreement concept in the context of the corruption case at PT Garuda Indonesia, which has real relevance to illustrate the urgency and challenges of the Deferred Prosecution Agreement mechanism in Indonesia. Based on an analysis of the corruption case study at PT Garuda Indonesia, this study concludes that the Deferred Prosecution Agreement mechanism is a mechanism that focuses on the main problem of a corporate crime, namely the existence of economic indicators in the form of state financial losses caused by corruption and becomes an effective mechanism from the perspective of the Economic Analysis of Law Theory compared to the handling of corporate corruption cases that are currently being implemented in Indonesia."

"Studi ini menguji hubungan antara harga saham, profitabilitas masa depan, dan aktivitas manajemen laba perusahaan dengan infomasi pajak tangguhan, beserta komponen-komponennya. Informasi pajak tangguhan menjadi perhatian khusus dalam studi ini, karena kompleksitas dan biaya penyelenggaraannya, serta masih terjadi perdebatan atas relevansinya.Berdasarkan standar akuntansi pajak penghasilan (PSAK No. 46, yang juga sejalan dengan SFAS No. 109 dan LAS No. 12), akun penyisihan penilaian aktiva pajak tangguhan (valuation allowance, VA) harus diakui jika manajer berpendapat penghasilan kena pajak masa depan akan tidak memadai untuk merealisasikan aktiva pajak tangguhan tersebut. Dengan merujuk pada standar ini dalam penyusunan model VA, peneliti mengestimasi komponen perubahan VA non-diskresioner dan komponen perubahan VA diskresioner. Studi ini menguji apakah komponen pajak tangguhan relevan bagi investor dalam menetapkan harga saham. Kemudian, studi ini menginvestigasi apakah perubahan VA berguna untuk memprediksi laba dan arus kas masa depan. Akhirnya studi ini juga meneliti apakah manajer memanfaatkan fleksibilitas penentuan VA sebagai sarana untuk aktivitas manajemen laba dengan tujuan untuk memperkecil pelaporan penurunan laba atau memperkecil pelaporan kerugian.Dengan menggunakan 163 sampel perusahaan publik terpilih selama periode tahun 2000 hingga 2003 dan model analisis regresi berganda berdasarkan data panel, secara umum studi ini menemukan bahwa aktiva pajak tangguhan memiliki hubungan positif dengan harga saham. Temuan berikutnya membuktikan perubahan VA memiliki hubungan dengan laba operasi dan arus kas satu tahun ke depan yang dapat diartikan sebagai memiliki kemampuan prediktif atau value-relevance. Akhirnya, studi ini mengkonfirmasi temuan penelitian sebelumnya yaitu kelompok perusahaan yang memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba menggunakan VA, untuk memperkecil pelaporan kerugian; namun belum cukup bukti bahwa VA juga digunakan untuk memperkecil pelaporan penurunan laba.

---

This study examines the association among share price, future profitability, and earnings management activity of the company with the deferred tax information, including its components. This information is of particular interest because of the complexity and costliness of accounting for deferred taxes, combined with the continuing debate about their relevance.

Under accounting for income tax (PSAK No. 46 which is line with SFAS No. 109 and IAS No. 12), a valuation allowance for deferred tax asset (VA) must be recognized if managers expect that future taxable income will be insufficient for the realization of deferred tax assets. Using this standard to model the VA, we estimate non-discretionary and discretionary changes in the VA. This study tests whether investors, in pricing shares, filter out the value-relevant component of deferred tax allowances. Then, it investigates whether deferred tax allowance changes are useful in predicting future earnings and cash flows. Finally, this study also examines whether managers use VA to report smaller losses or smaller declines in earnings.

Using 163 selected sample of firms taken from the listed companies in Jakarta Stock Exchange for the period of year 2000 - 2003 and multiple regression model with panel data, this empirical study finds, in general, that the deferred tax assets is associated with share price, and valued by investors. Another finding is that deferred tax allowance changes are associated with future income and future cash flows, which indicates that it contains useful predictive information. Then, the final finding from this study confirms prior evidence of earnings management through the VA that is to report smaller losses; but find little evidence that firms manage earnings via the VA to report smaller earnings decline."

"Penyempurmaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 paragraf 77 menjadi PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan yang mengubah pelaporan beban pajak dari pendekatan laba rugi (deferred method/income statement approach) menjadi pendekatan neraca (balance sheet approach) merupakan langkah awal yang dilakukan Ikatan Akuntan Indonesia untuk mengikuti perkembangan bisnis di Indonesia.Perbedaan yang mendasar adalah adanya pengakuan pajak tangguhan berupa aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temperer dalam neraca serta adanya pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan dalam Laporan Laba Rugi yang mengacu pada PSAK No. 46. Akibatnya penyajian laporan ketiangan menjadi berubah dan dianggap Iebih kompleks karena menyangkut neraca dan perubahannya di tahun sebelum dan sesudah periode pelaporan yang bersifat retrospektif. PSAK No. 46 mulai berlaku e£ekiif pads tanggal I Januari 1999 untuk perusahaan yang go public dan tanggal 1 Januari 2001 untuk perusahaan non go public.Laporan keuangan berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mencoba mengangkat masalah kompleksitas penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan dan pengaruhuya terhadap laporan keuangan khususnya terhadap perubahan laba kena pajak, mengingat pentingnya laporan keuangan tersebut dalam dunia usaha.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengiventarisasi penyebab timbulnya aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan dan mengetahui apakah penyajian Realty sudah sesuai dengan PSAK No. 46, serta untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya PSAK No. 46 akan menyebabkan kampleksitas dalam penglhitungannya.Metodologi penelitian dalam karya akhir ini adalah melalui penelitian kepustakaan, pengumpulan data sekunder dengan teknik dokumentasi dan penelitian lapangan ke PT Wika Realty dengan cara observasi langsung dan mempelajari catatan dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam penyusuuan laporan keuangan yang berkaitan dengan pelaporan Akuntansi Pajak Penghasilan.Kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan pada PT Wika Realty, yaitu: terdapat unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan adalah perbedaan pengakuan pendapatan, perbedaan masa manfaat untuk aktiva tetap antara taksiran masa manfaat secara akuntansi komersial dengan ketentuan pajak. PT Wika Realty telah melakukan penyajian aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang sesuai PSAK No. 46 sejak tahun 2001 secara retrospektif; serta dalam hal kompleksitas penghitungan dalam penerapan PSAK No. 46 sebenarnya hanya terjadi pads tahun pertama pemberlakuan saja, sedangkan untuk tahun selanjutnya perusahaan dimudahkan dengan pemberlakuan balance sheet approach karena hanya membandingkan dengan periode sebelumnya dan itu pun telah dapat diidentifikasi jumlahnya di neraca periode sebelumnya tanpa melakukan perhitungan ulang setiap tahunnya terlebih dahulu.Saran yang dapat diberikan dalam penulisan karya akhir ini adalah perusahaan tetap perlu menerapkan PSAK No. 46 tersebut, karena hal ini terkait dengan Undang undang Perseroan Terbatas Pasal 58; metode pengakuan pajak terutang dart perubahan income statement approach ke balance sheet approach pads dasarnya kan mempengaruhi laba kena pajak, hanya berbeda dari segi pengungkapannya saja di neraka, sehingga perubahan ini lebih kepada tujuan pelaporan kenangan untuk komersial saja, bukan pajak. Sebenamya pajak tidak terlalu membutuhkan adanya pengakuan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan tersebut, sehingga pemberlakuan PSAK No. 46 tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Selain itu, saran yang lain untuk PT Wika Realty adalah perlu adanya penyesuaian atas masa manfaat aktiva tetap berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku, agar rekonsiliasi fiskal atas perbedaan temporer tidak perlu dilakukan lagi."

