Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan disiplin pegawai di Ditjen Anggaran, menjelaskan faktor penyebab pelanggaran disiplin pegawai di Ditjen Anggaran dan menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran disiplin di Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin pegawai pada Ditjen Anggaran sudah mengikuti pedoman dari peraturan-peraturan yang ada. Namun, masih terdapat pelanggaran disiplin pegawai seperti datang terlambat, pulang sebelum waktunya, dan tidak hadir tanpa keterangan. Terdapat dua faktor penyebab pelanggaran yaitu faktor finansial dan faktor non-finansial. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas seperti mobil jemputan, pemberian uang transport, adanya program diklat untuk pembinaan karir pegawai, monitoring untuk pengawasan, dan menegakan peraturan terhadap sanksi disiplin.

---

This study aims to explain the enforcement of discipline in Directorate General of Budget, explained the factors causing breaches in Directorate General of Budget discipline and explain what is being done to address breaches of discipline in the Directorate General of Budget, Ministry of Finance. This study used a qualitative approach, with data collection through interviews. The results showed that the enforcement of discipline in Directorate General of Budget has followed the guidelines of the existing rules. However, there are still violations of discipline as coming too late, go home early, and was absent without explanation. There are two factors that cause offense, namely financial factors and non-financial factors. Efforts is to provide facilities such as car pool, giving money transport, education and training program for career development of employees, monitoring for supervision and regulation to enforce disciplinary sanctions."

"Keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh para pelaksana birokrasi di Indonesia saat ini masih sering kali terdengar. Keluhan masyarakat tersebut mulai dari persoalan tentang lambannya pelayanan, lambatnya proses perijinan, banyak pemungutan liar dan praktek korupsi lainnya hingga persoalan - persoalan yang menyangkut rendahnya integritas moral mereka. Penyebab dibalik munculnya kondisi pelayanan birokasi yang dianggap oleh masyarakat masih sangat buruk tersebut adalah menyangkut soal sikap disiplin yang rendah yang dimilki oleh sebagian pegawai negeri kita selain masalah lain yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai negeri yang juga turut andil dalam hal ini. Namun tanpa mengabaikan persoalan tentang rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai negeri, persoalan tentang rendahnya tingka* disiplin pegawai negeri tetaplah menjadi penyebab utama dari buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh mereka. Sebab walaupun tingkat kesejahteraan telah ditingkatkan, namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan disiplin, maka tetap saja hal itu tidak akan mengubah kinerja mereka. Untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat kedisiplinan para pegawai negeri tersebut diperlukan sebuah sistem pengawasan yang baik. Selain itu, peran atasan baik atasan langsung maupun pimpinan organisasi / satuan kerja memiliki peran mutlak dalam pelaksanaan per&awasan terutama dalam pengawasan terhadap sikap disiplin bawahannya. Merekalah yang menjadi ujung tombak dalam kegiatan pengawasan, sebab mereka yang selalu berhadapan langsung dengan para pelaksana pekerjaan dan menyaksikan secara langsung kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini maka peran pengawasan intern dalam organisasi menjadi hal utama yang perlu dilaksanakan dengan ootimal, selain dari pengawasan yang dilakukan pihak luar seperti pengawasan fungsional, pengawasan yudikatif, pengawasan legislatif maupun pengawasan masyarakat."

"Provos selaku sub bidang Propam POLRI mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Untuk memutuskan seorang anggota POLRI telah melakukan pelanggaran disiplin atau tidak, telah ditetapkan peraturan berupa Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin serta Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang disiplin yang dilakukan anggota POLRI. Berdasarkan hasil penelitian studi dokumen serta wawancara dengan beberapa anggota POLRI diketahui ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam proses pemeriksaan serta sidang disiplin. Penyimpangan tersebut berupa tidak dipanggilnya para saksi dengan surat panggilan untuk pemeriksaan serta tidak lengkapnya berkas-berkas dari ketentuan administratif sebagaimana yang ditentukan dalam surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004. Penyimpangan-penyimpangan ini disebabkan antara lain karena Sistem insentif dan profesionalisme penyidik provos, rendahnya moral dari penyidik provos, sikap pimpinan yang hampir tidak pernah memperhatikan pelaksanaan pemeriksaan, adanya campur tangan (intervensi) dari pimpinan didalam pemeriksaan, dana/anggaran dan sarana/prasarana pemeriksaan dalam proses penyidikan yang tidak mencukupi. Demi terselenggaranya penyelenggaraan proses hukum di Kepolisian Republik Indonesia secara konsisten maka diperlukan sosialisasi peraturan, pemberian sanksi bagi pelanggar serta membentuk bidang yang khusus menangani pelanggaran disiplin oleh anggota POLRI. "

"Pelayanan klaim yang cepat dan akurat sesuai dengan peraturan perusahaan merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi. Baiknya disiplin kerja dapat meningkatkan kinerja dari analis klaim secara khusus dan perusahaan secara umumnya dengan jumlah perusahaan asuransi umum yang mencapai 88 perusahaan asuransi peningkatan kinerja dalam pelayanan klaim kepada nasabah mutlak dilakukan.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja dari analis klaim PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Wilayah Regional I Jabodetabekser. Termasuk kedalam penelitian kuantitatif yang memiliki 1 variabel untuk diuji (univariat) dan bersifat deskriptif. Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk kedalam penelitian murni dan tercakup kedalam penelitian cross sectional. Teknik pengumpulan data diantaranya dilakukan dengan cara penelitian survey dan penelitian kepustakaan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dengan kuisioner. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah total sampling, yakni seluruh analis klaim PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Wilayah Regional I Jabodetabekser yang berjumlah 30 orang. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang merupakan bagian dari analisis univariat, yang dibuat berdasarkan data yang terdapat dalam kuesioner. Berdasarkan data dan informasi yang didapat dari total rata-rata diperoleh hasil bahwa kinerja dari analis klaim PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Wilayah Regional I Jabodetabekser adalah baik.Saran yang dapat dipertimbangkan dalam peningkatan kinerja adalah dengan pemberian nilai-nilai keteladanan oleh pimpinan, pengawasan pun perlu dilakukan agar evaluasi terhadap kinerja tepat sasaran kepada terwujudnya perubahan positif dan pemberian pendidikan serta latihan secara berkala juga dapat untuk meningkatkan kinerja analis klaim dari segi pengetahuan terhadap perusahaan dan pengetahuan klaim sehingga pelayanan klaim menjadi maksimal."