Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini meneliti implementasi skema asuransi simpanan di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan fokus pada kerangka legislatif dan aplikasi praktis. Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Indonesia dan Federal Deposit Insurance Act (FDIA) Amerika Serikat bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi para deposan. Dengan menganalisis studi kasus, penelitian ini mengevaluasi efektivitas undang-undang tersebut selama krisis perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal normatif, yang berfokus pada norma hukum, prinsip, dan analisis komparatif. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer (teks undang-undang seperti FDIA dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Indonesia), bahan sekunder (artikel ilmiah dan komentar hukum), dan bahan tersier (kamus hukum). Data dikumpulkan melalui tinjauan dokumen yang komprehensif dan dianalisis menggunakan kerangka kualitatif dan deskriptif. Temuan mengungkapkan bahwa sementara LPS Indonesia telah mengelola kegagalan bank-bank kecil di pedesaan dan kasus-kasus besar yang melibatkan bank-bank besar, FDIC di Amerika Serikat telah menangani banyak kegagalan bank profil tinggi. Proses resolusi yang sudah mapan dan intervensi tepat waktu oleh FDIC menyoroti pentingnya koordinasi regulasi yang efektif dan adaptasi kebijakan. Rekomendasi untuk Indonesia termasuk meningkatkan kecepatan resolusi bank dan memperbaiki koordinasi regulasi. Studi ini menekankan interaksi dinamis antara kerangka hukum dan implementasi praktis dalam memastikan stabilitas keuangan dan perlindungan deposan.

---

This study examines the implementation of deposit insurance schemes in Indonesia and the United States, focusing on legislative frameworks and practical applications. The Indonesian Deposit Insurance Corporation Law and the United States' Federal Deposit Insurance Act (FDIA) aim to maintain financial stability and protect depositors. By analyzing case studies, this research evaluates the effectiveness of these laws during banking crises.The research employs a normative doctrinal approach, focusing on legal norms, principles, and comparative analysis. It utilizes primary legal materials (statutory texts like the FDIA and Indonesia's Law Number 24 of 2004), secondary materials (scholarly articles and legal commentaries), and tertiary materials (legal dictionary). Data is gathered through comprehensive document reviews and analyzed using a qualitative and descriptive framework. The findings reveal that while Indonesia's LPS has managed failures of smaller rural banks and notable cases involving larger banks, the FDIC in the United States has handled multiple high-profile bank failures. The FDIC’s established resolution process and timely interventions highlight the importance of effective regulatory coordination and policy adaptation. Recommendations for Indonesia include enhancing bank resolution speed and improving regulatory coordination. This study underscores the dynamic interplay between legal frameworks and practical implementation in ensuring financial stability and depositor protection."

"Perbankan syariah merupakan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil tidak hanya membagi pada saat terdapat keuntungan, namun juga berbagi bila terdapat kerugian. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menyebabkan perbankan syariah dipaksa untuk mengikuti sistem penjaminan nasional yang terdapat pada Undang-Undang 24 Tahun 2004. Penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah meliputi giro, tabungan dan deposito baik yang menggunakan prinsip wadi?ah ataupun mudharabah. Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat menghilangkan jati diri perbankan syariah sebagai bank yang menerapkan sistem bagi hasil. Dalam tulisan ini penulis ingin memaparkan kajian terhadap Penjamin yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah dan meneliti lebih dalam bagaimana pengaruh penjaminan uang nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah dalam sistem ekonomi syariah.

---

Islamic banking is a bank based on profit sharing principles. The principle of sharing not only split when there is profit, but also to share when there are losses. With the release of Act 24 of 2004 on Lembaga Penjamin Simpanan, prompting the Islamic banking system to follow the national safeguards contained in the Act 24 of 2004. Guarantee by LPS Islamic banking including checking, savings and time deposits using either the principle or mudaraba wadi'ah. Guarantee by LPS can eliminate identity as an Islamic banking system of banks that apply for the results. In this paper the author describes a study of the Guarantor LPS on Islamic banking and examine more deeply how the effect of ensuring clients 'money' by LPS of Islamic banking in the Islamic economic system."

"We examine how the level deposit insurance coverage affects bank liquidity. We also test the roleof ownership in the relationship between deposit insurance coverage and bank liquidity. This studyuses quarterly data of Indonesian banks from Q1:2002 - Q2:2008. We argue that the presence of explicitdeposit insurance changes a bank‘s behavior in liquidity management in the form of decreasingasset liquidity. We find some evidence on the negative impact of deposit insurance coverage on bankliquidity. However, little is found on the role of ownership structure. The credibility of deposit insurancesystem and implicit guarantee are the main policy implications."

