Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Regulasi pembukuan dengan stelsel kas (pembukuan sederhana) telah berlaku sejak tahun 2022 menyasar Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Namun, terhitung sudah 2 tahun diberlakukan dalam PMK 54/2021, regulasi ini belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap objek regulasi itu sendiri. Pemilihan Kota Depok sebagai lokus penelitian dengan melihat angka pertumbuhan terbaik diantara kota-kota di Provinsi Jawa Barat. Hal itulah yang mendasari penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan WP dengan peredaran bruto tertentu terhadap regulasi pembukuan sederhana di Kota Depok dan menganalisis determinan preferensi WP bersangkutan terhadap penggunaan regulasi pembukuan sederhana yang ditinjau dari asas keadilan dan kemudahan administrasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, dilengkapi dengan teknik kualitatif melalui upaya wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan WP dengan peredaran bruto tertentu terhadap regulasi pembukuan sederhana berada pada kategori “mengingat”/level C1 dan tergolong sebagai tingkat pengetahuan yang rendah. Kemudian, terkait dengan determinan preferensi WP terhadap regulasi ini diketahui bahwa faktor kemudahan menjadi determinan yang paling dominan terasa oleh WP dibandingkan determinan lainnya. Kondisi ini seharusnya dapat terus diperbaiki oleh WP bersangkutan dengan meningkatkan kesadaran diri untuk dapat memahami regulasi yang terkait bisnisnya. Selain itu, perlunya keterlibatan pemerintah untuk menyediakan tools yang mampu memudahkan penyelenggaraan regulasi pembukuan sederhana ini. Pemerataan sosialisasi seharusnya juga menjadi hal yang lebih diperhatikan oleh pembuat regulasi agar “bahasa kemudahan” lebih mudah dipahami oleh objek regulasi.

---

Regulations on cash basis accounting (simple bookkeeping) have been in effect since 2022, targeting taxpayers with certain gross turnover. However, despite the implementation of PMK 54/2021 for two years, this regulation has not yet shown a significant impact on its regulation objects. Depok City was chosen as the research site due to its strong growth rates compared to other cities in West Java Province. This forms the basis of research, which aims to assess the level of knowledge among taxpayers with specific gross turnovers regarding the simple bookkeeping regulations in Depok City, and to analyze the determination of taxpayers' preferences for using these regulations, focusing on principles of equity and ease of administration. The research approach used is quantitative, with data collected through surveys, complemented by qualitative techniques including in-depth interviews and literature review. The research findings indicate that taxpayers' knowledge levels regarding simple bookkeeping regulations fall within the 'remember' category/level C1, indicating a low level of knowledge. Furthermore, convenience is identified as the predominant determinant felt by  taxpayers' preferences for these regulations compared to other factors. This highlights the need for taxpayers to enhance their self-awareness and understanding of regulations relevant to their businesses. Additionally, government involvement is crucial in providing tools that facilitate compliance with these regulations. It is also imperative for regulators to ensure equitable distribution of information campaigns to enhance understanding among regulatory subjects about the benefits of compliance."

"Preferensi jumlah anak yang dinyatakan sebagai jumlah anak ideal yang diinginkan dapat memprediksi pertumbuhan penduduk di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran preferensi jumlah anak yang diinginkan remaja belum kawin usia 15-24 tahun di 10 Provinsi Penyangga serta faktor-faktor yang berhubungan dengan preferensi tersebut. Penelitian ini menggunakan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia komponen Kesehatan Reproduksi Remaja tahun 2012. Hasil analisis menunjukan rata-rata jumlah anak yang diinginkan remaja yaitu 2,4 anak. Terdapat 33,6 persen remaja pria dan 25,1 persen remaja wanita berkeinginan memiliki lebih dari 2 anak. Umur dan tempat tinggal merupakan faktor yang paling mempengaruhi jumlah anak yang diinginkan remaja wanita dan remaja pria. Faktor pelayanan KIE kesehatan reproduksi dan program KB pada remaja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah anak yang diinginkan.

---

Preference the number of children expressed as the number of ideal that desirable can predict the population growth in the future. The aims of this research are to understand the description preference the number of children desired by the non-married adolescents (15-24 years old) in 10 Penyangga Provinces and factors associated with a preference. This research used data from Indonesia Demographic and Health Survey in components Adolescents Reproductive Health in 2012. The analysis showed the average number of children desired by the adolescents is 2,4 children. Then, 33,6 % man and 25,1 % woman desirous of owning more than two children. Age and residence are factor that most affect the number of children desired by them. KIE the adlescent reproductive health service and FP programs in adolescent did not showed significant influence against preference the number of children to be desired."