Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pencucian uang merupakan tindak kriminal tergolong baru namun berdampak fatal dalam perekonomian global. Urgensi negara-negara untuk menangani masalah tersebut mendorong terbentuknya Financial Action Task Force (FATF) yang berfungsi untuk menegakkan rezim anti pencucian uang internasional dan mempromosikan rezim tersebut ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan proses pembentukan rezim anti pencucian uang di Indonesia serta keterlibatan FATF dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deduktif berdasarkan data dari studi pustaka dengan menggunakan teori siklus hidup norma sebagai landasan argumen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, mengambil kesimpulan bahwa FATF berfungsi sebagai norm entrepreneur yang mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk rezim anti pencucian uang. Penulis menemukan bahwa FATF menggunakan mekanisme sosialisasi norma berupa daftar hitam untuk mempromosikan norma sekaligus memberikan tekanan kepada Indonesia untuk patuh. Hal ini menunjukkan bahwa FATF memiliki keterlibatan yang signifikan dalam proses pembentukan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Keseluruhan proses tersebut merupakan bagian dari tahapan siklus hidup norma, yaitu kemunculan norma, norm cascade dan internalisasi norma.

---

Money laundering is a relatively new crime, yet it has a fatal impact on the global economy. The urgency of countries to deal with these problems has prompted the formation of a Financial Action Task Force (FATF) whose function is to enforce the international anti-money laundering regime and promote the regime to other countries, including Indonesia. This paper aims to explain the process of establishing an anti-money laundering regime in Indonesia and the involvement of the FATF within the process. The research method used is a qualitative approach that is deductive in nature based on data from literature studies, while using the norm life cycle theory as the basis of the argument. Based on the analysis that has been done, it can be concluded that the FATF functions as a norm entrepreneur which pressured the Indonesian government to establish an anti- money laundering regime. The author finds that the FATF uses a norm socialization mechanism in the form of a blacklist in order to promote norms as well as to put pressure on Indonesia to comply. This shows that the FATF has a significant involvement in the process of establishing an anti-money laundering regime in Indonesia. The whole process is part of the stages of the norm life cycle, namely the norm emergence, the norm cascade and the norm internalization."

"Norma merupakan salah satu konsep kunci dalam Ilmu Hubungan Internasional yang secara umum didefinisikan sebagai standar perilaku yang memengaruhi aktor politik sesuai dengan identitas dan posisinya dalam sistem sosial dan internasional. Salah satu norma global adalah The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang secara khusus menyoroti diskriminasi dan kekerasan berbasis gender utamanya terhadap perempuan serta menetapkan agenda-agenda nasional untuk mencapai kesetaraan gender. Sejak CEDAW diadopsi oleh PBB pada tahun 1979, kesetaraan gender kian mengemuka dan menjadi agenda politik yang krusial untuk dibahas, baik secara akademis maupun praksis. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya memetakan dan meninjau pembahasan mengenai norma kesetaraan gender dalam konteks politik global. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini meninjau 23 literatur akademik dan menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, makna norma kesetaraan gender bersifat dinamis dan kontekstual. Kedua, norma kesetaraan gender disebarkan oleh berbagai aktor politik dengan mekanisme dan strategi yang beragam serta tidak terjadi dalam proses satu arah global-ke-lokal saja, melainkan dengan berbagai dinamika di level domestik—dinamika inilah yang masih jarang dikaji dalam literatur-literatur yang ada. Ketiga, sebagian besar literatur hanya menyoroti peran aktor transnasional sehingga peran aktor lokal dan kelompok akar rumput cenderung terpinggirkan. Adapun hasil refleksi penulis terhadap literatur-literatur yang dikaji adalah bahwa kajian mengenai norma kesetaraan gender masih didominasi oleh akademisi dari Barat. Selain itu, pembahasan norma kesetaraan gender turut memiliki irisan dengan perspektif dari bidang ilmu lainnya. Pada bagian akhir tinjauan literatur ini, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengkaji dinamika dan proses yang terjadi di level domestik serta peran aktor lokal dalam difusi norma kesetaraan gender.

