Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2005-2008, lokasi penelitian Dinas kesehatan Kabupaten Siak Propinsi Riau.Disain penelitian operasional ini menggunakan analisa data primer dan sekunder. Sebagai informan adalah Bupati, DPRD, Ketua Bappeda, Sekretaris Daerah, Organisasi profesi dan Tokoh Masyarakat. Tim Consensus Decision Making Group (CDMG), adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bag Perencanaan Program, para Kepala Sub Dinas, Kepala Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas.Visi "Kabupaten Siak Sehat 2010", dan Misi (1) Menggerakkan pembagunan daerah berwawasan kesehatan; (2) Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; (3) Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau; (4) Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat termasuk lingkungannya.Faktor Eksternal dan Internal; ekonomi, geografi, demografi, kebijakan umum, dana, sarana, SDM kesehatan. Strategi hasil dari IE matriks adalah Hold and Maintain dan strategi hasil analisis QSPM adalah (1) Pengembangan produk (2) Penetrasi pasar (3) Pengembangan pasar.Balanced Scorecard program Dinas Kesehatan (1) Penataan organisasi dan Manajemen (2) Perencanaan dan Pengembangan SDM (3) Penataan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Sosialisasi Pogram (5) Penataan program sub dinas (6) Negosiasi dan Avokasi dengan Tim Panitia Anggaran (7) Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kerja.Penelitian ini menyarankan (1) Penataan Organisasi dan Infrastruktur (2) Perencanaan Kesehatan Terpadu (3) Pelayanan Kesehatan yang berorientasi kepuasan masyarakat (4) Peningkatan kemampuan petugas (5) Acuan penyusunan kegiatan tahunan dengan alat ukur kinerjaDaftar bacaan : 30 (1992 - 2003)

---

Riau Province Siak District Health Office Strategic Plan 2005-2008 This research has done is to get Siak district health office strategic plan 2005 --2008, research location is Siak district health office in Riau Province. The operational research design used primary and secondary data analyzing. The informants are : Bupati, DPRD, Bappeda, District professional organization, and community leader. Consensus Decision making groups ( CDMG) are : Head of Administration, division of programmer Planing Sub Division, head of Division in Siak district health office, Director of Siak district Hospital, and Head of Public Health Centre in Siak district.

Vision " Healthy Siak district 2010", and Mission are : (1) To mobilized local development in healthy circumstances (2) To encourage community in healthy life style (3) To maintain and progress good quality health service, equal, and affordable (4) To maintain and progress personal health, family and community including environmental.

Internal and external factor are : economic, geographic, demographic, public policy, budgetary, facilities, and health human resources. Output strategic from Matrix lE is Hold and Maintain, and output strategic from QSPM analyzing are : (1) Product development (2) Market Penetration (3) Market Development.

Health office Balanced Scorecard program are : (1) Management and organization structural (2) Planning and progressing human resources (3) Health information management system structural (4) Community empowerment and program socialization (5) Haelth office program structural (6) Advocacy and negotiation with local budgetary commission team (7) controlling, monitoring, and evaluating performance.

This research suggest (1) Infrastructure and organization structural (2) Integrated health planning (3) Health service based on community satisfaction (4) To increase personal skill (5) To make annual activities protocol on performance tool."

