Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Pemerintah terus berupaya untuk dapat meningkatkan keakuratan data kependudukan yang dimiliki. Upaya peningkatan data kependudukan bagi anak  salah satunya dengan memudahkan proses pengurusan dokumen kependudukan melalui program Sistem Terintegrasi Dokumen Kependudukan Tiga Instansi (Si Dukun 3 in). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penerapan program Si Dukun 3 in 1 di Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan positivisme dengan melalui penyebaran kuisioner, wawancara, dan juga studi kepustakaan. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Balanced e-Government Scorcard yang dikembangkan oleh Booz, Allen, dan Hamilton (2002) yang didalamnya terdapat 5 dimensi yaitu Benefit, Efficiency, Participacy, Transparency, dan Change Management. Hasil dari penelitian ini yaitu diketahui bahwa dilihat dari perspektif masyarakat dapat diketahui bahwa masyarakat merasa puas dengan adanya program Si Dukun 3 in 1 di Jakarta Timur, meskipun dilihat dari sistemnya Si Dukun 3 in 1 ini masih belum bagus.

 

Kata Kunci: Dokumen Kependudukan, Pelayanana Publik, e-Government, Integrasi Data, Balanced-e-Government Scorecard

 

---

......The government continues to improve the accuracy of population data owned. One of the efforts to increase population data for children is through simplifying document civil registration by using Sistem Terintegrasi Dokumen Kependudukan Tiga Instansi (Si Dukun 3 in 1)  at East Jakarta. This study is aims to see the performance of implementation Si Dukun 3 in 1 program at East Jakarta. The Study using positivism methods through surveys, interviews, and library study. This study will analyzed by using Balanced e-Government Scordcard by Booz, Allen, and Hamilton. It consist five dimensions which is Benefits, Efficiency, Participation, Transparency, and Change Management. The results of the study are known to the citizens perception that the citizen is satisfied with Si Dukun 3 in 1 at East Jakarta, although the system is not well enough

 

Keyword: Civil document registration, Public Service, e-Government, Data Integrated, Balanced-e-Government Scorecard

 

Abstrak :
Pencatatan nama pada dokumen kependudukan merupakan hal yang penting bagi setiap penduduk sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, maka terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022). Skripsi ini berpendapat bahwa PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 perlu diteliti lagi dari segi keberlakuannya sebagai payung hukum bagi pencatatan nama yang baik dan tertib, serta bagaimana pencatatan nama yang baik dan benar itu seharusnya berjalan. Sehingga, terdapat setidaknya terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan yang perlu dijawab mengenai pencatatan nama pada dokumen kependudukan dan PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022, yaitu: (1) bagaimana pengaturan mengenai pencatatan nama dalam dokumen kependudukan pada Pasal 5 PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 dalam pencatatan berbagai dokumen kependudukan di Indonesia?; (2) bagaimana hukum mengatur dalam hal perbedaan pencatatan nama dalam dokumen kependudukan?; dan (3) bagaimana pertimbangan hakim dalam hal adanya kasus mengenai pencatatan nama pada dokumen kependudukan? Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, skripsi ini melakukan penelitian terhadap beberapa peraturan perundangan yang mengatur mengenai pencatatan nama serta pandangan hakim mengenai pencatatan nama. Setelah itu, skripsi ini memberikan analisis terkait keberlakuan Pasal 5 PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2022 dalam pengaturan mengenai pencatatan nama. ...... Recording of names on population documents is important for every resident as a legal subject. On that account, the Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2022 concerning Registration of Names on Population Documents (PERMENDAGRI Number 73 of 2022) was issued. This thesis argues that PERMENDAGRI Number 73 of 2022 needs to be examined again in terms of its effectiveness as a legal umbrella for good and proper name registration, and how it should work. Therefore, there are at least 3 (three) main issues that need to be answered in relation to the registration of names in population documents and PERMENDAGRI Number 73 of 2022, which are: (1) how are the arrangements regarding the recording of names in population documents in Article 5 PERMENDAGRI Number 73 of 2022 in the records of various population documents in Indonesia?; (2) how does the law regulate in terms of differences in the recording of names in population documents?; and (3) what is the judge's consideration in a case concerning the inclusion of names in the census record? To answer these three questions, this thesis conducts research on several laws and regulations that regulate the recording of names and the judges’ point of view towards it. The thesis then examines the application of Article 5 of PERMENDAGRI Number 73 of 2022 in the regulation regarding name registration.