Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang fiduciary duty Direksi PT BUMN dan tanggung jawab mereka atas pelanggaran fiduciary duty tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan studi kasus yang relevan sebagai penunjang analisis atas kerangka teoritis. Hasil penelitian menyarankan agar diadakan perubahan pada Undang-undang Anti Korupsi untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada Direksi PT BUMN dalam hal justifikasi terhadap businesss judgment yang mereka ambil masih dalam lingkup fiduciary duty-nya walaupun terjadi kerugian pada Perseroan.

---

The focus of this thesis is the fiduciary duty of the Directors of the state-owned company and their responsibility for the breach of the duty leading to the loss to the company. The thesis is based on a normative research using the relevant case studies to support the analysis on the theoretical concept.

The research proposes a revision on Anti Corruption Law to allow a fair opportunity to the Directors of the state-owned company in justifying their business judgment within the context of their fiduciary duty in the event of the company’s loss"

"Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal. Bagaimana penegakan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal serta bagaimana tanggung jawab Direksi Perusahaan jika terjadi pelanggaran Prinsip Keterbukaan dalam suatu perusahaan merupakan masalah yang akan diteliti dalam tesis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan dan mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan. Sebagai kewajiban untuk menerapkan Prinsip Keterbukaan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran setiap informasi yang dikeluarkan perusahaan terhadap pihak ketiga. Dalam pelanggaran prinsip keLerbukaan di Pasar Modal terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar, yaitu sanksi administratif atau sanksi pidana. PenjaLuhan sanksi administratif ditujukan untuk perbuatan melanggarnya sedangkan penjatuhan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan tujuan memberikan hukuman kepada si pelaku. Dengan adanya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang pasar Modal, diharapkan dapat memajukan manajmen suatu perusahaan yang bertanggung jawab sehingga dapat terlaksananya Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan penerapan acquit et de charge yang ditinjau melalui putusan-putusan pengadilan pada tahun 2007-2020. Penelitian dilakukan menggunakan metode normatif yaitu dengan studi kepustakaan. Acquit at de charge yang diberikan oleh RUPS merupakan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab bagi direksi dan komisaris atas tindakan pengurusan perseroan yang dilaporkan dalam laporan tahunan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penerapan acquit et de charge dalam putusan pengadilan sebagai berikut: permasalahan terkait pengaturan mengenai acquit et de charge dalam peraturan perundang-udangan dan peraturan turunannya dan permasalahan terkait penerapan prinsip acquit et de charge putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut diakibatkan karena hal-hal sebagai berikut: ketidakadaan pengaturan mengenai acquit et de charge dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya dan tidak adanya pedoman dalam bentuk apapun dari pihak mahkamah agung yang dapat menjadi pegangan bagi para hakim untuk memutus kasus berkaitan dengan acquit et de charge.

---

This thesis discusses the problem of the implementation of acquit et de charge which was reviewed through court decision in 2007-2020. The research in this thesis was conducted using normative method, namely literature study. Acquit et de charge which given by the general meeting of shareholders is release and discharge of responsibility given to the board of directors and the board of commissioners for their duty managing the company reported in the annual report. The research found several problem related to the implementation of acquit et de charge which are how the statutary regulation give definition on acquit et de charge, and also to know how the court implement acquit et de charge in cases related to director and company. The research found there is no regulations that give definition for acquit et de charge in specific manner. Also, there is no further explanation provided by the judge in those cases examined in the research"