Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Akselerasi yang dijalankan oleh PT XYZ terhadap fresh graduate hire pada periode tahun seleksi 2010-2012. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan strategi pengembangan berdasarkan Three Gears of Development yang dikembangkan oleh Corporate Leadership Council (CLC). Evaluasi pelatihan mengacu pada konsep Kirkpatrick. Dari analisis yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa Program Akselerasi PT XYZ telah menghasilkan business impact bagi PT XYZ, metode pengembangan yang paling bermanfaat adalah experiencing yang di dalamnya terkandung onthe job training dan project assignments, serta relationship dan feedback melalui coaching dan mentoring

---

This study aimed to evaluate the effectiveness of Acceleration Program run by PT XYZ for fresh graduate hires in the selection year period 2010-2012. This study used a qualitative research methodology by developing strategies based on the Three Gears of Development developed by the Corporate Leadership Council (CLC). Evaluation refers to the concept of Kirkpatrick. From the analysis performed it was concluded that the Acceleration Program XYZ has brought business impact for XYZ, the most useful method of development is experiencing in which there are on the job training and project assignments, as well as the relationship and feedback through coaching and mentoring"

"Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia dimana sampai tahun 2000 jumlah penduduk perkotaan mencapai 76 juta jiwa atau 36% dari total penduduk Indonesia, memberikan konsekuensi meningkatnya permintaan sarana dan prasarana kota. Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana kota tersebut, pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep pembangunan perkotaan yang disebut Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dimana penekanannya pada keterpaduan antar sektor dan terdesentralisasi. Ada 8 komponen prasarana dasar ke-Puan yang tercakup dalam P3KT yaitu: Air Bersih, Persampahan, Drainase, Air Limbah, Jalan Kota, Pengendalian Banjir, KIPIMIIP, dan Penataan Bangunan. Kota Liwa di Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kota di Propinsi Lampung yang mendapat program P3KT melalui Sumatera UDSP (Urban Development Sector Project) Loan No.1383 INO. Pelaksanaan P3KT Kota Liwa dimulai tahun 1996. hingga tahun 2000 mencakup 4 komponen prasarana dasar yaitu: Air Bersih. Persampahan, Drainase, dan KIP (Kampung Improvement Project). Namun untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, maka studi kasus yang diteliti adalah komponen air bersih. Pertimbangan pemilihan kasus pada komponen air bersih ini selain karena alokasi dananya terbesar (yaitu lebih dari 50%) dari total alokasi dana P3KT Kota Liwa. juga proyek air bersih melibatkan banyak "stake holder" seperti PDAM Kota Liwa sebagai pengelola proyek pasca konstruksi, masyarakat sebagai pengguna air bersih, serta beberapa instansi dalam kaitannya dengan penerusan pinjaman SLA (Subsidary Loan Agreement) PDAM seperti DPRD Lampung barat, Bupati Lampung Barat, dan ditingkat pusat persetujuan dari Depdagri bersama Dep.Keuangan. Pada tahap perencanaan program, komponen air bersih P3KT Kota Liwa dituangkan dalam 2 SPAR (Sub Project Appraisal Report) yaitu SPAR 1 yang disusun tahun 1996 dengan jumlah alokasi dana untuk komponen air bersih sebesar Rp.2,563.5 juta dan SPAR (Revisi) yang disusun tahun 1999 dengan jumlah usulan tambahan dana sebesar Rp.5,563.5 juta. Dengan demikian rencana biaya untuk komponen air bersih adalah Rp.8,111.8 juta. Berdasarkan rencana program yang terdapat pada SPAR, implementasi proyek air bersih Kota Liwa dimulai tahun 1996 dan diproyeksikan akan selesai pada tahun 2000. Sehubungan sampai batas waktu tahun 2000 masih ada program yang belum dapat diselesaikan, maka agar proyek air bersih ini dapat mencapai sasaran, penyelesaiannya akan dilaksanakan tahun 2002. Bertolak dari pelaksanaan kebijakan P3KT Kota Liwa tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk membuat evaluasi apakah terdapat deviasi antara tahap rencana dan pelaksanaan P3KT Kota Liwa khususnya dalam kasus komponen air bersih. Analisa dilakukan dengan melihat dari beberapa sudut pandang atau aspek yaitu: aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek finansial, dan aspek ekonomi. Hasil analisa dari beberapa aspek tersebut didapatkan kesimpulan antara lain:- Ditinjau dari aspek teknis, secara umum untuk kegiatan fisik (konstruksi) dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun dilihat dari konsistensi program dan pendanaan terhadap SPAR serta konsistensi waktu (periode) pelaksanaan masih tedapat deviasi. - Ditinjau dari aspek kelembagaan, secara umum cukup konsisten antara rencana dan implementasi.- Ditinjau dari aspek finansial, dalam hal ini yang dilihat adalah sejauh mana kinerja PDAM Kota Liwa sebagai pengelola proyek air bersih pasca konstruksi. Beberapa rasio yang dipakai sebagai tolok ukur adalah :Pertama: rasio efisiensi, rasio ini dari tahun ke tahun makin membaik, yang ditunjukkan makin kecilnya rasio.Kedua: rasio pendapatan, rasio ini juga dari tahun ke tahun makin baik yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya prosentase pendapatan terhadap equity dan asset perusahaan.Ketiga: rasio kewajaran pinjaman atau DCR (Debt Coverage Ratio), secara rata-rata angka DCR adalah 10,2 yang berarti masih diatas angka DCR minimum yang ditetapkan Depdagri yaitu 1,3. Ditinjau dari aspek ekonomi, hasil analisisnya menunjukkan jumlah biaya yang telah didiskon lebih besar dari jumiah manfaat yang didiskon. Hal ini mengindikasikan secara ekonomi proyek ini kurang layak, dan indikator yang lebih jelas ditunjukkan dengan nilai NPV (Net Present Value) yang negatif serta nilai CBR (Cost Benefit Ratio) yang masih di bawah angka satu. Selanjutnya pada era otonomi daerah ini, untuk membiayai pembangunan prasarana kota diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Oleh sebab itu guna mencari solusi model atau pola yang lebih tepat untuk pembangunan Kota Liwa pada era otonomi daerah ini, dibuat hirarki level 3 yaitu: Goal, kriteria, dan alternatif pilihan model pendekatan pembangunan. Dari beberapa alternatif model yang ditawarkan, dengan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) dicari model yang paling cocok dengan kondisi daerah. Alternatif yang akan dipilih untuk model pendekatan pembangunan kota ini adalah: Model P3KT, yang menitik beratkan pada keterpaduan pembuatan program rencana; Model Pembangunan Sektoral, yang menitik beratkan pada pemberdayaan masing-masing dinas/instansi daerah; dan Model Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat. Hasil analisa dengan AHP prioritas global dari hirarki didapatkan pendekatan pembangunan dengan `Model P3KT' yang mengutamakan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan masih menjadi pilihan utama, sedangkan pilihan kedua adalah `Model Pembangunan Berkelanjutan' yang dapat menjadi alternatif lain yang disukai. Dari hasil analisa ini dapat direkomendasikan untuk jangka panjang gabungan dari kedua model tersebut yaitu keterpaduan program dengan melibatkan masyarakat baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan dan pemeliharaan, perlu dipertimbangkan untuk menjadi pola pendekatan pembangunan yang paling cocok, karena melibatkan masyarakat dalam pembangunan kota sudah diamanatkan dalam UU No. 22 tahun 1999.Hasil analisa sensitivitas perubahan bobot kriteria terhadap alternatif pilihan (level 3) dapat dijelaskan sebagai berikut:- Perubahan bobot prioritas untuk kriteria 'Alasan Keterpaduan Program' dan kriteria 'Meningkatkan PAD' secara umum tidak berpengaruh terhadap urutan alternatif pilihan.- Perubahan bobot prioritas untuk kriteria 'Pemberdayaan Masyarakat' dan kriteria 'Pemberdayaan Dinas/instansi' akan berpengaruh terhadap urutan alternatif pilihan."

"Sejak merebaknya reformasi di Indonesia pada akhir tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada Mei 1998 dengan tumbangnya rezim Orde Baru dan di ikuti oleh krisis ekonomi yang menghancurkan perekonomian negara dan dilanjutkan dengan krisis multidimensional yang tak menunjukan tanda-tanda perubahan yang signifikan, telah memberikan kemajuan dalam pola pikir masyarakat indonesia. Setidaknya masyarakat menyadari dan mendapat satu pembelajaran politik dari peristiwa tersebut bahwa hak mereka selama ini sebagai konstituen dari negara ini tidak dirasakan dengan baik, bahkan terabaikan, hanya dinikmati oleh segelintir orang dapat dinikmati dengan jalur-jalur demokrasi yang terbentuk. Kesadaran ini telah membawa masyarakat Indonesia terutama masyarakat lokal untuk menuntut hak atas pengelolaan SDA mereka yang sekama ini belum bisa dinikmati dengan baik. Singkatnya reformasi telah dijadikan Tema sentral dalam menuntut perubahan dalam asas demokrasi. Dalam konteks pengembangan masyarakat program CD yang selama ini hanya dilihat sebagai program alternative yang dipakai sebagai upaya mendekatkan pelayan kepada masyarakat dan lebih banyak digunakan pada rural society. Bagi pemerintah pusat maupun daerah program CD adalah alternative dari bergagai program yang bersifat sentral dalam model top down yang selama ini menjadi primadona pembangunan di Indonesia. Sementara bagi korporat program CD bukan sekedar model pembangunan biasa tetapi merupkan sarana bagi korporat untuk melaksanakan CSR dalam rangka pelayanan dan pengembangan masyarakat yang merupakan kompensasi dari realisasi kesepakatan yang dibuat dengan komunitas lokal. Konsep dasar program CD tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia, stakeholders, partisipasi dan pengembangan melalui program-program yang menyentuh basic needs masyarakat. Program CD seringkali diimplementasikan dalam bentuk, proyek-proyek pembangunan seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pengembangan infrastruktur seperti jalan raya, sumur umum, atau jaringan irigasi, perbaikan sarana pertanian, peningkatan fasilitas manufaktur, atau pembinaan kegiatan komersial. Dalam Konsep CD juga melibatkan elemen¬elemen penting seperti SDA, state, Corporate dan community. Program CD adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabilah di bandingkan dengan kegiatan pembanguna sebelumnya. Penelitian ini merupakan studi terhadap BP LNG Tangguh yang bergerak di bidang eksplorasi SDA, khusunya Gas Alam Cair (LNG) di Kabupaten Bintuni Papua, yang mengembangkan (dan masih dalam tahap terus mencari bentuk/model) CD sebagai salah satu prioritas program dari perusahaan tersebut untuk pengembangan masyarakat lokal. Penulisan hasil penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengembangan masyarakat lokal melalui program CD tersebut. Dengan permasalahan utamanya adalah melihat proses sosial dalam pengembangan masyarakat lokal melalui CD sebagai indikator kompensasi terhadap komunitas lokal. Dengan mencoba melihat pengembangan masyarakat lokal yang bukan ssekedar menyentuh basic needs masyarakat lokal atau sekedar konsekuensi logis kompensasi perusahaan sebagai pemegang hak eksplorasi kepada masyarakat lokal sebagai pemegang hak ulayat, akan tetapi lebih dari itu mencoba mencari dan menemukan model pembangunan yang berkelanjutan, untuk mengantisipasi fase laten (kompensasi, konflik, tuntutan) di masa mendatang, yang tentunya melalui perspektif CD itu sendiri. CD hampir merupakan pembahasan yang sudah sering dikaji dan muncul dalam berbagai studi kelayakan berbagai perusahaan-perusahaan ekstraktif di seluruh dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus dan juga kemungkinan banyak peneliti terdahulu atau para peneliti yang berkonsentrasi pada CD telah membahas topik yang sama. Namun penting disini adalah untuk melihat sejauhmana program CD yang diterapkan BP LNG Tangguh sebagai salah satu program prioritas dapat dikolaborasikan dengan kearifan lokal, sehingga menjadi model pembangunan yang berkelanjutan. Dan menjadi solusi positif yang dapat direkomendasikan kepada perusahaan manapun dalam penyelesaain kompensasi yang efektif dari pihak perusahaan terhadap masayarakat lokal. Dengan tujuan bahwa ada solusi yang bermanfaat dalam proses pembangunan masyarakat secara umum. Dari peneltian dengan menggunakan metode kerja dan teori sosial yang diracang menggunakan teknik penelitian ilmiah diharapkan pembahasan ini dapat menjawab pertanyaan peneltian yang sudah dirumuskan dan dapat diketahui signifikansi secara sosiologis dari program CD itu sendiri dan implikasi teori yang bisa dikembangkan pengembangan sosiologi maupun perubahan soial."

"Tesis ini menganalisis serta membangun kompetensi jabatan supervisor divisi marketing dan collection di PT. XYZ yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan manager divisi human resource planning and development, beberapa orang dari divisi marketing (area manager dan supervisor) dan beberapa orang dari divisi collection (area manager dan supervisor), visi dan misi perusahaan, nilai-nilai perusahaan, serta deskripi pekerjaan diperoleh hasil bahwa kompetensi yang sesuai untuk jabatan marketing supervisor terbagi kedalam 4 kategori, yaitu achievement and action, helping and human service, impact and influence cluster, dan personal effectiveness. Sedangkan untuk kompetensi jabatan collection supervisor terbagi menjadi 6 kategori, yaitu Achievement and action, helping and human service, impact and influence cluster, managerial, cognitive, dan personal effectiveness.

---

This thesis analyzed and building the role competence of marketing and collection supervisor in PT. XYZ as one of multifinance company in Indonesia. Based on the result of behavioral event interview, the vision and mission of the company, the corporate values, and the job descriptions obtained the outcome that the role competences of marketing supervisor are divided into 4 categories including achievement and action, helping and human service, impact and influence cluster, and personal effectiveness and the competences of collection supervisor are divided into 6 categories including Achievement and action, helping and human service, impact and influence cluster, managerial, cognitive, and personal effectiveness."

"Community Development Program (CDP) is a required subject in Universitas Gadjah Mada for undergraduate students to earn a bachelor?s degree. One of the big problem in CDP implementation is student placement process into available thematic units. Each unit as much as possible filled by students which have balanced composition based on specified criteria. Balances in gender ratio and clusters composition are needed to have an objective assigned team students in a unit. In this paper, a genetic algorithm is proposed to solve this placement problem. The results of this paper is a simulation in CDP student placement process which using genetic algorithm to produce recommendation units which have good composition.Program Pengabdian kepada Masyarakat adalah mata kuliah wajib yang diperlukan mahasiswa Universitas Gadjah mada untuk mendapatkan gelar sarjana. Salah satu masalah dalam implementasi program ini adalah proses penempatan mahasiswa menjadi unit-unit tematik yang tersedia. Setiap unit, sebanyak mungkin diisi oleh mahasiswa yang memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan kriteria tertentu. Keseimbangan dalam rasio jenis kelamin dan komposisi kelompok diperlukan untuk memastikan obyektivitas penugasan tim dalam unit. Dalam paper ini, algoritma genetika diusulkan untuk memecahkan masalah penempatan. Hasil dari penelitian ini adalah simulasi dalam proses penempatan mahasiswa yang menggunakan algoritma genetika untuk mengahasilkan rekomendasi unit yang memiliki komposisi yang baik."

"Kehadiran proyek tambang atau pembangkit listrik yang mengekploitasi sumber daya alam menyimpan potensi masalah lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Proyek pembangkit listrik panas bumi PT SMGP semenjak tahun 2010 juga mengalami penolakan dari masyarakat. Sementara itu, dengan tuntutan keberlangsungan energi ditengah krisis energi fosil, pemerintah mengesahkan UU panas bumi tahun 2014 dan Omnibus Law berharap keberlangsungan proyek energi panas bumi dengan strategi Corporate Social Responsibility. PT SMGP melalui program pengembangan petani berharap mendukung keberlangsungan proyek tanpa ada gangguan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran program pengembangan petani sebagai CSR PT SMGP dalam menghadapi resistensi masyarakat. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, dengan jumlah total informan 12 orang. Lokasi penelitian di Desa Hutalombang, Sibanggor Jae, Sibanggor Tonga, Purba Lamo yang termasuk dalam kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Adapun Teknik pengambilan data melalui wawancara informan dan studi dokumentasi. Adapun dengan dibatasi oleh konsep CSR; Social Legitimacy Theory; Resistensi, penelitian ini menunjukkan bahwa program pengembangan petani sebagai CSR PT SMGP turut berperan secara langsung dan tidak langsung dalam meredam resistensi petani. Lebih lanjut program pengembangan petani secara tidak langsung membendung kelompok tani ikut serta dalam kelompok penolakan, dinilai sebagai strategi untuk menarik simpati masyarakat, berperan menurunkan eskalasi dan jumlah penolakan masyarakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program ini secara tidak langsung bersumbangsih memberikan rasa kehadiran perusahaan bagi masyarakat desa terdekat sehingga mendukung keberlangsungan aktivitas perusahaan (social license to operate). Adapun saran dalam penelitian ini khususnya terkait dengan implementasi program yang dikaitkan dengan resistensi, perlunya mengidentifikasi waktu yang tepat dalam merealisasikan program dengan mempertimbangkan kemajuan kegiatan inti perusahaan, resiko, dan harapan masyarakat. Menguatkan keberlanjutan program yang bernuansa pemberdayaan, penguatan kegiatan pengawasan dan pendampingan, serta konsisten terhadap objektif yang ingin dicapai dan menyeimbangkan antara memberikan dukungan motivasi dan materi dengan rasa ketergantungan.

---

The presence of mining projects or power plants that exploit natural resources has the potential for social and economic environmental problems for the community. The PT SMGP geothermal power plant project since 2010 has also experienced rejection from the community. Meanwhile, with the demand for energy sustainability amid the fossil energy crisis, the government passed the 2014 Geothermal Law and the Omnibus Law hopes for the sustainability of geothermal energy projects with a Corporate Social Responsibility strategy. PT SMGP through the farmer development program hopes to support the project's sustainability without any disruption. This study aims to describe and analyze the role of the farmer development program as PT SMGP's CSR in dealing with community resistance. This study uses qualitative methods, with a total number of 12 informants. The research location is in Hutalombang Village, Sibanggor Jae, Sibanggor Tonga, Purba Lamo which is included in the Peak Sorik Marapi and Sorik Marapi Valley sub-districts, Mandailing Natal Regency. The data collection technique is through interviewing informants and documentation studies. As for being limited by the concept of CSR; Social Legitimacy Theory; Resistance, this study shows that the farmer development program as CSR of PT SMGP plays a direct and indirect role in reducing farmer resistance. Furthermore, the farmer development program indirectly stems the participation of farmer groups in the rejection group, which is considered a strategy to attract public sympathy, and plays a role in reducing the escalation and number of community rejections. Therefore, it can be concluded that this program indirectly contributes to providing a sense of the company's presence for the nearest village community so as to support the sustainability of the company's activities (social license to operate). The suggestions in this study are specifically related to the implementation of programs related to resistance, the need to identify the right time to realize the program by considering the progress of the company's core activities, risks, and community expectations. Strengthening the sustainability of the program with the nuances of empowerment, strengthening monitoring and mentoring activities, as well as being consistent with the objectives to be achieved and balancing between providing motivational and material support with a sense of dependence. "

"Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan program. Setelah pemerintah memberlakukan zero growth, kebijaksanaan ini memperbesar kesenjangan di dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis bagi daerah terpencil dan sangat terpencil, terutama untuk Indonesia bagian Timur. Untuk menjamin tersedianya tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan program, maka Departemen Kesehatan melalui Keputusan Presiden No. 37 tahun 1991, mengambil kebijaksanaan untuk mengangkat Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap (Dokter PTT ), selama masa bakti. Walaupun Departemen Kesehatan telah menempatkan sekitar 20.682 Dokter PTT diseluruh Indonesia, pada kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini masih dijumpai berbagai masalah dalam hal perencanaan, pengadaan dan pendayagunaannya. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk memberi masukan dengan membuat Rancangan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dokter PTT, untuk mendukung penanganan manajemen Dokter PTT yang berbasis komputer. Diharapkan dengan sistem berbasis komputer ini data / informasi Dokter PTT dapat akurat di setiap jenjang administrasi. Ruang lingkup yang diteliti mengenai SIM-Dokter PTT mencakup identifikasi informasi, pengumpulan data. Penelitian dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam, melalui pengumpulan data sekunder dan observasi lapangan . Temuan yang paling menonjol adalah: prosedur dan mekanisme pengumpulan data belum ada yang baku, instrumen / alat pengumpulan data belum standar, tidak adanya laporan dari Kabupaten ke Propinsi, kemudian dari Propinsi ke Pusat, serta tidak terdokumentasinya dokumen / data dengan baik. Disarankan agar dilakukan upaya-upaya untuk terlaksananya koordinasi yang baik antara unit pengelola manajemen Dokter PTT yang terkait, baik lintas program maupun lintas sektor. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh kesamaan persepsi tentang SIM Dokter PTT, khususnya mengenai manfaat bagi penanganan manajemen Dokter PTT di jajaran Departemen Kesehatan RI.

---

Designing of Management Information System Referral Development for - Medical Doctor as Temporary Public ServantThe success of health development program is very much determined by the availability of the qualified medical workers in its numbers and types of working specialization according to the needs of the program. After the Zero growth was being implemented by the government, this policy has widen the gap in fulfilling the needs of medical workers for the isolated places and the very isolated, one, especially for the region of the Eastern part of Indonesia. To assure the availability of the medical workers in its proper numbers for the needs of the program, the Department of Health through its official regulation of 1991 NO. 37 - Keppres NO. 37 th. 1991 - Had released the policy to appoint the Doctor as Temporary Public Servant due to their assignment period of working. Although the Department of Health has assigned about 20.682 of Medical Doctors as Temporary Public Servant all over the country (Indonesia) but in reality it shows that until now there are still many problems about the planning, providing, and the using of their works effectively. Based on that problem, the writer is trying to give some informative solution on designing of Management Information System Referral Development for the Medical Doctor as Non-Permanent Public Servant in order to support the working on management of the medical doctor as non-permanent public servant which is mainly relied on computer. Through this system that focused more on computer, it can serve more accurate data of information of M.D. as T.P.S in every level of administration. The scope of the study on this topic (M.D. as T.P.S) includes the identification and observation, through the collection of the secondary data and field observation. Findings pointed out mainly that the procedure and the mechanism of the data collection have not been set properly, while the instrument/the tools of data collection has not been standardized, and there has not been report from the District to the Province then from the Province to the Central, also the document / data has not been documented well. It is suggested to have some good coordination among the operator units of management of M.D. as T.P. S concerned, either through interprogram or inter sectoral. In that way, it will have the same perception on. particularly about."

"Puskesmas Pembantu merupakan sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia dengan jumlah 21115 unit. Puskesmas Pembantu tersebut turut menentukan berhasil tidaknya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dewasa ini peranan yang belum optimal dan kinerja petugas yang masih rendah berimbas terhadap rendahnya kesehatan masyarakat dan pencapaian target atau cakupan beberapa program kesehatan. Dalam hal ini, perlu diadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kinerja petugas Puskesmas Pembantu dalam pelayanan kesehatan dan faktorfaktor yang berhubungan dengan kinerja Puskesmas Pembantu dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Bungo-Tebo. Penelitian ini menggunakan cross sectional design melalui studi observasional untuk melihat faktor status perkawinan, motivasi, tempat tinggal, lama kerja, supervisi dan pelatihan dalam hubungannya dengan kinerja Puskesmas Pembantu Didalam penelitian ini tidak dilakukan, sampling karena seluruh populasi dijadikan responden yaitu . semua petugas Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bungo-Tebo yang berjumlah 102 prang. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor supervisi, motivasi dan pelatihan berhubungan dengan kinerja Puskesmas Pembantu. Sementara faktor status perkawinan, tempat tinggal dan lama kerja tidak berhubungan dengan kinerja petugas Puskesmas Pembantu. Dari ketiga faktor yang berhubungan dengan kinerja petugas Puskesmas Pembantu tenyata faktor supervisi paling dominan berhubungan dengan kinerja petugas. Puskesmas Pembantu, dimana petugas Pustu yang cukup mendapatkan supervisi berpeluang mempunyai kinerja baik 2,6 kali dibanding yang kurang mendapat supervisi OR=2,6 (95% CI: 1,063-6,349). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja petugas Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bungo-Tebo masih rendah yang disertai dengan tidak tercapainya target cakupan pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, Puskesmas kecamatan mesti melakukan supervisi secara sistematis, terjadwal dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas supervisi dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di mass mendatang.

---

Sub health centre (SHC) is front health service unit in Indonesia numbering as many as 21115 units. This SHC contributes the failure or success of Indonesian health development program. So far, its fair role and its officer working attitude influence on the poor health community and health target achievement or coverage. In this respect, there should be a research in order to obtain description on working attitude of SHC in performing its health service and some factors related to SHC working attitude in order to give health service in Bungo-Tebo District.

This research uses cross sectional design through observational study in order to analyz the factor of marriage status, motivation, residence, job duration, supervision and training in relation with SHC working attitude. The research uses total samples in form of whole SHC in Bungo-Tebo District as many as 102 units.

