Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pembuatan Akta Autentik harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, namun pemahaman mengenai degradasi akta autentik ini pun masih belum luas dipahami baik oleh praktisi hukum maupun masyarakat luas, sehingga timbul perbedaan atau berbagai macam pandangan mengenai degradasi akta berdasarkan pandangan praktisi hukum yang tergambar dalam beberapa putusan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan bentuk penelitian yuridis-normatif, serta menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Suatu akta autentik mengalami degradasi kekuatan pembuktian tidak serta merta terjadi secara otomatis, namun perlu melalui proses peradilan sebagaimana yang ternyata dalam Penjelasan Bagian Umum UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akibat hukum yang timbul karena akta autentik yang terdegradasi akta tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu terkait dengan akta yang dibuat berdasarkan kehendak para pihak dan akta yang dibentuk karena adanya perintah dari Undang-Undang. Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa putusan maka terlihat bahwa pegetahuan Hakim mengenai pembuatan akta sangat beragam sehingga menghasilkan putusan yang beragam dan berdasarkan analisis tersebut dapat pula disimpulkan bahwa proses terjadinya degradasi akta ialah melalui proses peradilan. Kata kunci: Akta Autentik; Akta Notaris; Degradasi Akta Autentik.

---

ABSTRACT
The making of an Authentic Deed must fulfilled all the requirements specified in the law, but the understanding of the degradation of this authentic deed is still not widely and clearly understood by both legal practitioners and the community, resulting jurispurudence that has many different views or views on degradation of deed based on the views of the legal practitioner illustrated in several decisions to be reviewed in this study. The research method that I used in writing this thesis is with the form of juridical normative research, and using a qualitative approach that produces analytical descriptive data. An authentic deed experiencing degradation of evidentiary power does not necessarily happen automatically, but it is necessary through the judicial process as it appears in the Elucidation of General Section of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position. The legal consequences arising from the authentic deeds degraded by the deed may be divided into two parts those relating to a deed made on the basis of the will of the parties and the deed established by the order of the Act. Based on the results of the analysis of some decisions it is seen that the judge 39 s knowledge about the making of deed is very diverse resulting in various decisions and based on the analysis can also be concluded that the process of degradation of deed is through the judicial process. Keywords Authentic deeds Notary deeds Authentic deed degradation.

Abstrak :
Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 325/PDT.G/2017/PN.BKS sebagai alat bukti yang sah dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta yang telah dibuat olehnya. Akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan karena kesalahan dari pejabat pembuat akta tanah menimbulkan kerugian bagi para pihak dan mengakibatkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dihadapan pengadilan. Kerugian yang timbul merupakan tanggung jawab penuh bagi pejabat pembuat akta tanah yang dapat bertanggungjawab secara perdata, pidana atau administrasi. ...... Deeds made by the Land Deed Officials are authentic Deeds that has the power as an evidence before the Court. A Deed is basically an agreement that must meet the requirements within article 1320 of the Civil Code. This research uses a normative juridical literature research method, which means that this research is seen from the entirety of legal secondary data to answer the problem of the legal standing of the terminated Land Deed Official's deed based on the Bekasi City District Court Decision Number 325 / PDT.G / 2017 / PN.BKS as a valid evidence and as a responsibility of the Land Deed Official for the deed made by the Land Deed Official. The Land Deed Official's deed which was terminated due to fault of the Land Deed Official resulted in the losses of the parties and resulted in the deed not having the power as an evidence before the court. Losses incurred are the full responsibility of the Land Deed Official who can be liable under Civil, Criminal or Administrative basis.