"ABSTRACTThe purpose of writing this thesis is to have an understanding of the authority and new role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in handling and preventing financial crises in Indonesia in accordance with Laws and Regulations in force in Indonesia. This thesis will describe the new role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in maintaining the stability of the financial system and differences in the authority of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in handling failed Banks before and after issuance of Law No.9 of 2016 on Prevention and Management of Financial System Crises. The research method employed in this research is examination of existing law materials. Therefore, descriptive research is conducted to provide background on the role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in eradicating financial crises and maintaining the stability of the banking system in Indonesia after the issuance of Law No.9 of 2016. Based on the results of thesis analysis, a conclusion can be drawn that the new authority held by the Indonesia Deposit Insurance Corporation under Law No. 9 of 2016 can create an accurate, prompt and secure prevention and handling process and maintain the stability of the financial system in Indonesia so as to prevent another financial crisis. Based on analysis of the issue, the authors hope that this thesis can provide recommendations for the development of the role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in maintaining the stability of the banking system in Indonesia as well as providing a proper protection and proper handling of the banking system in Indonesia especially preventing occurrence of financial crises.

---

ABSTRAKTujuan dari penulisan skripsi ini untuk memiliki pemahaman tentang kewenangan dan peran baru Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan dan pencegahan terhadap krisis keuangan di Indonesia sesuai dengan Hukum dan Regulasi yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menjabarkan mengenai peran baru Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabiltas sistem keuangan dan perbedaan terhadap kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan Bank gagal sebelum dan sesudah disahkannya Undang-undang No.9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Metode penelitian dalam penelitian dilakukan melalui pemeriksaan materi hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan latar belakang tentang bagaimana peran Lembaga Penjaga Simpanan dalam memberantas krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia setelah disahkannya Undang-undang No.9 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis tesis, tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan bahwa kewenangan baru yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari Undang-undang No.9 tahun 2016 dapat menciptakan pencegahan dan proses penanganan yang tepat, cepat dan aman serta dapat menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia sehingga tidak terjadi lagi krisis keuangan. Berdasarkan dari analisis isu tersebut, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan peran Lembaga Penjaga Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia serta menciptakan perlindungan dan penanganan yang baik kepada sistem perbankan di Indonesia dan terutama untuk mencegah terjadinya krisis keuangan."

"Dalam situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, terjadi penurunan aktivitas perekonomian di Indonesia. Kegiatan usaha yang semakin rendah berdampak pada keuangan negara yang memungkinkan untuk terjadinya krisis sistem keuangan. Dengan demikian, dibentuklah UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) sebagai langkah luar biasa untuk menangani krisis sistem keuangan akibat COVID- 19, yang memuat kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyesuaian dengan kondisi COVID-19. Skripsi ini membahas bagaimana kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU 2/2020 dan implikasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kewenangan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan diberikan sesuai dengan kedudukan tiap lembaga, dan UU 2/2020 mengakibatkan berbagai perubahan kewenangan. Saran yang diberikan adalah lembaga terkait perlu untuk memberikan rasionalisasi mengenai perubahan kewenangan tersebut, serta KSSK untuk menginformasikan indikator kesuksesan dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan pandemi COVID-19.

---

In COVID-19 pandemic, economic activities in Indonesia has taken a downfall and can lead to a financial system crisis. Therefore, Law Number 2 of 2020 concerning Perppu Number 1 of 2020 on State Finance Policy and Financial System Stability for the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or in the Framework of Dealing with Threats Endangering National Economy and/or Financial System Stability (Law 2/2020) is ratified as an extraordinary step to handle the financial system crisis due to COVID-19, which includes the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in order to adapt to the conditions of COVID-19. This paper discusses the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority according to Law 2/2020 and the implications. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. From this research it can be concluded that the authority of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation and Financial Services Authority in preventing and handling financial system crisis is given according to their functions, and Law 2/2020 resulted in various changes in authority. The suggestions given are that related institutions need to provide a rationalization regarding the changes of authority, as well as KSSK needs to inform the indicators of success in preventing and handling financial system crisis due to COVID-19."

"Likuidasi bank adalah proses pembubaran yang diikuti pemberesan terhadap harta dan kewajiban bank yang izin usahanya telah dicabut. Ketika Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 berlaku likuidasi bank dilakukan oleh Menteri Keuangan, setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan yang baru Nomor 10 Tahun 1998 kewenangan dipegang oleh Bank Indonesia. Kemudian terbentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang LPS). Skripsi ini membahas mengenai perbedaan likuidasi bank yang diatur sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang LPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah Undang-Undang LPS berlaku, kewenangan untuk melakukan likuidasi terhadap bank yang dicabut izin usahanya dipegang oleh LPS. Perbandingan likuidasi bank sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang LPS dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan likuidasi bank menurut Bank Indonesia dan LPS, yaitu peranan Tim Likuidasi, mekanisme likuidasi, pengawasan, perubahan kewenangan, campur tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pengadilan, jangka waktu, dan program penjaminan.