Research result shows that the factors of supervision, motivation and training are related with SHC working attitude. On the other hand, The factors of marriage, residence and job duration are not related with SHC working attitude. From three variables related to SHC working attitude, the most related variable is supervision with OR=2,6 (95% CI: 1,063-6,349).

The research result shows that health officers' working attitude of SHC in Bungo-Tebo District is stiII low accompanied with the failure of establish health target Therefore, SHC should make supervision systematically and regularly considering supervision quality and quantity in order to improve future health target."

"Dewasa ini pembangunan kesehatan masih ditandai dengan tingginya angka kematian ibu (AKI} sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk menurunkan angka kematian ibu sampai ke batas yang paling rendah, pemerintah telah menempatkan bidan desa ke seluruh tanah air. Salah satu tugas bidan tersebut ialah meningkatkan peran serta masyarakat. Pada tahun 1988 kinerja alokasi waktu bidan di desa dalam peningkatan PSM 80% masih kurang, yaitu 6 - 7 jam setiap bulan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja alokasi waktu bidan di desa dalam peningkatan PSM di Kabupaten Aceh Timur.Kinerja alokasi waktu yang dimaksudkan pada penelitian ini ialah jumlah jam kegiatan per bulan, dikatakan baik bila jumlah jam kegiatan > 30 jam per bulan, dikatakan sedang bila jumlah jam kegiatan 7,5 - 29,9 jam per bulan dan dikatakan kurang bila jumlah jam kegiatan < 7,5 jam per bulan. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Sampel penelitian adalah bidan di desa yang bertugas di Kabupaten Aceh Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sistematik random sampling dengan jumlah responden 61 orang yang dilaksanakan pada bulan November 1999.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 37,7% kinerja alokasi waktu bidan di desa tergolong baik, 29,5% sedang dan 32,8% kurang. Faktor umur, lama bekerja dan tempat tinggal mempunyai hubungan yang bermakna terhadap kinerja alokasi waktu bidan di desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja alokasi waktu bidan di desa dalam peningkatan PSM dengan hasil kategori baik lebih tinggi dari hasil kinerja kategori sedang dan kurang.Penelitian ini menyarankan untuk penempatan bidan di desa pada masa yang akan datang perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kedewasaan dan kematangan. Bagi bidan yang menetap di desa dengan kinerja baik, perlu diberikan fasilitas pemondokan yang layak huni. Bagi bidan yang telah lama bekerja disarankan dalam jangka pendek mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan kinerja dalam peningkatan PSM. Pada jangka menengah bagi bidan yang mempunyai kinerja baik diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan (AKBID). Pada jangka panjang bagi bidan yang mempunyai kinerja baik diusulkan untuk menjadi pegawai pemerintah.

---

The Factors Related Village Midwives Time Allocation Performance on Community Participation Development at District of East Aceh, on 1999The current achievement of health development programs is still marked with Mother Mortality Rates (MMR), which are 390 per 100 thousands live birth. Therefore to decrease the rate, government has made a policy on midwives placement at village in all over Indonesia. One of the midwives' responsibilities at village is developing community of participation. In 1998, the performance of the midwives achieved less than target was 80%, which were 6 to 7 hours each month. This study had objective to describe which the village midwives performance on community participation development in District of East Aceh. The indicator used of the performance is total hours spent in a month for community development activities. If the total hours of activity is greater or equal than 30 hours per month, the performance is excellent, if the total hours of the activity is equal to.7.5 to 29.9 hours per month, then it is good, otherwise those with less than 7.5 hours per month is considered unsatisfactory performance. This study used cross sectional design. The unit of analysis is village midwives who currently work in East Aceh District. Sampling method is systematic random sampling with sample of 61 midwives.

Some important results showed that only 37.7% of respondents have excellent performance, 29.5% are good, and 32.8% are considered unsatisfactory performance. Variable of age of midwives, length of placement, and placement area are variables significantly related to the performance. The study recommends that midwives placement at villages should consider the maturity of midwives themselves. Be should provided appropriate placement facilities such as house to stay. Furthermore, those midwives with length of works more than 3 years can be suggested to follow refreshing training on community development to enhance their motivation. This study who suggests in the mid and long term period that midwives who have excellent performances should be recommended to continue their education to Midwives Academy (AKBID). Furthermore, they can also be promoted as permanent civil servant."