Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bernat S Turnip
Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Penunjukan Langsung Pada PT Angkasa Pura I (Persero) Dalam Pelaksanaan Investasi Pembangunan Bandara Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha = Procurement of Goods and Services By Direct Appointment Method To PT Angkasa Pura I (Persero) In The Implementation Of Airport Development Investment From The Perspective Of Business Competition Law
Abstrak :
Dalam pelaksanaan sinergi pada entitas bisnis berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seringkali dilakukan dengan metode menunjuk langsung penyedia/vendor barang dan jasa dimana penunjukan tersebut biasanya di serahkan kepada UMN lainnya maupun anak perusahaan BUMN (subsidiary) serta perusahaan terafiliasi BUMN, kondisi tersebut diperbolehkan sepanjang telah sesuai prosedur/peraturan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa masing-masing perusahaan dan tidak bertentangan dengan peraturan presiden dan peraturan menteri mengenai pengadaan barang dan jasa dan tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang tidak sehat khususnya pelanggaran terhadap praktek diskriminasi dan persekongkolan dalam tender. Kondisi pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung kepada anak perusahaannya terbukti telah dilakukan praktek diskriminasi dan persekongkolan karena penerapan sinergi BUMN tidak menciptakan efisiensi bagi perusahaan dan terbukti memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan pada “Pasal 19 d dan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”, namun tidak otomatis mengakibatkan batalnya kontrak investasi pembangunan sarana pada bandara yang berada di lingkungan PT Angkasa Pura 1 oleh karena para pihak yang merasa dirugikan harus memintakan permohonan batalnya kontrak tersebut kepada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yang berlaku. ......In the implementation of synergies in business entities in the form of State-Owned Enterprises (BUMN) it is often carried out by the method of directly appointing providers/vendors of goods and services where the appointment is usually handed over to other UMNs as well as BUMN subsidiaries (subsidiaries) and BUMN affiliated companies, this condition is allowed. as long as it complies with the procedures/regulations for the procurement of goods and services regulated in the regulations for the procurement of goods/services of each company and does not conflict with presidential regulations and ministerial regulations regarding the procurement of goods and services and does not violate the principles of unfair business competition, especially violations of discriminatory practices and conspiracy in tenders. The condition of the procurement of goods/services within PT Angkasa Pura I (Persero) which is carried out by the method of direct appointment to its subsidiaries is proven to have carried out discriminatory practices and conspiracy because the implementation of SOE synergy does not create efficiency for the company and is proven to meet all the elements in the provisions in "Article 19 d and Article 22 of Law Number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition", but it does not automatically result in the cancellation of the investment contract for the construction of facilities at the airport located within PT Angkasa Pura 1 because the parties who feel aggrieved must request the cancellation request. the contract to the District Court in accordance with the applicable provisions.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Putri Fathania Nur Ranti Faisal
Metode penunjukan langsung dalam pengadaan badan usaha pelaksana terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha = Procurement of the implementing business entity through direct appointment in public private partnership
Abstrak :
ABSTRAK
Penunjukan langsung sebagai metode pengadaan badan usaha pelaksana KPBU baru diperkenalkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 setelah selama ini hanya terdapat satu metode yakni pelelangan umum. Sebagai metode baru, maka perlu dikaji hal-hal terkait bagaimana hukum Indonesia mengatur mengenai hal tersebut, implementasi dan pengaruhnya terhadap regulasi sektoral serta mengkaji mekanisme penunjukan langsung tersebut jika ditinjau dari sudut praktik terbaik dari pengadaan infrastruktur. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Berdasarkan peninjauan hukum yang telah dilakukan terhadap peraturan-peraturan tersebut, hukum Indonesia telah mengatur mengenai pengadaan badan usaha pelaksana sejak di Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005 dan perubahannya. Kemudian implementasi metode penunjukan langsung pengadaan badan usaha pelaksana belum dapat dilihat hasilnya sebab sampai saat ini belum ada proyek KPBU yang menggunakan metode penunjukan langsung ini. Sejauh ini syarat kondisi tertentu dalam penunjukan langsung di Indonesia sudah cukup baik. jika dibandingkan dengan syarat kondisi tertentu yang dimiliki oleh Negara lain. Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana dengan metode lelang maupun penunjukan langsung harus diawasai agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip pengadaan dan dapat mencapai nilai manfaat uang terbaik.
