Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang rangkap jabatan oleh notaris yang pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Larangan rangkap jabatan terhadap notaris sudah ada sebelum adanya Undang-undang Jabatan Notaris yaitu dalam Peraturan Jabatan Notaris (ord. stbl. 1860 no.3). Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dan masalah-masalah hukum yang mungkin terjadi dan akan menyebabkan hilangnya kewibawaan dan profesionalisme seorang notaris. Akan tetapi, meskipun larangan tersebut sudah ada sejak lama namun pada kenyataannya masih saja ditemukan adanya notaris yang melakukan rangkap Jabatan. Di dalam kode etik profesipun disebutkan bahwa notaris harus mentaati Undang-undang yang berlaku. Sebagai sebuah profesi, jabatan notaris juga tidak boleh dirangkap dengan jabatan lain. Sehingga apabila masih ada notaris yang melakukan rangkap jabatan berarti ia telah melanggar Undang-undang, melanggar kode etik serta melanggar kriteria profesi menurut para ahli hukum. Masih adanya notaris yang melanggar aturan tentang rangkap jabatan, berkaitan erat dengan rendahnya nilai moral yang dimiliki oleh notaris tersebut. Selain itu pengaturan tentang rangkap jabatan yang terkesan masih setengah-setengah, sanksi yang tidak tegas, pengawasan yang tidak optimal terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan adalah alasan lainnya kenapa masih ada notaris yang melakukan rangkap jabatan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum.Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap Undang-undang Jabatan Notaris terutama yang berkaitan dengan pengaturan rangkap jabatan yaitu apakah larangan rangkap jabatan ini akan tetap diterapkan atau dihapuskan saja agar tidak terkesan setengah-setengah dan tidak tegas.

---

ABSTRACT

The focus of this study is the regulation of double occupation by notary based on the Law of Notary?s Occupation Number 30 Year 2004. The prohibition of double occupation of Notary has been regulated since The Regulation of Notary Occupation (ord. stbl. 1860 no.3) was valid. This prohibition shows that the double occupation should have been prohibited. The aims of the prohibition are to avoid the possibility of conflict of interest and other problems of law that might happen which can reduce the dignity and professionalism of Notary. However, although the prohibition has been regulated since a long time ago but we still can find the notary with double occupation in reality. Based on profession rules a notary must also obey the law. As a profession, a notary must not also be doubled with other occupation. That is why, if there are still some notaries do a double occupation that means they have not obey the law, the rules, ethic code, and criteria of profession that should be had by a notary as the law expert said. The fact that there are still some notary who do not obey the law must be connected to the low of moral of the notary. Beside, the inconsistent regulation, the unclear sanction, the unoptimal supervision to notary who do a double occupation are other reasons why notary with double occupation can still be found. This research is a normative juridical research which means this research is reviewed from the normative side, which is a research to all Law secondary data.

The result of the research suggest that there must be a revision to the Law of Occupation of Notary especially the rules that connected to the regulation of double occupation whether it will still be applied or deleted in order to make the law more obvious and clear."

"Notaris merupakan salah satu profesi yang sedang berkambang pesat dalam era globalisasi yang turut andil dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Banyaknya kesempatan dan pekerjaan yang dapat dikerjakan Notaris mengakibatkan dalam pelaksanaan jabatannya sering terjadi pelanggaran. Tesis ini membahas tentang Notaris yang merangkap jabatan sebagai Ketua Koperasi dimana Akta yang dihasilkan dalam Koperasi tersebut Notaris itu sendiri yang membuatnya sehingga terjadi benturan kepentingan serta melanggar Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Larangan mengenai rangkap jabatan sudah dijelaskan pada Pasal 17 Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 namun batasan profesi yang dipaparkan Pasal 17 tersebut tidak lengkap penjelasan mengenai apakah profesi Ketua Koperasi diperbolehkan atau tidak. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris juga terkesan lemah ditambah dengan peraturan yang tidak tegas membuat Notaris mudah melakukan pelanggaran terutama dalam hal rangkap jabatan. Oleh karena itu seharusnya produk peraturan yang nantinya mengatur Undang-Undang Jabatan Notaris selanjutnya harus lebih jelas, lebih tegas dalam penindakannya sehingga tidak terjadi kebingungan dan ketidak tegasan aturan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yang berasal dari data sekunder yaitu berupa studi dokumen yang kemudian di kaitkan dengan permasalahan yang diambil oleh penulis.

---

Notary is one of profession that rapidly growing in globalism now day. Notary participate in Indonesian economic development. Many opportunities and jobs make Notary take a wrong way to take them duty. This Thesis examines about double occupation of Notary that concurrent position to Koperasi's Principal means he made him Notary Deed for him self, that contravene article 16 clause 1 of The Occupation of Notary Law Number 2 Year 2014. Double Occupation's prohibition has been described in article 17 of The Occupation of Notary Law Number 2 Year 2014, but article 17 wasn't describe about profession were not allowed therefore article 17 is wasn't complete. Irresolution of Notary's Supervision Council made Notary Law weakened, because there is no punishment that made notaries afraid of. Therefore the next Occupation of Notary Law future Occupation of Notary Law must be clear and bold so that wasn't make a double assumption and confusion. This research method used yuridis normative method, derived from secondary data in the form of studies document that conected with problems taken by the author."