---

Bank liquidation is a dissolution process followed by the resolution of asset and obligation from banks which business license have been revoked. When the Banking Act No.7 of 1992 was applied, the liquidation of banks was conducted by the Minister of Finance, after the legalization of the new Banking Act No. 10 of 1998, this authority now held by Bank Indonesia. Then Indonesian Deposits Insurance Corporation (IDIC) was form by the Act No. 24 of 2004 about IDIC (IDIC Act).

This thesis discusses the differences of bank liquidation that was arranged before and after the legalization of IDIC Act. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. After IDIC Act was applied, the authority to conduct the liquidation of bank licenses that have been revoked is held by IDIC.

The comparison of bank liquidation before and after the legalization of IDIC Act can be seen from the similarities and differences of bank liquidation according to Bank of Indonesia and IDIC, which are the role of Liquidation Team, mechanism of liquidation, supervision, change of authority, the intervention from the General Meeting of Shareholders (GMS) and the court, the period, and the guarantee program."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembahasan pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan dalam penyelamatan bank gagal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan (LPS) terhadap kerugian negara pada saat penyelamatan bank gagal berdampak sistemik dan bagaimana bentuk kerugian negara yang terjadi pada upaya penyelamatan bank gagal terhadap bank gagal berdampak sistemik.Metode penelitian yang digunakan adalah secara normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah secara kualitatif.

Keuangan Negara merupakan hal yang penting atau fundamental bagi penyelenggaraan negara karena berperan penting dalam usaha untuk mencapai terwujudnya tujuan negara. Kekayaan LPS yang digunakan untuk memberikan dana bailout merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara beserta dengan pengelolaannya.Kemudian dijelaskan pula bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara telah memberikan kewenangan dalam bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan kepada Menteri Keuangan. Sehingga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalalah Menteri Keuangan karena pemberian wewenang dari Presiden adalah secara delegasi.

Mengenai status hukum apakah terjadi kerugian negara dalam penyelamatan bank gagal sistemik dalam kasus Bank Century ini disebabkan perumusan undang-undang sangat membingukan bagi para pelaku yang terlibat. Sehingga dengan hal ini dapat menyebabkan pejabat sebagai pelaku pembuat kebijakan akan sangat bersikap hati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga diharapkan kedepannya pemerintah dengan jelas membuat suatu perubahan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara agar tidak terjadi perbedaan tafsiran.

---

ABSTRACTThis thesis is describing about the accountability of the board of Deposit Insurance Corporation in rescuing the failed bank which the state losses. The main issues discussed in this thesis is how the accountability board of the board of Deposit Insurance Corporation against the state loss at the time of rescuing the failed banks with systematic impact and how the form of state loss which occurred in the efforts to rescue the failed bank with systematic impact. The thesis used a normative approach as research method, while the methods of data analysis is qualitative.

State Finance is essential or fundamental to the administration of the state since it has an important role to achieve the realization of the state's objective. LPS' assets used to provide bailout funds are separated from the state assets. Law No. 17 Year 2003 on State Finance stated that separated state assets is part of the state financial along with financial management. Furthermore, it also explained that the President as the holder of power over the financial management of the state has given the authority over the separated state assets management to the Minister of Finance. Therefore, the responsible party over the management of the separated state assets is the Minister of Finance due to the authorization from President by way of delegation.

Regarding the legal status if there is a state loss in the state in the rescue of systemic failed bank in the Bank Century case is due to the formulation of the legislation which very confusing for the parties involved. Therefore, this can lead to officers as perpetrators of policy makers will be very cautious in carrying out its authority. It is expected that in the future government to clearly make amendment Law of State Finance in order to avoid differences in interpretation.

"

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh program penjaminan simpanan (deposit insurance) oleh LPS terhadap disiplin pasar dengan menggunakan data time series dari 120 bank umum selama kurun waktu Januari 2003 sampai dengan Desember 2013. Dengan menggunakan empat variasi yang menjadi variabel terikat berupa tingkat suku bunga deposito 1 bulan/TD, tingkat suku bunga deposito 3 bulan/TD3, tingkat suku bunga deposito rata-rata 1 dan 3 bulan/MRATE, dan Interbank Call Money, serta dengan variabel bebas berupa : (i) variabel risiko bank yang terdiri dari : NPL, LDR, BOPO, ROA, dan CAR; (ii) variabel kontrol yang terdiri dari Growth GDP dan Inflasi; dan (iii) variabel dummy, diperoleh hasil penelitian Kebijakan program penjaminan simpanan LPS yang di-proxy oleh dummy, efektif menekan tingkat bunga pada lag 4 periode. Dengan kata lain, kebijakan LPS pada saat ini membutuhkan masa tenggang waktu yang relatif lama yaitu 4 triwulan untuk dapat berpengaruh pada kedisplinan pasar.