ABSTRACT Direct appointment as public private partnership PPP procurement of the implementing business entity method newly introduced in Presidential Regulation number 38 year 2015 after all this time, public tender is the only method. As a new method, it is necessary to examines how Indonesian law regulated related matters, the implementation and the effect on sectoral regulations and assess the direct appointment method in best practices on the provision of infrastructure. This research uses a normative juridicial study. Based on the review of the law that have been committed against these regulations, the law of Indonesia has been regulating about procurement of implementing business entity since at Presidential Regulation number 67 year 2005 and its amendments. Then, the implementation of procurement of the implementing business entity through direct appointment cannot be seen the results yet because thus far, there is no PPP project that uses direct appointment method. The certain conditions in terms of direct appointment in Indonesia has been quite good when it compared to the terms of certain conditions that are owned by other States. Procurement of the implementing business entity through public tender or direct appointment should be supervised to ensure the implementation in accordance with the principles of procurement and to achieve best value for money.
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S65756
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lavenia Lauri Gricella
Tinjauan Hukum Dugaan Praktek Monopoli dalam Penunjukan Langsung Mitra Kerjasama oleh BUMN dalam Pengadaan Infrastruktur Ketenagalistrikan dilihat dari Hukum Persaingan Usaha = Legal Review of Alleged Monopolistic Practices in Direct Appointment of Cooperation Partners by State Owned Enterprise (SOE) in Electricity Infrastructure Procurement seen from Business Competition Law
Abstrak :
Metode pernunjukan langsung dalam pengadaan insfrastruktur ketenagalistrikan dari PT PLN kepada Anak Perusahaannya (PT X) yang diteruskan pada Afiliasinya (PT Y) untuk melakukan percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) dengan membangun Mobile Power Plant (MPP) merupakan bagian dari sinergi BUMN sebagaimana diamanatkan Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan telah diubah dengan PER-15/MBU/2012. Metode Penunjukan Langsung ini digunakan karena mempunyai sejumlah keuntungan, antara lain efisien, mempercepat proses pengadaan dan kepastian penyelesaian pekerjaan. Namun demikian, tidak jarang metode tersebut dilaksanakan tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti dalam kasus ini yaitu tidak selaras dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang melarang penggunaan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui seleksi. Artinya metode penunjukan langsung dari BUMN ke Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Terafiliasi BUMN dilarang. Dalam kasus ini juga diduga terjadi praktik monopoli, di mana PT Y menunjuk langsung Z sebagai pemasok gas turbin berdasarkan hasil comparative study. Padahal Z bukanlah satu-satunya penyedia, bahwa masih terdapat Penyedia lain yang juga mampu untuk mengerjakan pekerjaan dengan cepat sekalipun sifat pekerjaan mendesak. Tentunya penunjukan langsung ini berpotensi menimbulkan isu persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
The direct appointment method in the procurement of electricity infrastructure from PT PLN to its Subsidiaries (PT X) which was forwarded to its Affiliates (PT Y) to accelerate the Development of Electricity Infrastructure by building a Mobile Power Plant (MPP) is part of State-Owned Enterprise (SOE) Synergy as mandated by the Regulation Minister of State-Owned Enterprise (SOE) No. PER-05/MBU/2008 concerning the Implementation of Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises and amended by PER-15/MBU/2012. This Direct Appointment Method is used because it has a number of advantages, including being efficient, speeding up the procurement process and the certainty of completing work. However, it is not uncommon for these methods to be implemented not in harmony with other laws and regulations, as in this case that is not harmony with Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services which prohibits the use of Service Providers affiliated with development for public use without going through selection. This means that the method of direct appointment from State-Owned Enterprise, to State-Owned Enterprise’s Subsidiaries and State-Owned Enterprise’s Affiliated company is prohibited. In this case, a monopolistic practice is also suspected, where PT Y directly appoint Z as the gas turbine supplier based on the results of a comparative study. Whereas Z is not the only provider, there are still other providers who are also able to do the project quickly despite the nature of the urgent work. Of course this direct appointment has the potential to cause unfair business competition issues as regulated in Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54734
