Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor UMKM menjadi salah satu penopang utama terhadap perekonomian di Indonesia dimana sektor tersebut didominasi oleh sektor Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Kedua sektor tersebut didominasi oleh industri yang bergerak di bidang penyedia makanan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat. Hal tersebut mendorong tingkat persaingan yang tinggi, khususnya di wilayah Jabodetabek sebagai pusat perkekonomian dan pembangunan di Indonesia, serta menjadi kawasan pasar potensial dengan tingkat persaingan bisnis yang ketat. Untuk dapat mempertahankan keberlangsungan dan mengembangkan bisnisnya, para pelaku usaha tersebut dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif sehingga dapat meningkatkan daya saing dibandingkan pesaing. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa pengaruh strategic orientation yang terdiri dari entrepreneurial orientation, market orientation, dan learning orientation terhadap digitalisasi dan apakah digitalisasi memiliki pengaruh terhadap keunggulan kompetitif berkelanjutan pada usaha kecil makanan dan minuman di Jabodetabek. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 120 responden secara online dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa entrepreneurial orientation tidak berpengaruh terhadap digitalisasi maupun keunggulan kompetitif berkelanjutan (sustainable competitive advantage) pada Usaha Kecil Makanan dan Minuman di Jabodetabek. Sedangkan, market orientation dan learning orientation memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap sustainable competitive advantage pada Usaha Kecil Makanan dan Minuman di Jabodetabek.......The MSME sector is one of the main pillars supporting Indonesia’s GDP where it is dominated by Micro and Small Business. Both sectors are dominated by food and beverages industry which have rapid growth rates and drives high level of competition, especially in Jabodetabek, as the center of economy and infrastructure development. This makes Jabodetabek as a potential market area with intense business competition. Therefore, in order to maintain business sustainability and development, the entrepreneurs are required to create competitive advantage to increase competitiveness among their competitors. This research aims to analyze the effect of strategic orientation, consisting of entrepreneurial orientation, market orientation, and learning orientation, on sustainable competitive advantage, and whether digitalisation has an impact on sustainable competitive advantage. This research was conducted using a quantitative approach. Data was collected by distributing questionners to 120 respondents online using purposive sampling technique. The results of indicates that entrepreneurial orientation has no effect on digitalisation or sustainable competitive advantage in small food & beverages business in Jabodetabek. Meanwhile, market orientation and learning orientation have a positive but not significant effect on sustainable competitive advantage in small food & beverages business in Jabodetabek."

"Saat ini, terdapat teknologi terbaru di bidang penyiaran yaitu digitalisasi penyiaran dimana terjadi perubahan sistem penyiaran dari analog menuju digital. Sehingga pemerintah memerlukan sebuah penetapan penyelenggara multipleksing sebagai penyelenggara infrastruktur. Setelah diterbitkannya penetapan, muncul gugatan atas penyelenggaraan tersebut karena belum ada peraturan perundang-undangan yang cukup sehingga penyelenggaraan digitalisasi penyiaran tertunda. Tesis ini membahas pengaruh dari pembatalan keputusan menteri tersebut dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan dan sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah dalam menghadapi pembatalan keputusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus.Hasil penelitian in menunjukkan bahwa Pemerintah sebagai pelayan publik, harus memberikan pelayanan publik demi mewujudkan good governance tanpa melupakan asas-asas pemerintahan yang baik AAUPB . Pemerintah juga harus memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara penyiaran dalam melakukan usaha meskipun beluum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga Pemerintah diperkenankan untuk membuat peraturan kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum dan sekaligus memberi kepastian hukum. Selain itu, Pemerintah juga harus segera melakukan revisi pada Undang-Undang Penyiaran sebagai dasar penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

---

Currently, there is a new technology in the field of broadcasting that is broadcasting digitalization where there is a change of broadcasting system from analog to digital. So the government needs a multiplexing organizer as the organizer of the infrastructure. After the issuance of the stipulation, a lawsuit arose regarding the implementation because there is no adequate legislation so that the implementation of digitalization of broadcasting is delayed. This thesis examines the effect of the cancellation of the ministerial decree and analyzes the efforts that have been made and should be undertaken by the Government towards the cancellation of the decision. The research method used is normative research with historical approach, and case approach.The results of this study indicate that the Government as a public servant, must provide public services in order to realize good governance without forgetting the principles of Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB . The government should also provide legal certainty for broadcasters in conducting business even though there is no legislation governing regulations, so the Government is permitted to make policy rules to fill legal vacuum and at the same time provide legal certainty. In addition, the Government should also immediately revise the Broadcasting Act as the basis for broadcasting in Indonesia."

