Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Moh. Fadli, author

Peraturan delegasi di Indonesia

Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011

342.598 MOH p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Meliala, Djaja Sembiring, author

Pemberian kuasa menurut kitab undang-undang hukum perdata

Bandung: Tarsito, 1982

346.096 MEL p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Iancu, Bogdan

Legislative delegation: the erosion of normative limits in modern constitutionalism

The book approaches this problem indirectly, through the conceptual lens offered by constitutional developments relating to the adoption of normative limitations on the delegation of law-making authority. Three analytical strands (constitutional theory, constitutional history, and contemporary constitutional and administrative law) run through the argument. They merge into a broader account...

Heidelberg : Springer, 2012

e20400377

eBooks Universitas Indonesia Library

Sucidha Kurniasih, author

Urgensi batas waktu penyusunan Peraturan Delegasi Undang-Undang = The urgency of time limit in the Formulation of Delegation Rules Act

ABSTRAK Peraturan perundang-undangan adalah salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian hukum. Undang-undang yang bersifat hanya mengatur secara umum, maka diperlukan peraturan delegasi untuk pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Penyusunan peraturan delegasi undang-undang merupakan kewenangan legislasi pada lembaga eksekutif. Kewenangan legislasi diberikan kepada lembaga eksekutif guna mendukung lembaga tersebut mewujudkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50473

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Oktoria, author

Pelaksanaan tindakan administrasi oleh pejabat pemerintahan yang berakibat pada hukum lainnya = The implementation of administrative actions by government officials that impact other laws

ABSTRAK
Skripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih dahulu diterapkan dalam sebuah tindakan administrasi. Kemudian melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin perlindungan bagi pejabat pemerintahan yang...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Riza Ristiani, author

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Desa Wisata Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen = Level of Community Participation in Implementing the Jatijajar Tourism Village Program, Ayah District, Kebumen Regency

Program Desa Wisata merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Program Desa Wisata di Jatijajar tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam program desa wisata tersebut hanya terbatas pada pengelola Dewajati dan masyarakat pemegang saham. Oleh karena itu, penelitian ini...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Endang I. Sedijoprapto, author

Arboretum Manggala Wanabakti : Tanaman delegasi WFC VIII

Jakarta: Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti Pusdokinfo, Museum dan Taman Hutan, 2001

582 END a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Motacki, Kathleen, author

Nursing delegation and management of patient care

New Jersey: Mosby , 2011

362.173 MOT n

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rushdy Hoesein, author

Peran khusus Soekarno-Hatta dalam perundingan Indonesia-Belanda di Linggajati

ABSTRAK
Disertasi ini merupakan karya tulis hasil penelitian Sejarah Diplomasi mahasiswa S3 Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Masalah yang menjadi materi penelitian adalah peristiwa perundingan Indonesia-Belanda pada tahun 1946-1947. Delegasi Belanda terdiri dari Prof.Ir.W.Sehermerhorn, F.de Boer dan M.TM.van Poll. Delegasi Indonesia terdiri dari Perdana Menteri Sutan...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2009

D985

UI - Disertasi Open Universitas Indonesia Library

Mokh Luqman Fadlli, author

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pembentukan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan = The Authority of Badan Pemeriksa Keuangan in the Making of Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian BPK direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 memberikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45892

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian