Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Filling a tremendous need, this is the first graduate-level child development text written specifically for future educators. From eminent authorities, the volume provides a solid understanding of major theories of development, focusing on how each has informed research and practice in educational contexts. Topics include the impact of biology and early experiences on the developing mind; the development of academic competence and motivation; how learning is influenced by individual differences, sociocultural factors, peers, and the family environment; what educators need to know about child mental health; and more. Every chapter features a quick-reference outline, definitions of key terms, and boxes addressing special topics of interest to educators. Special feature: Instructors considering this book for course adoption will automatically be e-mailed a test bank (in RTF format) that includes objective test items, essay questions, and case questions based on classroom scenarios

Abstrak :
Pembangunan sosial mengandung pengertian sebagai konsep pembangunan yang berkelanjutan, berusaha melakukan upaya pembangunan yang seimbang dari segi ekonomi, sosial dan Iingkungan hidup. Pelaksanaannya memfokuskan pada pengentasan permasalahan yang timbul akibat perturmbuhan ekonomi. Salah satu permasalahan yang timbul adalah kenakalan remaja akibat putus sekolah yang merupakan imbas dari buruknya akses masyarakat pada pendidikan dasar. PSMP Handayani sebagai Unit Pelaksana Teknis Departemen Sosial mencoba mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan program bimbingan fisik, mental, sosial dan kerja. Tujuan utamanya adalah merubah perilaku dan memberikan bekal ketrampilan kerja. Fokus penelitian ini dibatasi pada bimbingan kerja meskipun keempat bimbingan diatas dilaksanakan secara integral. Hal yang mendasari adalah bahwa hasil program bimbingan kerja memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Kerangka teori yang menjadi pisau analisa dalam penelitian evaluasi ini mencakup konsep pembangunan sosial dan konsep anak nakal sebagai sasaran pelayanan. Selain itu juga dikemukakan konsep panti sosial sebagai institusi pelayanan kesejahteraan sosial dikaitkan dengan relevansi program dengan kebutuhan klien. Konsep bimbingan kerja sebagai konsep pokok dalam penelitian ini digunakan untuk memotret proses pelaksanaan program. Didukung pula dengan konsep tentang kapasitas berkaitan dengan aspek yang ingin dikembangkan pada diri remaja nakal. Konsep yang terakhir adalah konsep evaluasi sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan program. Penelitian evaluatif ini menggunakan model dan kerangka pikir Bank Dunia dengan alur input-activities-output outcome-impact. Pada kerangka tersebut diuraikan bagaimana aktifitas program dan komponennya. Gambaran keberhasilan program diukur dengan teori Suchman yang terdiri dari kriteria effort, performance, adequacy of performance, efficiency dan process. Pendekatan dan tipe penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali informasi dari pejabat struktural yang ada dipanti tentang input, aktifitas, output program, relevansi program dengan kebutuhan klien dan faktor pendukung serta penghambat program. Sedangkan klien menjadi informan terkait informasi tentang outcome dan relevansi program dengan kebutuhan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek proses pelaksanaan program yang mencakup input sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Komponen input seperti dana, tenaga pelaksana, sarana/prasarana, metoda, materi dan klien disatu sisi memiliki daya dukung program dan disisi lain mengandung aspek penghambat program. Aktifitas program digambarkan telah memenuhi kriteria prosedural tetapi bila ditelaah dari kepentingan sasaran program masih banyak perlu pembenahan. Selanjutnya untuk membicarakan output dan outcome mengacu pada tujuan program yang telah ditetapkan. Output program mengalami penurunan dari target sekitar 15 %. Sedangkan outcome program yang terkait dengan pemahaman materi bimbingan kerja juga menunjukkan tingkat yang bervariasi oleh karena tingkat pendidikan klien yang berbeda. Penerapan keterampilan untuk bekerja juga memiliki perbedaan dengan target sekitar 50% dari 100 % yang ditetapkan. Aspek relevansi program mencakup seleksi, asesmen dan metedal materi mengajar. Kegiatan seleksi asesmen dilakukan menggunakan standar tes yang sudah dibakukan, tapi mengabaikan keinginan klien meskipun mereka memiliki motivasi yang tinggi. Metoda dan materi mengajar belum memaksimalkan penggunaan teknologi sosial yang ada seperti unit instalasi produksi. Terkait dengan bahasan faktor pendukung dan penghambat program, hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran rutin dan sarana prasarana merupakan faktor pendukung. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kompetensi instruktur yang terbatas, prosedur pengadaan alat dan bahan praktek yang sering terlambat, dan kurang maksimalnya peran pekerja sosial panti. Berdasarkan hasil temuan ketiga aspek penelitian maka diberikan saran sebagai berikut ; pertama, melakukan pembagian tugas yang merata sehingga pekerjaan tidak menumpuk pada bendahara rutin yang dapat menghambat proses pengadaan bahan dan alat praktek. Kedua, meningkatkan peran dan kinerja instruktur dengan diikutkan pelatihan-pelatihan pada lembaga swasta maupun pemerintah yang berkualifikasi. Ketiga, meningkatkan peran dan kompetensi pekerja sosial dengan teknik reward dan punishment. Keempat, memaksimalkan fungsi Unit Instalasi Produksi yang telah dibentuk sebagai teknologi bimbingan kerja.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan peruntukan earmarking pajak daerah pada belanja bidang pendidikan. Metode penelitian ini yaitu deskriptif melalui studi dokumentasi dan wawancara, serta analisis kebijakan menggunakan SWOPA. Kesimpulan penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Kebumen belum mengimplementasikan kebijakan earmarking pada belanja bidang pendidikan. Hubungan antara belanja pendidikan dengan peningkatan IPM belum dapat dilihat dengan jelas. Belanja tidak langsung yang lebih besar daripada belanja langsung belum menunjukkan keberpihakan pada alokasi belanja bidang pendidikan. Rekomendasi yang diberikan yaitu menjadikan earmarking pajak daerah sebagai agenda utama pembahasan dan penetapan belanja bidang pendidikan, yang pengaturannya ditegaskan dalam Peraturan Daerah. Pada penelitian selanjutnya perlu dianalisis lebih lanjut hubungan antara alokasi belanja pendidikan dengan peningkatan IPM, yakni harus dapat mengefektifkan peruntukan belanja bidang pendidikan. Peningkatan keberpihakan Pemerintah Daerah pada belanja bidang pendidikan dan earmarking pajak daerah dapat dilakukan melalui seminar atau workshop mengenai pendidikan sebagai hak dasar dan investasi sosial,serta peran penting pajak daerah sebagai instrumen pembangunan sosial.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the earmarking policy of regional taxes on spending in education. The method of this research is descriptive through study of documentation and interview, and policy analysis using SWOPA. The conclusion of the study is that the Government of Kebumen has not implemented earmarking policy on expenditure in education. The relationship between education spending and the increase in HDI can not be clearly seen. Indirect expenditure that is greater than direct expenditure does not show partiality in the expenditure allocation in the education sector. The recommendation is to make the earmarking of local tax as the main agenda of discussion and stipulation of education expenditure, the regulation is affirmed in the Regional Regulation. In further research, it is necessary to further analyze the relationship between the allocation of education spending and the increase of the HDI, namely that it must be able to streamline the allocation of spending in education. Increasing Regional Government alignments in the expenditure of education and earmarking on local taxes can be done through seminars or workshops on education as basic rights and social investment, as well as the important role of local taxes as an instrument of social development.

Abstrak :
Di Indonesia, upaya memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) bagi perempuan mulai memperlihatkan arah lebih jelas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Strategi pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya mencapai maksud akan dilihat dari keseriusan dan konsistensi pemerintah dalam mengadopsi konsep-konsep yang relevan dengan KKG. Penelitin ini menggunakan studi dokumen sebagai metodologi. Dokumen yang diteliti adalah GBII 199-2000, Propenas 2000-2004 dan Renstra 2000-2004 dari empat bidang pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perencanaan pembangunan. Analisis dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang ditetapkan berdasarkan pengadopsian konsep-konsep yang relevan dengan GAD, PUG, WID dan Nilai Dasar KKG di setiap dokumen. Selain itu, juga dianalisis konsistensi di dalam setiap dokumen (internal) dan antar dokumen (eksternal) dalam mengadopsi konsep-konsep tersebut. Hasil analisa berupa uraian yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pembangunan pendidikan terlihat cukup serius mengupayakan pencapaian KKG. Hal ini dapat dilihat dari perhatian terhadap relasi gender laki-laki dan perempuan sebagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendidikan dan tindak lanjut dalam bentuk affirmative action, seperti beasiswa dan kelompok belajar untuk perempuan buta huruf. Namun demikian, tidak ditemukan strategi PUG. Pembangunan pemberdayaan perempuan terlihat memenuhi semua ide dan pemikiran yang diperlukan dalam upaya mencapai KKG, namun letaknya parsial yakni di bawah pembangunan sosial budaya. Keterbatasan kedudukan dan peran serta kewenangan Kementrian Pemberdayaan Perempuan akan membuat upaya pencapaian KKG melalui strategi PUG ke dalam seluruh proses pembangunan berpotensi menghadapi kendala di masa datang. Pembangunan kesehatan terlihat cukup serius dengan kecenderungan WID cukup kuat, khususnya kesehatan reproduksi, anemia ibu hamil, KB dan sebagainya. Hal menarik berkaitan dengan pengarusutamaan gender adalah pemberian kesempatan kepada perempuan dalam pengambilan keputusan alokasi dana. DaIam upaya KKG, peran pembangunan yang dilakukan Bappenas dituangkan dalam dokumen Propenas masih terbatas di tingkat konsep dasar seperti demokrasi, akuntibilitas, transparansi, penegakan hukum dan pemerintahan yang baik. Sementara konsep efisiensi dan efekt1fitas merupakan landasan penting bagaimana melakukan perencaan pembangunan. Secara umum dapat dikatakan bahwa seluruh dokumen memperlihatkan konsistensi internal dalam mengadopsi konsep-konsep yang relevan dengan KKG. Sementara konsistensi eksternal di masing-masing bidang pembangunan bervariasi. The Government's Efforts to Promote Gender Equity and Equality in DevelopmentDewayani Attempts to promote gender equity and equality (GEE) for women in Indonesia by the Government have just started to be more apparent since the issuance of Presidential Decree No. 9 Year 2000 regarding Gender Mainstreaming in Development. Gender Mainstreaming strategy aims at ensuring planning, implementation and monitoring, evaluation as well as taking consideration on gender perspectives in order to promote gender equality and equity within family, society and nation. The objective of the study is to evaluate the government's consistency in adopting concepts relevant to GEE into the related policies. Using document study as a method, the study investigates documents of GBHN (National Development Guidance). Propenas (Five Years Development Plan) and Renstra (Strategic Plan) of four sectors of development, which are of education, health, women empowerment, and development plan. Analysis of the level of seriousness is carried out by using measurement scale based on the adopted concepts relevant to GAD, PUG (Gender Mainstreaming), W ID and the basic value of GEE in each document. The consistency in each document (internal) and between documents (external) in adopting concepts is also analyzed. The result of the analysis is presented in descriptive and qualitative manner. In the area of education, findings show that the government has extensively adopted concepts relevant to GEE as seen from the identification of gender relation as significant factor responsible for women's lack of education with affirmative action as a remedy. However, no PUG strategy has been identified. The improvement of women's empowerment seems to fulfill all of the ideas and opinion, needed to achieve GEE. Yet because it