---

Norm is one of the key concepts in International Relations which is generally defined as a standard of behavior that influences political actors according to their identities and positions in the social and international system. One of the global norms is The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) which specifically highlights gender-based discrimination and violence primarily against women and establishes national agendas to achieve gender equality. Since its adoption by the United Nations in 1979, gender equality has increasingly come to the fore and has become a crucial political agenda to be discussed, both academically and practically. Therefore, this paper seeks to map out and review discussions on gender equality norms in the context of global politics. Using the taxonomic method, this paper reviews 23 academic literatures and produces three main findings. First, the meaning of gender equality norms is dynamic and contextual. Second, gender equality norms are diffused by a constellation of political actors with various mechanisms and strategies and do not occur in a one-way process, global-to-local, but with various dynamics at the domestic level—these dynamics are rarely studied in the existing literatures. Third, most of the literatures only focus on the role of transnational actors so that the role played by the local actors and grassroots groups tends to be marginalized. As for the author's reflection on the existing literatures, studies on gender equality norms are still dominated by scholars from the West. In addition, the discussion on gender equality norms also has intersections with perspectives from other fields of science. Finally, at the end of this literature review, the authors recommend further research to explore the dynamics and processes that occur at the domestic level and the role of local actors in the diffusion of gender equality norms."

"Penelitian ini mengkaji tahapan-tahapan dalam proses difusi norma penanganan narkoba internasional oleh ASEAN. Sejak era perang dunia I, dunia internasional telah menghadapi ancaman narkoba. Pasca perang dunia II ancaman narkoba terus meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan semakin kompleks. Globalisasi dan kemajuan teknologi semakin meningkatkan ancaman narkoba hingga dianggap sebagai salah satu ancaman keamanan nontradisional dan merupakan sebuah kejahatan transnasional. ASEAN sebagai kawasan yang strategis dan berkembang juga menghadapi ancaman narkoba. Melanjutkan langkah-langkah pendahulunya, PBB berupaya melakukan pengendalian narkoba dengan menyusun tiga konvensi terkait narkotika, psikotropika, dan peredarannya. Ketiga konvensi PBB ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN. Ketiga konvensi tersebut merupakan rujukan dalam pembuatan kebijakan penanganan narkoba ASEAN. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada konvensi di tingkat regional ASEAN, sehingga kemudian difusi norma yang terjadi dipertanyakan. Dalam mengkaji fenomena tersebut, studi ini menggunakan teori difusi norma dari Jürgen Rüland (2018). Adapun metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deduktif, melalui studi literatur dan wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa difusi norma yang terjadi melalui seleksi di tingkat domestik. Regionalisme ASEAN didominasi oleh politik domestik masing-masing anggotanya dan dipersatukan oleh konsensus.

---

This study examines the process of diffusion of international drug control norms by ASEAN. Since the era of World War I, the international community has faced the drug threat. After World War II, the threat continues to increase and the problems that arise becomes more complex. Globalization and technological advances increase the threat, therefore the illicit drugs considered as non-traditional security threats and a transnational crime. ASEANas a strategic and developing region also faces the illicit drug threat. Continuing its predecessors, the United Nations seeks to control drugs by drawing up three conventions related to drugs, psychotropics, and their illicit trafficking. The three conventions were signed by all ASEAN member states. The conventions have become references in ASEAN drug control policy making. However, up to now, there is an absence of a convention on narcotic drugs at the ASEAN regional level. Therefore, the norms diffusion is questioned. In examining this phenomenon, this study uses the theory of norms diffusion from Jargen RAland (2018). The research methodology used in this study is a qualitative method with a deductive approach, through literature studies and interviews. This research finds that norms diffusion occurs through selection at the domestic level. ASEAN regionalism is dominated by the domestic politics of each member and is united by consensus."

"Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi permasalahan kesehatan global. Indonesia menempati peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia setelah India, diikuti Cina, menjadikan penyakit TBC sebagai isu kesehatan yang mendesak untuk segera ditangani. Namun, pemerintah Indonesia baru mengadopsi kebijakan penanggulangan TBC melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2021, meskipun bantuan dari Global Fund telah tersedia sejak tahun 2003. Kelambanan ini mengindikasikan terdapat dinamika ekonomi politik internasional dan nasional dalam merespon isu tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab kelambanan tersebut dengan menggunakan teori difusi norma dari Finnemore dan Sikkink (1998). Pendekatan kualitatif diterapkan dengan metode studi kasus dan process tracing . Data diperoleh melalui analisis dokumen resmi, kajian literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi kelambanan hadirnya kebijakan pemerintah dalam penanganan TBC dipengaruhi oleh lemahnya kesadaran politik, hambatan birokrasi, dan prioritas kebijakan yang berubah-ubah. Proses difusi norma melalui tahapan emergence, cascade, dan internalization memakan waktu lama akibat resistensi internal dan pandemi COVID-19. Namun, tekanan internasional dari WHO, Global Fund, dan USAID ditambah advokasi dari masyarakat sipil, akhirnya mendorong pemerintah untuk menerbitkan Perpres No. 67 Tahun 2021. Implementasi kebijakan ini mencerminkan keberhasilan internalisasi norma kesehatan global dalam waktu yang lama. Selain itu, implementasinya masih menghadapi tantangan koordinasi dan pendanaan. Pendekatan multisektoral dan berbasis komunitas menjadi kunci keberhasilan penanggulangan TBC di Indonesia.

---

Tuberculosis (TB) is one of the infectious diseases that constitutes a global health issue. Indonesia ranks second in the world for the highest TB cases following India and ahead of China, making TB an urgent health issue that requires immediate attention. However, the Indonesian government only adopted a TB eradication policy through Presidential Regulation (Perpres) No. 67 of 2021, despite support from the Global Fund being available since 2003. This delay indicates the presence of international and national political-economic dynamics in responding to the issue. This research aims to analyze the factors causing the delay using the norm diffusion theory by Finnemore and Sikkink (1998). A qualitative approach was employed, utilizing case study and process tracing methods. Data were gathered through the analysis of official documents, literature reviews, and in-depth interviews. The findings reveal that the delay in adopting government policies to address TB was influenced by weak political awareness, bureaucratic obstacles, and shifting policy priorities. The norm diffusion process, encompassing the stages of emergence, cascade, and internalization, took a prolonged time due to internal resistance and the COVID-19 pandemic. However, international pressure from WHO, the Global Fund, and USAID, combined with civil society advocacy, eventually pushed the government to issue Perpres No. 67 of 2021. The implementation of this policy reflects the successful internalization of global health norms over an extended period. Additionally, its implementation continues to face challenges related to coordination and funding. A multisectoral and community-based approach remains key to the successful eradication of TB in Indonesia."

"Tulisan ini membahas proses difusi norma perdagangan manusia internasional ke dalam norma kerja sama keamanan ASEAN melawan perdagangan manusia. Ancaman keamanan nontradisional yang bersifat transnasional, khususnya perdagangan manusia mengancam seluruh negara di dunia termasuk kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, PBB merespon ancaman tersebut dengan mengesahkan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCTOC) beserta instrumen Trafficking in Person (TIP) Protocol untuk menangani secara khusus perdagangan manusia. Hal tersebut menjadi dasar bagi ASEAN untuk merujuk norma internasional tersebut sebagai dasar pembentukan norma kerja sama keamanan ASEAN melawan perdagangan manusia, yakni ACTIP. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif ini menunjukkan bahwa ASEAN berupaya melakukan penyesuaian antara norma eksternal dengan norma internal ASEAN mengacu kepada basis kognitif ASEAN, yakni ASEAN Way, keamanan komprehensif dan keamanan insani. Dalam proses difusi norma tersebut, ASEAN melakukan inkorporasi norma dan penyeleksian norma yang tidak cocok dengan basis kognitif ASEAN sehingga terbentuknya ACTIP.

---

This paper discusses the process of diffusion of international human trafficking norms into ASEAN security cooperation norms against human trafficking. Transnational non-traditional security threats, especially human trafficking, threaten all countries in the world, including the Southeast Asian region. Therefore, the United Nations responded to this threat by ratifying the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCTOC) along with the Trafficking in Person (TIP) Protocol instrument to deal specifically with human trafficking. This is the basis for ASEAN to refer to these international norms as the basis for establishing the norms of ASEAN security cooperation against human trafficking, namely ACTIP. The results of this study using a qualitative method with a deductive approach indicate that ASEAN seeks to make adjustments between external norms and ASEAN internal norms referring to ASEAN's cognitive prior, namely the ASEAN Way, comprehensive security, and human security. In the norm diffusion process, ASEAN incorporates norms and selects norms that are not compatible with ASEAN's cognitive prior so that ACTIP is formed."