Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keputusan mengenai seberapa besar andil perusahaan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dipengaruhi oleh karakteristik Presiden Direktur dan struktur kepemilikan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kesibukan dan masa jabatan Presiden Direktur, serta struktur kepemilikan perusahaan keluarga terhadap nilai ESG perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 221 pengamatan dari 50 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan ESG Scores Refinitiv database pada periode 2016 – 2020 dan dianalisis menggunakan metode regresi. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa perusahaan yang memiliki presiden direktur yang sibuk dan struktur kepemilikan keluarga memberikan pengaruh buruk pada nilai ESG, sementara penulis tidak menemukan bukti memadai yang mendukung Presiden Direktur yang menjabat lebih dari lima tahun memberikan pengaruh baik pada nilai ESG. Hal ini karena perusahaan keluarga cenderung fokus untuk memperkaya keluarga mereka. Perusahaan dapat membatasi rangkap jabatan dan merekrut Presiden Direktur yang memiliki pengalaman tinggi. Penelitian ini berkontribusi dalam menginvestigasi hubungan nilai ESG dengan rangkap jabatan Presiden Direktur serta struktur kepemilikan perusahaan. ......The decision on how much the company contributes to environmental, social, and governance (ESG) related activities is influenced by President's characteristics and the company ownership structure. Present study was undertaken to investigate the effects of the President's busyness and tenure, as well as the ownership structure of family companies, on the ESG scores of companies in Indonesia. The present study used 221 observations from 50 companies listed in the Indonesia Stock Exchange and Refinitiv ESG Scores database from 2016 – 2020 and analyzed them by the Regression method. The findings suggested that companies that have busy presidents or CEOs and family ownership structures give low ESG scores. While the authors do not find sufficient evidence to support the President Director serving more than five years has a good influence on ESG scores. It is because family companies tend to focus on enriching their families. Companies can limit the number of concurrent positions held by the President and recruit a President who has extensive experience. This study contributes to investigating the correlation between ESG scores with the President's concurrent positions and the company ownership structure.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang fungsi pengawasan direktur independen dan dampaknya terhadap efisiensi perusahaan. Fungsi pengawasan direktur independen dianalisis dengan membandingkan pengaturan keberadaan direktur independen pada negara-negara di dunia khususnya di Amerika Serikat, Jepang, Malaysia dan Indonesia. Dari analisis tersebut diketahui bahwa dasar filosofis keberadaan direktur independen adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan berfungsi untuk mengawasi kepengurusan PT Persero Publik dari segala tindakan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Keberadaan direktur independen berdampak efisien bagi PT Persero Publik sektor perbankan. Hal ini didasarkan pada studi yang dilakukan melalui teori Cost Benefit Analysis (CBA) terhadap laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk. Studi tersebut menunjukan kenaikan beban keuangan setelah diterapkannya direktur independen diimbangin dengan kenaikan pendapatan yang lebih besar dari sebelum diterapkannya direktur independen. ......This thesis discusses the function of independent director oversight and its impact to company efficiency. Independent director oversight functions are analyzed by comparing the regulation of the existence of an independent director on the countries in the world especially United States, Japan, Malaysia and Indonesia. The analysis of basic philosophical it is known that, the presence of independent directors is to protect the interests of minority shareholders and supervise the management of Public Stated Own Enterprises from all actions that can harm minority shareholders. The existence of an independent director, impact efficiently to the Public Stated Own Enterprises in banking sector. It is based on a study conducted through the theory of the Cost Benefit Analysis (CBA) of PT Bank Tabungan Negara Tbk and PT Bank Mandiri Tbk financial statements. The study shows increase in financial burden after implementing the independent director but the increase revenue is greater than before implementing independent director.

Abstrak :
Selain dipengaruhi oleh keunggulan maupun kekurangan dari pembiayaan syariah, penggunaan pembiayaan syariah juga mungkin berhubungan dengan nilai-nilai pribadi yang dimiliki oleh seorang presiden direktur dalam suatu perusahaan dan hal ini didukung oleh teori eselon atas. Nilai-nilai pribadi dapat berasal dari agama atau kepercayaan seseorang. Penelitian tentang preferensi muslim sebagai presiden direktur terhadap penggunaan pembiayaan syariah di Indonesia masih tergolong jarang dibahas sehingga belum banyak dipahami oleh penduduk Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh presiden direktur muslim terhadap kemungkinan perusahaan untuk menggunakan pembiayaan syariah di Indonesia berdasarkan data dari 460 perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020. Hubungan antara presiden direktur muslim terhadap kemungkinan menggunakan pembiayaan syariah dianalisis menggunakan model probit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presiden direktur muslim memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemungkinan penggunaan pembiayaan syariah. Terdapat peluang yang lebih tinggi terhadap kehadiran pembiayaan syariah sebagai bagian dari struktur modal perusahaan saat perusahaan dipimpin oleh presiden direktur muslim, bahkan lebih tinggi untuk perusahaan terbuka dengan total aset yang lebih besar. Dengan demikian, hasil penelitian ini bersesuaian dengan teori eselon atas. ......Aside from the advantages and disadvantages of Islamic financing, the usage of Islamic financing may be related to the personal values of the company’s president director and this is supported by upper echelons theory. Personal values may come from religions or beliefs. Study on the preferences of Muslim president directors towards Islamic financing in Indonesia is still relatively rare to be discussed so it is not widely understood by Indonesia’s population. Therefore, this study examines the influence of Muslim president director on the probability of Islamic financing’s presence in the capital structure based on data from 460 listed companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2020. The relationship between Muslim president director towards the probability of Islamic financing’s presence in the capital structure was analyzed through probit model. We find that Muslim president director has a positive and significant effect towards the probability of Islamic financing’s presence in the capital structure. Islamic financing has a higher probability to be a part of the company’s capital structure when the company is led by a Muslim president director, even higher for listed companies with bigger total assets. This implies that our findings support the upper echelons theory

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh dari awal masa jabatan Direktur Utama dan Direktur Keuangan terhadap perilaku manajemen laba, baik melalui diskresi akrual maupun manipulasi aktivitas riil, serta moderasi Kepemilikan Institusi dan Kepemilikan Keluarga terhadap pengaruh awal masa jabatan Direktur Utama dan Direktur Keuangan terhadap manajemen laba. Direktur Utama dan Direktur Keuangan akan memperoleh reputasi yang baik dihadapan pelau pasar dan pemegang saham apabila mereka dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi pada masa jabatannya, sehingga terdapat indikasi bahwa Direktur Utama dan Direktur Keuangan akan mengelola labanya sedemikian rupa dengan menggunakan diskresi mereka sebagai Direktur Utama/Direktur Keuangan pada awal masa jabatannya. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa awal masa jabatan Direktur Utama dan Direktur Keuangan tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusi dan kepemilikan keluarga tidak terbukti dapat memperkuat pengaruh positif awal masa jabatan Direktur Utama dan Direktur Keuangan terhadap manajemen laba. ...... This research’s purpose is to determine the effect of CEO’s and CFO’searly tenure period to earning management behaviour, through accrual discretionary and real activity. This research’s purpose is also to determine the moderate effect of Institutional Ownership and Family Ownership towards the effect of CEO’s and CFO’searly tenure period to earning management behaviour. CEO will earn goodreputation if they can generate higher profits for the company during their tenure,so there are some indications that they will manage their earnings using theirdiscretion as CEO in their early years of tenure, and so does CFO. This research uses manufacturecompanies listed in Bursa Efek Indonesia for the sample. This research results that CEO’s and CFO’s early years of tenure do not have positive effect towards the earnings management behaviour. This research also finds that institutional ownership and family ownershop can not moderate the positive effect of CEO’s early tenure period to earning management behaviour.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Direksi terhadap tindak pidana korupsi. Direksi pada umumnya yang melakukan pengurusan pada perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama perseroan. Muncul masalah pada saat Direktur PT Indorent Prima Sarana yang dipidana atas perkara tindak pidana korupsi. Melihat adanya polemik tersebut, dilakukan penelitian apakah Direktur sendirian yang bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi tersebut atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak hanya Direksi yang bertanggung jawab tetapi perseroan juga dapat bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi sepanjang dapat dibuktikan perseroan mengetahuinya.

---

This thesis discusses Direstor?s responsibility in corruption crime. In general Director is an organ who running a company for company purposes and interest, in and out of court, for and on behalf of the company. There is a problem when Director of PT Indorent Prima Sarana being sentenced of corruption. Knowing that there is a polimic, it is necessary to do a research to find out whether such Director is responsible for the corruption crime or not. This research uses normative-juridical method namely through library research or secondary data. The result of research arrived a conclusion that not only Director who must take responsibility but company itself as long can be proved that company know about corruption.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara struktur kepemilikan keluarga dan leverage dan juga kekuatan kehadiran komisaris independen dan direktur independen dalam mempengaruhi hubungan struktur kepemilikan keluarga terhadap leverage. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang menghasilkan 22 perusahaan publik manufaktur Indonesia yang beroperasi pada periode 2010-2018 sebagai sampel. Data panel dikumpulkan dari Thomson Reuters dan data kepemilikan keluarga dikumpulkan secara manual dari laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan empat model. Hasilnya menyatakan bahwa struktur kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap leverage. Interaksi dari direktur independen terbukti memperkuat hubungan strukur kepemilikan keluarga terhadap leverage namun komisaris independen tidak terbukti dapat memperkuat hubungan struktur kepemilikan keluarga terhadap leverage. Hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan pembiayaan dan mengurangi masalah keagenan. ......The purpose of this research is to examine the relation between family ownership structure and leverage and also the indirect impact of independent commissioner and independent director on the relationship of the family ownership structure and leverage. This research applied a purposive sampling technique that resulted 22 Indonesian manufacturing public firms operated in the period 2010-2018 as the sample. The panel data was collected from Thomson Reuters and family ownership data is manually collected from the company annual report. This research using multiple regression analysis with four models. ......The result provides that family ownership structure is negatively significant to leverage. Independent director is proved strengthen the negative relationship of family ownership and leverage yet the independent commissionaire is insignificantly related to the relationship between family ownership and leverage. The result of this research could help the company to make a financing decision and mitigate the agency problem.

Abstrak :
Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengaturan mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Khusus diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran TanahPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Penunjukan Penjabat yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendafataran Tanah serta Hak dan Kewajibannya serta Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.13/Depag/1966 yang menentukan bahwa untuk pembuatan-pembuatan akta-akta mengenai transaksi-transaksi tanah tertentu yang mempunyai segi-segi khusus, beberapa Pejabat Departemen Agraria karena jabatannya perlu ditunjuk secara khusus sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja yang meliputi seluruh Wilayah Indonesia. Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia menunjuk Direktur Pendaftaran Hak Atas Tanah untuk membuatkan akta PPAT seperti Akta Jual Beli, Akta Hibah dan Akta Pemasukan dalam hal pemindahan hak atas tanah Hak Guna Usaha. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Khusus menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan yang ditunjuk karena jabatannya oleh Menteri atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara khusus untuk melayani pembuatan Akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani program pelayanan masyarakat tertentu bagi Negara sahabat berdasarkan Asas Resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Direktur Pendaftaran Hak Atas Tanah dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Khusus, kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 dan kedudukan akta yang dibuatnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengutamakan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peranan Direktur Pendaftaran Hak Atas Tanah sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus oleh Direktur Pendaftaran Hak Atas Tanah tidak efektif lagi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998. ......Before the enactment of Government Regulation Number 37 of 1998 on Regulation of Land Title Act Officer, setting the Special Land Deed Officer stipulated in Government Regulation Number 10 of 1961 on Land Registration, Head of National Land Agency Number 10 Appointment of Acting in 1961 that referred to Article 19 of Government Regulation Number 10 of 1961 on submissions and the rights and obligation Land and Agrarian Decree Number SK.13/Depag/1966 which determined that for the manufacturingmaking of the deeds of land transactions have certain aspects, some of the Agrarian Ministry officials because of his position should be appointed specifically as a Deed of Land Officer in the area of work covers the whole are of Indonesia. Head of Indonesian National Land Registration appointed Director of Land Rights to make Land Special Deed Office's Deed such as Sale and Purchase Deed, Grant Deed and Deed Entered in terms of transfer of leasehold Land. According to Government Regulation Number 37 of 1998, Special Land Deed Officer was appointed by Chief of The Land Office because of his position by the Minister or the Head of National Land Agency to serve the manufacturing of Land Deed Officer's required in implementation of community service program or to serve a specific community service program for the State based on the Reciprocity Principle. The purpose of this study was to determine the Director of Land Rights Registration's role in his position as Special Land Deed Officer, the position of Special Land Deed Officer in Government Regulation Number 37 of 1998 and the position of his deeds. From the approach used in this study is a normative juridical approach prioritizes the legislation. According to the result revealed that the role of Director of Land Rights and Registration as Land Deed Officer designated by Government was no longer effective since the enactment of Government Regulation Number 37 of 1998.

Abstrak :
ABSTRACT
Survei yang dilakukan Grant Thornton yang dilakukan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa wanita di Indonesia telah menduduki 46% dari total jabatan eksekutif senior. Meningkatnya proporsi wanita dalam posisi manajemen senior tentu memiliki dampak yang tersendiri terutama sifat wanita yang lebih hati-hati dibandingkan pria. Skripsi ini mencoba menyelidiki dampak gender yang menduduki salah satu jabatan eksekutif senior yaitu direktur keuangan terhadap salah satu prinsip akuntansi yang paling berpengaruh yaitu konservatisme. Konservatisme disini terbagi menjadi dua yaitu konservatisme laba rugi dan posisi keuangan. Skripsi ini juga mencoba melihat apakah suatu kondisi ketidakpastian akan membuat wanita menjadi semakin berhati-hati. Kondisi ketidakpastian yang digunakan dalam skripsi ini ialah adopsi IFRS yang mulai dilakukan sejak 2012. Skripsi ini menggunakan 82 perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan periode 2008-2010 untuk pra IFRS dan 2012-2014 untuk setelah IFRS. Hasil dari ini menunjukkan bahwa direktur keuangan wanita lebih konservatif dalam laba rugi dan posisi keuangan. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa wanita semakin konservatif dalam posisi keuangan setelah konvergennya PSAK dengan IFRS.

---

ABSTRACT
A survey that was conducted by Grant Thornton in 2017 showed that woman in Indonesia has contributed 46% of the total senior management position. The increase of woman participation in company leadership surely has its own effect especially woman character that tends to be more careful than its male counterpart. This thesis tried to investigate the impact of female chief financial officers (CFO) towards accounting conservatism. In this thesis, accounting conservatism divided into two parts, earnings conservatism, and equity conservatism. This thesis also tried to search whether the convergence of PSAK to IFRS would increase woman conservatism further, where the first phase of the adoption begun in 2008 and ended in 2012. This thesis used samples from 82 companies that registered at Indonesia Stock Exchange from period 2008-2010 (Pre-IFRS) and 2012-2014 (Post-IFRS). The investigation resulted that female CFO tend to be more conservative both on earnings and equity than its male counterparts. The investigation also found that the convergence of PSAK to IFRS resulted in the increase of balance sheet conservatism by female CFO.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam skripsi, penelitian terhadap novel Tuan Direktur merupakan jenis penelitian sosiologi sastra yang bertujuan menjelaskan hubungan saling memengaruhi antara Islam (ideologi Hamka), Surabaya pada permulaan abad 20 (masyarakat), dengan konsep kekayaan dalam novel Tuan Direktur (karya). Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu tokoh dan latar. Tokoh dibicarakan untuk mendeskripsikan konsep kekayaan melalui tokoh sentral. Latar dibicarakan untuk mendeskripsikan situasi baik secara fisik maupun sosial. Selanjutnya, deskripsi konsep kekayaan melalui tokoh sentral dan situasi fisik dan sosial melalui latar dianalisis secara sosiologis. Hasil analisis sosiologis menunjukkan bahwa konsep kekayaan tokoh sentral sangat dipengaruhi Islam dan latar fisik dan sosial juga dipengaruhi situasi Surabaya pada permulaan abad 20. Namun, latar fisik yang ditampilkan Hamka bukan deskripsi fisik Surabaya yang khas, melainkan deskripsi fisik Surabaya secara umum. Selain itu, deskripsi sosial masyarakat Surabaya pun tidak tampil melalui sistem hidup tokoh. Dengan demikian, dapat dikatakan, aspek Islam lebih dominan memengaruhi karya daripada aspek sosial.

---

ABSTRACT
In this paper, the research of Tuan Direktur is a kind of sociological literature which aims to explain the relationship between Islam (Ideology of Hamka), Surabaya in the early 20th century (society), and the concept of wealth in Tuan Direktur (novel). The method used is descriptive- analysis which firstly describes the figure and the background. The discussion about the figure is to describe the concept of wealth through the central figure. The discussion about the background is to describe the situation both physically and socially. Furthermore, the description of the concept of wealth through the central figure and the physical and social situation through analysis background sociologically. The result of sociological analysis show that the concept of wealth affects the central figure of Islam, and the physical and social background are also affected by the situation of Surabaya in the early of 20th century. However, the background of physically does not represent Surabaya, but it just shows the description of Surabaya in general. Besides, the description of society of Surabaya is not even shown in the figure’s life. Therefore, it concludes that Islamic aspect is more dominant than social aspect regarding to show creativity.