"Transfer pricing sering digunakan perusahaan multinasional untuk kepentingan strategi bisnisnya secara global dengan cara memanipulasinya. Manipulasi transfer pricing ini berpotensi mengurangi basis pajak suatu negara yang berasal dari grup perusahaan multinasional yang beroperasi di negara tersebut.
Manipulasi transfer pricing memiliki banyak implikasi, terutama yang terkait dengan ketidak sepahaman antara otoritas pajak dan wajib pajak. Salah satunya dan yang paling sering terjadi adalah perbedaan pendapat pada saat dilakukan audit tentang apakah penentuan harga transfer telah memenuhi prinsip harga pasar wajar. Dan jika masalah tersebut muncul, maka "alat" yang paling tepat untuk menyelesaikannya adalah dokumentasi transfer pricing.
Regulasi tentang dokumentasi transfer pricing yang baik adalah suatu kebutuhan, karena diperlukan oleh kedua belah pihak. Di satu sisi, otoritas pajak harus memiliki batasan tentang dokumen yang secara wajar harus tersedia jika melakukan audit, karena tidak bisa secara sepihak meminta semua dokumen yang "diinginkannya" tanpa memperhatikan biaya kepatuhan yang harus ditanggung wajib pajak. Di sisi lain Wajib Pajak memiliki banyak manfaat yang bisa diperoleh, karena dokumentasi transfer pricing adalah dasar bagi penentuan harga transfer yang benar, sebagai bahan untuk pengisian Lampiran 3A SPT Tahunan PPh Badan, sebagai media untuk menjelaskan hubungan istimewa antar pihak yang bertransaksi, sebagai pendukung untuk menghadapi pemeriksaan pajak, atau sebagai referensi jika mengajukan keberatan/banding/kasasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai alat bukti jika berperkara di pengadilan.
Berangkat dari kajian terhadap OECD Guidelines, PATA Documentation Package dan EU TPD, serta analisis perbandingan terhadap enam (6) negara dan dilengkapi informasi dari nara sumber, diperoleh beberapa poin yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun regulasi dokumentasi transfer pricing di Indonesia, yaitu : perlunya mengadopsi OECD Guidelines sebagai rujukan agar regulasi memiliki konteks global, memberi penegasan tentang saat dokumentasi transfer pricing harus tersedia, memberi kejelasan tentang siapa yang harus menanggung beban pembuktian apakah harga transfer yang ditentukan wajib pajak telah memenuhi prinsip harga pasar wajar, memastikan bahwa isi/ketentuan dari regulasi dokumentasi transfer pricing memberi keseimbangan antara kebutuhan otoritas pajak dan beban yang harus ditanggung wajib pajak, memberi kejelasan apakah wajib pajak yang tidak membuat dokumentasi transfer pricing perlu diberi sanksi.
Transfer pricing is often used by multinational company for the interests of its global business strategies by manipulating it. This manipulation is potential to reduce a country tax basis that come from a group of multinationals company operating in that country.
Transfer pricing manipulation has many implications, especially related to disagreement between tax authority and tax payers. One of them and the most often occurred is a dispute between the two parties during the audit process, whether the transfer pricing decision has met the arm's length principle or not. And if that problem arises, then one of the appropriate tools is to resolve it by the transfer pricing documentation.
A regulation of transfer pricing documentation is a must because it is needed by both parties. On the one side, tax authority must have a guideline on the documents that must be reasonably available when performing audit because tax authority can not unilaterally asking all the documents without considering the tax payer's compliance cost. On the other side, tax payer has many benefits that can be obtained because the transfer pricing documentation is the basis for the legal transfer pricing decision ; as a substantial data to fill Appendix 3A of the Annual Tax Return of Corporate Income Tax ; as a media to explain the transaction between related parties ; as a supporting document to face the tax audit ; or as a reference when applying for an objection / appeal / cassation, and last but not least, is for evidence when the two parties have a case in the court.
Stepping from the analysis on OECD Guidelines, PATA Documentation Package and EU TPD, and comparative study on six (6) countries and provided with information from the key informant, several points that can be made as references in compiling the regulations on transfer pricing documentation in Indonesia are obtained, they are : the need on adopting OECD Guidelines as a reference for the regulations to have global context, giving confirmation on when the transfer pricing documentation must be available (contemporaneous documentation), giving clarity on who is responsible to bare the burden of proof concerning whether the transfer price has met the arm's length principle, assuring that the content of the regulations is giving a balance between the need of tax authority and the liability that must be borne by tax payer, and giving clarity about the penalty for not making the transfer pricing documentation."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