"Perencanaan kesehatan merupakan hal penting yang merupakan awal dari berbagai fungsi manajemen. Keluaran mutu perencanaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak masih belum baik. Kemampuan para perencana juga masih belum cukup mendukung. Studi ini meneliti proses perencanaan dalam kerangka pendekatan sistem untuk mengantisipasi pelaksanaan desentralisasi.Metode penelitian adalah kualitatif, dilakukan dengan wawancara mendalam dan didukung dengan telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukkan proses perencanaan membutuhkan perbaikan, karena tahapannya belum sesuai dengan teori. Belum ada petugas yang mendapat pelatihan perencanaan dan penganggaran secara khusus. Struktur Urusan Perencanaan tidak sesuai dengan beban kerjanya. Koordinasi lintas program dan lintas sektoral belum berjalan seperti yang diharapkan. Telaah dokumen menunjukkan terdapat inefisiensi antara program. Ditambah dengan kekakuan administrasi memperberat inefisiensi. Pemerataan (equity) telah tampak dalam telaah dokumen seperti pelayanan bagi keluarga miskin dan barang barang-barang publik. Kelangsungan JPKM sulit bertahan.Pembiayaan kesehatan di Kabupaten Pontianak didominasi oleh Pusat. Pada tahun 1999/2000 pembiayaan Pusat berkisar 88%, sedangkan Daerah hanya 11,89% terdiri dari 2,21% APBD tingkat II dan 9,68% dari APBD tingkat I. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 2,76 milyar rupiah. Dana jaring pengaman sosial (JPS) membiayai sektor kesehatan sebesar 1,547 milyar rupiah. Bila diberlakukan konsensus Bupati mengenai pembiayaan kesehatan adalah 15% dari PAD, berarti pembiayaan kesehatan saat desentralisasi akan sangat menurun. Bandingkanlah dengan nilai pembiayaan saat ini. Bagaimana dapat mencapai dana seperti saat ini bila hanya megharapkan dari PAD saja. Mekanisme pembiayaan pra upaya dan rasionalisasi tarif pelayanan kesehatan selayaknya dijadikan sebagai sumber pendanaan. Pembiayaan pra upaya merupakan pilihan terbaik untuk mendanai sektor kesehatan.Dalam rangka rnenghadapi desentralisasi, Kepala Dinas telah melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah. Bupati pun telah menunjukkan perhatiannya kepada sektor kesehatan. Untuk merebut Dana Alokasi Umum (DAU) petugas Dinas Kesehatan harus memiliki kemampuan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta DPRD, antara lain dengan memaparkan pentingnya pembiayaan bagi sektor kesehatan. Analisis situasi kesehatan berdasar data, haruslah disertai dalam advokasi tersebut. Perencanaan kesehatan berbasis data (evidence based health planning) akan dapat menggambarkan berapa besar dana yang diperlukan. Dengan anggaran yang terbatas, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah haruslah memprioritaskan pada pelayanan bagi keluarga miskin dan hal yang berdimensi keadilan sosial (social justice) seperti barang-barang publik. Untuk itu sebaiknya dibikin suatu piagam saling pengertian untuk rnemilih kegiatan yang diprioritaskan serta jaminan atas pembiayaannya. Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan bagi keluarga miskin merupakan prioritas tinggi agar tercapai pemerataan (equity) pelayanan kesehatan.Untuk memperbaiki perencanaan, peneliti menyarankan sebagai berikut : pelatihan perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu (P2KT) bagi para perencana, meningkatkan eselon Urusan Perencanaan, meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah dan Bappeda dalam proses P2KT agar mempunyai persepsi yang sama dalam perencanaan kesehatan, serta melibatkan peneliti, ahli survei, ahli ekonomi kesehatan terutama dalam analisis situasi, penentuan prioritas, penilaian pilihan dan penyusunan program dan anggaran.Daftar bacaan : 54 (1984-2001)

---

Analysis of The Annual Health Planning in The District Health Office of Pontianak, Kalimantan Barat Province, During The Fiscal Year 1999/2000.Health planning is one of the most important functions, which have to be done first before doing the other management functions. The quality health planning output in the District Health Office (DHO) of Pontianak is still low. The capability's health planner in DHO of Pontianak is not good enough. This study was conducted to research process of health planning in a view of systemic approach frame for anticipating decentralization era.

The qualitative method by using in-depth interview is used in this study. It is complemented by document observation.

The result is that the process of the health planning in DHO of Pontianak needs more improving. Their steps are not in accordance with the theory of health planning. The causes are no officials have trained health planning and budgeting specifically. The structure of planning subdivision not in accordance with the workload. The mechanism of cooperation between cross program and cross sectoral do not function. The document observation result is inefficiency between programs. Budget absorption failure caused by restraint or inflexibility finance mechanism more weight inefficiency. Equity has been contained in document, just like poor family health services and public goods. Sustainability of managed care is difficult to be implemented.

The composition of public finance is dominated by the central government. District figure for fiscal year 1999/2000 that approximately 88% of total government expenditure for health at district level, cone from the central government, and just about 2,21 % from the district income and expenditure budget and 9,68% from the province income and expenditure budget. District government revenue is 2,76 billion Rupiahs. Social Safety Net contributes 1,547 billon Rupiahs. According to District Head's consensus, local government health spending will be approximately 15% district government revenue. If this consensus is realized, public health spending will be reduced drastically. Compare with health expenditure this time; come from central and province budget 20,399 billion Rupiahs plus SSN 1,547 billion. How to afford the budget for health spending, if we just rely on district government revenue. It means we must strive for the public financing through pre payment mechanism, and rationalization user charge.

For anticipating decentralization era, the head of DHO of Pontianak has advocated to Local Government. District Head has showed full attention in health sector.

