Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

May Kurniawan Sanjaya, author

Pengaruh Limitasi Divestasi Saham Bidang Usaha Mineral Dan Batubara Dalam Mendukung Investasi Di Indonesia = The Effect Of Mineral And Coal Divestment Limitation In Supporting Investment In Indonesia

Limitasi divestasi berjenjang merugikan negara sebagai pemilik tambang yang semestinya dikelola secara mandiri oleh negara sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pemanfaatan produksi tambang oleh investasi asing selama...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irawan Malebra, author

Divestasi saham PT. Freeport Indonesia melalui mekanisme penawaran umum perdana terbatas pupt = Share divestment of PT. Freeport Indonesia through limited initial public offering ipo

ABSTRAK
DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA MELALUI MEKANISME PENAWARAN UMUM PERDANA TERBATAS PUPT Kewajiban divestasi saham sebagaimana perintah Pasal 112 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan kewajiban yang tidak terelakkan bagi badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing. Untuk melaksanakan perintahundang-undang Minerba...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49882

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahmad Redi, author

Divestasi saham di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia = Share divestment in mineral and coal mining area in the frame of foreign investmennt in Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai kewajiban divestasi saham pemegang izin usaha pertambangan asing, namun pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut masih...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

D1416

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Erza Farandi, author

Praktik Rent Seeking Antara Negara dan Bisnis: Studi Kasus Praktik Rent Seeking Pada Kasus Sengketa Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara (2007-2018) = The Practice of Rent Seeking Between the State and Business: A Case Study of the Practice of Rent Seeking in the Dispute Case of PT Newmont Nusa Tenggara's Shares Divestment (2007-2018)

Skripsi ini mengkaji tentang fenomena praktik Rent Seeking antara negara dan bisnis yang terjadi pada tingkat nasional. Adapun studi kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah kasus sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara yang melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, BPK, hingga Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Amanda Dwi Cahyaningsih, author

Tinjauan Terhadap Penggunaan Skema Reksa Dana Penyertaan Terbatas Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Divestasi Saham Sebelum Jangka Waktu Pelaksaan Oleh Perusahaan Tambang Terhadap Kedudukan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) = An Overview of the Use of Limited Participation Mutual Fund Schemes in the Framework to Fulfil Share Divestment's Obligation Before the Implementation Period by Mining Companies Regarding Beneficial Owner Position

Kewajiban divestasi saham pada sektor pertambangan dilatarbelakangi dengan tujuan meningkatkan partisipasi nasional dalam proses pengelolaan sektor penting untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dengan melakukan pembatasan terhadap kepemilikan asing pada sektor pertambangan. Akan tetapi, dengan semakin ketatnya regulasi yang ada, investor asing justru semakin gencar untuk mencari jalan keluar dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hendry Chandra, author

Penilaian Kembali Pemegang Saham Pengendali oleh Otoritas Jasa Keuangan dan akibat Hukum Kewajiban Divestasi Saham Pada PT XYZ Corporindo (Studi Kasus PT XYZ Corporindo sebagai Pemegang Saham Pengendali PT Bank ABC, Tbk) = Reassessment of Controlling Shareholder of PT Bank ABC Tbk by Financial Services Authority and Law Impact on the Divestment Obligation (Case Study PT XYZ Corporindo as Controlling Shareholder PT Bank ABC, Tbk)

Penelitian ini menelaah peristiwa hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memutuskan penilaian kembali pemegang saham pengendali PT XYZ Corporindo tersebut terlambat dan tidak sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang justru berakibat semakin memburuknya kondisi keuangan PT Bank ABC, Tbk. Masalah yang dikaji adalah mengenai pertimbangan OJK dalam memutuskan penilaian kembali...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pohan, Mohamad Anindya, author

Analisis risiko perubahan pengaturan mengenai kewajiban divestasi saham pada perusahaan modal asing di bidang pertambangan mineral dan batubara ditinjau melalui perspektif prinsip fair and equitable treatment = Risk analysis of regulatory changes regarding the obligation of shares divestment in foreign capital companies on the mineral and coal mining sector reviewed through the perspective of the fair and equitable treatment principle

Perawatan yang Adil dan Adil (FET) adalah prinsip yang dikenal di dunia internasional hukum investasi dan juga dikenal dalam hukum perdagangan internasional. FET adalah prinsip itu mengatur tingkat perlakuan pemerintah terhadap investasi dari investor asing. Penelitian ini akan menguraikan FET dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mensyaratkan divestasi perusahaan modal asing...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

M. Bhadra Aditya, author

Analisis yuridis terhadap pembatalan perjanjian pembelian saham : studi kasus rekomendasi komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat untuk pembatalan perjanjian jual beli saham antara pusat investasi pemerintah (sebagai pembeli) dengan Nusa Tenggara B. V. (sebagai penjual)

Penelitian ini membahas mengenai masalah divestasi saham di bidang pertambangan dalam PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Pada tahun 2010, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) membeli 7 % saham divestasi PT NNT dengan nilai pembelian sebesar US$ 246.8 juta. Pembelian saham divestasi ini tidak berjalan mudah karena mendapat tentangan dari berbagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1185

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Claudya Putri Dewanti, author

Analisis mekanisme pembelian saham divestasi pemerintah pada PT Newmont Nusa Tenggara berdasarkan hukum keuangan publik = Anaysis of the mechanism of purchasing government divestment shares at PT Newmont Nusa Tenggara based on public finance law

Bermula dari silang pendapatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam menentukan bentuk divestasi atas pembelian 7% saham divestasi PT NNT 2010 oleh Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Divestasi tersebut dimaknai Pemerintah sebagai Investasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, sedangkan menurut DPR...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yudhistira Ikhsan Pramana, author

Kewajiban divestasi saham penanaman modal asing di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara beserta peraturan pelaksanaannya : studi kasus renegosiasi ketentuan divestasi dalam kontrak karya PT. Freeport Indonesia = Shares divestment obligation of foreign investment within Law Number 4 year 2009 regarding mineral and coal mining and its implementing regulations : case study renegotiation of divestment provision on contract of work of PT. Freeport Indonesia

Era bare pengusahaan dan pengelolaan pertambangan khususnya mineral dan batubara pada masa sekarang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa dikenal dengan nama UU Minerba. UU Minerba memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ke depannya termasuk diantaranya dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38926

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian