Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis gagasan Sukarno yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia pada 1955-1962. Fokus pembahasan adalah terhadap bentuk dukungan Indonesia dalam proses perjuangan kemerdekaan Palestina. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik atau pengumpulan data dari dokumen-dokumen kenegaraan sezaman; buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian; dan dokumen-dokumen internasional yang diterbitkan. Dalam hasil penelitian, didapati hubungan Indonesia dengan Palestina telah terjalin sejak Indonesia belum merdeka. Dalam pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia, masyarakat Palestina juga ikut berkontribusi dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Dimasa pemerintahan Sukarno, dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Melalui gagasan anti-kolonialisme dan imperialisme, Sukarno bertujuan untuk mempersatukan semua pihak melalui sebuah jalan tengah.

---

This thesis aims to analyze Sukarno's ideas that influenced Indonesia's foreign policy in 1955-1962. The focus of the discussion was on the form of Indonesian support in the process of the struggle for Palestinian independence. This study uses historical methods consisting of heuristics or data collection from contemporary state documents; books related to research topics; and international documents published. In the results of the study, it was found that the relationship between Indonesia and Palestine had been established since Indonesia was not yet independent. In recognition of the sovereignty of Indonesian independence, the Palestinian community also contributed to supporting Indonesia's independence. In the Sukarno era, support for the struggle for Palestinian independence was carried out in various forms, one of which was the form of resistance to colonialism and imperialism. Through the ideas of anti-colonialism and imperialism, Sukarno aims to unite all parties through a middle ground."

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong kebijakan devaluasi mata uang franc CFA oleh Prancis pada 1994. Mata uang yang dibentuk pada 1945 tersebut masih digunakan oleh empat belas negara bekas koloni Prancis di Afrika Subsahara sampai saat ini. Pembentukan mata uang tersebut awalnya bertujuan membantu Prancis memulihkan ekonominya selama periode dan pasca-PD II. Memasuki periode dekolonisasi pada 1960-an, sistem mata uang CFA mendapatkan tantangan dari kaum nasionalis di negara-negara koloni Prancis namun mata uang tersebut tetap bertahan. Metode sejarah dalam artikel ini digunakan untuk menjelaskan periodisasi pembentukan mata uang CFA serta cara kerja sistem mata uang yang digunakan oleh Prancis guna mengikat negara-negara CFA agar kuasa Prancis tetap bertahan. Pendekatan decolonization studies digunakan untuk melihat bagaimana politik dekolonisasi yang dijalankan oleh Prancis terhadap negara bekas koloninya pada 1960-an membuat kuasa Prancis tetap kuat atas wilayah negara bekas koloninya meskipun kemerdekaan sudah diraih. Faktor internal (kekeringan, industrialisasi yang masif, ketidakstabilan politik, dan kurangnya SDM untuk mengatur negara) dan faktor eksternal (menurunnya harga biji besi, minyak bumi, komoditas ekspor) menjadi faktor pendorong negara-negara CFA untuk menyetujui kebijakan sepihak tersebut. Hasil dari kebijakan tersebut membuat kinerja ekonomi negara-negara CFA mengalami penurunan selama beberapa tahun. Meskipun pada akhirnya ekonomi di kawasan tersebut meningkat, namun kebijakan devaluasi tetap membuktikan masih kuatnya pengaruh Prancis terhadap negara-negara bekas koloninya.

---

This article aims to explain the factors driving France's policy of devaluing the CFA franc in 1994. The currency that was formed in 1945 is still used by fourteen former French colonies in Sub-Saharan Africa to this day. The formation of the currency was originally intended to help France recover its economy during and after World War II. Entering the decolonization period in the 1960s, the CFA currency system was challenged by the nationalists in the French colonies, but the CFA currency persisted. The historical method in this article is used to explain the periodization of the formation of the CFA currency as well as the currency system used by France to bind the CFA countries so that French power remains. The decolonization studies approach is used to see how the decolonization politics carried out by France against its former colonies in the 1960s made France maintain strong control over the territories of its former colonies even though independence had been achieved. Internal factors (drought, massive industrialization, political instability, and lack of human resources to manage the country) and external factors (decreased prices of iron ore, oil, export commodities) became the driving factors for CFA countries to agree to this unilateral policy. As a result of this policy, the economic performance of CFA countries has decreased for several years. Although in the end the economy in the region improved, the devaluation policy still proved the strong influence of France on the countries of its former colonies."