In order to get General Allocation Fund (GAF) so District Health Officials (DHOs) must have avocation capability to local government, other institution and local legislative body for introducing the importance of financing health services.

Evidence based in analysis of the health situation must accompany avocation. Evidence based health planning is the way of finding out how much money will be needed.

With restrictive budget, DHO and local government must priority the activity of program that has paradigm social justice and distributive justice (include public goods). So the local government must take the memorandum of understanding to choose the priority activities programs and convince that its financing is secure. Providing basic package and services for the poor are occupied on the high list of priorities to ensure equity.

In order to produce a qualified health planning, the planning process requires considerable attention to the quality of human resources (planner) that need improving by training about integrated health planning and budgeting (IHPB). The other matters require considerable attention are the structure of planning organization in DHO of Pontianak needs straightening in accordance with the workload and output of health planning; the cooperation between cross program and cross sectoral needs supporting by using the authority of local government. The other important things are better for local government and its planning (Bappeda) to involve them in IHPB process (cross sectoral institute), in order to have a same perception in the health planning, DHOs collaborative with other institution must arrange the strategic planning for directing the future activities; recruitment patterns and developing decision making guidelines (the strategy) that based on situational analysis. Meanwhile it is better for DHO of Pontianak to involve surveyor, surveillance epidemiology expert and health economic expert especially in analysis of the health situation, the priority setting, option appraisal and programming-budgeting.

References : 54 (1980-2001)"

"Program penanggulangan TB dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan. Dengan demikian beban tugas pengelola program semakin besar, ketersediaan data semakin diperlukan, dan hambatan pelaksanaan semakin komplek. Oleh karena itu untuk membantu menyediakan data diperlukan suatu sistem informasi untuk meringankan beban kerja pengelola program. Mengingat penderita TB pengobatannya perlu waktu, maka diperlukan sistem yang mampu menemukan kasus Baru dan mampu melakukan monitoring terhadap perkembangan pengobatan penderita.Sistem Informasi Evaluasi Program Penanggulangan TB Di Dinas Kesehatan Kota Tangerang dirancang secara otomasi, bertujuan untuk membantu program penanggulangan TB dalam usaha menemukan penderita agar pengobatan dapat dilakukan sedini mungkin dan penderita tidak menjadi sumber penular penyakit TB, sehingga kasus TB dapat dicegah penularannya.Tujuan Penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi untuk evaluasi pelaksanaan program penanggulangan TB di Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Bentuk penelitian kualitatif dan data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola program di Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Data sekunder dikumpulkan melalui pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan dari puskesmas yang ada di Kota Tangerang. Proses pengembangan sistem dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap analisis masalah kesehatan, tahap analisis masalah sistem informasi yang sudah berjalan, tahap kajian terhadap kemungkinan pengembangan sistem, tahap perancangan sistem, tahap analisis SWOT sistem yang baru, dan uji coba sistem.Dari hasil analisis masalah kesehatan dan sistem informasi yang sudah ada memungkinkan dilakukan pengembangan sistem agar arus data terstruktur, sehingga data dapat dikumpulkan dengan cepat, tepat, dan lengkap.Operasional sistem yang sudah dikembangkan dibantu dengan peralatan komputer yang diprogram secara otomasi. Untuk memanfaatkan program tersebut pengelola cukup memasukkan data yang berkaitan dengan program TB, dan bila sudah dimasukkan, komputer akan mengolah secara otomasi sampai menghasilkan laporan dalam bentuk tayangan data di layar monitor atau dicetak. Hasil cetak berupa label dan grafik.Mengingat Program TB selalu berkembang, maka untuk perkembangan sistem lebih lanjut diharapkan sistem ini dapat dipakai sebagai bahan acuan, terutama dalam hal perkembangan sistem dalam usaha penemuan kasus dan monitoring pengobatan bagi penderita.

---

The Development of Information System for Evaluation of TB Program at District Health Office in Tangerang CityThe program to overcome TB program for over the years have always been developing, so the responsibilities of the program organizers are also increasing, the data availability is more needed, the obstacles to realize the program become more complex. Therefore health data, a data base information system is needed to lighten the work of program organizers. Considering the length of time to treat the TB patients. We need a system that's able to find new cases and monitor the improvement of patient treatment.

The information evaluation system of automatic data base TB program at District Health Office in Tangerang City is designed to health TB prevention program, in order to find the patients so the treatment can be done as soon as possible and the patients will not be the carrier of this infectious disease, so the cases of the TB infection can be prevented.