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amanda Aurelie Eka Putri
Dugaan praktik diskriminasi merujuk pada kasus penunjukan PT. Anindya Wiraputra Konsult sebagai surveyor di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park ditinjau dari hukum persaingan usaha di Indonesia = Alleged discriminatory practices refer to appointment case of PT. Anindya Wiraputra Konsult as surveyor in the Indonesian Morowali Industrial Park in terms of business competition law in Indonesia
Abstrak :
Urgensi dari hilirisasi komoditas tambang mineral khususnya nikel dimulai saat diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memiliki misi untuk mendorong terjadinya peralihan pengelolaan mineral, yaitu dari hulu ke hilir. Akibatnya, Pemerintah mendorong adanya percepatan pembangunan smelter dalam memfasilitasi hilirisasi nikel. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu pada praktik tata niaga nikel masih terdapat perusahaan smelter yang melakukan transaksi bijih nikel di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) Logam akibat dari selisih perbedaan hitungan kadar nikel yang dilakukan oleh perusahaan surveyor. Permasalahan tersebut diduga muncul akibat dari penunjukan langsung satu perusahaan surveyor, PT Anindya Wiraputra Konsult (Anindya), untuk perusahaan-perusahaan smelter di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Maka, penulis membahas fenomena tersebut dengan tujuan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat terhadap adanya potensi praktik diskriminasi yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada penunjukan Anindya sebagai surveyor untuk perusahaan-perusahaan smelter di IMIP. Dalam menganalisis kasus tersebut, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis menjabarkan kasus penunjukan Anindya sebagai surveyor, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha melalui unsur-unsur Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, serta memberikan saran berupa rekomendasi agar dibuatnya pengaturan pedoman serta lembaga pengawasan pengadaan barang dan/atau jasa oleh perusahaan swasta. Hasil dari penelitian oleh penulis adalah terpenuhi dan terbukti adanya praktik diskriminasi sesuai Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 terhadap penunjukan Anindya sebagai surveyor di kawasan IMIP. ......The urgency of downstream mineral mining commodities, especially nickel, began with the enactment of Law no. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, which was last amended by Law no. 11 of 2020 on Job Creation, which has a mission to encourage a shift in mineral management, namely from upstream to downstream. As a result, the Government encourages the acceleration of smelter construction in facilitating nickel downstream. However, the problem is that in the practice of nickel trading, there are still smelter companies that carry out nickel ore transactions below the Metal Mineral Reference Price (HPM) due to differences in the calculation of nickel levels carried out by surveyor companies. The problem is suspected to have arisen because of the direct appointment of a surveyor company, PT Anindya Wiraputra Konsult (Anindya), for smelter companies in the Indonesian Morowali Industrial Park (IMIP). Therefore, the author discusses this phenomenon with the aim of providing knowledge to the public about the potential for discriminatory practices that are prohibited by Law no. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition on the appointment of Anindya as a surveyor for smelter companies at IMIP. In analyzing the case, the author uses analytical descriptive research with a qualitative approach, in which the author describes the case of Anindya's appointment as a surveyor, then analyzes it based on the provisions of business competition law through the elements of Article 19 letter d of Law no. 5 of 1999, as well as providing suggestions in the form of recommendations for the establishment of guidelines and supervisory agencies for the procurement of goods and/or services by private companies. The results of the research by the author are fulfilled and proven there is discriminatory practices in accordance with Article 19 letter d of Law no. 5 of 1999 on the appointment of Anindya as a surveyor in the IMIP area.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library