is positioned only as a partial component of socio-cultural development, and also because of the Iimited role, position and authority of the State Ministry of Women Empowerment, the efforts in achieving the GEE in all development process through PUG strategy are potentially facing constraints in the future. In the health sector the government demonstrates moderate efforts in adopting concepts relevant to GEE. On the other hand, a significant emphasis on WID is apparent, especially in the issues of reproduction health, anemia of pregnant women, and else. A positive finding for promoting GEE is opportunities for women in decision-making and budget allocation. In terms of development planning, only basic concepts relevant to GEE is adopted, such as democracy, accountability, transparency, legal enforcement and good governance, while efficiency and affectivity become fundamental concepts in planning activity. In general, it can be concluded that while each document has show internal consistency in adopting concepts relevant to GEE, it demonstrates that external consistency in each sector of development is at variance.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai investasi bagi negara berkembang, pendidikan menjadi faktor kunci dan memainkan peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan. Teori modal sosial menyebutkan bahwa kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan kemampuan produktivitas yang tinggi dan membawa manfaat jangka panjang di dalam proses pembangunan. Bagi Indonesia hal ini menjadi prioritas melalui alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari porsi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara APBN . Di sisi lain, akses pendidikan tersebut menjadi sulit bagi penduduk miskin, terutama di wilayah perkotaan dengan kompleksitas permasalahan perkotaan. Secara nasional, dalam rentang waktu 2007-2012 tercatat tingkat putus sekolah sebesar 43,39 persen Susenas BPS , demikian juga DKI Jakarta pada rentang tahun yang sama dengan rata-rata putus sekolah sebesar 38,86 persen yang didominasi oleh tingkat pendidikan menengah usia 16-18 tahun yaitu sebesar 38,92 persen. Anak yang mengalami putus sekolah pada usia ini tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan membatasi kemungkinan untuk dapat bersaing pada pasar tenaga kerja dengan kualitas pendidikan yang dimilikinya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa karakteristik rumah tangga anak putus sekolah usia 16-18 tahun di DKI Jakarta tahun 2007-2013 adalah banyaknya jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, umur kepala rumah tangga yang relatif muda, usia ibu atau tingkat kematangan ibu pada saat menikah, tingkat pengeluaran perkapita rumah tangga, dan terbatasnya jumlah anggota rumah tangga lain selain kepala rumah tangga yang bekerja. Sebagai investasi bagi negara berkembang, pendidikan menjadi faktor kunci dan memainkan peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan. Teori modal sosial menyebutkan bahwa kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan kemampuan produktivitas yang tinggi dan membawa manfaat jangka panjang di dalam proses pembangunan. Bagi Indonesia hal ini menjadi prioritas melalui alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari porsi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara APBN . Di sisi lain, akses pendidikan tersebut menjadi sulit bagi penduduk miskin, terutama di wilayah perkotaan dengan kompleksitas permasalahan perkotaan. Secara nasional, dalam rentang waktu 2007-2012 tercatat tingkat putus sekolah sebesar 43,39 persen Susenas BPS , demikian juga DKI Jakarta pada rentang tahun yang sama dengan rata-rata putus sekolah sebesar 38,86 persen yang didominasi oleh tingkat pendidikan menengah usia 16-18 tahun yaitu sebesar 38,92 persen. Anak yang mengalami putus sekolah pada usia ini tidak dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan membatasi kemungkinan untuk dapat bersaing pada pasar tenaga kerja dengan kualitas pendidikan yang dimilikinya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa karakteristik rumah tangga anak putus sekolah usia 16-18 tahun di DKI Jakarta tahun 2007-2013 adalah banyaknya jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, umur kepala rumah tangga yang relatif muda, usia ibu atau tingkat kematangan ibu pada saat menikah, tingkat pengeluaran perkapita rumah tangga, dan terbatasnya jumlah anggota rumah tangga lain selain kepala rumah tangga yang bekerja.

