Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam jangka waktu yang terhitung cepat, Korea Selatan mampu membangkitkan kembali perekonomiannya pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997, termasuk dalam sektor perdagangan. Korea Selatan melakukan perubahan dari kebijakan developmentalist yang telah diterapkannya sejak 1960-an menjadi kebijakan neoliberalisme dalam perdagangan. Hal tersebut dilaksanakan melalui implementasi kebijakan perdagangan bebas, secara khusus, proliferasi FTA secara bilateral maupun regional. Penulisan tinjauan literatur ini bertujuan untuk memahami faktor mana yang menonjol dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan Korea Selatan pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997. Berdasarkan metode taksonomi, penulisan tinjauan literatur ini terbagi dalam empat tema besar, yakni kepemimpinan politik sebagai aktor signifikan dalam penyusunan kebijakan perdagangan, ide dalam penyusunan kebijakan perdagangan, faktor ekonomi internasional dalam penyusunan kebijakan perdagangan, dan faktor keamanan dan strategis dalam penyusunan kebijakan perdagangan perdagangan Korea Selatan pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997. Dari keempat tema tersebut, muncul dua belas isu dominan, yakni signifikansi aktor eksekutif, signifikansi National Assembly, perdebatan antara ide developmentalism dan neoliberal, ide konfusianisme, ide proteksionisme, faktor sistemik, perspektif Korea Selatan terhadap mega-FTA, keuntungan ekonomi KORUS FTA, dinamika politik regional, trade-security nexus dengan AS, dan strategi hedging Korea Selatan. Dari keseluruhan tinjauan literatur ini, penulis menemukan beberapa kesenjangan literatur yang dapat digunakan untuk riset selanjutnya, diantaranya adalah pembahasan kepemimpinan politik yang sangat menonjol, basis kekuatan aktor eksekutif dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan, minimnya pembahasan mengenai chaebol sebagai salah satu aktor yang berperan dalam penyusunan kebijakan perdagangan, respons kelompok veto terhadap kebijakan perdagangan pemerintah Korea Selatan, dasar ide neoliberalisme dalam kebijakan perdagangan, dan pembahasan rekan FTA Korea Selatan yang kurang beragam dan hanya terpusat pada FTA Korea-Chili dan KORUS FTA.

---

In short time, South Korea was able to revive its economy after the Asian Financial Crisis of 1997, including its trade sector. South Korea made a change from developmentalist policies which implemented since 1960s into neoliberalism. It is shown by the implementation of free trade policies, bilateral and regional FTAs in particular. This literature review aims to understand which factors stand out in the process of formulating South Korea`s trade policy after Asian Financial Crisis of 1997. Based on taxonomy method of literature review, this writing is divided into four major themes, namely political leadership as a main actor in the making of trade policy, ideas in the making of the trade policy, international economy factor in the making of trade policy, and strategic and security factors in the making of trade policy. From those four themes, there are twelve dominant issues, namely significance of executive actors, significance of the National Assembly, issue of democracy, debate between developmentalism and neoliberal ideas, the idea of confucianism, the idea of protectionism, systemic factors, South Korean perspective on mega-FTA, economic benefits of KORUS FTA, regional political dynamics, trade-security nexus with US, and South Korea`s hedging strategy. The writer has identify few literature gaps as the main findings of the literature and could be use for the next research: dominance of executive actors in trade policy decision-making process, basis of executive actor`s power in the trade policy, lack of discussion about chaebol as the main actor in the making of trade policy, veto players response to South Korea`s trade policy, basis of neoliberalism ideas in the trade policy, and lack of discussion about South Korea`s FTA partners other than Korea-Chile FTA and KORUS FTA.

Abstrak :
Penelitian ini mengeksplorasi konstruksi wacana kesehatan reproduksi remaja pada @infinityGenRe, agen sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi remaja Program GenRe BKKBN. Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis (CDA) Norman Fairclough untuk menganalisa teks-teks @infinityGenRe dan model Pengembangan Seksualitas Berbasis Keterampilan Miriam Arbeit untuk menganalisis pengembangan agensi seksualitas @infinityGenRe. Hasil CDA menemukan wacana kesehatan reproduksi @infinityGenRe menanamkan ideologi pembangunanisme dan ideologi gender tidak setara, yang dipengaruhi norma agama dan budaya masyarakat patriarkis. Nilai-nilai tersebut dikonstruksikan melalui praktik wacana dalam komunitas PIK R Rumah Remaja dan peran @infinityGenRe sendiri sebagai produsen. Pada konteks sosiokultural, yaitu konteks sosial dan konteks institusional, memperlihatkan adanya ideologi pembangunisme mengenai remaja dan mengkonstruksi gender secara tidak setara yang melanggengkan superioritas seksualitas laki-laki terhadap perempuan dalam wacana kesehatan reproduksi remaja @infinityGenRe. Pada model Arbeit, @infinityGenRe tidak secara khusus mengembangkan agensi seksualitas remaja tetapi mereproduksi dan meneguhkan ideologi pembangunanisme melalui ideologi kesehatan reproduksi remaja dan konstruksi gender. BKKBN dapat menggunakan evaluasi berjenjang untuk sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi remaja melalui media baru, serta menambahkan submateri kesetaraan gender pada modul pelatihan ......This study explores the construction of adolescent reproductive health discourse on @infinityGenRe, an agent for the dissemination and education of adolescent reproductive health of the BKKBN GenRe Program. This study employs Norman Fairclough's critical discourse (CDA) analysis to analyze the texts of @infinityGenRe and the Miriam Arbeit Skills-Based Sexuality Development model to analyze the development of the @infinityGenRe sexuality agency. Using CDA analysis, this study found that the discourse on reproductive health @infinityGenRe instills an ideology of developmentism and an unequal gender ideology, which is influenced by religious and cultural norms of patriarchal societies. These values are constructed through the practice of discourse in the PIK R Rumah Remaja community and the role of @infinityGenRe itself as a producer. In the socio-cultural context, namely the social context and institutional context, there is an ideology of developmentism about adolescents and unequal construction of gender that perpetuates the superiority of male sexuality over women in the discourse of adolescent reproductive health @ infinityGenRe. Using Arbeit model, this study found that @infinityGenRe does not specifically develop adolescent sexuality agencies but reproduces and reinforces the ideology of developmentism through adolescent reproductive health ideology and gender construction. BKKBN should use tiered evaluations for the dissemination and education of adolescent reproductive health through new media, as well as adding gender equality submissions to the training modules

