Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai skema dan landasan hukum investasi swasta di proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Indonesia termasuk hambatan dan peluang yang dihadapi sektor swasta untuk terlibat dalam proyek REDD+ di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa skema dan landasan hukum investasi swasta dalam proyek REDD+ di Indonesia adalah dengan memohon Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAP/PAN Karbon) ataupun Izin Penyelenggaraan Karbon dengan ataupun tanpa memperoleh terlebih dahulu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Hambatan yang dihadapi sektor swasta adalah ketidakjelasan terhadap hak atas karbon, ketidakberlakukan ataupun absennya ketentuan terkait pajak karbon dan perdagangan karbon, serta belum adanya insentif bagi sektor swasta yang berinvestasi di Proyek REDD+. Sedangkan, peluang bagi sektor swasta adalah restorasi ekosistem tidak terkena dampak moratorium penundaan izin baru dan merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Kehutanan untuk mencapai prioritas pembangunan serta sistem perizinan berbasis online.

---

ABSTRACT
This thesis explains about scheme and legal basis for private investment in Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Project Indonesia. It further elaborates the obstacles and opportunities faced by private sector investing in the REDD+ project. In arranging this thesis, the writer uses typology of normative legal research. Based on the research, it is concluded that Carbon Storage License/Carbon Sequestration License (IUP RAP/PAN Karbon) or Forest Carbon License (Izin Penyelenggaraan Karbon) with or without applying initial Restoration Ecosystem License (IUPHHK-RE) are the scheme and legal basis for REDD+ project. Obstacles faced by private sector are uncertainty of carbon rights, absence of laws and regulations in relation to carbon tax and carbon trading scheme, and lack of incentive. Whilst, the opportunities are restoration ecosystems that are not affected by licenses moratorium and that one of the Ministry of Forestry’s strategic goal to achieve development priorities as well as online based licensing system.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu penyebab emisi gas rumah kaca (GRK) adalah karena adanya deforestasi dan degradasi hutan. Untuk mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan maka muncul konsep Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Indonesia sebagai pemilik hutan yang relatif besar telah aktif dalam berbagai program REDD+. Pelaksanaan program-program tersebut membawa dampak kepada masyarakat adat. Untuk itu, masyarakat adat perlu dilindungi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat saat ini belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dari dampak pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Masalahnya adalah ketidakjelasan dan ketidakcukupan regulasi terkait masyarakat adat dan pelaksanaan REDD+ yang memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai indikator pemenuhan dalam REDD+ Social Safeguard.

---

ABSTRACT
One cause of greenhouse gas emissions (GHG) is due to deforestation and forest degradation. To reduce emissions from deforestation and forest degradation, emerge the concept of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD +). Indonesia as a relatively large forest owners have been active in a variety of REDD+ programs. Implementation of these programs have an impact on indigenous peoples. To that end, indigenous people need to be protected. Legal protection given to indigenous peoples today is not sufficiently effective to provide protection to the indigenous peoples of the impact of the implementation of REDD + in Indonesia. The problem is the vagueness and inadequacy of regulations related to indigenous peoples and the implementation of REDD+ which provides protection to the public according to the indicators in the fulfillment of REDD+ Social Safeguard.