Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memungkinkan Desa merencanakan, mengatur dan mengelola anggaran dan program pembangunan secara mandiri untuk kemajuan desa itu sendiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu syarat kemajuan desa adalah keterlibatan dan partisipasi seluruh masyarakat. Di sisi lain, selama ini penyandang disabilitas yang ada di desa menghadapi permasalahan seperti kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang rendah hingga stigma negatif dari lingkungan sekitar. Konsep desa inklusi kemudian dipandang sebagai solusi masalah para penyandang disabilitas tersebut sekaligus pendukung pembangunan desa. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi konsep serta implementasi desa inklusi disabilitas dan mengetahui strategi pemberdayaan warga penyandang disabilitas di Desa Sendangtirto, Berbah-Sleman. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan instrumen pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi desa inklusi cukup efektifmemenuhi kebutuhan warga penyandang disabilitas, meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian, serta menjadikan mereka lebih aktif terlibat dalam pembangunan di Desa Sendangtirto. Strategi pemberdayaan warga penyandang disabilitas dilakukan pemerintah desa dengan memberikan layanan optimal kepada warga penyandang disabilitas, berupa penyediaan fasilitas umum yang aksesibel, pemberian pelatihan keterampilan serta pelibatan mereka dalam musyawarah desa. Namun, penelitian juga menemukan masih adanya permasalahan berupa data penyandang disabilitas yang tidak ter-update serta penanganan penyandang tuna grahita yang menjadi mayoritas warga disabilitas di Desa Sendangtirto belum dilakukan dengan tepat. Implikasi hasil penelitian ini adalah bahwa data warga penyandang disabilitas perlu dikelola dengan baik oleh KDD (Kelompok Difabel Desa) dan pemerintah desa dan melakukan penguatan keluarga penyandang tuna grahita. Untuk itu pemerintah desa dan KDD perlu bekerja sama dengan lembaga sosial atau panti sosial untuk mengatasi perawatan warga tuna grahita tersebut.

---

The existence of Law Number 6 of 2014 concerning Villages allows villages to plan, regulate and manage budgets and development programs independently for theprogress of the village itself and improve community welfare. One of the conditions for village progress is the involvement and participation of the entire community. On the other hand, so far people with disabilities in the village face problems such as poverty, low quality of human resources to negative stigma from the surrounding environment. The concept of an inclusive village is then seen as a solution to the problems of persons with disabilities as well as a supporter of village development. This research is intended to explore the concept and implementation of a disability inclusion village and to find out strategies for empowering people with disabilities in Sendangtirto Village, Berbah-Sleman. The research method used is descriptive qualitative with data collection instruments through observation, interviews and literature review. The results showed that the implementation of inclusive villages was quite effective in meeting the needs of people with disabilities, increasing self-confidence and independence, and making them more actively involved in development in Sendangtirto Village. The village government has implemented a strategy of empowering people with disabilities by providing optimal services to residents with disabilities, in the form of providing accessible public facilities, providing skills training and involving them in village meetings. However, the research also found that there were still problems in the form of data on persons with disabilities that were not updated and the handling of mentally disabled people who were the majority of people with disabilities in Sendangtirto Village had not been carried out properly. The implication of the results of this study is that data on people with disabilities needs to be managed properly by the KDD (Village Disability Group) and the village government and to strengthen families of people with mental disabilities. For this reason, the village government and KDD need to work together with social institutions or social institutions to address the care of these mentally disabled people."

"ABSTRACTTulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran perubahan paradigma pembangunan berkelanjutan dan peluang serta kewajiban desa dalam inklusi sosial. Tulisan ini juga diharapkan mampu mengembangkan diskursus tentang desa inklusi, layanan ramah penyandang disabilitas di tingkat desa pada tataran teoritis. Tulisan disusun melalui kajian beberapa literatur terkait konsep dan pentingnya inklusi sosial di tingkat desa dan dianalisis sesuai kepentingan penyandang disabilitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa inisiatif untuk membentuk desa inklusi telah muncul di beberapa wilayah yang didorong dari kesadaran untuk meningkatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas terutama pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan. Desa inklusi yang dimaksud bukanlah berarti desa yang khusus bagi penyandang disabllitas, melainkan desa yang memberikan layanan ramah bagi penyandang disabilitas. Selain itu, desa inklusi juga dimaknai sebagai desa yang menerima perbedaan secara positif dan mendorong masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Sistem informasi desa menjadi hal penting dalam membangun desa inklusi karena menjadi dasar perencanaan pembangunan. Komitmen dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga harus terus ditingkatkan untuk menjamin terciptanya desa inklusi."

"Beberapa studi yang membahas tentang upaya mereduksi eksklusi sosial pada penyandang disabilitas cenderung memfokuskan kajiannya pada aspek kebijakan dan peningkatan kemampuan penyandang disabilitas itu sendiri. Namun, studi sebelumnya kurang melihat akses terhadap sumber daya juga berkaitan dengan jaringan sosial, nilai, dan kepercayaan. Hal ini lah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berfokus pada peran modal sosial dalam mewujudkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas di desa sebagai upaya melengkapi kajian sejenis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Konsep modal sosial yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buah pikiran dari Putnam. Hal ini didasarkan karena dalam mewujudkan inklusi sosial keterlibatan berbagai aktor sangat diperlukan sehingga peneliti berargumen modal sosial bonding, bridging, dan linking yang dipaparkan oleh Putnam menjadi salah satu mekanisme dalam mewujudkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Modal sosial bonding berperan untuk membangun solidaritas di dalam kelompok untuk memperjuangkan isu inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Sedangkan, modal sosial bridging yang merupakan jaringan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat non disabilitas mempengaruhi penerimaan sosial dan memperbesar peluang keterlibatan penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan. Terakhir, modal sosial linking yang sifatnya vertikal memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya, seperti fasilitas umum, layanan dasar, anggaran khusus, dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam mempengaruhi kebijakan di desa.

---

Several studies that discuss efforts to reduce social exclusion in persons with disabilities tend to focus their studies on aspects of policy and increasing the abilities of persons with disabilities themselves. However, previous studies have not looked at access to resources as well as related to social networks, values, and trust. This is what prompted researchers to conduct research that focuses on the role of social capital in realizing social inclusion for persons with disabilities in villages as an effort to complement similar studies. The method used in this study is a qualitative method with data collection through in-depth interviews, observation, and document study. The concept of social capital used in this study is the brainchild of Putnam. This is based on the fact that in realizing social inclusion the involvement of various actors is necessary, so researchers argue that the bonding, bridging, and linking social capital presented by Putnam is the village's strength in realizing social inclusion for persons with disabilities. Bonding social capital plays a role in building solidarity within the group to fight for the issue of social inclusion for persons with disabilities. Meanwhile, bridging social capital, which is a network between persons with disabilities and the non-disabled community, influences the social acceptance and involvement of persons with disabilities in various activities. Finally, social linking capital which is vertical in nature provides greater access to resources, such as public facilities, basic services, special budgets, and involvement in influencing village policies."