"Desakan terhadap Belanda untuk melepaskan Indonesia tidaklah secara serta-merta mengambil bentuknya bersamaan dengan berakhirnya PD II. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai sebuah Republik yang baru pada 17 Agustus 1945, kekuatan internasional terbesar - yang saat itu dipegang oleh Amerika Serikat AS - mulanya masih berpihak kepada Belanda yang berusaha menegakkan kekuasaannya kembali di wilayah bekas koloninya itu. Konteks ideologi, situasi, dan kepentingan melatarbelakangi keberpihakan itu. Dinamika benturan berbagai situasi dan kepentingan pula yang kemudian membuat arah keberpihakan itu berbalik pada akhir 1948.Untuk memahami seluruh proses dari selesainya PD II hingga Belanda betul-betul terdesak dan harus melepaskan Republik Indonesia untuk menjadi negara yang sepenuhnya merdeka, tesis ini mencoba mendekati permasalahan tersebut dengan melihat dari tiga aspek penting berdasarkan pemikiran Frame Poythress, yaitu aspek normatif, aspek situasional, dan aspek eksistensial. Aspek normatif adalah mengenai pemikiran dan ideologi-ideologi yang pada masa itu sedang berkembang di dalam kehidupan internasional. Sorotan terutama diarahkan pada konflik antara ideologi liberalisme dan komunisme, sebab kedua paham inilah yang saling berbenturan di dalam konteks Perang Dingin.Kondisi pasca PD II - terutama bagi negeri Belanda dan Indonesia - serta kontestasi Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet merupakan aspek situasional yang menaungi seluruh proses dekolonisasi Indonesia dari Kerajaan Belanda. Periode 1945 hingga pertengahan 1948 masih menjadi periode yang lebih cerah bagi Belanda, sebab AS masih berada di pihaknya, sekalipun Belanda sudah melancarkan 'aksi polisionil'-nya yang pertama. Namun di akhir 1948, terutama karena pengaruh Peristiwa Madiun dan aksi polisionil kedua, keadaan sama sekali berubah bagi pemerintah Belanda. AS berbalik melakukan berbagai usaha untuk menekan Belanda supaya melepaskan Indonesia menjadi negara yang sepenuhnya merdeka. Sementara itu, kondisi dan pertimbangan-pertimbangan dari pihak Belanda sendiri, sekaligus usaha-usaha gagal terakhir yang masih dilakukan oleh pemerintahnya pada masa-masa terjepit, hingga tidak tersisanya pilihan lain bagi Belanda selain tunduk kepada tekanan AS dan PBB untuk melepaskan Indonesia, digambarkan sebagai aspek eksistensial, yaitu titik di mana Belanda sebagai sebuah negara harus mengambil pilihan tersebut. Namun, tesis ini juga menyatakan, bahwa walaupun Belanda harus kalah secara politik, perhitungan-perhitungan terakhir Belanda masih memungkinkannya untuk tidak mengalami kekalahan ekonomi yang sama telaknya.

---

The urge towards the Netherlands to release Indonesia did not emerge immediately following the end of WWII. Even though Indonesia had proclaimed its independence as a new Republic on August 17, 1945, the greatest international power - happened to be the United States - still preferred to back the Netherlands government, who was making full effort to reestablish power on its former colony. Various ideologies, situations, and interests formed the contexts for that preference. Later on, the conflicts of interests and situations will also be the cause for the shift of that preference in the second half of 1948.To understand the whole process from the end of WWII to the situation in which the Netherlands was left with no other choice but to acknowledge the independence of Indonesia, this thesis attempts to approach that issue by observing it through three important aspects based on the thought of Frame and Poythress the normative, situational, and existential aspects. The normative aspect puts its concern on the growing international thoughts and ideologies at the time. The attention will be focused on the conflict between liberalism and communism, the two clashing concepts of the Cold War.Post WWII conditions - specifically for the Netherlands and Indonesia - and the Cold War contestation between the USA and the Soviet are seen as the situational aspect of the whole Indonesian decolonization process. The years 1945 to mid 1948 were the brighter period for the Netherlands, for the USA still stood behind her, even after the first police action. But by the end of 1948, most influenced by the Madiun Uprising and the second police action, the situation shifted drastically for the Netherlands government. The USA took many efforts to urge her to release and to acknowledge the full independence of Indonesia.Meanwhile, internal condition and considerations of the Netherlands, and also the government's failing final attempts in its cornered position, to the point of having no other choice but to submit to the pressures of the USA and the UN to release Indonesia, described as the existential aspect. Yet, at the end, even though the Netherlands experienced great political loss, the government's final calculations has enabled the country not to swallow economic loss as great."