The purpose of this research is the developed the data base information system to evaluate the realization of the TB prevention program in Tangerang City. The form of the research is qualitative. The data collected is primary and secondary data. The primary data is done through deepen interview with the program organizer of District Health Office of Tangerang City. The secondary data is collected through recording and reporting the activities of Puskesmas in Tangerang. The process of development system is done through several steps, they are the analysis of health problem, the analysis of information system used, the analysis development system possibility, designing system the analysis new SWOT system and testing the system.

From the analysis of health problem result and information system that has already existed, it's possible to develop the system in order to organize current data, so that the data can be collected fast, precisely and completely.

The operational system that has been developed and assisted by computer equipment that is program automatically. To exploit the program, the organizer, adequate put in the data that linked with the TB program, if it has entered, the computer will process automatically until it produce the report that presented on the computer screen of printed, the printing should be in the form of table and graph.

Considering the TB program that always develop, so the development of further system is expected to be able to be used as a reference material, especially for system development in the effort of case finding and medicinal treatment monitoring for the patients."

"Penyakit menular merupakan salah satu masalah kesehatan penting di Indonesia, karena morbiditas dan mortalitasnya yang tinggi, meskipun saat ini ada pergeseran poly penyakit dari penyakit menular ke penyakit degeneratif. Penyakit menular yang sering menimbulkan kejadian luar biasa di Indonesia saat ini antara lain penyakit diare, campak, dan demam bedarah.Untuk mengantisipasi terjadinya KLB perlu dilaksanakan SKD (Sistem Kewaspadaan Dini). Namun dalam pelaksanaannya, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, menghadapi beberapa masalah. Masalah tersebut antara lain tidak semua puskesmas mengirimkan laporan tersebut secara rutin dan tepat waktu. Selain itu, data yang masuk tidak diolah dan dianalisis secara rutin, serta analisis yang dilaksanakan pun belum optimal, sehingga belum bisa memprediksi akan terjadinya KLB. Perangkat lunak pengolah data yang digunakan saat ini adalah lotus 123. Dalam operasionalnya ada beberapa kelemahan yang ditemui, baik dalam entri data, proses, maupun output. Selain aplikasi ini juga mempunyai kelemahan dalam penyusunan dan pengorganisasian data dalam file.Tujuan penelitian ini adalah dikembangkannya sistem informasi laporan mingguan penyakit menular (Laporan Mingguan) dalam rangka sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2003. Metode penelitian menggunakan pendekatan pengembngan sistem, dengan tahapan penelitian antara lain : penentuan entitas, analisis sistem, rancangan sistem, dan penentuan kriterja ujicoba prototype.Dalam penelitian ini telah berhasil disusun; form input data sistem laporan mingguan penyakit menular potensial wabah dalam rangka sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa yang dirancang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta validitas dalam pemasukan data; Basis data (database) dalam sistem informasi laporan mingguan telah dinormalisasi, dan dibuat relasi antar tabel. Proses ini menjadikan .file-file menjadi terstruktur dan terorganisir dengan baik, sehingga menjadi efisien, serta akan mempermudah dalam memanggil dan meng-update data; Prototype aplikasi sistem informasi laporan mingguan telah diuji coba dan mengghasilkan keluaran yang dapat digunakan untuk kewaspadaan dini berupa absensi kinerja pengiriman laporan, distribusi penyakit menular potensial wabah, grafik trend penyakit menular potensial wabah, area neap trend penyakit menular potensial wabah.Dengan tersusunnya prototype sistem informasi laporan mingguan penyakit menular yang telah berhasil diuji coba di laboratorium komputer, sebaiknya Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya segera mengimplementasikan sistem tersebut, karena sumber daya petugas maupun komputer di Seksi Pengamatan Penyakit, memungkinkan untuk pelaksanaannya. Meskipun secara struktur organisasi sistem informasi laporan mingguan telah terakomodir, agar sistem yang berjalan dapat terpelihara, sebaiknya kegialan ini dikuatkan dengan kebijakan dari Kepala Dinas secara tersendiri, misalnya berupa pembentukan kelompok kerja fungsional, sehingga kegiatan ini dapat berjalan optimal.Pustaka : 21 (1984-2002)

---

Communicable disease is one of important challenges in health issues in Indonesia, although there is a shifted pattern from communicable diseases to degenerative diseases, but still remain high rate in morbidity and mortality. The most often diseases that caused outbreak are diarrhea, measles, and blood fever dengue.

To anticipate the outbreak it needs Early Warning System (EWS), but there are some problems that make this system not working properly, especially in District of Tasikmalaya, Province of West Java. There are some health centers do not deliver report regularly and timely. Also the data processing and analyzing for outbreak prediction did not working well, because this data processed by Lotus 123 which have some weaknesses, such as in data entry. processing and output, also in file organizing.

This study objective is to develop an Information System of Weekly Report of communicable Incidence in order to support EWS in Tasikmalaya Sub-district, Province of West Java year of 2003. The method using system development approach, determining entities, system analysis, system design, and determining the criteria of test drive prototype.

The prototype for information system development on weekly report has been build, computer based. This prototype presenting information of communicable diseases distribution, which potentially causing outbreak, based on type of disease, week of incidence, and the health center which is reporting, also with trend graphic and area map trend of diseases.

This prototype has been passed the test in computer lab and we recommend using this prototype in Health Office District of Tasikmalaya immediately. Although In organization structure this report have been accommodated, this activity should be supported by head of Health Office by establish functional work group , so this system could be working at it best.

Bibliography: 2I (1984-2002)"

"Dalam upaya melaksanakan program/kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara pembangunan sektor kesehatan baik secara teknis maupun non teknis yang bekerja sama dengan perangkat pemerintahan Kabupaten dan masyarakat, namun kinerja staf Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir sejalan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan program/kegiatan serta disiplin kerja itu pada tahun 2002 menunjukan penurunan produktifitas kerja.Secara faktual program/kegiatan dan pelaksanaan disiplin oleh pejabat struktural eselon IV sudah berjalan, akan tetapi belum optimal karena kemampuaniketerampilan dan komponen yang diperlukan belum memadai. Kinerja pejabat eselon IV Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir berkait dengan kinerja pejabat eselon III.Untuk mengetahui gambaran kinerja staf Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan analisis terhadap sumber daya manusia dan perangkat yang mendukung program/kegiatan yang terkait dengan disiplin kerja dalam pencapaian kinerja tersebut. Analisis ini dilakukan dengan penelitian kualitatif terdiri dari 6 orang pejabat struktural eselon III melalui wawaneara mendalam, 16 orang pejabat struktural eselon IV melalui diskusi kelompok terarah, dan 6 orang staf yang tidak menduduki jabatan struktural melalui wawancara mendalam dan self assesment tentang penilaian produktivitas serta ketepatan waktu dalam mengikuti apel pagi di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.Dari penelitian ini didapat gambaran tentang kinerja pejabat eselon IV disarnping itu tentang tersedianya sumber daya dan kurang tepatnya penempatan, fasilitas kurang memadai, pelaksanaan koordinasi, dan lemahnya penerapan sanksi oleh atasan. Semua ini berpengaruh terhadap pencapaian kinerja staf Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2002.Disarankan penempatan karyawan dilakukan sesuai dengan keterampilannya, pemenuhan kebutuhan fasilitas kerja, perhatian terhadap insentif dan kesejahteraan, penerapan ketaatan sistem kerja, peningkatan koordinasi dan kesadaran tanggung serta peningkatan kemampuan diri yang tarus menerus untuk pekeraaan yang menjadi tanggung jawabnya.

---

An Analysis of Staffs' Work Performance of Indragiri Hilir District Health Office The Province of Riau in 2002 District Health Office of Indragiri Hilir is in charge as the organizer of health sector development, technically and non-technically the office works together with the district government and community in carrying out every programs/activities. However in 2002 the staffs performance of District Health Office of Indragiri Hilir showed decline of work productivity although the programs/activities and application of work discipline by structural officials of echelon IV was done it was not optimal due to lack of ability and as well as inadequate skills and necessary components. The work performance of echelon IV officials in Indragiri Hilir District is strongly related to the work performance of echelon III officials.

To know the picture of their work performance, a research was done to analyze factors of human resources and every unit that support the operation of the program/activities and the discipline applied. The analysis was conducted using qualitative method an informant including 6 persons from the structural officials of the echelon III through in-depth interview, 16 structural officials of echelon IV through focused group discussion, and 6 officials of non-structural position, through conducted an in-depth interview and self assessment about productivity assessment and punctuality of presence in the morning name roll call.

From this research, it is known that the low work performance of echelon 1V officials is due to the misplacement, inadequate facilities, unsatisfactory work arrangement in application and weakness of sanction from the superior, As a result, these factors affected the achievement of work performance of District Health Office staffs of Indragiri Hilir Regency in 2002.

This Thesis suggested that the placement of staffs is done based on their skills, with the fulfilment of adequate working facilities with proper, incentive and prosperity, also the work system should be obeyed, coordination and together with the responsibility awareness should be increased and continuously increased self competence of works and their responsibilities."