Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) atau sering disingkat dengan MLA merupakan sistem kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara (transnasional crime). Sistem ini lahir dari kaidah-kaidah hubungan antarnegara yang telah diterapkan oleh Indonesia baik dengan perjanjian maupun tidak. Pada awal tahun 2006, Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Batik dalam Masalah Pidana, yang menjadikan payung hukum dalam penerapan sistem ini di Indonesia. Terkait kasus penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pemerintah Indonesia sangat serius dalam menerapkan sistem ini dengan tujuan utama adalah dalam mencari, mengejar, dan menyita, serta mengembalikan aset-aset hasil korupsi di Indonesia,Berkenaan dengan penyusunan tesis ini, penulis mencoba melihat pelaksanaan sistem bantuan timbal balik antarnegara di Indonesia dari 4 (empat) aspek yaitu: Pertama, sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang mendukung proses penegakan hukum; Kedua, sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang lahir dari hubungan antarnegara yang lebih menekankan kepada prinsip kerjasama; Ketiga, Hubungan antar kewenangan penegakan hukum hams lebih sistematis dan terpadu untuk menerapkan sistem bantuan timbal balik sebagai upaya pemberantasan kejahatan yang luar biasa (extraordindry crime); dan Keempat, adalah bentuk sistem bantuan timbal batik yang menekankan pelaksanaannya pada perjanjian dan resiprositas sebagai perwujudan Good Governance. Pelaksanaan sistem bantuan timbal balik mendapat prediksi masalah yang akan muncul, mengingat sistem ini merupakan hal baru dalam mendukung Hukum Acara Pidana di Indonesia maka diperlukan kajian tentang bagaimana pelaksanaan sistem ini dapat menyesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum di Indonesia sehingga dapat dicapai suatu kesempurnaan dalam pelaksanaan sistem ini."

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab pelaksanaan kebijakan Jaminan Persalinan di kota Depok Jawa Barat yang tidak efektif dari aspek prosedural dan substantif, yang ditunjukkan dengan pencapaian tujuan yang tidak konsisten, pemanfaatan di tahun 2011 dan 2012 yang sangat rendah, dan partisipasi Bidan Praktek Swasta dalam menjalankan kebijakan yang sangat rendah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan tidak terlaksananya ketentuan mengenai penerima manfaat yang dibatasi kepemilikan jaminan lain bukan kemampuan finansial dan prosedur pelayanan persalinan berjenjang dan rujukan kepada fasilitas tingkat lanjut; proses pencairan klaim atas jasa pelayanan yang lama; alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan tingkat kebuthan; serta ketidak puasan atas kompensasi merupakan penyebab pelaksanaan kebijakan yang tidak efektif secara prosedural. Adanya kesenjangan yang sangat tinggi antara estimasi dengan realisasi penerima manfaat dana Jaminan Persalinan dan pembatasan penerima manfaat yang tidak berdasarkan pada kepemilikan jaminan kesehatan lain, namun kemampuan finansial yang tidak sesuai dengan prinsip universal coverage menjadi penyebab tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan secara substantif.

---

The aim of this research is to find out the cause of the implementation of the policy of security fund of Childbirth in the city of Depok, West Java that ineffective from a procedural and substantive aspects, shown from the achievement of the objectives that are inconsistent, especially in the years 2011 and 2012 are very low, and the participation of midwives, private practice in carrying out the policy is very low. This research is descriptive research with qualitative methods. The results of the research showed that the provisions on Security Fund of Childbrith beneficiaries limited by ownership of others healthcare coverage not ability to pay healthcare service and procedures of childbirth stages and a reference to the Healthcare Facilies of advanced have not been implemented; the process of disbursement claims over a long service; the allocation of the budget that does not correspond to the level of needs; and the low of compensation of mideives private practice to carrying out the policy are the cause of the implementation of policy procedurally ineffective. There is a very high gap between estimated and actual beneficiaries security fund of childbirth and restriction of beneficiaries which are not based on ownership of other health coverage, but financial circumstances which do not comply with the principle of universal coverage are the cause of the implementation of policy substantively ineffective."