Abstrak :
Skripsi ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan proses pembentukan rezim otoriter Mahinda Rajapaksa pasca kemenangan Pemerintah Sri Lanka atas LTTE di tahun 2009. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pembentukan rezim authoritarian developmentalism Mahinda Rajapaksa pasca kemenangan pemerintah Sri Lanka atas LTTE. Penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Teori authoritarian developmentalism (Kenichi Ohno) dan nasionalisme serta hegemoni mayoritas (Jack Snyder) menjadi kerangka yang digunakan untuk menganalisis proses pembentukan rezim otoriter tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa terdapat faktor endogen yang mendorong pembentukan rezim otoriter Mahinda Rajapaksa tersebut yaitu kepemimpinan kepemimpinan Rajapaksa yang kuat, pembangunan sebagai tujuan, ideologi, nasional, elit teknokrat yang merancang dan mengeksekusi kebijakan, dan pembangunan ekonomi yang menjadi sumber legitimasi. Terdapat pula faktor eksogen yang meliputi faktor sejarah perang sipil dan konsekuensinya dan faktor ideologi nasionalis Buddha Sinhala.

---

This thesis describes the establishment of Mahinda Rajapaksa’s authoritarian regime after the victory of Government of Sri Lanka over Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in 2009. Problem studied in this thesis is how Mahinda Rajapaksa’s authoritarian developmentalism regime established after the victory of Government of Sri Lanka over LTTE. This research is a descriptive research using qualitative methods. Theory of authoritarian developmentalism (Kenichi Ohno) and nationalism and majority hegemony (Jack Snyder) becomes the framework to analyze the process. This thesis identifies that there are endogenous factors that promotes the establishment of the authoritarian developmentalism regime which consists of Rajapaksa’s strong leadership, development as National goal, obsession, and ideology, elite technocrat group to support the leader in designing and executing policies, and economic development that becomes the source of legitimacy. There are also exogenous factors which consists of civil war history and its consequences and the Sinhala Buddhist nationalist ideology.

Abstrak :
ABSTRAK Eksistesi teritorial adat adalah hal penting bagi kelangsungan hidup suatu komunitas adat. Masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan memanfaatkan hutan sebagai tempat tinggal dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di dalam hutan untuk kelangsungan hidup mereka. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai strategi masyarakat adat Lindu untuk mempertahankan teritorialnya dengan melakukan reclaim wilayah adat. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adat Lindu adalah klaim negara pada kawasan mereka. Klaim negara pada wilayah adat ditunjukkan dengan pendirian Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) serta rencana pembangunan PLTA Lindu. Praktik teritorialisasi dan developmentalisme di kawasan Lindu semakin melemahkan kuasa masyarakat adat Lindu atas teritorialnya. Berbagai strategi dilaksanakan masyarakat adat Lindu dengan didampingi oleh LSM untuk melawan negara dan mempertahankan wilayah adat mereka dan mendapat pengakuan kawasan hutan adat. Strategi perlawanan yang dianggap paling ampuh adalah menggunakan ?senjata? yang sama dengan negara untuk melakukan klaim wilayah, yaitu dengan membuat peta. Pemetaan partisipatif dipilih sebagai sebagai upaya melakukan reclaim wilayah adat. Pemetaan partisipatif dianggap cara yang paling tepat karena melibatkan banyak pihak dan bisa mengakomodir kepentingan para pihak.

---

ABSTRACT The existence of adat territorial is a very important thing to maintain the life of an adat community. Masyarakat adat who lives around the forest take advantage the forest as a living space and take advantage the resources to survive. This research I will discuss masyarakat adat Lindu?s strategies to maintain their territorial by reclaiming the wilayah adat. The problem that is faced by Masyarakat Adat Lindu is the state?s claim of their territory. The state?s claim of wilayah adat is shown by the establishment of Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) and also the plan to build PLTA Lindu. These territorialisations and developmentalism in Lindu are weaken Masyarakat Adat Lindu?s powers of their territory. Various strategies are done by Masyarakat Adat Lindu with the help of NGO to fight the state and to maintain their territory and to get an acknowledgement of ?hutan adat? territorial. The most effective strategy is to utilize the same ?weapon? as the state to claim the territory which is by creating a map. Participatory mapping is chosen as an attempt to reclaim adat territorial. Participatory mapping is considered to be the most effective way because it includes many stakeholder and can be accomodated the interest of stakeholders.