"Bahasa dalam proses nation-building dan dekolonisasi sebuah bangsa merupakan aspek yang sangat penting, karena bahasa dapat mempengaruhi aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Tulisan ini fokus pada kajian mengenai pengaruh bahasa terhadap proses nation-building dalam kaitannya dengan dekolonisasiTimor-Leste sebagai sebuah bangsa. Kompleksitas sejarah menyebabkan masyarakat Timor-Leste terbagi menjadi beberapa kelompok generasi dengan penguasaan bahasa yang berbeda. Berangkat dari praktik berbahasa sehari-hari yang dibedakan menjadi ranah formal dan nonformal, diketahui bahwa bahasa memiliki peranan penting dalampembentukan identitas bangsa. Tuntutan untuk menguasai setidaknya empat bahasa: Tetum, Portugis, Inggris, dan Indonesia memiliki konsekuensi dan membuat bahasa kemudian menjadi tantangan bagi proses nation-building dan dekolonisasi Timor-Leste. Pendidikan selalu menjadi salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mengonstruksi identitas masyarakatnya dan bahasa adalah alat yang mendukungnya. Namun, hal yang seringkali luput dari perhatian adalah bahwa praktik berbahasa pada ranah formal dan nonformal sama sekali berbeda. Artinya, kekuatan dan kontrol terhadap proses nation-building dan dekolonisasi juga berbeda.Language is a crucial aspect in the process of nation-building and decolonization of a nation by means of its power to influence other aspects, such as economic, politic, culture, and education. This paper focuses on the influence of language towards the nation-building process in the decolonization of Timor-Leste as a nation. The consequences of historical complexity construct several generation groups of Timorese with distinct language proficiency. Drawing from language practice in everyday life which is distinguished to formal and nonformal sphere, known that language has a significant role in the formation of national identity. The demand to be proficient at thevery least in four language: Tetum, Portuguese, English, and Indonesian leads to the consequences and language subsequently becomes the challenge for nation-building and decolonization process of Timor-Leste. Education has always been used by the state to construct national identity and language is an instrument to promote the process.However, the discrepancy between formal and nonformal sphere of practicing language usually unrecognize. By which it means, the power and control towards the process is also distinctive."

"Kekerasan obstetrik merupakan manifestasi dari kolonisasi rahim yang tersembunyi dan membudaya dalam praktik medis. Konstruksi biomedis yang patriarkal membuat kekerasan obstetrik sering kali dinormalisasi dalam praktik medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam fenomena kekerasan obstetrik di Indonesia melalui kompleksitas pengalaman perempuan sebagai ‘tubuh yang melahirkan.’ Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis berparadigma feminis dengan melibatkan 5 (lima) subjek penelitian yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan obstetrik paling sering terjadi saat persalinan, dibandingkan pada saat kehamilan dan pasca persalinan. Kekerasan verbal dan fisik adalah kekerasan yang paling merefleksikan symbolic violence dan embodied oppressions. Para subjek memaknai kekerasan verbal sebagai penghakiman atas tubuh, sementara kekerasan fisik justru dimaknai sebagai tindakan yang harus dilakukan yang memperkuat dalih “menolong persalinan.” Konteks hidup perempuan yang serba terbatas dan posisi yang inferior membuat perempuan mengalami kesulitan membebaskan diri (mendekolonisasi rahim). Meski merasa sebagai ‘tubuh yang dilanggar,’ perempuan berespons dengan ketidaksadaran (unawareness) atau sikap pasif (passive awareness) terhadap kekerasan yang mereka alami. Perempuan masih terperangkap dalam ‘illusion of ‘choice’ karena tidak memiliki opsi lain untuk kehamilan dan persalinan selanjutnya. Dengan demikian, pengalaman tubuh yang melahirkan dan dilanggar menjadi chaotic narratives, merefleksikan ketidakberdayaan tubuh yang teralienasi sehingga menimbulkan rasa trauma.

---

Obstetric violence is a manifestation of hidden and ingrained uterine colonization within medical practices. The patriarchal construction of biomedicine often normalizes obstetric violence in clinical settings. This study aims to explore in depth the phenomenon of obstetric violence in Indonesia by examining the complex experiences of women as “birthing bodies.” The research adopts a feminist phenomenological qualitative approach, involving five (5) purposively selected subjects. The findings reveal that obstetric violence occurs most frequently during childbirth, compared to pregnancy and postpartum periods. Verbal and physical violence are the forms of abuse that most clearly reflect symbolic violence and embodied oppressions. The subjects interpreted verbal violence as a judgment on their bodies, while physical violence was often rationalized as a necessary action under the guise of “helping the delivery process.” Women’s constrained life contexts and their inferior societal position make it difficult for them to liberate themselves (decolonize their wombs). Despite perceiving themselves as “violated bodies,” the women responded to the violence they experienced with unawareness or passive awareness. Women remain trapped in an “illusion of choice” due to the lack of alternatives for subsequent pregnancies and childbirths. As such, the experience of being both a birthing and violated body becomes a chaotic narrative, reflecting the helplessness of an alienated body and resulting in profound trauma."