"ABSTRAKKulit memiliki beragam mikrobiota yang bersifat komensal maupun patogen yang berkontribusi terhadap kesehatan. Penentuan dan identifikasi mikrobiota yang terdapat di kulit kini menjadi topik riset yang menarik. Bakteri kulit tersebut dapat dieksplorasi menjadi sumber zat aktif yang berpotensi dalam pengembangan farmasetika kosmetik maupun kesehatan kulit sebagai proteksi kulit terhadap bakteri patogen. Penelitian sebelumnya telah berhasil mengisolasi dan mengarakterisasi komposisi mikrobiota bakteri dari sampel kulit pria dan wanita Indonesia dewasa muda. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh komposisi optimum galur-galur bakteri terpilih tersebut dalam bentuk koktail bakteri yang telah dioptimasi kondisi campuran dan waktu inkubasi bersamanya dari penelitian sebelumnya. Analisis kemampuan setiap galur bakteri untuk bertahan hidup dalam suatu populasi bersama dilakukan dengan menggunakan pengamatan visual konvensional Deferred Growth Inhibition Assay (DGIA) termodifikasi, maupun secara molekuler berbasis asam nukleat Real-Time qPCR. Antar galur-galur bakteri memiliki potensi saling menginhibisi saat dikultur bersama,sehingga waktu pengulturan bersama terbaik hasil penelitian sebelumnya yaitu 2 dan 4 jam dipilih dalam penelitian ini untuk optimasi konsentrasi masing-masing galur. Hasil real time q-PCR dengan primer rancangan unik yang dipilih terhadap 3 jenis variasi komposisi,yang didukung pula oleh hasil DGIA, menunjukkan bahwa komposisi yang terbaik dalam hal kesetaraan pertumbuhan sel adalah pada komposisi 2 yaitu Micrococcus luteus MBF05-19J : Bacillus subtilis MBF10-19J : Staphylococcus warneri MBF02-19J : Staphylococcus hominis MBF12-19J sebesar 1 : 1: 0,5 : 0,5 dengan waktu inkubasi 2 jam, dan komposisi 3 yaitu Micrococcus luteus MBF05-19J : Bacillus subtilis MBF10-19J : Staphylococcus warneri MBF02-19J : Staphylococcus hominis MBF12-19Jsebesar 1,5 : 1: 0,5 : 0,5 dengan waktu inkubasi 4 jam.

---

ABSTRACT

The skin has a variety of commensal and pathogenic microbiota that contribute to health. The determination and identification of skin microbiome have become an interesting research topic. These skin bacteria can be explored as a potential source of active substances in the development of cosmetics pharmaceuticals as skin protection against pathogenic bacteria. Previous studies have succeeded in isolating and characterizing the composition of bacterial microbiota from skin samples from Indonesian men and women in young adults. The aim of this study was to obtain the optimum composition of the selected bacterial strain in the form of a bacterial cocktail that had been optimized for mixed conditions and incubation time with it from previous studies. Analysis of the ability of each strain to survive in a shared population is carried out using conventional visual observations of modified Deferred Growth Inhibition Assay (DGIA), as well as molecularly nucleic acids based using Real-Time q-PCR. Each bacterial strain has the potential to inhibit each other when cultured together, so that the best time from the previous research results, 2 and 4 hours, was chosen in this study to optimize the concentration of each strain. Real-Time q-PCR results with a unique primer design selected for 3 types of composition variation, supported by the results of DGIA, show that the best composition in terms of equality of cell growth is in composition 2 namely Micrococcus luteus MBF05-19J: Bacillus subtilis MBF10-19J: Staphylococcus warneri MBF02-19J: Staphylococcus hominis MBF12-19J for 1: 1: 0.5: 0.5 with incubation time of 2 hours, and composition 3 namely Micrococcus luteus MBF05-19J: Bacillus subtilis MBF10-19J: Staphylococcus warneri MBF02-19J: Staphylococcus hominis MBF12-19J 1.5: 1: 0.5: 0.5 with incubation time 4 hours."