---

ABSTRACT
As an investment for developing countries, education is a key factor and plays a strategic role for the community welfare. The Social Capital Theory states that the quality of good education will result in high productivity and bring long term benefits in the development process. Investment on education sector also became one of priorities on Indonesia development plan which the government spent 20 percent from annual national budget. However, education still becomes difficult access to for the poor, especially in urban areas with the complexity of urban problems. In 2007 2012, Indonesia Central Bureau of Statistics recorded the level of school dropouts is around 43, 39 per cent Susenas, BPS . In DKI Jakarta, level of dropouts is 38, 86 per cent, dominated by student by age 16 18 years old or senior high school level. Student with dropouts, particularly in the age range, cannot continue education at higher level. In this condition, student with school dropouts will be limited the competition in labor market. The research found that the household characteristics of student with school dropouts in DKI Jakarta in 2017 2013 are the number of family member, gender of householder, the age of householder, maternal age, household spending per capita, and the limitation of household resources.

Abstrak :
ABSTRAK
Program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar semakin lama akan semakin sulit oleh adanya latar belakang dan masalah yang bervariasi. Oleh karena itu perlu adanya alternatif perencanaan yang tepat sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tingkat kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar serta mengembangkan sistem perencanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan tingkat kesulitannya..

Dalam penelitian ini digunakan metode Cartwright untuk menentukan tingkat kesulitan yang dihadapi dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar dan menggunakan teknik analisis Delphi untuk mengembangkan model perencanaan wajib belajar pendidikan dasar yang sesuai dengan karakteristik sasaran target.

Berdasarkan hasil penelitian ini ada 14 problem yang menghambat bagi terlaksananya wajib belajar.

Dari analisis DELPHI dihasilkan : (a) analisis untuk setiap item pertanyaan, terjadi perubahan baik dalam skor rerata maupun angka penyimpangan baku selama tiga kali putaran. Hai ini merupakan indikator bahwa pengiriman kembali hasil analisis putaran sebelumnya kepada responden memiliki dampak pada pengisian kuisioner berikutnya; (b) analisis setiap responden untuk semua pertanyaan merupakan sajian pandangan dari masing-masing responden untuk seluruh item pertanyaan yang diberikan. Maka pandangan masing-masing responden diberlakukan sebagai pandangan terhadap ide model perencanaan gabungan dari atas dan dari bawah, karena responden yang dipilih adalah para pakar pendidikan dan perencanaan pendidikan.

Dari hasil evaluasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa problem yang berupa jarak dan sekolah jauh, aspirasi pendidikan keluarga rendah, motivasi sekolah anak rendah, kehidupan keluarga siswa secara ekonomi kurang mampu, anak diperlakukan sebagai tenaga kerja, anak dipaksa untuk membantu bekerja, penduduk jarang karena tersebar tidak merata, mobilisasi dana masyarakat rendah, secara geografis daerah sulit, memiliki variabilitas tinggi dan status problem kompleks, upaya pemecahannya harus direncanakan dari bawah. Sedangkan problem yang berupa kekurangan ruang kelas dan gedung sekolah, kekurangan guru, anggaran dari Pemerintah Daerah terbatas, komunikasi dan transportasi belum lancar, memiliki variabilitas rendah dan status problem sederhana, maka upaya pemecahan problem harus direncanakan dari pusat.

Dari hasil penelitian ini disarankan agar perencanaan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun disusun menggunakan model kombinasi antara perencanaan dari bawah dan perencanaan dari atas.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa pada sektor pendidikan serta mendeskripsikan situasi pendidikan terkait yang ada di desa. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan pentingnya peranan Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga lokal yang ada di pedesaan dalam menjalankan fungsi legislatif dan representatif pada saat merumuskan peraturan desa yang mengarah pada peningkatan pembangunan desa terutama pada sektor pendidikan dalam mengejar ketertinggalan yang ada di suatu Desa dan bagaimana lembaga menyuarakan aspirasi masyrakat. ...... This study aims to look at the role of the village legislative council in the formulation the village medium term development plan for education sector and to describe situations related education in the village. This research is using qualitative method with descriptive research type. The results of this study illustrate the important role of the village legislative council as local institutions in the countryside in performing legislative and representative functions when formulating village regulations that lead to an increase in rural development, use to describe how the council accommodate the local aspiration for development especially in the education sector.