---

This research explain about The Impact Analysis of Deposit Insurance Program by The Indonesia Deposit Insurance Corporation to Market Dicipline using the time series data from 120 banks from January 2003 to December 2013. I use Ordinary Least Squares/OLS method with four variations of dependent variables (time deposit rate 1 month, 3 months, average rate in 1 month and 3 months, and interbank call money), as well as the independent variable such as: (i) the bank's risk variables consisting of: NPL, LDR, ROA, ROA, and the CAR Ratios; (ii) the control variables consisting of GDP Growth and Inflation; and (iii) a dummy variable, the result of this research is deposit insurance program by IDIC with proxy by dummy, effectively reduces the interest rate on the lag 4 period. In other words, the policy of IDIC during the grace period requires a relatively long time, that is 4 quarters, to be able to influence the market discipline."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh program penjaminan simpanan (deposit insurance) oleh LPS terhadap disiplin pasar dengan menggunakan data time series dari 120 bank umum selama kurun waktu Januari 2003 sampai dengan Desember 2013. Dengan menggunakan empat variasi yang menjadi variabel terikat berupa tingkat suku bunga deposito 1 bulan/TD, tingkat suku bunga deposito 3 bulan/TD3, tingkat suku bunga deposito rata-rata 1 dan 3 bulan/MRATE, dan Interbank Call Money, serta dengan variabel bebas berupa : (i) variabel risiko bank yang terdiri dari : NPL, LDR, BOPO, ROA, dan CAR; (ii) variabel kontrol yang terdiri dari Growth GDP dan Inflasi; dan (iii) variabel dummy, diperoleh hasil penelitian Kebijakan program penjaminan simpanan LPS yang di-proxy oleh dummy, efektif menekan tingkat bunga pada lag 4 periode. Dengan kata lain, kebijakan LPS pada saat ini membutuhkan masa tenggang waktu yang relatif lama yaitu 4 triwulan untuk dapat berpengaruh pada kedisplinan pasar.

---

This research explain about The Impact Analysis of Deposit Insurance Program by The Indonesia Deposit Insurance Corporation to Market Dicipline using the time series data from 120 banks from January 2003 to December 2013. I use Ordinary Least Squares/OLS method with four variations of dependent variables (time deposit rate 1 month, 3 months, average rate in 1 month and 3 months, and interbank call money), as well as the independent variable such as: (i) the bank's risk variables consisting of: NPL, LDR, ROA, ROA, and the CAR Ratios; (ii) the control variables consisting of GDP Growth and Inflation; and (iii) a dummy variable, the result of this research is deposit insurance program by IDIC with proxy by dummy, effectively reduces the interest rate on the lag 4 period. In other words, the policy of IDIC during the grace period requires a relatively long time, that is 4 quarters, to be able to influence the market discipline."

"ABSTRAKTulisan ini menganalisis tentang strategi manajemen krisis oleh humas Lembaga Penjamin Simpanan LPS dalam melakukan proses penanganan bank gagal, baik dalam bentuk likuidasi maupun penyelamatan bank gagal. Kepiawaian humas LPS dalam melakukan strategi manajemen krisis menjadi krusial karena performa tersebut dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi bank dan industri perbankan secara keseluruhan, yang berdampak pada kondisi stabilitas ekonomi nasional. Dengan menggunakan konsep krisis dan manajemen krisis dari W. Timothy. Coombs, tulisan ini mencoba melihat bagaimana LPS mengimplementasikan strategi manajemen krisis dalam proses penanganan bank gagal, dalam rangka mencegah dan meredam kepanikan publik serta menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja LPS dan reliabilitas industri perbankan secara keseluruhan dalam rangka turut berkontribusi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

---

ABSTRACTThis paper analyzes the crisis management strategy by public relations of Indonesia Deposit Insurance Corporation IDIC in handling bank resolution processes, either in the form of bank liquidation or bank recovery. The excellent performance of IDIC rsquo s public relations in crisis management is crucial because it influences public trust toward bank institutions and Indonesian banking industry as a whole, that will affect the condition of national economic stability. Using the concept of crisis and crisis management suggested by W. Timothy Coombs, this paper aims to capture on how IDIC implement the crisis management strategy in bank resolution processes, in order to prevent panic attack of the public and to maintain public trust to IDIC rsquo s performance and to the reliability of banking industry as a whole, as an effort to contribute in maintaining the national economic stability."