"Digitalisasi dalam sektor konstruksi membuat industri konstruksi lebih rentan terhadap serangan siber. PT XYZ, sebagai BUMN konstruksi terkemuka di Indonesia, sedang bertransformasi dengan Konstruksi 4.0. PT XYZ telah mengadopsi teknologi pertahanan keamanan informasi seperti perangkat lunak anti-virus, perangkat firewall, Intrusion Prevention Systems (IPS), Web Application Firewall serta melakukan implementasi Data Loss Prevention (DLP) untuk melindungi aset dan reputasi perusahaan. Meski telah mencapai level 4 - Managed dalam keamanan IT dengan skor 3,83, perusahaan masih sering mengalami insiden siber. PT XYZ belum menerapkan praktik kebijakan keamanan informasi yang sudah ada di perusahaan, sehingga insiden siber masih sering terjadi. Penelitian ini betujuan untuk mengevaluasi tingkat kesadaran keamanan informasi karyawan serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran keamanan informasi pada karyawan PT XYZ dengan menggunakan pendekatan pada aspek knowledge, attitude, behavior (KAB) dan human aspects of information security questionnaire (HAIS-Q). Dalam penelitian ini terdapat delapan fokus area kesadaran keamanan informasi yang dievaluasi serta 12 hipotesis yang diuji dengan mengadopsi sebuah pendekatan yang belum banyak dieksplorasi oleh studi lain dengan memasukkan tiga variabel baru: dukungan manajemen puncak, kepastian sanksi, dan keparahan sanksi pada model KAB. Dalam penelitian ini, survei online yang berisi 75 indikator pernyataan disebarkan kepada 1.268 karyawan, mengumpulkan total 289 sampel yang valid. Hasil pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi yang didapatkan menunjukkan hasil rata – rata karyawan PT XYZ telah berada pada tingkat kesadaraan keamanan informasi yang cukup baik (79%). Dari hasil pengujian 12 hipotesis, teridentifikasi bahwa enam hipotesis diterima dengan menunjukkan hasil yang positif dengan pengaruh yang signifikan. Pengetahuan karyawan tentang kebijakan keamanan informasi berpengaruh signifikan terhadap sikap dan perilaku karyawan terhadap kebijakan keamanan informasi dan sikap karyawan tentang kebijakan keamanan informasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku karyawan untuk mematuhi kebijakan keamanan informasi. Sedangkan dukungan manajemen puncak, kepastian sanksi serta keparahan sanksi memengaruhi secara signifikan pengetahuan karyawan tentang kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi karyawan PT XYZ untuk setiap fokus area kesadaran keamanan informasi. Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan dapat mengatasi masalah kesadaran keamanan informasi yang ada pada perusahaan PT XYZ.......Digitalization in the construction sector makes the construction industry more vulnerable to cyber-attacks. PT XYZ, as a leading state-owned construction company in Indonesia, is transforming with Construction 4.0. PT XYZ has adopted information security defense technologies such as antivirus software, firewalls, Intrusion Prevention Systems (IPS), and Web Application Firewalls, and implemented Data Loss Prevention (DLP) to protect the company's assets and reputation. Although it has reached level 4 - Managed in IT security with a score of 3.83, the company still frequently experiences cyber incidents. PT XYZ has not yet implemented existing information security policies, resulting in frequent cyber incidents. This study aims to evaluate the level of information security awareness among employees and to analyze factors influencing information security awareness among PT XYZ employees using an approach focusing on knowledge, attitude, behavior (KAB), and the human aspects of the information security questionnaire (HAIS-Q). The study evaluated eight focus areas of information security awareness and tested 12 hypotheses by adopting an approach not widely explored in other studies, incorporating three new variables: top management support, certainty of sanctions, and severity of sanctions into the KAB model. In this study, an online survey containing 75 statement indicators was distributed to 1,268 employees, collecting a total of 289 valid samples. The results of the information security awareness level measurement show that the average PT XYZ employees are at a fairly good level of information security awareness (79%). From the testing of 12 hypotheses, it was identified that six hypotheses were accepted, showing positive results with significant influence. Employees' knowledge of information security policies significantly affects their attitudes and behaviors towards information security policies, and employees' attitudes about information security policies significantly influence their behavior in complying with those policies. Additionally, top management support, certainty of sanctions, and severity of sanctions significantly influence employees' knowledge about compliance with company information security policies. This research recommends measures to enhance the information security awareness of PT XYZ employees for each focus area of information security awareness. With these recommendations, it is hoped to address the existing information security awareness issues at PT XYZ."