Abstrak :
Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara sebagai salah satu fungsi penegakan hukum memiliki penyidik pembantu dengan perbedaan lama berdinas yang penyelesaian Laporan Polisi berbeda-beda dengan pendidikan pengembangan spesialisasinya yang tidak merata. Penelitian yang dilakukan guna menganalisis indikator dari pengembangan karier juga indikator motivasi kerja; pengaruh variabel yang mempengaruhi terhadap kinerja personel; serta kendala-kendala yang menghambat kinerja personel. Metode yang digunakan adalah mixed-method dengan jenis sequential explanatory design yang diawali menggunakan metode kuantitatif dan dilanjutkan dengan metode kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei sampel jenuh ini terdiri dari 30 penyidik pembantu Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Teknik pengumpulan data variabel pengembangan karier dan motivasi kerja menggunakan kuesioner, sedangkan variabel pendidikan pengembangan spesialisasi dan lama berdinas dari data Satreskrim untuk selanjutnya dianalisis menggunakan software SPSS 25 guna mengetahui pengaruh antar variabel. Skala Likert dalam pengukuran kuisioner menggunakan 1-5 skala. Penelitian kualitatif dibangun berdasarkan hasil awal data kuantitatif untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data kuantitatif dan menjelaskan jawaban rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan yaitu motivasi kerja dan pendidikan pengembangan spesialisasi. Sedangkan hipotesis yang ditolak adalah pengembangan karier dan lama berdinas. Indikator yang menentukan pengembangan karier adalah minat kepangkatan, keahlian, rekomemndasi penghargaan dan kesempatan pendidikan. Sedangkan yang menentukan motivasi kerja adalah tanggung jawab, keinginan berprestasi, fasilitas kerja dan insentif bonus. Kendala kinerja adalah belum ada peraturan terkait pemberian penghargaan dan hukuman, fasilitas kerja yang kurang lengkap, serta susahnya kesempatan pendidikan pengembangan spesialisasi. ......The North Jakarta Metro Police Criminal Investigation Unit, as a function of law enforcement, has assistant investigators with different lengths of service who complete different Police Reports with uneven specialization development education. This research was conducted to analyze indicators of career development and work motivation; the effect the dependent variable on personnel performance; as well as constraints that impede the performance of personnel. The method used is a mixed-method with a sequential explanatory design which begins with the quantitative method and continues with the qualitative method. This quantitative study using the saturated sample survey method consisted of 30 assistant investigators from the Criminal Investigation Unit of the North Jakarta Metro Police. Data collection techniques for career development and work motivation variables used questionnaires, while the specialization development education variables and length of service were taken from the Criminal Investigation Unit data to be further analyzed using SPSS 25 software to determine the effect between variables. The Likert scale for measuring questionnaires uses 1-5 scales. Qualitative research is built on the initial results of quantitative data to prove, deepen and expand quantitative data and explain the answers to the problem formulation. The results showed that 2 of the 4 proposed hypotheses could be accepted while the other two were rejected. The factors that influence significantly are work motivation and specialization development education. While the rejected hypotheses are career development and length of service. The indicators that determine career development are interest in rank, expertise, award recommendations and educational opportunities. Meanwhile, what determines work motivation is responsibility, desire for achievement, work facilities and bonus incentives. Performance constraints are the absence of reward and punishment regulations, incomplete work facilities, and the difficulty of specialization development educational opportunities.

 

Keywords: Career Development, Work Motivation, Length of Service, Specialization Development Education, Personnel Performance, North Jakarta Metro Police.